menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, disebutkan : Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikandengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yangberwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikansejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia

, disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan statuskewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tuakandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanPengadilan Negeri tempat pemohon ;(2)

MARTIJO, lahir di Kebumen pada hari SABTU,tanggal 05 Maret 1987, sesuai Kutipan Akta Kelahiran dari KantorCatatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kebupaten KebumenNomor : 21253/TP/2008 tanggal 27 Mei 2008 ;Bahwa ketika hidupnya, RAKIMAN tercatat sebagai AnggotaVeteran Pejuang Kemerdekaan RI yang diakui dan disahkanberdasarkan Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor :Skep/860/VII/1982 tanggal 31 Juli 1982 dan mendapattunjangan Veteran RI sesuai dengan Surat Keputusan DirekturJenderal Personil , Tenaga manusia

Foto Copy Petikan Surat Keputusan Terfanggal 20 April 1988Nomor : Skep013/03/31/AX/IV/1988 tentang PemberianTunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan PeraturanPemerintah No. 34 Tahun 1985 , Direktur Jenderal Personil,Tenaga Manusia dan Veteran, atas Nama : RAKIMAN ;Diberi tanda bukti (P5);6. Foto Copy Surat Kematian tertanggal 13 Mei 2008, Nomor :20/V/13/2008 atas nama : RAKIMAN yang menerangkan SITIROFINGATUN Kepala Desa Ambalkliwonan;Diberi tanda bukti (P6);7.

Begitu juga ditinjau dari segi kemamfaatan bahwa hukum ituharus bermamfaat bagi manusia, dan bukan manusia untuk hukum, Oleh karenanyamajelis hakim tingkat banding berpendapat, akan mengadili sendiri perkara ini denganmenguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang amar putusannya sebagaimanatersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanmaka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah terakhir dengan Undangundang

Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU0009626.AH.01.07Tahun 2018 tanggal 02 Agustus 2018, berkedudukan di Grand SlipiTower 16 Floor, Unit H, Jalan S. Parman Kav. 2223, Kota AdministrasiJakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu :1. ROY ANDIKA, SH., MH., ALEXANDER SENO, SH., MH., dan NICO,SH., MH. masingmasing adalah Advokat,Pengacara, dan Penasihat Hukum dari KantorHukum NR & PARTNERS, Jalan Dr.

BeritaNegara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentangKepolisian Negara Republik Indonesia, yang menentukan :Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsipemerintahan negara di bidang pemeliharaankeamanan dan ketertiban masyarakat, penegakanhukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanankepada masyarakat ;Bahwa dikarenakan Pemohon sebagai Lembaga SwadayaMasyarakat yang bergerak dibidang pengawasan kinerja dankebijakan pemerintah berserta hak asasi manusia

, sedangkanTermohon (Polri) sebagai salah satu fungsi pemerintahandibidang penegakkan hukum yang menjunjung tinggi hakHalaman 4 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN Smg11.12.asasi manusia, maka Pemohon sebagai Pihak Ketiga memilikilegal standing mengajukan permohonan praperadilan a quo ;Bahwa selain itu, guna mempertegas /egal standing Pemohondalam mengajukan permohonan praperadilan a quo, karena :a.

Aktivitas Pemohon sebagai Lembaga SwadayaMasyarakat bertindak untuk dan atas nama kepentinganumum / masyarakat dan hak asasi manusia yang telahmemperoleh pengesahan secara sah sebagai BadanHukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. ;b. Termohon dan Turut Termohon dalam melakukanpenyidikan dan prapenuntutan~ bertujuan untukkepentingan umum/ masyarakat, yaitu dalam prosespenegakkan hukum, dan menjunjung tinggi hak asasiManusia ;c.

(Pada tanggal 25September 2017) yang berakibat tidak memberikan kepastian hukum, dan keadilan serta tidakmemberikan contoh/preseden yang baik dalam bermasyarakatdi Indonesia yang menjunjung tinggihak asasi manusia, sehingga harus diuji dalam fungsi pengawasan oleh lembaga praperadilan sesuai hukum acarapidana yang berlaku ;Bahwa Padahal SEBELUM Termohon menetapkan 2 (dua)orang Tersangka tersebut, kenyataannya TERLEBIH DAHULUSUDAH TERDAPAT SP3/Surat Perintah PenghentianPenyidikan tertanggal 8 Juni

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PengadilanNegeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret2021;Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara Prodeo, yangmana Hakim telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilanyang berdomisili diwilayah hukum Simalungun Kabupaten Asahan berdasrkanKeputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor :M.HH01.HN.07.02 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 berdasarkan SuratPenetapan Nomor 522/Pid.Sus

Unsur Setiap Orang;Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2020/PN SimMenimbang, bahwa "Setiap orang secara gramatikal maksudnyaadalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampubertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segalaperbuatannya, kecuali UndangUndang mengatakan lain;Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang dalam tindakan pidanamenunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (straafbaar feit) dalamhal ini manusia pribadi (natuurlijke person

suratdakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa untuk memastikan siapa yang harus dipandangsebagai seorang dader pada delik materiel (materiele delicten, materieelomschreven delicten), sebelumnya orang harus telah dapat memastikanapakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatuakibat yang timbul ataupun tidak;Menimbang, bahwa menurut Lamintang, untuk menjabarkan sesuaturumusan delik ke dalam unsurunsurnya, maka yang pertamatama dapatdijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia

dan dapatmenimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang dibedakan padagolongangolongan yang ada pada Narkotika golongan dalam bentuk Tanamanyang berdasarkan alat bukti yaitu berupa bukti surat yaitu berdasarkan BeritaAcara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.

dan masukkedalam tubuh manusia dampaknya bisa merusak syarafsyaraf pada organtubuh (kesehatan) manusia dan juga bagi pengguna akan dapat merubah sertamerusak perilaku dan mental (fisik dan fhisikis) manusia sehingga Narkotikadalam bentuk dan jenis apapun juga sangat dilarang oleh UndangUndang dan1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (Satu) unit handphone merk Oppo warnahitam, 1 (Satu) mancis warna kuning terpasang jarum dan 1 (satu) unithandphone merk Oppo warna hitam adalah alat yang digunakan terdakwa

Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagaiupaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjaminperlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalamKonsiderans Menimbang (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadispirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbuny!

:a) Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yangberdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 yangmenjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segalawarga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum danpemerintahan dan wajib menjujung hukum dan pemerintahan ituHalaman 4 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 1Pid.Pra/2021/PN Armdengan tidak ada kecualinya.b) Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidanghukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak

mengahayati hak dan kewajibannyadan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap parapelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangmasingmasing kearah tegak mantabnya hukum, keadilan danperlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkatserta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demitegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai denganPancasila dan UndangUndang Dasar 1945.Bahwa permohonan yang diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan iniadalah

Kami menempu jalan ini Karena kami yakin bahwa melaluiforum Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (transparancy)dan akuntabilitas publik (public accountability) yang merupakan syaratsyarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak sertamenjujung tinggi hak asasi manusia.

Perlindungandan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakanhal yang bersifat universal dalam setiap negara hukum. Karenapengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusiaadalah salah satu esensi pokok menjadi dasar legalitas suatu negarahukum. Hal inilah hendak dicapai Pemohon melalui upaya hukumPraperadilan ini.Il. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN1.Pemohon Robert Andrianto Taengetang merupakan karyawan Tetappada PT.

Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten KutaiKartanegara yaitu pada pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus dengan KodeRekening Nomor/Digit 2.1.3.01.03.1 dan pada pos Biaya PenunjangKegiatan/Operasional dengan Kode Rekening Nomor/Digit 2.1.1.08.01.1; Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan danayang berasal dari 2 (dua) pos mata anggaran yang berbeda, diperuntukkandalam rangka menunjang tugas DPRD yaitu untuk melakukan PerjalananDinas Luar Daerah dan untuk kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia

No. 198 PK/Pid.Sus/2014Bupati Kutai Kartanagara telah menetapkan besarnya belanja penunjangkegiatan anggota DPRD untuk peningkatan sumber daya manusia dankunjungan kerja komisi keluar daerah sebesar Rp15.000.000,00 per orangterhitung mulai tanggal/TMT 14 Agustus 2004 dan dibebankan ke dalamAPBD Kabupaten Kartanegara Tahun 2005;# Rincian Belanja Penunjang Kegiatan DPRD ditetapkan sebagai berikut:a.

Paket Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Pimpinan danAnggota DPRD terdiri dari biaya pelatihan, biaya protokoler, biayapendamping dan biaya lainnya yang mengikat dengan rincian biayaper orang sebagai berikut: No. Uraian Biaya (Rp)a. Uang Pondokan/Konsumsi 4.000.000,00(penginapan/Hotel)b. Uang Saku Rp 500.000,00 x 6 hari 3.000.000,00Cc. Uang Buku 975.000,00d. Uang Kelengkapan Olahraga 2.500.000,00e. Uang Cuci dan Setrika (Laundry) 900.000,00Rp150.000,00 x 6 harif.

Paket Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Pimpinan danAnggota DPRD terdiri dari biaya pelatihan, biaya protokoler, biayapendamping dan biaya lainnya yang mengikat dengan rincian biayaper orang sebagai berikut: No. Uraian Biaya (Rp)a. Uang Pondokan/Konsumsi (penginapan/Hotel) 4.000.000,00b. Uang Saku Rp 500.000,00 x 6 hari 3.000.000,00C. Uang Buku 975.000,00d. Uang Kelengkapan Olahraga 2.500.000,00e. Uang Cuci dan Setrika (Laundry) Ro150.000,00 900.000,00x 6 harif.

Paket Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Pimpinan danAnggota DPRD terdiri dari biaya pelatihan, biaya protokoler, biayapendamping dan biaya lainnya yang mengikat dengan rincian biayaper orang sebagai berikut: No. Uraian Biaya (Rp)a. Uang Pondokan/Konsumsi (penginapan/Hotel) 4.000.000,00b. Uang Saku Rp 500.000,00 x 6 hari 3.000.000,00c. Uang Buku 975.000,00d. Uang Kelengkapan Olahraga 2.500.000,00 Hal. 29 dari 66 hal. Put. No. 198 PK/Pid.Sus/2014 e.

Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan,penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukandengan melanggar peraturan perundangundangan pada dasarnyamerupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut AndiHamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukanpelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannyapenyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada HukumInternasional yang telah menjadi International Customary Law.

Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan danperlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalampemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilanbermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hakhakHalaman 2 dari 47 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Nbatersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide PenjelasanPasal 80 KUHAP).

Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum danHak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum presumption ofinnosence atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan ataspengakuan kita tersebut.

patut dijaga, karena penegakan hukum formilberdasarkan sistem pendekatan strict law atau formalistic legal thinking, adalahsesuai dengan deklarasi hak asasi manusia dan miranda rule atau mirandaprinciple.

Hal tersebut merupakan suatu nilai yang inherent pada diri manusia,akibatnya apabila mengabaikan hal itu dipandang sebagai telah bertentanganHalaman 40 dari 47 Putusan Pidana Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Nbadengan hak asasi manusia, sehingga kewajiban untuk memenuhi ketentuanhukum acara pidana dalam setiap tingkat pemeriksaan bersifat imperatif, artinyapelanggaran hal tersebut mengakibatkan hasil pemeriksaan tidak sah (illegal)atau batal demi hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian dalildalil

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mendapatkanrekomendasi Surat Izin Cerai dari kantor Markas Besar KepolisianRepublik Indonesia, Staff Sumber Daya Manusia dengan Surat Izin CeraiHim. 3 dari 14 Hlm. Putusan No.1354/Pdt.G/2019/PA.Bks.Nomor : SIC/2/II/BIN.1.1/2019, Tanggal 28 Februari 2019 yangdikeluarkan oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia.11.

Putusan No.1354/Pdt.G/2019/PA.Bks.AW/BIN.1.1/2019, tanggal 28 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh ASISTENKAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA;Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat.Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa:1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : XXX tanggal24 April 2014 atas nama Penggugat ternyata cocok dengan aslinya (P.1).2.

Unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundangundangan dibuat olehdan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuanketentuan yangtercantum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana pada dasarnya ditujukan baikkepada manusia perorangan atau seorang manusia, badan hukum maupun badan usahayang dianggap sebagai subjek hukum yaitu subjek pelaku tindak pidananya;Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidanadalam perkara ini adalah terdakwa

Tanpa Izin Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatanuntuk main judi kepada umum;Menimbang, bahwa pembahasan atas unsurunsur tersebut adalah sebagaiberikut:Ad. 1 Unsur Barang Siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subjek hukum yaitu orang/manusia/perorangan yangmelakukan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohaniserta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaafsehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkankepadanya;11Menimbang, bahwa

pertanggung jawaban pidana adalahmenyangkut masalah akal oleh karenanya hanya manusia sebagaimakhluk yang berakal maka kepada manusia saja dapat dibebanipertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagiTerdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHAP;Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim tentangIdentitas Terdakwa dan Terdakwa dapatlah menjawab semuapertanyaan Majelis Hakim tersebut maka dapatlah diketahuiTerdakwa orang yang sehat akal dan pikirannya;Menimbang, bahwa berdasarkan

Unsur SetiaporangMenimbang, bahwa pengertian dari kata Setiap orangadalah hanya ditujukan terhadap manusia/orang.Dicantumkannya kata setiap orang dalam UndangUndangbermaksud untuk menyatakan bahwa hanya manusia/orang sajayang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuaidengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa;Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan kepersidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secaralengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwaterdakwa

adalah manusia/orang yang dalam kapasitasnyasebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan ataudijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata setiaporang seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalamperkara ini, maka orang yang dimaksud adalah terdakwaSURIANSYAH Bin SUTRISMAN,;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka unsur I tentang setiap orang telahterbukti;Ad.2.

seperti dalam hakwaris, hak wali nikah bagi anak perempuan;Menimbang, bahwa namun demikian sangat tidak adil apabila seoranganak karena kesalahan ibu dan bapak biologisnya harus menanggung bebandengan kehilangan hakhaknya sebagai seorang anak, oleh karena itulah makaMahkamah Konstitusi membuat putusan yang merubah Pasal 43 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga ditambah memiliki hubunganperdata dengan ayah biologisnya;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999, TentangHak Azasi Manusia

dengan hal tersebut, Hadist NabiMuhammad SAW mengatakan yang artinya Telah menceritakan kepadakuMuhammad bin Rafi dan Abd bin Humaid lIbnu Rafi mengatakan, telahmenceritakan kepada kami Abdur Razaq telah mengabarkan kepada kamiMamar dari azZuhri dari lbnu Musayyab dan Abu Salamah dari Abu Hurairahbahwasanya Rasulullan SAW bersabda seorang anak adalah untuk pemilikranjang, sedangkan orang yang menzinai tidak mempunyai hak atasnya;Menimbang, bahwa prinsip dasar hukum Islam sangat menjagakemaslahatan manusia

Mrk ., hlm 11 dari 15 himb. memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karenazina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.2. Pemerintah wajid mencegah terjadinya perzinaan disertai denganpenegakan hukum yang keras dan tegas.3. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegahterjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepadalakilaki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhanhidupnya.4.

(5)Dan firmanNya: Sebab itu lakilaki akan meninggalkan ayah danibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadisatu daging.(6) Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, Karena itu, apayang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Alasan tidak boleh melakukan perceraian :Pertama : Dalam agama Katolik perceraian adalah kekejian bagi Tuhan.Maleakhi 2:1416:(14) Dan kamu bertanya:"Oleh karena apa?"

Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianatlKedua : pada saat menikah pasangan suami istri berjanji di hadapanTuhan, manusia dan iblis untuk selalu setia satu sama lain.Matius 19:56:(5) Dan firmanNya: Sebab itu lakilaki akan meninggalkan ayah danibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itumenjadi satu daging.(6) Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu,apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia."

Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalahsetiap orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;Menimbang bahwa berdasarkan pengertian di atas maka barang siapaditujukan kepada manusia atau person yang sudah mampu berpikir dan bertindaksebagai manusia normal, sehingga dengan demikian manusia atau persontersebut dipandang sebagai subjek hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidanasebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiapperbuatannya

hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatankepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turutserta didalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandangapakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syaratatau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1 BarangsiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalahditujukan kepada subyek hukum manusia

sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidanayang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yangharus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkanaspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa yaitu sebagaipembelajaran dan mencegah terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananyadi kemudian hari ;Menimbang, bahwa tujuan pemidan aan bagi pelaku tindak pidana adalahjauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia

,bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegahdilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakankoreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapatmenyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguhsungguhuntuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan dimasyarakat ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dariPenuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum MajelisHakim

Bahwa dalam Pasal 45 UndangUndang No. 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia menyatakan bahwa Hak wanita dalam UndangUndangini adalah Hak Asasi Manusia selanjutnya dalam Pasal 28 D Ayat (1)UndangUndang Dasar 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhakatas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adilserta perlakuan yang sama dihadapan hukum2.

Nomor 413 K/Pid/2017Terdakwa sebagai seorang manusia yang memiliki hakhak perlindunganhukum selama pemeriksaan tidak terpenuhi bisa menjadi pertimbanganHakim Agung yang terhormat;3. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga (Suami dan Anak) yangsangat membutuhkan kehadiran Terdakwa selaku isteri ditengahtengahkeluarga;4. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan mengakui kesalahan/ kekeliruan/kebodohan didepan persidangan;5.

Jadi unsur ini untuk mencari siapa pelaku tindak pidana;Menimbang, bahwa merujuk pada konsepsi KUHP hanya manusia yangdapat menjadi subyek delik Oleh karena itu, subyek delik dalam perkara ini adalahmanusia yang sehat akal, mampu membedakan perbuatanperbuatan yang bersifatmelawan hukum.Sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatan yangtelah dilakukannya.Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN.Pmk.Dalam persidangan telah diperiksa terdakwa SAEDlyang bersangkutan dapatmenjawab

diperhatikan halhal sebagai berikut : bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah sebagai balasdendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidikkepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapatmemperbaiki diri di kKemudian hari ; bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesiapemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikanseseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpeliharadan terbina harkat martabatnya sebagai manusia

seutuhnya ; bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipunseseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinanmemperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil gunadalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya ;Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN.Pmk.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, sesuai Pasal222 ayat (1) KUHAP dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RINomor : M.14PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan

;Menimbang, bahwa dalam hukum positip yang ada di Indonesia belum mengaturtentang perkawinan beda agama, namun demikian dalam perkembangan peradabanmanusia khususnya masyarakat di Indonesia yang pruralistik, fenomena dengan berlatarbelakang agama yang berbeda dari insan manusia yang sudah dewasa dengan dilandasirasa cinta kasih yang dibinanya, ingin menyatukan kehidupan dirinya untuk membentukrumah tangga layaknya suami istri dengan segala akibat hukumnya sudah mulaibermunculan, sehingga pada tahun

Maha Esa telah dijamin di dalam Pasal 29 UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, sehingga siapapun tidak dibenarkan memaksakankehendak kepada orang lain untuk memeluk agama yang tidak diinginkannya termasukkebebasan dalam mempertahankan agama yang dianut baik oleh Pemohon I maupunPemohon II, begitu juga terhadap keinginan dalam mengembangkan keturunannya jugadilindungi baik oleh UndangUndang Dasar 1945 sebagai norma dasarnya maupun jugadalam Deklarasi Universal tentang HakHak Azazi Manusia

saja ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon khususnya dalam hal mengikatkandirinya dalam membentuk rumah tangga layaknya suami istri dengan segala akibathukumnya hanya mendasarkan pada dimensi hubungan horizontal/hubungan keperdataansaja serta untuk mengisi adanya kekosongan hukum karena tidak adanya hukum positipyang mengatur permasalahan perkawinan beda agama, maka dengan berdasarkan padaPasal 29 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DeklarasiUniversal tentang HakHak Azazi Manusia

berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai PNS, maka sebelum MajelisHakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa surat izin dari Pejabat/atasan Penggugat sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 5 Tahun 1984 jo Surat Edaran BAKN Nomor 08/SE/1983 jo SuratEdaran BAKN Nomor 48/SE/1990, dan ternyata Penggugat telah melampirkan SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sebagai seorang suami, Tergugat sudah berusaha semaksimalnya memberikanpengayoman, kedamaian lahir batin serta penghormatan dan kasih sayang terhadapPenggugat demikian juga terhadap orang tua Penggugat, Tergugat sudah berusahamenunjukkan sikap santun sebagai layaknya seorang anak terhadap orang tua.Apabila ada peryataan Penggugat yang tidak sesuai dengan yang Tergugatungkapkan dan lakukan hal ini karena Tergugat sebagai manusia masih jauh dansempurna yang masih mernpunyai khilaf dan tanpa sengaja

Fotokopi Surat Pengantar Nomor W15.PAS.PAS.7KP.07.03 tanggal 31 Desember2013 yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI KantorWilayah Jawa Timur, (P5);6.

Fotokopi Surat Permohonan jin untuk melakukan Perceraian tanggal 28 Mei 2014yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI KantorWilayah Jawa Timur (P6);Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Penggugatjuga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :e Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;e Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat kirakira pada tahun 2008;e Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat

Apabila adaperyataan Penggugat yang tidak sesuai dengan yang Tergugat ungkapkan dan lakukanhal ini karena Tergugat sebagai manusia masih jauh dan sempurna yang masihmernpunyai khilaf dan tanpa sengaja melakukannya.