Ditemukan 35437 data
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2786 — 3632
Pembentukan aturan tata kerja ini gunameningkatkan profesionalisme, integritas dan kemandirian dari KPUberikut jajarannya. Peraturan KPU 8/2019 memuat aturan tata carapemeriksaan dan putusan dugaan pelanggaran kode etik PenyelenggaraPemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu Adhoc;b. menginisiasi dan mendorong terbentuknya Sistem Informasi RekapElektronik.
Bila aduan dan/ataulaporan sudah dicabut Pengadunya, maka aduan dan/atau laporan yangmenjadi tujuan pembentukan dan dijadikan tugas DKPP sudah tidak ada(lenyap).
DKPPmelaksanakan delegasi kewenangan membuat peraturan pelaksanadimaksud melalui pembentukan Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimanadiubah dengan Peraturan DKPP 2/2019.
Penetapan Putusan DKPP 317/2017 Melanggar ProsedurPasal 36 ayat (1) Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubahdengan Peraturan DKPP 2/2019 Yang Mengatur Rapat PlenoPutusan DKPP Dilakukan Sepuluh Hari Setelah PemeriksaanTerakhir;Bahwa Pasal 38 ayat (4) UU 7/2017 tentang Pemilu mendelegasikankepada DKPP kewenangan pembentukan aturan pelaksana tentangtata cara DKPP mengambil putusan.
Atau dengan kata lain tujuan dari Putusan DKPPadalah mewujudkan tujuan dari pembentukan DKPP menurut UU 7/2017tentang Pemilu Pasal 155 ayat (2) yang mengatur: DKPP dibentuk untukmemeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaanpelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU (...).
PRIMA ENGRANO DOZERA Bin Drs. IWAN SIDARTO
20 — 9
13). penentuan kewajibanmemberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuansuatu kewajiban bagi bekas isteri; (14). putusan tentang sah tidaknya seoranganak; (15). putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; (16).pencabutan kekuasaan wali; (17). penunjukan orang lain sebagai wali olehpengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; (18). penunjukanseorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapanbelas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; (19). pembentukan
10 — 9
No. 294 /Pdt.G/201 3/PA.M nj.Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatuketerikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgenbagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan.
5 — 3
sebagaimana awal pernikahan penggugatdan tergugat.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuanmembentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebutadalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), danmerupakan syarat utama yang sangat urgen bagi pembentukan
8 — 4
pertengkaran/percekcokan yang terus menerus, dan para Ssaksimenerangkan bahwa dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat,sehingga memperhatikan alasan perceraian yang disebutkan oleh Penggugat,majelis Hakim menilai alasan tersebut telahMenimbang bahwa, yang lebih penting, menurut Majelis, antaraPenggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Pebruari 2013 ;Menimbang bahwa, faktafakta hukum demikian telah menunjukkanbahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kesatuan hati dan cinta,sehingga dasar pembentukan
12 — 4
Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangHalaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2018/PA.Sgmwanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kKeluarga atau rumah tanggayang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatuketerikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangaturgen bagi pembentukan
13 — 6
berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataurumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatuketerikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangaturgen bagi pembentukan
11 — 5
Penetapan Nomor.218/Pdt.P/2021/PA.Sgtagkan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung NomorKMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Peradilan jo Keputusan Ketua Mahkamah AgungNomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku ,Buku II, Buku Ill dan Buku Tentang Pengawasan (IV) halaman 145, serta ternyata tidak ada pihak lain yang menentang atau mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan/Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh
12 — 7
suami isteri dalam satuatap rumah dan satu meja makan;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorangpria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebutadalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis),merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan
10 — 5
Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.SgmMenimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataurumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yangsangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk
12 — 4
tidak berkumpulnyasuami istri dalam satu kediaman bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syaratyang sangat urgen bagi pembentukan
14 — 7
Nomor 684/Pdt.G/2016/PA.Sgmmerupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tanggauntuk kebahagiaan.
10 — 4
bersama;Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 644/Pat.G/2016/PA SgmMenimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluargaatau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa";Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yangsangat urgen bagi pembentukan
37 — 6
7 bulan lamanya dandan tidak saiing mempedulikan lagi;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 disebutkan "Perkawinan iaian ikatan ianir batin antara seorangpria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeiuarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekai berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa";Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oien pasai tersebutadalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakansyarat yang sangat urgen bagi pembentukan
12 — 4
tidak berkumpulnyasuami istri dalam satu kediaman bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syaratyang sangat urgen bagi pembentukan
11 — 6
berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorangpria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuaan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebutadalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis),merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan
20 — 6
berkehendak menikah dengan lakilaki bernama Sarifudin bin HadiansyahIsal, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang perkawinan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai usiaperkawinan yang telah ditentukan, namun apabila dalam pelaksanaannya adapenyimpangan mengenai usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepadaPengadilan sepanjang syaratsyarat perkawinan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa pembatasan usia untuk melangsungkan perkawinanpada dasarnya sebagai upaya pembentukan
Terbanding/Terdakwa : RISAT RAMLI Alias RISAT
139 — 41
Semangat pembentukan undangundang perlindungan anak adalah sebagaiwujud kehadiran negara dan pemerintah sekaligus penegasan peran orangtua, keluarga, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan sertamewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhanhak dan perlakuan nondiskriminasi yang dilakukan secara berkelanjutandan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baikfisik, mental spritual, maupun sosial;2.
61 — 8
antara Pemohon danTermohon juga sudah tidak ada komunikasi ;Bahwa atas kejadian sebagaimana dikemukakan pada posita poin 7dan 8 diatas, maka sejak awal tahun 2015, Pemohon denganTermohon telah terjadi pisah ranjang dan rumah, juga keduanya(Pemohon dan Termohon) hingga diajukan gugatan ini tidak pernahmelakukan hubungan layaknya suami istri;PUTUSAN Nomor 1250/Pdt.G/2018/PA.Smg.Halaman 3 dari 13 halaman10.11.12.Bahwa Pemohon sudah tidak tahan dengan keadaan rumahtangganya, dengan demikian tujuan pembentukan
188 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sus/201828) Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2010 Tanggal Maret 2010,tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Barang Jasa BelanjaLangsung APBD Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Sanggau;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6.