Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 05-05-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 20/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 23 Agustus 2017 — Penggugat:
MUSTAFA JOEHANES, SE, M.Si.
Tergugat:
WALIKOTA TARAKAN
124 — 63
  • berat.Halaman 55 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUNSMD .....Ayat (4)PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanJabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatandan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 18-05-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 24/G/2015/PTUN-PLG
Tanggal 29 September 2015 — RONI SUGIANTO vs KEPALA KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PALEMBANG
84 — 34
  • kekuatanhukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidanakejahatan ; tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CalonPegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidakdengan hormat sebagai Pegawai BUMN/BUMD atauPegawai swasta ; tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri :bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RepublikIndonesia atau negara lain yang ditentukan olehPemerintah ; tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pilkada
Register : 20-07-2010 — Putus : 30-09-2010 — Upload : 29-11-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 63/G/2010/PTUN-BDG
Tanggal 30 September 2010 — RUDI HM SAMIN, S.E VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
134 — 46
  • kata lain dalam hal ini Pengadilan TataUsaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut yaituterhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum berkaitandengan hasil pemilihan umum baik di tingkat Pusat maupundi Daerah ;Menimbang, bahwa makna dari kata hasil PemilihanUmum dalam Pasal 2 huruf g UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tersebut mengandung pengertian adalah hasil yangdiperoleh setelah dilakukannya Pemilihan Umum yang dapatmenggambarkan atau menentukan partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-09-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 03-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 P/HUM/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — MUH. RIFAI, S.Sos.I VS BUPATI DEMAK;
305 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatDesa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;menjadi pengurus partai
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 08-12-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 21-01-2022
Putusan PT MATARAM Nomor 151/PID.SUS/2021/PT MTR
Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. Zaenudin als Mamiq Zen Diwakili Oleh : SITI NURMAH, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FEDDY HANTYO NUGROHO, SH
402 — 171
  • Lombok Tengah pada tahun 2012 sampai dengan 2013 denganjumlah total Rp. 677.881.000, (enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapanratus delapan puluh satu ribu rupiah) tanpa persetujuan saksi AndrySetiady Karyadi;Terdakwa melakukan penarikan tunai melalui ATM pada tanggal 22 Juni2012 sampai dengan 30 Juli 2012 sejumlah Rp. 235.000.000, (dua ratustiga puluh lima juta rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untukmembiayai keperluan tamu Partai Gerindra karena terdakwa sebagaiKetua Gardu Gerindra Propinsi
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 06-02-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 2/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 15 April 2019 — Penggugat:
BUDI, ST
Tergugat:
BUPATI MURUNG RAYA
184 — 130
  • berencana.Pasal 250PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenaHal. 51 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLKmelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 02-11-2023 — Putus : 18-03-2024 — Upload : 18-03-2024
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2216/Pdt.G/2023/PA.Mks
Tanggal 18 Maret 2024 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 14
  • ;
    c.Modal usaha Penjualan Hanphone dan penjualan pulsa secara partai maupun ecer dengan nama usaha Bonex Phone Cell yang berada pada lantai 1 pada objek sengketa 2 dan 4 diperkirakan senilai Rp.150.000.000- (seratus lima puluh juta rupiah).
    Bahwa terhadap objek sengketa ini, dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-02-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Plg
Tanggal 30 Juli 2015 — MUHAMMAD BENNY HIDAYAT - LAWAN - DIAN MARGALETI
54 — 10
  • membantah apabilamenurut Penggugat setelah penyerahan logam mulia pada tanggal 9 Januari 2014tersebut masih ada transaksi jual beli yang belum dilaksanakan oleh Tergugat ;13.14.15.Tergugat jelaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatanPenggugat ini, bahwa jual beli logam mulia yang Tergugat lakukan bersamasamadengan Penggugat, Zuraidah dan Launi (tidak diikut sertakan dalam gugatan ini)adalah dengan cara patungan, karena untuk melakukan sendiri pembelian logammulia ini secara partai
Pengadilan PN RUTENG Pidana Umum Pemerasan dan Pengancaman
Register : 16-02-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 27-04-2016
Putusan PN RUTENG Nomor 18/PID.B/2016/PN.RTG
Tanggal 6 April 2016 — ROBERTUS BELARMINUS GASA alias OBE
98 — 34
  • ., jabatananggota DPRD, Kabupaten Manggarai Barat,Partai: PAN, dengan inimenyatakan bahwa jika tidak ada permainan uang, maka pemenangpemilukada Kabupaten Manggarai Barat adalah Paket Nomor 4 dan bukanPaket GUSTIMARIA. Setahu saya paket GUSTIMARIA membayar uanguntuk saksi dan masyarakat dan uangnya diambil dari para kontraktoryang dikumpulkan melalui 1.) SALVI BADA untuk Kecamatan Kuwus, 2.)DIDI ASMON untuk Kecamatan Ndoso.
Pengadilan PN KUTACANE Perdata
Register : 08-10-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan PN KUTACANE Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Ktn
Tanggal 30 April 2019 — Penggugat:
1.WAHYUNI, Binti ZULKIPLI
2.ROMA MULYANTI Binti Alm BICAR DAHLAN SIREGAR
3.KARTIKA SARI HARAHAP Binti Alm. M.ARMAN HARAHAP
4.DINA ANDRIANI Br KARO KARO
Tergugat:
1.SANTI ANJARINA.S.Psi.Binti Alm.JASA KATAREN
2.HJ.MURNIATI.M.KES Binti AlM.MUHAMAD ZENI SITEPU
82 — 10
  • . + 20 m,dengan batasbatas sebagai berikut:O Sebelah Utara Berbatas Dengan Kantor Partai politikNASDEM.Halaman 13 dari 72 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN KtnO Sebelah Selatan Berbatas Dengan Ruko kepunyaanDr. INDRA.O Sebelah Timur Berbatas Dengan Gang Perumahan.O Sebelan Barat Berbatas Dengan Jalan PasarBelakang.
Pengadilan PN Sei Rampah Perdata
Register : 02-07-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 11-02-2022
Putusan PN Sei Rampah Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Srh
Tanggal 9 Februari 2022 — Penggugat:
Hj. Yanti Handayani Siregar, SH
Tergugat:
1.Drs. H. Pargino, M.SI
2.Surya Darmini
3.Noni Lestari
4.Tika Puspita Sari
5.Vella Fazira Arimbi
6.Juliani
7.Sayang Hariani
8.Sugito
9.Hidayat Nasution
194 — 135
  • Saksi melapor ke Penggugat danselanjutnya Saksi mengecek ke rumah adik Tergugat (Tergugat VIII) diBinjai dan memang benar sepeda motor Scoopy milik Penggugat tersebutada di teras rumah Tergugat VIII; Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Penggugat danTergugat sudah bercerai sejak tahun 2019; Bahwa Saksi pernah menjadi ketua tim pemenangan Penggugat untukmenjadi calon anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai pada Pemilu2019 di mana Penggugat berhasil lolos sebagai anggota DPRDKabupaten dari Partai
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penggelapan
Putus : 26-11-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor PUT/174-K/PM II-08/AU/VII/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — MUHAMAD IDHAM, SERTU
103 — 44
  • bersangkutan juga sedangdiperiksa sebagai Tersangka yang perkaranya masih berada di tingkat Oditur Militer namun bukanberarii Terdakwa tidak mengetahui status barang bukti kaporlap yang dijualnya atas permintaan Saksi1tersebut tetapi sesuai fakta di persidangan Terdakwa selaku prajurit INIAU mengetahui bahwa kaporlap/Yang.....12yang dijualnya bersama Saksi1 tersebut adalah barang kaporlap milik Negara dalam hal ini milik TNIAUyang kemudian akan diserahkan/peruntukannya untuk prajurit TNIAU apalagi dalam partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 20-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 K/Pid/2010
Tanggal 20 Juli 2010 — BERLIN NADEAK, SH.
92 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menguntungkan Pemohon Kasasi I/Terdakwa : Keterangan saksi Awaludin, Aseng, dan Soin secara tegasmenyatakan bahwa yang merugikan mereka adalah lwan CHK,mereka juga menyatakan bahwa yang menipu mereka adalah IwanCHK, bukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa, keterangan saksi tersebutdijadikan dasar pertimbangan Ketua Majelis Hakim dalam DissentingOpinion ; Judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan fakta/latar belakangPemohon Kasasi l/Terdakwa baik sebagai jabatan Notaris/PPAT,sebagai Ketua salah satu Ketua Partai
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 31-10-2018 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 148/Pdt.G/2018/PN Kln
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat:
Menik Widyastuti
Tergugat:
1.Sumaeri
2.Dr. Isroful Ikhsan
3.CAMAT Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Wilayah Kecamatan Klaten Utara
4.Khairil Anwar, SH
5.PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR PUSAT JAKARTA Cq. PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG KLATEN
299 — 78
  • karena saksi sebagai perantara jual belitanah rumah itu;Bahwatanah dan rumah itu letaknya di Dadimulyo, Gergunung, KlatenUtara, Klaten;Bahwa benar awalnya Penggugat menyuruh saksi untuk menawarkanrumah itu dengan harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);Bahwa benar modal saksi saat itu hanya fotocopy sertifikat tanahrumah itu;Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena sering membeli tanahdan saksi sebagai perantaranya/makelarnya;Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sewaktu Penggugat menjadiCaleg partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 13-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 P/HUM/2011
Tanggal 13 Februari 2014 — PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK (PT HM SAMPOERNA TBK), DKK VS MENTERI KESEHATAN RI, DKK
106 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mahkamah Agung untuk mengujinya.Kewenangan untuk menguji terhadap UndangUndang Dasar merupakankewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal24C ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenanganlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndangDasar, memutus pembubaran partai
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-12-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 426/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 14 Desember 2017 — dr. H. Daliman, SpOG (K) dkk melawan Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H. dkk
65 — 33
  • Rapat anggota dari partai politik.Ini mempunyai orgaan yang tertinggi dari suatu badanhukum, penting dan esensial fungsinya (MochamadChidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1999, hal.222).Bahwa dengan demikian jelas bahwa Para Penggugatyang menyatakan kapasitasnya sebagai para pengurusbadan hukum Yarsi Purwokerto, terikat untuk tundukkepada kehendak badan hukum Yarsi Purwokerto karenatermasuk wakil (orgaan) dari Yarsi Purwokerto yangmelakukan perbuatan hukum perdata yang berupa arahkebijakan yang
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 01-09-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 20-07-2016
Putusan PTUN JAMBI Nomor 10/G/2015/PTUN.JBI
Tanggal 21 Desember 2015 — IHSAN vs. BUPATI TEBO
194 — 80
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain,dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakattertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa daripihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;g. menjadi pengurus partai
Pengadilan PA Prabumulih Perdata Agama
Register : 18-03-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA Prabumulih Nomor 91/Pdt.G/2019/PA.Pbm
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
38 — 22
  • XXXXXXXdan 8 orang yang diperbantukan di Lembaga Pendidikkan Komputer .Selain itu juga Tergugat aktif dalam lembaga sosial masyarakat, danTergugat juga menjabat sebagai ketua salah satu partai di Pendopo;Bahwa benar pada tahun 2009 Penggugat mengikuti ujian PegawalNegeri Sipil di Kota Prabumulih, tetapi dalam prosesnya Penggugattidak memenuhi syarat untuk dapat mengikuti ujian tersebut, karenasampai batas hari terakhir penerimaan ujian CPNS tersebutPenggugat belum menerima No ujian dan belum mengembalikanberkas
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 08-05-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 155/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat:
ROSEHARD L. TOBING, S.Pi
Tergugat:
Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah
64 — 44
  • UndangUndang No: 5Tahun 2014, yaitu PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :Putusan Nomor : 155/G/2018/PTUNMDN Halaman 32 Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjJabatan dan/atau pidana umum; Menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 14-05-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 18-11-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 274/Pdt.G/2014/PN.Jkt Sel.
Tanggal 4 Desember 2014 — HARRY HARYANTO GOENAWIDJAJA Lawan LINDA DHARMA
187 — 139
  • Adi mengakui & tertuang lebar surat pengakuan.Bahwa di surat pernyataan Ardhi berjanji tidak mengulangi (saya juga tidak mauperpanjang ), hanya ingin supaya Harry dan Linda baikan;Bahwa hubungan Penggugat dengan Ardhi hanya spesifik saja;Bahwa saksi tahu Penggugat punya pacar yaitu Yenny;Bahwa saksi bertugas sebagai di Partai Gerindra, tapi belum dibagi;Bahwa pada waktu saksi datang sendiri atau inisiatif sendiri sebagai temanteman Harry;e Bahwa pertemuannya saksi dengan Penggugat di Kantor Adi,