Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat denganTergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuanperkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah danrahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masingmasingpihak tidak lebin jauh melanggar norma hukum dan norma agama makaperceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikanpermasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;7.

Tergugat tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi keluarga dalam halibadah;Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjangsejak tanggal 27 Nopember 2014;Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat denganTergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuanperkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah danrahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masingmasingpihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma

Bahwa dengan perlakuan Terguggat tersebut mengakibatkan rumahtangga antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baiksehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah, warahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanyaagar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, makaperceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untukmenyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.7.

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat denganTergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuanperkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddahdan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masingmasing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama makaperceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untukmenyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat mohon

tua Penggugat diKelurahan Ampana, sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antaraPenggugat dan Tergugat sampai sekarang;Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya merukunkan Penggugat danTergugat namun tidak berhasil;Bahwa, akibat kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat danTergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinanuntuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmahsudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihaktidak melanggar norma

hukum dan norma agama maka perceraianmerupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikanpermasalahan antara Penggugat dan Tergugat;Bahwa, berdasarkan dalil dalil di atas telan cukup alasan bagi Penggugatuntuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tanggaantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baiksehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakina,mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanyaagar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, makapercerain merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untukmenyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat ;7.

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat denganTergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinanuntuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudahsulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masingmasing pihak tidak lebihjauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakanalternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antaraPenggugat dengan Tergugat;7.

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugatdengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehinggatujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agarmasingmasing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agamamaka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untukmenyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon

Nomor 6 Tahun 2018 Tentang PedomanHalaman 44 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2021/PTUNSRGPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah MenempuhUpaya Administratif (selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai PermaNomor 6 Tahun 2018), maka formulasi pengaturan norma ruang lingkupKompetensi Absolut (Kewenangan) Pengadilan Tata Usaha Negaramencakup norma Pasal 47, Pasal 1 angka 10 UndangUndang PeradilanTata Usaha Negara, dengan Objek Sengketa berupa Keputusan TataUsaha Negara

Sehingga, secaramutatis mutandis mekanisme atau tata cara prosedur upaya administratifnyadalam sengketa a quo menggunakan skema yang ditentukan dalamUndangUndang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam norma Pasal 76 Ayat (3)Undang Undang Administrasi Pemerintahan telah menentukan Pengadilanberwenang menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan, dalam halketika warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding olehAtasan dari Pejabat yang menetapkan Keputusan dan/

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negaratelah menentukan bahwasannya, Pengadilan bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa secara definisi stipulatif norma pasal 1angka 10 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun~ 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara menerangkan bahwasanya: SengketaTata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang TataUsaha Negara antara Orang atau

Badan Hukum Perdata dengan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah sebagaiakibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketaKepegawaian berdasarkan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku;Menimbang, bahwa adapun Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana yang dimaksud dalam rumusan norma Pasal 1 angka 9UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, memiliki unsurunsur sebagai

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan;Menimbang, bahwa lebih lanjut norma Pasal 87 UndangUndangAdministrasi Pemerintahan menentukan bahwa Keputusan Tata UsahaNegara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Peratun, harus dimaknai sebagai:1. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;Halaman 48 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2021/PTUNSRG2.

Sifatkesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan.bahwa kemudian Tergugat menyebutkan pendapat ahli sebagai berikut:bahwa pendapat yang disampaikan dalam seminar oleh Hendar Setiawan(BPK) menyatakan : bahwa dari segi pembetulan peraturan perundangan, suatu penjelasanperundangundangan seyogyanya sebagai sarana untuk memberikan tafsiranresmi atas norma yang berada di atas Pasal dalam batang tubuh dan tidakmengakibatkan ketidakjelasan norma dalam Pasal atau Batang tubuh sertatidak

merumuskan norma baru dari Pasal yang hendak ditafsirkan ataurincian penjelasannya .bahwa Terbanding juga menjelaskan hal ini juga diperkuat dengan pembicarayang lain yaitu Daulo Komisi Hukum Nasional yaitu Eva Jerofalas yaitupenjelasan suatu Undangundang tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukumuntuk membuat peraturan lebih lanjut atau sebagai tafsiran resmi atas normatersebut dalam batang tubuh, sarana untuk memperjelas norma yangdimaksud, atau membuat uraian lebih lanjut dan tidak boleh mengakibatkanketidakjelasan

Membaca bunyi pasal dengan penjelasan di dalam pasal 16 ayat 1 UUKUP tidak sejalan dengan Undangundang Nornor 10 Tahun 2004sebagaimana telah diganti dengan Undangundang Nomor 12 Tahun2011, bahwa penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentukperundangundangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Olehkarena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimatatau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengancontoh.

Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalambatang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan darinorma yang dimaksud. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasarhukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak bolehmencantumkan rumusan yang berisi norma.

telah membuatnorma baru dengan mempersempit norma dalam batang tubuh yaitudalam kalimat "tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan WajibPajak".

Nomor 6 Tahun 2018 Tentang PedomanHalaman 44 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2021/PTUNSRGPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah MenempuhUpaya Administratif (selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai PermaNomor 6 Tahun 2018), maka formulasi pengaturan norma ruang lingkupKompetensi Absolut (Kewenangan) Pengadilan Tata Usaha Negaramencakup norma Pasal 47, Pasal 1 angka 10 UndangUndang PeradilanTata Usaha Negara, dengan Objek Sengketa berupa Keputusan TataUsaha Negara

Sehingga, secaramutatis mutandis mekanisme atau tata cara prosedur upaya administratifnyadalam sengketa a quo menggunakan skema yang ditentukan dalamUndangUndang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam norma Pasal 76 Ayat (3)Undang Undang Administrasi Pemerintahan telah menentukan Pengadilanberwenang menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan, dalam halketika warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding olehAtasan dari Pejabat yang menetapkan Keputusan dan/

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negaratelah menentukan bahwasannya, Pengadilan bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa secara definisi stipulatif norma pasal 1angka 10 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun~ 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara menerangkan bahwasanya: SengketaTata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang TataUsaha Negara antara Orang atau

Badan Hukum Perdata dengan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah sebagaiakibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketaKepegawaian berdasarkan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku;Menimbang, bahwa adapun Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana yang dimaksud dalam rumusan norma Pasal 1 angka 9UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, memiliki unsurunsur sebagai

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan;Menimbang, bahwa lebih lanjut norma Pasal 87 UndangUndangAdministrasi Pemerintahan menentukan bahwa Keputusan Tata UsahaNegara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Peratun, harus dimaknai sebagai:1. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;Halaman 48 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 5/G/2021/PTUNSRG2.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun20122032 disusun secara hirarkhi dan menjabarkan lebih lanjutdari peraturan perundangundang yang lebih tinggi sebagaimanaHans Kelsen dalam Teori Hirarkhi Norma Hukum (Stufentheorie)yang mengatakan "norma hukum itu berjenjangjenjang dan berlapislapisdalam suatu hirarkhi tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendahberlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi

danbersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (grundnorm).

Normadasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma, tidak lagidibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi tetapi norma itu ditetapkanterlebin dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakangantungan bagi norma yang berada dibawahnya yang lebih rendah. Lebihlanjut Nawiasky mengelompokkan normanorma hukum dalam suatunegara menjadi 4 kelompok. Kelompok berupa Staatfundamentainorm(norma fundamental negara). Kelompok Il berupa Staatgrundgesetz(aturan dasar/pokok negara).

Yangdikendalikan atau dikontrol oleh pemerintahan atasan itu antara lainadalah kontrol atas norma hukum= yang ditetapkan olehpemerintahan bawahan melalui apa yang dikenal sebagai "generalnorm control mechanism". Mekanisme kontrol norma umum inilah yangbiasa disebut dengan sistem "abstract review' atau pengujian abstrakyang dapat dilakukan oleh lembaga eksekutif, lembaga legislatif, ataupunlembaga pengadilan.

Disamping "abstractreview, mekanisme kontrol norma juga dapat dilakukan melalui prosedur"abstract preview; jaitu kontrol yang dilakukan sebelum normahukum yang bersangkutan mengikat umum. Misalnya, setelahHalaman 78 dari 85 halaman. Putusan Nomor 52 P/HUM/2015rancangan undangundang disahkan oleh parlemen tetapi sebelumdiundangkan sebagaimana mestinya, pemerintahan atasan diberikewenangan untuk menguji, menilai, atau bahkan menolak pengesahanperaturan pemerintahan bawahan.

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugatdengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehinggatujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agarmasingmasing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agamamaka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untukmenyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;8.

kewenangan Pengadilan Agama Bima,sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat (1) dan Pasal 49 ayat(1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UndangundangNomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50tahun 2009;Menimbang, bahwa asli bukti P.2 yang berupa Buku Kutipan Akta Nikahyang merupakan akta otentik, dan fotokopi bukti tersebut telah dinazegelingdan cocok dengan aslinya, tidak bertentangan dengan norma

kekuatan hukum pembuktian yangsempurna dan mengikat serta dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut Majelis Hakimberpendapat antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yangtelah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Desember 2019, yangdicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanMpuda, Kota Bima yang merupakan akta otentik, dan fotokopi bukti tersebuttelah dinazegeling dan cocok dengan aslinya, tidak bertentangan dengannorma hukum, norma

mengurus rumah tangga;Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia sudah banyak belajarkepada orang tuanya serta pada masyarakat sekitar;Bahwa ia juga sudah konsultasi dengan tenaga medis untukmempersiapkan diri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;Bahwa ia menerangkan keinginannya untuk menikah tersebut ataskehendak dirinya dan calon suaminya, tidak ada paksaan serta sematamatakarena ibadah dan ia khawatir bilamana rencana pernikahannya tersebut tidaksegera dilaksanakan akan melanggar norma

bangunan setiap bulannyamempunyai penghasilan ratarata Rp. 3.000.000,;Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia juga telah banyak belajarkepada orang tuanya dan masyarakat sekitar;Bahwa ia telah siap menikah dengan anak Pemohon, karena keinginannikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikahi calon isterinyatersebut sematamata karena ibadah dan ia khawatir bilanama pernikahanyaini tidak segera dilangsungkan akan melanggar norma

tersebut;Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada pokoknya: Pemohon bermaksudakan menikahkan anaknya, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agamadisebabkan anak Pemohon belum cukup umur (19 tahun), Pemohon tetap akanmelangsungkan pernikahan anaknya walaupun umurnya kurang dari 19 tahundisebabkan selama ini antara anak Pemohon dengan calon suaminya telahsedemikian erat hubungannya, telan bertunangan dan telah hamil 4 bulan,sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon dengan calon suaminya akanmelanggar norma

Bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami Pemohon kwatir bilamana perkawinan anak Pemohon dancalon suami anak Pemohon tersebut tidak segara dilaksanakan anak Pemohondan calon suami anak Pemohon akan melanggar norma hukum, agama dankesusilaan yang lebih jauh lagi;8.

tuanya dalam mengurus rumah tangga;Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia sudah banyak belajarkepada orang tuanya serta pada masyarakat sekitarnya;Bahwa ia juga sudah konsultasi dengan tenaga medis untukmempersiapkan diri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;Bahwa keinginannya ia untuk menikah tersebut atas kehendak dirinya dancalon suaminya, tidak ada paksaan serta sematamata karena ibadah dan iakhawatir bilamana rencana pernikahannya tersebut tidak segeradilaksanakan akan melanggar norma

sebagai karyawan bengkel setiap bulannyamempunyai penghasilan ratarata Rp. 1.800.000,;Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia juga telah banyakbelajar kepada orang tuanya dan masyarakat sekitarnya;Bahwa ia telah siap menikah dengan anak Pemohon, karena keinginannikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;Bahwa keinginannya ia untuk menikahi calon isterinya tersebut sematamata karena ibadah dan ia khawatir bilanama pernikahanya ini tidak segeradilangsungkan akan melanggar norma

calon suaminya tersebut;Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada pokoknya: Pemohon bermaksudakan menikahkan anaknya, akan tetapi ditolak olen Kepala Kantor UrusanAgama disebabkan anak Pemohon belum cukup umur (19 tahun), Pemohontetap akan melangsungkan pernikahan anaknya walaupun umurnya kurang dari19 tahun disebabkan selama ini antara anak Pemohon dengan calon suaminyatelah sedemikian erat hubungannya dan telah bertunangan, sehingga Pemohonkhawatir anak Pemohon dengan calon suaminya akan melanggar norma

Bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami Pemohon kwatir bilamana perkawinan anak Pemohon dancalon suami anak Pemohon tersebut tidak segara dilaksanakan anakPemohon dan calon suami anak Pemohon akan melanggar norma hukum dannorma agama;8.

Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakankeberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada temantemandekat Termohon; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaanTermohon;Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon denganTermohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuanperkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah danrahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masingmasingpihak tidak lebih jauh melanggar norma

hukum dan norma agama makaperceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikanpermasalahan antara Pemohon dengan Termohon;Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975,Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Tangerang mengirimkansalinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepadaKantor Urusan Agama Karawaci;Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yangberlaku;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwatujuanperkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan9rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telahternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dansaling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untukmeneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihakberperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum makaperceraian

Bahwa dengan kejadian Tersebut rumah tangga antara Pemohondengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehinggatujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinahmawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanyaagar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukumdan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagipemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengantermohon.7.Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

ketentuan pasal 1 Undangundang nomor1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalahuntuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jikaPemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudahtidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungidan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskanrumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkaratidak lagi lebih jauh melanggar norma

agama dan norma hukum makaperceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketarumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;Menimbang, bahwa dengan adanya faktafakta tersebut telah merupakanbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah,dan sendisendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembaliyang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon denganTermohon telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan bagiPemohon

tuanya dalam mengurus rumah tangga;Bahwa disamping kesiapan fisik, Secara mental ia sudah banyak belajarkepada orang tuanya serta pada masyarakat sekitar;Bahwa ia juga sudah konsultasi dengan tenaga medis untukmempersiapkan diri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;Bahwa keinginannya ia untuk menikah tersebut atas kehendak dirinya dancalon suaminya, tidak ada paksaan serta sematamata karena ibadah dan iakhawatir bilamana rencana pernikahannya tersebut tidak segera dilaksanakanakan melanggar norma

karyawan pabrik infus setiapbulannya mempunyai penghasilan ratarata Rp. 4.200.000,;Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia juga telah banyakbelajar kepada orang tuanya dan masyarakat sekitar;Bahwa ia telah siap menikah dengan anak Pemohon, karena keinginannikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;Bahwa keinginannya ia untuk menikahi calon isterinya tersebut sematamata karena ibadah dan ia khawatir bilanama pernikahanya ini tidak segeradilangsungkan akan melanggar norma

calon suaminya tersebut;Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada pokoknya: Pemohon bermaksudakan menikahkan anaknya, akan tetapi ditolak olen Kepala Kantor Urusan Agamadisebabkan anak Pemohon belum cukup umur (19 tahun), Pemohon tetap akanmelangsungkan pernikahan anaknya walaupun umurnya kurang dari 19 tahundisebabkan selama ini antara anak Pemohon dengan calon suaminya telahsedemikian erat hubungannya dan telah bertunangan, sehingga Pemohonkhawatir anak Pemohon dengan calon suaminya akan melanggar norma

Bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami Pemohon kwatir bilamana perkawinan anak Pemohon dancalon suami anak Pemohon tersebut tidak segara dilaksanakan anak Pemohondan calon suami anak Pemohon akan melanggar norma hukum, agama dankesusilaan;8.

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat denganTergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuanperkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah danrahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masingmasingpihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama makaperceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untukmenyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;8.

Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalahuntuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jikaHal 9 dari 13 hal Put No 1354/Pdt.G/2016/PA.TngPenggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudahtidak lagi mempunyai sikap saling mencintai, saling pengertian dan salingmelindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untukmeneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihakberperkara tidak lebih jauh lagi melanggar norma

agama dan norma hukummaka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikansengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa dengan adanya faktafakta tersebut telahmerupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telahpecah, dan sendisendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkankembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara PenggugatdenganTergugat telah rusak (broken marriage) sebagaimana dipertimbangkan di atas,oleh karenanya

tuanya dalam mengurus rumah tangga;Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia sudah banyak belajarkepada orang tuanya serta pada masyarakat sekitar;Bahwa ia juga sudah konsultasi dengan tenaga medis untukmempersiapkan diri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;Bahwa keinginannya ia untuk menikah tersebut atas kehendak dirinyadan calon suaminya, tidak ada paksaan serta sematamata karena ibadahdan ia khawatir bilamana rencana pernikahannya tersebut tidak segeradilaksanakan akan melanggar norma

Rp. 2.000.000,;Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia juga telah banyakbelajar kepada orang tuanya dan masyarakat sekitar;halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2022/PA.Kab.MlgBahwa ia telah siap menikah dengan anak Pemohon, karena keinginannikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;Bahwa keinginannya ia untuk menikahi calon isterinya tersebut sematamata karena ibadah dan ia khawatir bilanama pernikahanya ini tidak segeradilangsungkan akan melanggar norma

dengan calon suaminya tersebut;Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada pokoknya: Pemohonbermaksud akan menikahkan anaknya, akan tetapi ditolak oleh Kepala KantorUrusan Agama disebabkan anak Pemohon belum cukup umur (19 tahun),Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan anaknya walaupun umurnyakurang dari 19 tahun disebabkan selama ini antara anak Pemohon dengancalon suaminya telah sedemikian erat hubungannya dan telah bertunangan,sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon dengan calon suaminya akanmelanggar norma

Bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon danorang tua calon suami Pemohon kwatir bilamana perkawinan anak Pemohondan calon suami anak Pemohon tersebut tidak segara dilaksanakan anakPemohon dan calon suami anak Pemohon akan melanggar norma hukum,agama dan kesusilaan;9.