Putusan Nomor 2794/B/PK/Pjk/202000784/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan pada tanggal 31 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010122.99/2018/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 17 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan

seluruhnya gugatan Penggugat atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00784/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 25 Oktober2018, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa karena Permohonan WajibPajak Masa Pajak April 2014 Nomor 00029/107/14/092/17 tanggal 17November 2017, atas nama PT Panasonic Manufacturing Indonesia, NPWP01.000.604.7092.000, beralamat di Jalan Raya Bogor km. 29, Pekayon,Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710.Menimbang, bahwa

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00784/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 25 Oktober 2018,tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa karenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak April 2014 Nomor00029/107/14/092/17 tanggal 17 November 2017, atas nama PTPanasonic Manufacturing Indonesia, NPWP 01.000.604.7092.000, beralamat di Jalan Raya Bogor km. 29, Pekayon, PasarRebo, Jakarta Timur 13710 adalah telah sesuai dengan

PeninjauanKembali pada tanggal 3 Februari 2020, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP00784/NKEB/WPJ.19

/2018 tanggal 25Oktober 2018, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa karenaPermohonan Wajid Pajak Masa Pajak April 2014 Nomor00029/107/14/092/17 tanggal 17 November 2017, atas nama PenggugatNPWP 01.000.604.7092.000, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

Putusan Nomor 1247/B/PK/Pjk/2020perhitungan sebagai berikut: Per Keputusan Keberatan KesimpulanNo Uraian (KEP0029/KEB/WPJ.19/2018) Per Pemohonan Banding(Rp) (Rp)a. Dasar Pengenaan Pajak 118.352.418.130b. Pajak Penghasilan yang terutang 535.224.034c. Kredit Pajakd. Kompensasi Masa/Tahun Pajak Sebelumnya e. PPh Kurang/(Lebih) Dibayar 535,224,034f. Sanksi Administrasi 256.907.536g.

Jumlah PPh yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar 792.131.570 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004346.11/2018/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00207/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 13Maret 2018, tentang Keberatan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00207/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 13 Maret 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Juni 2015 Nomor:00020/202/15/091/17 tanggal 1 Agustus 2017, atas nama: PTHexindo Adiperkasa, Tbk, NPWP: 01.385.957.4091.000,beralamat di Jalan Pulo Kambing II Kavling Ill Nomor 33Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur 13930, adalah telah sesuaiHalaman 3 dari 8 halaman.

PeninjauanKembali pada tanggal 24 September 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00207/KEB/WPJ.19

/2018 tanggal 13 Maret 2018,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Juni 2015 Nomor:00020/202/15/091/17 tanggal 1 Agustus 2017, atas nama Pemohon Banding,Halaman 4 dari 8 halaman.

Bahwa membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP00632/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentangPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak;2.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00632/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentangPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Nomor00016/101/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017 KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama PT YKK Zipper Indonesia,NPWP 01.001.751.5092.000, beralamat di Jalan R.P.

pada tanggal 12 September 2019 yang pada intinya PutusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya permohonan gugatan Penggugat terhadap SuratKeputusan Tergugat Nomor KEP00632/NKEB/WPJ.19

/2018 tanggal 21Agustus 2018 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00016/101/14/092/17 tanggal14 Desember 2017, atas nama Penggugat NPWP 01.001.751.5.092000,sehingga sanksi administrasi yang masih harus dibayar menjadiRp150.591.982,00, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 1319/B/PK/Pjk/2020Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP00632/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib PajakNomor 00016/101/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017 oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan dengan KontraMemori Peninjauan

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor: Kep00639/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat tentangHalaman 1 dari 7 halaman.

/2018 tanggal 21 Agustus2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama PT United Tractors Semen Gresik, NPWP 01.568.322.0051.000beralamat di Desa Sumberarum Kerek Kab.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00639/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 21Agustus 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama PT United Tractors SemenGresik, NPWP 01.568.322.0051.000 beralamat di DesaSumberarum Kerek Kab.

PeninjauanKembali pada tanggal 22 November 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor: KEP00639/NKEB/WPJ.19

/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PenggugatNPWP: 01.568.322.0051.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp6.158.134,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007634.99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP00631/NKEB/WPJ.19

/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang PenguranganHalaman 1 dari 7 halaman.

/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak karena Permohonan Wajib PajakNomor 00015/101/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017, atas nama PTYKK Zipper Indonesia, NPWP 01.001.751.5.092000, beralamat di JalanR.P.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajaknomor KEP00631/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 21 Agustus 2018tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Nomor 00015/101/14/092/17 Tanggal 14 Desember 2017Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT YKK ZipperIndonesia, NPWP: 01.001.751.5092.000, beralamat di Jalan R.P.Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalahtelah sesual dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Surat Keputusan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP00631/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak karena Permohonan Wajib PajakNomor 00015/101/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017 oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitiHalaman

Membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP00637/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Pengurangan SanksiHalaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1283/B/PK/Pjk/2020Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan WajibPajak;2.

14Desember 2017, sehingga perhitungannya PPh yang masih harusdibayar menjadi sebesar Rp8.018.461 ,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 11 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007645.99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00637/NKEB/WP.J.19

/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib PajakNomor 00017/103/15/092/17 tanggal 14 Desember 2017, atas nama PTYKK Zipper Indonesia, NPWP 01.001.751.5.092000, beralamat di JalanR.P.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00637/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 21 Agustus 2018Tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 0001 7/103/15/092/17 tanggal 14 Desember 2017, atas nama PT YKK ZipperIndonesia, NPWP 01.001.751.5092.000, beralamat di Jalan R.P.Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, 10330, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Surat Keputusan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP00637/NKEB/WP.J.19/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib PajakNomor 00017/103/15/092/17 tanggal 14 Desember 2017 oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitiHalaman

Membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP00673/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Pengurangan SanksiHalaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1284/B/PK/Pjk/2020Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan WajibPajak;2.

14Desember 2017, sehingga perhitungannya PPh yang masih harusdibayar menjadi sebesar Rp120.967.518,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 6 November 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008118.99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00673/NKEB/WPJ.19

/2018 tanggal 6 September 2018 Tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib PajakNomor 00006/103/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017, atas nama PTYKK Zipper Indonesia, NPWP 01.001.751.5.092000, beralamat di JalanR.P.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00673/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 6 September2018 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Nomor 00006/103/14/092/17 Tanggal 14Desember 2017 Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PTYKK Zipper Indonesia, NPWP 01.001.751.5092.000, beralamat diJalan R.P.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Surat Keputusan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP00673/NKEB/WP.J.19/2018 tanggal 6 September 2018 Tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib PajakNomor 00006/103/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017 oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan

Putusan Nomor 4850 B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put005646.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 19 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00345/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 19April 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00019/207/13/092/17 tanggal 02 Maret 2017 Masa

Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP00345/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 19 April 2018:2. MembatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa, Masa Pajak September 2013 Nomor0001 9/207/13/092/17 tanggal 02 Maret 2017;3.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00345/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 19 April 2018tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00019/207/13/092/17 tanggal O2 Maret 2017 Masa PajakSeptember 2013, atas nama PT Sentana Adidaya Pratama, NPWP01.907.041.6092.000, beralamat di Gedung B&G Tower Lantai 9,Putri Hijau Nomor 10 Kesawan, Medan Barat, Medan, SumateraUtara adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan

membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP00345/KEB/WPJ.19

/2018 tanggal 19April 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00019/207/13/092/17 tanggal 02 Maret 2017 Masa Pajak September 2013,atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.907.041.6092.000; sehingga pajakyang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 1224/B/PK/Pjk/2020perhitungan sebagai berikut: Per Keputusan Keberatan KesimpulanNo Uraian (KEP0029/KEB/WPJ.19/2018) Per Pemohonan Banding(Rp) (Rp)a. Dasar Pengenaan Pajak 20,459.779.208b. Pajak Penghasilan yang terutang 9.069.006c. Kredit Pajak d. Kompensasi Masa/Tahun Pajak Sebelumnya e. PPhKurang/(Lebih) Dibayar 9.069.006f, Sanksi Administrasi 34,986,222g.

Jumlah PPh yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar 127.055.228 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 6 September 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT004353.11/2018/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00210/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 13Maret 2018, tentang Keberatan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00210/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 13 Maret 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Januari2016 Nomor: 00001/202/16/091/17 tanggal 31 Juli 2017, atasnama: PT Hexindo Adiperkasa, Tbk., NPWP: 01.385.957.4091.000, beralamat di Jalan Pulo Kambing II Kavling IIl Nomor 33Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur 13930, adalah telah sesuaiHalaman 3 dari 8 halaman.

PeninjauanKembali pada tanggal 24 September 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00210/KEB/WPJ.19

/2018 tanggal 13 Maret 2018,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Januari 2016 Nomor:00001/202/16/091/17 tanggal 31 Juli 2017, atas nama Pemohon Banding,Halaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 3130/B/PK/Pjk/2020KEB/WPJ.19/2018 tanggal 22 Juni 2018;3.

Pajak yang memeriksa danmengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT005413.15/2018/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 23 September 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00605/KEB/WPJ.19

/2018 tanggal 22Juni 2018 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor: 00002/206/15/092/17 tanggal18 April 2017, atas nama: PT Perkebunan Milano, NPWP: 01.128.141.7092.000, alamat di Putri Hijau No. 10 Gedung B & G Tower Lantai 9 MedanKesawan Medan 20111, dengan perhitungan sebagai berikut:Penghasilan Neto USD 14,173,012.45PPh Terutang USD = 3,543,253.11Kredit Pajak USD 3,868,148.84PPh yang lebih dibayar USD 324,895.73Menimbang, bahwa sesudah

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00605/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 22 Juni 2018tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor: 00002/206/15/092/17tanggal 18 April 2017, atas nama: PT Perkebunan Milano, NPWP:01.128.141.7092.000, alamat di Putri Hijau No. 10 Gedung B & GTower Lantai 9 Medan Kesawan Medan 20111, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya

/2018 tanggal 22 Juni 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor: 00002/206/15/092/17 tanggal18 April 2017 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.128.141.7092.000;sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebin bayar sebesarUSD324,895.73 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi atas Penghasilan Netto Tahun Pajak 2015berupa koreksi

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00249/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 13Februari 2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak PertambahanNilai Nomor 00105/107/15/092/16 tanggal 14 Juni 2016 Masa Pajak Mei2015, dengan segala akibat hukumnya;2.

Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00249/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 13Februari 2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak PertambahanNilai Nomor 00105/107/15/092/16 tanggal 14 Juni 2016 Masa Pajak Mei2015; dan3.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00249/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 13 Februari2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 $Nomor00105/107/15/092/16 tanggal 14 Juni 2016, atas nama PT AstraDaihatsu Motor, NPWP 01.000.571.8092.000, beralamat di JalanGaya Motor III Nomor 5, Sunter Il, Jakarta

Putusan Nomor 2893/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00249/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak

bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008120.99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP00678/NKEB/WPJ.19

/2018 tanggal 6 September 2018 tentangPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak;Bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan sanksiadministrasi Pasal 8 ayat (2A) UU KUP sebagaimana tercantum dalamHalaman 1 dari 7 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00678/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 6 September 2018tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Nomor 00011/103/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017Karena Permohonan Wajid Pajak, atas nama PT YKK ZipperIndonesia, NPWP 01.001.751.5092.000, beralamat di Jalan RPSoeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya

/2018, tanggal 6September 2018, tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak, Nomor:00011/103/14/092/17, tanggal 14 Desember 2017, atas nama Penggugat,NPWP: 01.001.751.5.092000, sehingga sanksi administrasi yang masihharus dibayar menjadi Rp/6.790.469,00 adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Penggugat) terhadap Surat Keputusan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: Surat KeputusanTergugat Nomor: KEP00678/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 6 September2018, tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor: 00011/103/14/092/17,Halaman 4 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 1371/B/PK/Pjk/2020perhitungan sebagai berikut: Per KeputusanKeberatan KesimpulanNo Uraian (KEP0029/KEB/ Per PemohonanWP J.19/2018) Banding(Rp)(Rp)a. Dasar Pengenaan Pajak 11.087.716.000 b. Pajak Penghasilan yang terutang 49.894.722 c. Kredit Pajak d Kompensasi Masa/Tahun Pajak Sebelumnyae. PPh Kurang/(Lebih) Dibayar 49.894.722 f.

Sanksi Administrasi 23.949.467 Jumlah PPh yang Masih9: Harusi(lebih Dibayar PSR44.189 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 06 September 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004345.11/2018/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00209/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 13Maret

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00209/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 13 Maret 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Mei 2015 Nomor0001 3/202/15/091/17 tanggal 31 Juli 2017, atas nama PT HexindoAdiperkasa, Tbk., NPWP 01.385.957.4091.000, beralamat di JalanPulo Kambing II Kavling Ill Nomor 33 Jatinegara, Cakung, JakartaHalaman 3 dari 8 halaman.

PeninjauanKembali pada tanggal 24 September 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00209/KEB/WPJ.19

/2018, tanggal 13 Maret 2018,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 22, Masa Pajak Mei 2015, Nomor:0001 3/202/15/091/17, tanggal 31 Juli 2017, atas nama Pemohon Banding,Halaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1223/B/PK/Pjk/2020perhitungan sebagai berikut: Per Keputusan Keberatan KesimpulanNo Uraian (KEP0029/KEB/WPJ.19/2018) Per Pemohonan Banding(Rp) (Rp)a. Dasar Pengenaan Pajak 17.135.813.453b. Pajak Penghasilan yang terutang 81.938.392c. Kredit Pajak d. Kompensasi Masa/Tahun Pajak Sebelumnya e. PPh Kurang/(Lebih) Dibayar 81.938.392f, Sanksi Administrasi 36.052.892g.

Jumlah PPh yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar 117.991.284 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT004350.11/2018/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00201/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 13Maret 2018, tentang Keberatan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00201/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 13 Maret 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Oktober2015 Nomor: 00017/202/15/091/17 tanggal 31 Juli 2017, atasnama: PT Hexindo Adiperkasa, Tbk., NPWP: 01.385.957.4091.000, beralamat di Jalan Pulo Kambing II Kavling IIl Nomor 33Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur 13930, adalah telah sesuaiHalaman 3 dari 8 halaman.

PeninjauanKembali pada tanggal 24 September 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00201/KEB/WPJ.19

/2018 tanggal 13 Maret 2018,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Oktober 2015 Nomor:00017/202/15/091/17 tanggal 31 Juli 2017, atas nama Pemohon Banding,Halaman 4 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapatditerima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal:Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;Menetapkan kembali kewajiban pajak Pemohon Banding sesuai denganperhitungan sebagai berikut: Per Keputusan Keberatan KesimpulanNo Uraian (KEP0029/KEB/WPJ.19/2018) Per Pemohonan Banding(Rp) (Rp)a. Dasar Pengenaan Pajak 30.362.837.615b. Pajak Penghasilan yang terutang 150.950.953c. Kredit Pajak :d.

Jumlah PPh yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar 205,293,296 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.004354.11/2018/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00211/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 13Maret 2018, tentang Keberatan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00211/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 13 Maret 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangHalaman 3 dari 8 halaman.

PeninjauanKembali pada tanggal 24 September 2019 yang pada intinya PutusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00211/KEB/WPJ.19

/2018 tanggal 13 Maret 2018,Halaman 4 dari 8 halaman.

Memerintahkan untuk Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00949/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 14 Desember 2018tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00100/107/16/092/18 tanggalHalaman 1 dari 7 halaman.

B/PK/Pjk/202019 April 2018 dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor00100/107/16/092/18 tanggal 19 April 2018:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 7 Februari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put000048.99/2019/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00949/NKEB/WPJ.19

/2018 tanggal 14Desember 2018 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas SuratTagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Februari 2016Nomor 00100/107/16/092/18 tanggal 19 April 2018, atas nama PT TembagaMulia Semanan Tbk.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00949/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 14 Desember 2018tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat TagihanPajak Karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Februari 2016Nomor 00100/107/16/092/18 tanggal 19 April 2018, atas nama PTTembaga Mulia Semanan Tbk.

/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajid Pajak Masa Pajak Februari 2016 Nomor00100/107/16/092/18 tanggal 19 April 2018, atas nama Penggugat NPWP01.000.137.8092.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 172 B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put005649.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 19 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00354/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 19April 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00013/207/14/092/17 tanggal 24 Mei 2017 Masa

Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP00354/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 19 April 2018;2. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Januari 2014 Nomor00013/207/14/092/17 tanggal 24 Mei 2017;3.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00354/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 19 April 2018tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00013/207/14/092/17 tanggal 24 Mei 2017 Masa Pajak Januari2014, atas nama PT Sentana Adidaya Pratama, NPWP01.907.041.6092.000, beralamat di Gedung B&G Tower Lantai 9,Putri Hijau Nomor 10 Kesawan, Medan Barat, Medan, SumateraUtara adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP00354/KEB/WPJ.19

/2018 tanggal 19April 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00013/207/14/092/17 tanggal 24 Mei 2017 Masa Pajak Januari 2014, atasnama Pemohon Banding, NPWP 01.907.041.6092.000; sehingga pajakyang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.

KEP00562/KEB/WPJ.19/2018 Tanggal 8 Juni 2018 yang merupakanpenetapan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabean Masa Pajak Oktober 2015 Nomor 00036/277/15/091/17tanggal 25 April 2017, mohon ditetapkan menjadi rincian perhitunganberdasarkan permohonan banding sebagai berikut: Menurut Koreksi yangNo. Urai Keputusan eee heKeberatan Banding banding(RP.) (RP.)

Pajak yang memeriksa danmengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 08 November 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT006965.16/2018/PP/M.IVA Tahun 2020 tanggal 16 Juni 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00562/KEB/WPJ.19

/2018 tanggal08 Juni 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanJKP Dari Luar Daerah Pabean Nomor: 00036/277/15/091/17 tanggal 25 April2017 Masa Pajak Oktober 2015 atas nama PT.

Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.3. 4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00562/KEB/WPJ.19/2018 tanggal O08 Juni 2018tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Nomor:00036/277/15/091/17 tanggal 25 April 2017 Masa Pajak Oktober2015 atas nama PT.

/2018 tanggal 08 Juni 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP Dari LuarDaerah Pabean Nomor: 00036/277/15/091/17 tanggal 25 April 2017 MasaPajak Oktober 2015 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.060.213.4091.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif

KEP00566/KEB/WPJ.19/2018 Tanggal 8 Juni 2018 yang merupakanpenetapan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP dariLuar Daerah Pabean Masa Pajak Juni 2015 Nomor 00034/277/15/091/17tanggal 25 April 2017, mohon ditetapbkan menjadi rincian perhitunganberdasarkan permohonan banding sebagai berikut: Meaurut Koreksi yangNo. Urai Keputusan Pe en peKeberatan Banding banding(RP.) (RP.)

Pajak yang memeriksa danmengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 05 November 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT006963.16/2018/PP/M.IVA Tahun 2020 tanggal 16 Juni 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00566/KEB/WPJ.19

/2018 tanggal08 Juni 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanJKP Dari Luar Daerah Pabean Nomor: 00034/277/15/091/17 tanggal 25 April2017 Masa Pajak Juni 2015 atas nama PT.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00566/KEB/WPJ.19/2018 tanggal O08 Juni 2018tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Nomor:00034/277/15/091/17 tanggal 25 April 2017 Masa Pajak Juni 2015atas nama PT. Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar MudaKav.

/2018 tanggal 08 Juni 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP Dari LuarDaerah Pabean Nomor: 00034/277/15/091/17 tanggal 25 April 2017 MasaPajak Juni 2015 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.060.213.4091.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif

ditetapkan dalam Keputusan Terbanding sehingga jumlahkurang bayar yang ditetapkan dalam Keputusan Terbanding menjadiNIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005005.35/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 12 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00259/KEB/WPJ.19

/2018 tanggal 16 Maret 2018tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Oktober 2012 Nomor00010/245/12/091/17 + tanggal 23 #Januari 2017, atas namaPT Asmin Koalindo Tuhup, NPWP 01.596.051.1091.000, beralamat diMenara Merdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2, Gambir,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juli 2020, kemudianHalaman

Dengan mengadili kembali dan selanjutnya:a. menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukanoleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding)untuk seluruhnya;b. menyatakan batal demi hukum:(i) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Final Pasal 23/26Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00010/245/12/091/17Tanggal 23 Januari 2017; dan(ii) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00259/KEB/WPJ.19/ 2018 Tanggal 16 Maret 2018 TentangKeberatan PT Asmin Koalindo Tuhup sehubungan denganHalaman

Putusan Nomor 734/B/PK/Pjk/2021Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Final Pasal 23/26Masa Pajak Oktober 2012;c. membatalkan seluruh jumlah utang PPh Final Pasal 23/26 MasaPajak Oktober 2012 beserta sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2)yang ditetapbkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00259/KEB/WPJ. 19/2018 Tanggal 16 Maret 2018:d. menetapkan jumlah utang PPh Final Pasal 23/26 Masa PajakOktober 2012 beserta sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) UUKUPyang harus dibayar oleh Termohon

/2018 tanggal 16 Maret 2018 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan FinalPasal 23/26 Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00010/245/12/091/17 tanggal23 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.596.051.1091.000; adalan yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan:a.