Ditemukan 40543 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Perijinan Kepala kantor pertanahan kabupaten kutai timur vs. gereja bethany indonesia Jhonny pasaribu vs 1. kepala kantor pertanahan kabupaten kutai timur. 2. gereja bethany indonesia;; Menyatakan tergugat tidak melaksanakan tugas sebagai pejabat sementara ketua wilayah gereja kemah injil indonesia papua Perkumpulan gereja masehi advent hari ketujuh diwakili oleh pdt. habel djahamou vs gereja masehi advent hari ketujuh di indonesia (gmahk) diwakili oleh pdt. sugih sitorus dan menteri hukum dan hak asasi manusia ri; 94/pdt/2016/pt kpg Ketua sinode gereja masehi injili di timor Cq. ketua klasis kecamatan lobalain Kabupaten rote ndao Cq. ketua majelis jemaat gereja syalom mokdale Samuel arnoldus fanggidae 22/pdt.g/2015/pn rno Gereja methodist indonesia wilayah i vs i. kepala kantor pertanahan kabupaten labuhan batu. Ii. ir. debora suryana;; Gereja pentakosta diwakili oleh pdt. diane evapora siburian S.th vs gereja pentakosta diwakili oleh pdt. ev. jarasman sihombing dan direktur jenderal kekayaan intelektual Direktorat jenderal hak kekayaan intelektual kementerian hukum dan hak asasi manusia ri; Pdt. ev. diane evapora siburian S.th. Dk vs i. direktur jenderal bimbingan masyarakat kristen kementerian agama ri. Ii. gereja pentakosta; Pt. affinity health indonesia vs gereja isa almasih jemaat pegangsaan jakarta dan kepala kantor pertanahan kota administrasi jakarta timur Dk;
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 28-07-2022 — Putus : 13-09-2022 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 322/Pdt.G/2022/PN Smg
Tanggal 13 September 2022 —
Tergugat:
1.Ketua Majelis Gereja Kristen Jawa (GKJ) Semarang Barat
2.Ketua Badan Pelaksana Klasis (Bapelklas) Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Semarang Barat
3.Pdt. Natanael Kriswanto
4.Pdt. Sugeng Mulyanto
5.Pdt.Sukrisno Purwanto
6.Pdt.
54 — 31

  • Tergugat:
    1.Ketua Majelis Gereja Kristen Jawa (GKJ) Semarang Barat
    2.Ketua Badan Pelaksana Klasis (Bapelklas) Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Semarang Barat
    3.Pdt. Natanael Kriswanto
    4.Pdt. Sugeng Mulyanto
    5.Pdt.Sukrisno Purwanto
    6.Pdt.
    Ari Kristianto
    7.Ketua Badan Pengawas Klasis (Bawasklas) Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Semarang Barat
    8.Ketua Badan Pelaksana Sinode (Bapelsin) Gereja-Gereja Kristen Jawa
    Turut Tergugat:
    1.Johannes Sapto Tjahjono
    2.Pdt. Bambang Irianto
    3.Pdt. Sediyoko
    4.Pdt. Didik Yulianto
    5.Mugiyo Hartono
    6.Ketua Badan Pengawas Sinode (Bawasin) Gereja-Gereja Kristen Jawa
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Perdata
Register : 15-03-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 13-03-2020
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Gst
Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat:
Openten Gulo
Tergugat:
1.Ketua Umum Badan Pekerja harian Gereja Bethel Indonesia
2.Sekretaris Umum Badan Pekerja Harian Gereja
3.Plt. Ketua BPD Gereja Bethel Indonesia Kepulauan Nias
128 — 32
  • Penggugat:
    Openten Gulo
    Tergugat:
    1.Ketua Umum Badan Pekerja harian Gereja Bethel Indonesia
    2.Sekretaris Umum Badan Pekerja Harian Gereja
    3.Plt. Ketua BPD Gereja Bethel Indonesia Kepulauan Nias
Pengadilan PN TAHUNA Perdata Tanah
Register : 24-03-2014 — Putus : 19-12-2014 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN TAHUNA Nomor 26/PDT.G/2014/PN.THN
Tanggal 19 Desember 2014 — PERDATA BENNI PATRAS LAWAN GEREJA PENTEKOSTA DI INDONESIA HEBRON LESABE
73 — 7
  • PERDATABENNI PATRASLAWANGEREJA PENTEKOSTA DI INDONESIA HEBRON LESABE
    KARUNDENG dengan Pondasi Gereja berukuran 20 x 10meter.Bahwa untuk membiayai pembuatan Pondasi Gereja dengan 8 (delapan) tiang beton Tergugattelah meminjam dana kepada Bapak BENNY TAMPI dan semua bahanbahan bangunanbeserta biaya dicatat oleh Isteri Bapak BENNY TAMPI.. Bahwa pada tanggal 27 November 1990 Pendeta H. D.
    1990;Bahwa, waktu itu sudah ada fondasi Gereja dan sudah ada 8 tiang Gereja;Bahwa, setelah menjabat, saksi membentuk panitia pembangunan dan Benni Patras menjadiBendahara Pastori dan Bendahara Gereja;Bahwa, waktu itu tidak dibuatkan Surat Keputusan tapi Panitia langsung beraksi, merekaberangkat ke Jakarta yaitu Bendahara Benni Patras, Samuel Andris dan saksi;Bahwa, setelah di Jakarta yang kami lakukan adalah menemui para donatur dan para donaturlangsung menyumbang tapi jumlahnya saksi tidak tahu
    ;Bahwa, dana terkumpul Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) saat itu yang merupakansumbangan;Bahwa, setelah uang diterima selanjutnya meneruskan pendirian pembangunan Gereja;Bahwa, betul gagasan membangun Pastori merupakan gagasannya saksi;Bahwa, Gereja tersebut didirikan diatas tanah milik Gereja Pantekosta;Bahwa, sejarah, asal usul tanah saksi tidak telusuri karena saksi fokus pada fisiknya;Bahwa, setelah pembangunan Gereja hampir selesai lalu dilanjutkan dengan pembangunanPastori;Bahwa, kalau tanah
    tanah milik keluarga Kahembau saksi tidak tahu, saksi hanya tahu tanah milikdari Stin Angke;Bahwa, sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu masalah statuskepemilikan tanah;Bahwa, tanah belokasi di Pastori;Bahwa, tanah di lokasi Gereja itu milik Gereja Hebron Manalu;Bahwa, asal usul tanah saksi tidak tahu cuma saksi tahu tanah tersebut milik Gereja dan Pastorikarena di tanah tersebut telah dibangun Gereja dan Pastori; 16 Bahwa, sebagai Kepala Kampung, skasi pernah diperintahkan
    yang keberatan termasukPenggugat juga tidak keberatan kalau di atas tanah itu akan dibangun Gereja dan Pastori; Bahwa, sebagian tanah yang sekarang dibangun menjadi bangunan Gereja Pantekosta diIndonesia Jemaat Hebron Lesabe atau bangunan Gereja tersebut terletak di bagian barat objeksengketa dan berasal dari tanah milik Marthinus Adare secara gratis; 18 Bahwa, pada waktu membuat Pastori Penggugat masih Bendahara Gereja dan tidak adakeberatan dari Benny Patras untuk dibangun Pastori dan juga waktu
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Pertanahan
Register : 17-12-2015 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 35/G/2015/PTUN.JPR
Tanggal 16 Juni 2016 — GEREJA BETHEL INDONESIA (GBI) VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA
105 — 35
  • GEREJA BETHEL INDONESIA (GBI)VSKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA
    PUTUSAN NOMOR : 35/G/2015/PTUN.JPRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimanaterurai di bawah ini, dalam perkara antara :GEREJA BETHEL INDONESIA (GBI), Badan Hukum Gereja dengan SuratKeputusan Dirjen Bimas Kristen/Protestan,Departemen Agama RI No. 41 Tahun 1972 dan SKDirjen Bimas (Kristen
    Bahwa Gereja Bethel Indonesia diwakili oleh Ketua Umum dan SekretarisUmum Badan Pekerja Harian (BPH) GBI berdasarkan Tata Gereja GBI BabVI tentang Badan Pekerja Harian (BPH) Pasal 54 ayat 1, ayat 10 dan ayat15 jo Pasal 56 ayat (3);Bahwa berdasarkan Tata Gereja GBI Bab tentang Jemaat Pasal 3 tentangPemimpin Jemaat Lokal yang dipimpin Gembala Jemaat yang menmilikipengurus otonom yang berwenang menentukan kebijakan pada jemaat lokal.Bab IX tentang Badan Pekerja Daerah pasal 72 tentang Pembentukan BadanPekerja
    Daerah maka dibentuklah Badan Pekerja Daerah GBI Provinsi Papuadan berdasarkan Pasal 77 diberikan tugas BPD GBI untuk mewakili BPHdidaerah;Bahwa Pdt David Halim sebagai Gembala Jemaat Gereja Bethel Indonesia(GBI) Batu Karang Entrop kota Jayapura berdasarkan surat dari BadanPekerja Daerah (BPD) Provinsi Papua Gereja Bethel Indonesia berupaSurat Keputusan Nomor: 005/BPD GBI/P/0X2009 tertanggal 18 Oktober2009 berisi tentang Penetapan dan Peneguhan Gembala Jemaat GerejaBethel Indonesia Jemaat Batu Karang
    Entrop yang ditetapkan di Jayapuratertanggal 18102009 yang memutuskan mengangkat dan meneguhkan PdtHalim David sebagai Gembala Jemaat Gereja Bethel Indonesia Jemaat BatuKarang Entrop beralamat di J Muspagco Kelapa Dua Entrop Kota Jayapuradan berdasarkan Surat Pelantikan Pejabat tertanggal 18 Oktober 2009 yangdikeluarkan oleh Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia ProvinsiPapua yang secara resmi telah melantik dan meneguhkan Pdt Halim Davidsebagai Gembala Jemaat pada Gereja Bethel Indonesia
    DavidHalim dapat bertindak atas nama Gereja Bethel Indonesia Jemaat BatuKarang untuk menandatangani surat surat dan dokumen dokumen yangberhubungan dengan jual beli aset kepemilikan barang bergerak atau tidakbergerak yang menjadi milik jemaat tersebut maupun yang dalam proseskepemilikan. Dengan adanya surat surat tersebut diatas PENGGUGATmemberikan kuasa kepada Pdt David Halim mewakili lembaga gereja GBIJemaat Gereja Batu Karang Entrop untuk melakukan jual beli tanah asetgereja;2.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-07-2017 — Upload : 31-07-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 959/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 11 Juli 2017 — ANG HWAY IEN Dkk melawan KEUSKUPAN SURABAYA, Gereja Katolik dkk
47 — 0
  • ANG HWAY IEN Dkkmelawan KEUSKUPAN SURABAYA, Gereja Katolik dkk
Pengadilan PN Melonguane Perdata
Register : 26-06-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan PN Melonguane Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Mgn
Tanggal 12 Desember 2023 — Penggugat:
1.Nimbrot Tendage
2.Mariam Saraung
Tergugat:
Gembala sidang Gereja Eklesia Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia
Turut Tergugat:
1.Ketua wilayah Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia Cq Ketua Daerah Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia Cq Ketua Umum Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia
2.Kepala Desa Ighik
68 — 0
  • Penggugat:
    1.Nimbrot Tendage
    2.Mariam Saraung
    Tergugat:
    Gembala sidang Gereja Eklesia Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia
    Turut Tergugat:
    1.Ketua wilayah Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia Cq Ketua Daerah Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia Cq Ketua Umum Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia
    2.Kepala Desa Ighik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-12-2020 — Upload : 07-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3662 K/Pdt/2020
Tanggal 17 Desember 2020 — RISWANDI SITEPU VS GEREJA BATAK KARO PROTESTAN RUNGGUN BAMBU RAYA
97 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RISWANDI SITEPU VS GEREJA BATAK KARO PROTESTAN RUNGGUN BAMBU RAYA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-08-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 PK/PDT/2017
Tanggal 3 Agustus 2017 — PIMPINAN GEREJA KRISTEN SULAWESI TENGAH VS JEANE S. KABO, dkk
86 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PIMPINAN GEREJA KRISTEN SULAWESI TENGAH VS JEANE S. KABO, dkk
    PUTUSANNomor 321 PK/PDT/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:PIMPINAN GEREJA KRISTEN SULAWESI TENGAH,berkedudukan Pusat di Tentena Provinsi Sulawesi Tengah cqPIMPINAN GEREJA KRISTEN SULAWESI TENGAH yangberkedudukan dan berkantor di Jalan Mesjid Raya, Nomor 15 KotaPalu, Provinsi Sulawesi Tengah, diwakili oleh Ketua Umum danSekretaris Sinade Gereja Kristen Sulawesi
    GKST, sebab jika demikian, tentulah tidak terjadisecara kebetulan, bahwa kaveling beberapa anggota jemaat akan beradadalam satu kesatuan tanah lokasi gereja yang kemudian diterbitkan sertifikathak pakainya atas nama Gereja GKST tersebut;Bahwa tanah untuk tempat rencana pembangunan gedung Gereja JemaatGKST Imanuel Palu tersebut adalah tanah Negara yang diberikan olehPemerintah kepada Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) dengan statushak pakai berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku
    tujuan utama tersebuttidak dapat diwujudkan berkaitan dengan segala perizinan yang diperlukan,maka Sinode GKST atau pihak gereja sebagai wadah perwakilan jemaatdengan persetujuan Jemaat, serta atas ijin dari instansi terkait (Bukti T.I.5),tentulah berwenang memutuskan peralihan fungsi, sepanjang masih dalambingkai dan untuk kepentingan gereja;Bahwa untuk pembangunan gedung Gereja Jemaat GKST Imanuel Palu diperlukan persyaratan dan jjinijin, hal mana tidak dapat di peroleh untuk lokasitersebut, sehingga
    , Provinsi Sulawesi Tengah, diwakili oleh Ketua Umum danSekretaris Sinade Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) yaituPdt.Dr.
Pengadilan PN MANADO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-02-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 06-07-2017
Putusan PN MANADO Nomor 87/PDT.G/2016/PN Mnd
Tanggal 5 Januari 2017 — -NOVA KOROMPIS, Dkk MELAWAN Majelis Pusat Gereja Pantekosta Di Indonesia Cq. Majelis Daerah Gereja Pantekosta Di Indonesia Sulawesi Utara Cq. Gembala Sidang Gereja Pantekosta Di Indonesia Berea Ranotana Wilayah II Sario Wanea,Dkk
69 — 0
  • M E N G A D I L I :DALAM PROVISI- Menolak provisi PenggugatDALAM KONVENSIDALAM EKSEPSI - Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya DALAM POKOK PERKARA- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya DALAM REKONVENSI- Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk sebahagian;- Menyatakan tanah a quo adalah milik dari Gereja Pantekosta di Indonesia ;- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi yang masuk dan menguasai tanah a quo yaitu bangunan Gereja/rumah
    pastori/rumah dinas Gereja adalah perbuatan melawan hukum;- Menghukum Tergugat Rekonpensi bersama barang-barang mereka, berikut siapa saja yang menerima hak dari Tergugat Rekonpensi, untuk keluar/mengosongkan tanah a quo jika perlu dengan bantuan alat-alat keamanan Negara/Kepolisian Republik Indonesia dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong dan dalam keadaan pemerliharaan yang baik ;- Menolak Gugatan Rekinvensi selain dan selebihnya DALAM KONVENSI
    -NOVA KOROMPIS, Dkk MELAWAN Majelis Pusat Gereja Pantekosta Di Indonesia Cq. Majelis Daerah Gereja Pantekosta Di Indonesia Sulawesi Utara Cq. Gembala Sidang Gereja Pantekosta Di Indonesia Berea Ranotana Wilayah II Sario Wanea,Dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-10-2022 — Upload : 09-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3220 K/Pdt/2022
Tanggal 11 Oktober 2022 — MAJELIS SINODE GEREJA MISI INJILI INDONESIA vs YUNUELI GULO, dkk
134 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MAJELIS SINODE GEREJA MISI INJILI INDONESIA vs YUNUELI GULO, dkk
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Tanah
Register : 15-06-2015 — Putus : 31-08-2015 — Upload : 02-03-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 331/PDT/2015/PT.DKI
Tanggal 31 Agustus 2015 — GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB) >< MARTONO GUNAWAN
62 — 28
  • GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB) >< MARTONO GUNAWAN
    PUTUSANNomor 331/PDT/2015/PT.DKI.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara gugatan antara :GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB),berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 10Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepadaL.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 18-01-2016 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 08-02-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 13/B/2016/PT.TUN.MDN
Tanggal 23 Maret 2016 — Pembanding/Penggugat : Gereja Pentakosta
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematangsiantar
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Panitia synode Kerja Gereja Pentakosta
52 — 12
  • Pembanding/Penggugat : Gereja Pentakosta
    Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematangsiantar
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Panitia synode Kerja Gereja Pentakosta
    Ev.Diane Evapora Siburian, S.Th, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Pendeta / Ketua PucukPimpinan Gereja Pentakosta, Beralamat di JalanLingga No. 36 Pematangsiantar .2. Pdt. Ev. Drs. K. Siburian, ' S.Th,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pendeta /Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta,Beralamat di Jalan Lingga No. 36 Pematangsiantar,Selanjutnya disebut PENGGUGAT/PEMBANDING; LAW AN1.
    PANITIA SYNODE KERJA KEXXXVIII GEREJA PENTAKOSTA TAHUN 2015,Beralamat di Jalan Lingga No. 24 A PematangsiantarDalam hal ini di wakili oleh: Drs.Tua Abel Sirait,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan SekretarisPanitia Synode XXXVIII Gereja Pentakosta,Beralamat di Kantor Pusat di Jalan Lingga No. 24APematangsiantar, selanjutnya disebut TERGUGAT IlINTERVENSI/TERBANDING:; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;Telah membaca;1.
    Mengadili sendiri dengan menyatakan: Mengakui pucuk pimpinana Gereja Pentakosta JI. Lingga No.24 APematang Siantar adalah Pdt. Ev. J. Sihombing sebagai Ketua dan Pat. J.Siamnjuntak sebagai Sekjen;Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan No. 13/B/2016/PT.TUNMDN Memerintahkan kepada Penggugat/Pembanding agar tidak menggunakannama Gereja Pentakosta yang beralamat Jl.
    Mengadili sendiri dengan menyatakan: Mengakui pucuk pimpinana Gereja Pentakosta JI. Lingga No.24 APematang Siantar adalah Pdt. Ev. J. Sihombing sebagai Ketua dan Pat. J.Siamnjuntak sebagai Sekjen; Memerintahkan kepada Penggugat/Pembanding agar tidak menggunakannama Gereja Pentakosta yang beralamat Jl.
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-08-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 49_PDT.G_2014_PN. Tmk
Tanggal 12 Agustus 2015 — YAYASAN GEREJA TORSINA TIMIKA, FRITS ERARI
74 — 29
  • YAYASAN GEREJA TORSINA TIMIKA, FRITS ERARI
    YAYASAN GEREJA TORSINA TIMIKA, Beralamat di Jalan YosSudarso Nomor 4c Sempan, Desa Inauga, Distrik MimikaBaru, Kabupaten Mitiiing ose eeeIl. FRITS ERARI, Pekerjaan POLRI, Alamat Belakang RumahSakit Umum Daerah (RSUD) Mimika, Desa Wonosari,Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika ; Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili olehKuasa Hukumnya MARVEY J. DANGEUBUN, SH., Advokat/Pengacara,Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkantor padaKantor Hukum MARVEY J.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-02-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 879 PK/Pdt/2017
Tanggal 19 Februari 2018 — GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB),
50 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB),
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 23-06-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 832 K/PDT/2016
Tanggal 23 Juni 2016 — MARTONO GUNAWAN VS GEREJA PROTESTAN di INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB)
76 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MARTONO GUNAWAN VS GEREJA PROTESTAN di INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-08-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 943 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 19 Agustus 2020 — PIMPINAN GEREJA HKBP HARAPAN JAYA VS SANDUR BETTY MAULI BAKARA
136 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIMPINAN GEREJA HKBP HARAPAN JAYA tersebut;
    PIMPINAN GEREJA HKBP HARAPAN JAYA VS SANDUR BETTY MAULI BAKARA
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 16-02-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 20/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 31 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB Jemaat Anugerah Bekasi
Terbanding/Tergugat : Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB
73 — 72
  • Pembanding/Penggugat : Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB Jemaat Anugerah Bekasi
    Terbanding/Tergugat : Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB
    Staatsblad HindiaBelandaNo. 305 Tahun 1948, tanggal3 Desember 1948 yang menetapkan GPIB sebagai gereja yangHalaman 15 Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT.DKI10.11.12.berdiri sendiri (zelfstandige onderdeel) dari Gereja Protestan diIndonesia;c.
    Tegasnya denganmengakui kebersamaan itu, ikrar untuk sehidup dan sepelayanandalam gereja dihayati.
    dalam kehidupan gereja;26.2.
    Semua tindakan dan keputusan yangdiambil oleh Tergugat tentu berpedoman pada peraturanperaturanyang diatur dalam TATA GEREJA GPIB.
    dikatakan:"Mutasi atau alih tugas Pendeta sepenuhnya merupakan hak danwewenang Majelis Sinode sesuai Tata Gereja GPIB";35.2.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 10-09-2018 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 02-06-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 498/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat:
Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB Jemaat Anugerah Bekasi
Tergugat:
Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat
89 — 43
  • Penggugat:
    Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB Jemaat Anugerah Bekasi
    Tergugat:
    Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Perijinan
Register : 28-08-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 102/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 20 Maret 2014 — PGDP Paroki Gereja Katolik Santo Servatius Kampung Sawah cq Panitia Pembangunan gereja Katolik Kranggan Paroki Santo Servatius
129 — 141
  • PGDP Paroki Gereja Katolik Santo Servatius Kampung Sawah cq Panitia Pembangunan gereja Katolik Kranggan Paroki Santo Servatius
    PGDP Paroki Gereja Katolik Santo Servatius Kampung Sawah cqPanitia Pembangunan gereja Katolik Kranggan Paroki SantoServatius ; Dalam hal ini diwakili oleh : 1.
    Stanislaus Kostka Kranggan, pada kenyataannya adalahsebagai bukti tanda terima dari pembagian sembako gratis dansejumlah uang dalam rangka kegiatan sosial, namun pihak PanitiaPembangunan Gereja Katolik St.
    Kondisi wilayah di sekitar lokasi Pembangunan Gereja Katolik St.Stanislaus Kostka Kranggan menjadi tidak kondusif dan nyaman karenamasyarakat yang tanda tangannya digunakan sebagai persetujuan ataspembangunan gereja tersebut padahal mereka tidak pernahmenyetujuinya terus menerus berdemonstrasi dan mengutarakankekecewaan dan kegelisahan, hingga saat ini masyarakat masih sangatsering berkumpul, berdemonitrasi dan berorasi baik itu di sekitar lokasipembangunan gereja Katolik St.
    Secaraadministratif Panitia Pembangunan gereja Katolik Kranggan ParokiSt.Servatius telah memenuhi persyaratan minimal berupa pernyataan tidakkeberatan dari masyarakat lingkungan setempat sejumlah 60 orang ;4.
    Bukti TII.Int 1 : Surat Keputusan Nomor : 503/0545/IB/BPPT.1/XII/201 2,tertanggal 17 Desember 2012 tentang Surat IzinPelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) atas namaPanitia Pembangunan Gereja Katolik Kranggan ParokiSt.Servatius (foto copy sesuai denganAISIINYG) jom nnn nnn 2.Bukti TII.Int 2 : Akta Jual beli Nomor : 771/12/PG/1995 tertanggal 18Maret 1995 (foto copy sesuai dengan asli) ; 3.Bukti TIl.Int 3 : Akta Perubahan Anggaran Dasar Pengurus Gereja danDana Papa Roma Katolik Paroki/Gereja Santo
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 18-10-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 16/P/FP/2016/PTUN-JKT
Tanggal 22 Nopember 2016 — MAJELIS SINODE GEREJA INJILI KARO INDONESIA (GIKI) ; MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
91 — 43
  • MAJELIS SINODE GEREJA INJILI KARO INDONESIA (GIKI) ; MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
    Putusan Nomor: 16/P/FP/2016/PTUNJKT10.internal di dalam organisasi Gereja Injili Karo Indonesia (GIKl) sendiriyang sampai saat ini belum dapat diselesaikan secara intern olehPemohon, terutama terkait perubahan Nama yang semula GerejaInjili Karo Indonesia menjadi Gereja Injili Kasih Indonesia, dimanaMajelis Sinode Gereja Injili Karo Indonesia yang berkedudukan diBandung keberatan dan pihaknya tidak melihat alasan mendasaruntuk mengubah nama Gereja Injili Karo Indonesia menjadi namalain, oleh karena
    Namun MajelisSinode Gereja Injili Karo Indonesia yang berkedudukan di Bandungkeberatan dan pihaknya tidak melihat alasan mendasar untuk mengubahnama Gereja Injili Karo Indonesia menjadi nama lain ;12.
    Bukti P2 : Surat Majelis Sinode Gereja Injili Karo Indonesia (GIK)Nomor : 17/VIVSINODE GIKV/2016, tertanggal 11 Juli 2016Perihal : Permohonan Banding Administratif. (fotokopisesuai dengan aslinya) ;3. Bukti P3 : Surat Majelis Sinode Gereja Injili Karo Indonesia (GIKI)Nomor : 20/VIIVSINODE GIKI/2016, tertanggal 10 Agustus2016 Perihal : Permohonan Banding Administratif.(fotokopi dari fotokopi) ;Halaman 15 dari 27 halaman.
    Membatalkan persyaratan administrasi pendaftaran gereja yang terdaftardalam Surat Dirjen Bimas Kristen Nomor : B301/DJ.IV/BA.04/05/2016, tanggal19 Mei 2016 ;3. Memerintahkan Dirjen Bimas Kristen untuk membuat SK tentang Tata Caradan Prosedur Pendaftaran Gereja/Sinode termasuk perpanjangan pendaftarandan perubahan nama gereja serta mengumumkannya kepada masyarakat ;4.
    Membatalkan persyaratan administrasi pendaftaran gereja yang terdaftardalam surat Dirjen Bimas Kristen Nomor : B301/DJ.IV/BA.04/05/2016, tanggal19 Mei 2016 ;3. Memerintahkan Dirjen Bimas Kristen untuk membuat SK tentang Tata Caradan Prosedur Pendaftaran Gereja/Sinode termasuk perpanjangan pendaftarandan perubahan nama gereja serta mengumumkannya kepada masyarakat ;4.