Ditemukan 2070436 data

Urut Berdasarkan
 
Upload : 18-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2192 K/PID.SUS/2009
Para Terdakwa; Priyo Santoso, dk.
412327 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No 2192 K/PID.SUS/2009wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja menyiarkan,memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan ataubarang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait, dengan sengaja dantanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersil suatuProgram Komputer, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, danyang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh ParaTerdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada awalnya saksi PRAYITNO
    PRIYO SANTOSO AMK.An. dan Terdakwa 2.MUSLIH HERDIANSYAH, terbukti bersalah melakukan tindak pidanaPELANGGARAN HAK CIPTA sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2)dan ayat (3) UndangUndang Nomor : 19 Tahun 2002 ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. PRIYO SANTOSO AMK.An danTerdakwa 2. MUSLIH HERDIANSYAH dengan pidana penjara masingmasing selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) Subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;3.
    No 2192 K/PID.SUS/2009DENGAN TANPA HAK MENGEDARKAN, MENJUAL KEPADA UMUMBARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA DAN TANPA HAKMEMPERBANYAK PROGRAM KOMPUTER UNTUK KEPENTINGANKOMERSIL ;2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaTerdakwa tersebut oleh karena itudengan pidana penjara masingmasing selama 6 (enam) bulan dan dendasebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulankurungan ;3.
    Bahwa penerapan hukum dari Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan karenapenerapan Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor : 19Tahun 2002 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidanaterhadap diri Para Terdakwa adalah sangat berlebihan ;Bahwa menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual umum suatuciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta pada diri Para Terdakwasama sekali tidak terpenuhi, ini terbukti fakta di persidangan bahwaperbuatan Para Terdakwa dengan menyewakan
    Menyatakan Terdakwa PRIYO SANTOSO AMK.An dan Terdakwa MUSLIHHERDIANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana DENGAN TANPA HAK MENGEDARKAN,MENJUAL KEPADA UMUM BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTADAN TANPA HAK MEMPERBANYAK PROGRAM KOMPUTER UNTUKKEPENTINGAN KOMERSLL ;2.
Register : 10-06-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 06-03-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA
Tergugat:
1.PT. NADIRA INTERMEDIA NUSANTARA
2.PT. NINMEDIA INDONESIA
3.JEMY PENTON
4.IZIDDIN MUSAWA
5.JIMMY SUHENDRA
6.RAHADI PURNAMA ARSYAD
7.AGUS JULIANTO SUNJOTO
8.AGUS MUCHTADIN
9.F.M. FAIRY SOEDARSONO
916538
Register : 27-07-2022 — Putus : 01-02-2023 — Upload : 18-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 67/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 1 Februari 2023 — Penggugat:
Tn. JACOBUS BUSONO
Tergugat:
KASIM TARIGAN
192145
Register : 20-08-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 83/PDT/2014/PTSMDA
Tanggal 16 September 2014 — Pembanding/Tergugat : Hj. DG. TABUNGA Diwakili Oleh : BILHAKI, SH
Pembanding/Tergugat : Hj. NURBAETI Diwakili Oleh : BILHAKI, SH
Pembanding/Tergugat : H. SUKIRMAN Diwakili Oleh : BILHAKI, SH
Pembanding/Tergugat : MARTHA Diwakili Oleh : BILHAKI, SH
Pembanding/Tergugat : MARWA Diwakili Oleh : BILHAKI, SH
Pembanding/Tergugat : SUHARDI Diwakili Oleh : BILHAKI, SH
Pembanding/Tergugat : ACHMAD MULIADI Diwakili Oleh : BILHAKI, SH
Pembanding/Tergugat : YAMAN Diwakili Oleh : BILHAKI, SH
Pembanding/Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANJUNG REDEB Diwakili Oleh : BILHAKI, SH
Terbanding/Penggugat : NOOR IDAH
Turut Terbanding/Tergugat : NUR AL JUFRI
Turut Terbanding/Tergugat : JUBAIR
Turut Terbanding/Tergugat : M. ZAKY
Turut Terbanding/Tergugat : JAKARIA
Turut Terbanding/Tergugat : ALWIYAH
Turut Terbanding/Tergugat : SAID
Turut Terbanding/Tergugat : SAID ALKAFF
Turut Terbanding/Tergugat : DALIMA Binti CALA
238
Register : 15-03-2017 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 18-10-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 47/PDT/2017/PT MTR
Tanggal 3 Mei 2017 — Pembanding/Penggugat IV : RIDWAN, S. Pd.
Pembanding/Penggugat II : MUHAMMAD NATSIR
Pembanding/Penggugat V : SOPIATUN
Pembanding/Penggugat III : RAHMAH
Pembanding/Penggugat I : HJ. HALIMAH
Terbanding/Tergugat IV : FAIZAH
Terbanding/Tergugat II : MAHSUN
Terbanding/Tergugat V : MAHRUS
Terbanding/Tergugat III : SEMAH, INAQ TOHRI
Terbanding/Tergugat I : NASRUDIN
360
Register : 23-04-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mad
Tanggal 8 Juli 2019 — Penggugat:
1.SUHERMAN
2.SINJAYA
Tergugat:
DJIE KIAN SIOE
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH KOTA MADIUN cq WALIKOTA MADIUN cq CAMAT MANGUHARJO
2.PEMERINTAH KOTA MADIUN cq WALIKOTA MADIUN cq CAMAT MANGUHARJO cq KEPALA KELURAHAN NAMBANGAN LOR
4018
Register : 27-05-2022 — Putus : 23-06-2022 — Upload : 23-06-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 82/PDT/2022/PT SMR
Tanggal 23 Juni 2022 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : VINSENSIUS
Terbanding/Tergugat : Lynda Widiastuti, S.Pd
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, cq. Kecamatan Barong Tongkok, cq. Camat
5318
Putus : 21-12-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1258 K/PID/2015
Tanggal 21 Desember 2015 — ABDUL RAHMAN alias BEDUL bin AHMAD (almarhum)
5952 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Konsep dasar dari lahirnya pemberian putusanbebas pada Terdakwa yang dianggapnya sebagai suatu hak yang prinsip,tidak dapat diganggu gugat lagi oleh karena dianggap sebagai hak kodratimanusia (Terdakwa).
    Namun pandangan tersebut di atas sematamatahanya memandang dari 1 (satu) pihak saja, yaitu dari kepentingan/posisiTerdakwa sehingga belum melahirkan unsur keseimbangan akanpemenuhan hak pada pihak lainnya dalam hal ini Jaksa/Penuntut Umumselaku pemegang hak untuk memperjuangkan keadilan bagi kepentingankorban dalam hal ini masyarakat pencari keadilan dan hal ini bertentangandengan asas equality before the law;Oleh karena itu dilakukan penerobosan untuk memposisikan keadilan dalambentuk awalnya yaitu
    Sehingga pertimbangan MajelisHakim tersebut sematamata hanya memandang dari 1 (satu) pihak saja,yaitu dari kepentingan/posisi Terdakwa sehingga belum melahirkan unsurkeseimbangan akan pemenuhan hak pada pihak lainnya dalam hal iniJaksa/Penuntut Umum selaku pemegang hak untuk memperjuangkanHal. 23 dari 34 hal. Put.
Putus : 07-12-2007 — Upload : 27-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 538K/PHI/2007
Tanggal 7 Desember 2007 — PT. TELUK LUAS ; NURHAYATI
146100 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangatkaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugatseluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugattersebut adalah tidak sah menurut hukum ;.
    Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
    Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai
Register : 20-06-2012 — Putus : 20-11-2012 — Upload : 14-02-2013
Putusan PA MALANG Nomor 1097/Pdt.G/2012/PA. Mlg
Tanggal 20 Nopember 2012 — PEMOHON Vs TERMOHON
18578
  • Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama:a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON bin SUCIPTO, lahir di Malang tanggal 26 Nopember 2002; ----------------------------------------------------------------------------------------b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHONbinti SUCIPTO, lahir di Malang tanggal 10 Nopember 2004;4.
    Bahwa, Surat Penetapan Hak Asuh Anak dari Pengadilan Agama sangat Pemohonperlukan secara hukum dan khususnya untuk mengambil hak asuh terhadap keduaanak tersebut yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON,, umur 9tahun 7 bulan dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON,, umur 7 tahun 7bulan yang sekarang berada dalam asuhan kakak kandung Termohon di KabupatenSumenep, Madura; 8.
    ibunya; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islamtersebut di atas oleh karenanya petitum gugatan Pemohon pada point 2 beralasan untukdikabulkan; === =o nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa perlu ditegaskan hak hadlanah diberikan hanya sematasebagai orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam hal keselamatan, mendidik/memelihara, mengatur dan merawat dirinya hingga ia mencapai Mumayyiz, tanpamengurangi hak Termohon sebagai ayahnya, apalagi memutus hubungan anak denganorang
    tuanya; Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa baik ibu atau bapakberkewajiban memelihara dan mendidik anakanak mereka dengan sebaikbaiknya,sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sematamata berdasarkankepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telahputus/bercerai; Menimbang, bahwa hak hadlanah hanya merupakan hak asuh, memelihara danmendidik terhadap anak bukan untuk memisahkan dan
    asuhatas anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON,dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, (Pasal 156 huruf c Kompilasi HukumMenimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits RasulullahSaw. yang artinya; 'Barang siapa memisahkan anak dengan ibunya, maka Allahakan memisahkan ia diakhirat nanti dengan kekasihnya" (riwayat Muslim) :Menimbang, bahwa sekalipun hak hadlanah ini berpindah kepada Pemohon,maka tidak mengurangi hak dan kewajiban Termohon sebagaimana Pasal 41 dan Pasal45
    Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) terhadap kedua anakPemohon dan Termohon yang bernama:a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON bin SUCIPTO, lahir di Malangtanggal 26 Nopember 2002;b. ANAK IIT PEMOHON DAN TERMOHONbinti SUCIPTO, lahir di Malangtanggal 10 Nopember 2004;4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan kedua anak tersebut (pada point 3diatas) kepada Pemohon; 5.
Register : 26-08-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN SINTANG Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Stg
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat:
PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI
Tergugat:
1.PT. PRIMA MULIA KARYA
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) WILAYAH XIV PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DAERAH WILAYAH XIV PROVINSI KALIMANTAN BARAT, SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
4.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DAERAH WILAYAH XIV PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
5.KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BLPPBMN)
6723
Register : 06-09-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 13-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 440/PDT/2012/PT BDG
Tanggal 11 Desember 2012 — Pembanding/Penggugat : EDI SUWITO Diwakili Oleh : EDI SUWITO
Pembanding/Penggugat : ERLIN HANIF KUSRINI Diwakili Oleh : EDI SUWITO
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Jabar Banten Cabang Kuningan
Terbanding/Tergugat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon
5114
Putus : 28-08-2012 — Upload : 09-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 185/Pdt.G/2011/PN.Dpk
Tanggal 28 Agustus 2012 — Karmadi,; Rusdi Suryadi, ;dkk vs SYAFRIZAL, SH. dkk
160171
  • Walaupun almarhum LauwLim Lay dan Penggugat selaku ahli waris tidak melakukan pengalihan hak dari GiriekKompenien, KikitirUrunan dan Girik menajdi Hak Milik seperti sebagaimana dimaksuddalam pasal 20 UndangUndang No. 5 tahun 1960 jo.
    satutahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilang kewarganegaraan itu.
    Untuk keperluan Pendaftaran Hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hakhak lamadibuktikan dengan alatalat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa buktibukti tertulis,keterangan saksi san atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya olehPanitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala KantorPertanahan dalam Pendaftaran Tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak,pemegang hak dan hakhak pihak lain yang membebaninya ;(2).
    Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama penguman sebagai dimaksud dalampasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yangbersangkutan atau pihak lainnya ; Bahwa berdasarkan UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 hak atastanah meliputi :(1). Hak Milik ; (2). Hak Guna Bangunan/HGB (3). Hak Pakai ; 22222292 oon nn nnn nnn nnn nnn nanan(4).
    Hak Guna Usaha (untuk pertanian, perkebunan, dll) ; Tanahtanah yang dahulunya berasal dari hak barat, selain eigendom dan verponding setelahberlakunya UUPA No. 5 tahun 1960 mengalami konversi.
Register : 07-06-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN BITUNG Nomor 89/Pdt.G/2018/PN Bit
Tanggal 15 Oktober 2018 — Penggugat:
ADRI GLEN SOMPOTAN
Tergugat:
FIEN SOMPOTAN
84103
  • Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik 6 (enam) Dotuyang tidak termasuk tanah yang dijual kepada PT.PELINDO tetapihalaman 16 dari 23Putusan Nomor 89/Pat.G/2018/PN Bitkemudian tanah objek sengketa tersebut tanpa hak telah diserobot dankuasai oleh PT.
    hukum antara lain dialinkan/dijual kepada TERGUGAT Iil,TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VII, dan sebagian tanah objeksengketa saat ini dikuasai TERGUGAT dan TERGUGAT VI secara tidaksah, padahal sekalipun Tergugat dan Tergugat VI masih keturunan 6(enam) Dotu tetapi tanah objek sengketa tidak serta merta dikuasai secarasepihak oleh ahli waris melainkan harus ada persetujuan dari seluruh AhliWaris 6 (enam) Dotu ;halaman 17 dari 23Putusan Nomor 89/Pat.G/2018/PN Bit10.Bahwa menurut hukum peralihan hak
    dari TERGUGAT Il kepadaTERGUGAT Ill, TERGUGAT VI, TERGUGAT V dan TERGUGAT VII adalahtidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum karena TERGUGAT IItidak diberikan hak oleh Para Ahli Waris 6 (ernam) Dotu untuk menjualtanah objek sengketa dan pula tanah objek sengketa bukanlah tanahwarisan TERGUGAT Il dari CORES SOMPOTAN karena CORESSOMPOTAN hahyalah diberi kuasa oleh Para Ahli Waris 6 (enam) Dotuuntuk mengurus tanah objek sengketa, sehingga sekalipun TERGUGAT IIadalah anak dari CORES SOMPOTAN
    enam) Dotu Tanjung Merah ;Menyatakan menurut hukum Tanah Objek sengketa seluas kurang lebih 8(delapan) Ha., yang terletak di Kelurahan Pateten Satu, KecamatanAertembaga, Kota Bitung atau yang di kenal dengan Padang Pasir denganbatasbatas :Utara : Pemukiman PendudukSelatan : Dengan JalanBarat : Dengan JalanTimur : Dengan selokan Airhalaman 19 dari 23Putusan Nomor 89/Pat.G/2018/PN Bit10.Adalah harta peninggalan 6 (enam) Dotu yang belum dibagi waris olehAhli Waris 6 (enam) Dotu ;Menyatakan Peralihan hak
    dari mereka untukkeluar dan mengosongkan tanah objek sengketa beserta dengan barangbarangnya dan orangorangnya dan menyerahkan kembali kepadaPenggugat selaku Kuasa Ahli Waris 6 (enam) Dotu Tanjung Merah untukkemudian dibagi menurut hak masingmasing dan dipakai secara bebasdan aman apabila perlu dengan bantuan Alat Negara ;Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusanini ;Menyatakan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bitungterhadap objek tanah sengketa adalah sah
Register : 12-08-2013 — Putus : 17-10-2013 — Upload : 18-11-2013
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 180/Pid.Sus/2013/N.Kdi
Tanggal 17 Oktober 2013 — ABD MALIK Bin RAMELAN
323116
  • Menyatakan terdakwa ABD MALIK Bin RAMELAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyiarkanmemamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau baranghasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 72 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia No. 19Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam surat dakwaan Penuntut Umum.2.
    Kediri dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaranHak Cipta atau Hak Terkait..
    Saksi TRI RIYONO, SH yang merupakan saksi ahli, keterangannya dalam BAPPenyidik dibacakan yang menerangkan pada pokoknya : Bahwa hak Cipta adalah Hak eksekutif bagi pencipta atau penerima hak lainuntuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberi ijinuntuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut undangundang yang berlaku.Bahwa cakram optic adalah segala macam media rekam berbentuk cakramyang dapat diisi atau berisi data informasi berua suara, musik, film, atau datalainnya
    yang data dibaca dengan menakisme teknologi pemindahan (scaning)secara optic menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser.Bahwa kualifikasi pihak yang dilarang oleh undangundang yakni terkaitdengan kegiatan usaha komersial baik itu. memperbanyak dan/ataumengumumkan suatu ciptaan (produk cakram isi Karya Rekam Lagu/Musik)adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang tidak memperoleh ijin dariPemegang Hak Cipta / Lembaga profesi Resmi dimaksud (Lisensi Hak Cipta)yang dalam perkara
    Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatuciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cita atau Hak Terkait.Ad. 1.
Putus : 05-06-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 79/Pdt/2018/PT DPS
Tanggal 5 Juni 2018 — I NYOMAN SABIT; I NYOMAN LEMUN; I WAYAN SELEMANTARA sebagai Pembanding M e l a w a n : I KETUT WARKA sebagai TERBANDING
334247
Register : 16-09-2020 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 Maret 2021 — LIFERE AGRO KAPUAS
Tergugat:
DHANU WIJAYA
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI cq KEMENKUMHAM cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
593291
  • Menyatakan permohonan pencatatan ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000188990 yang dicatatkan pada tanggal 2 Juni 2020 dilakukan dengan itikad tidak baik;
    4. Menyatakan surat pencatatan ciptaan yang tercatat di daftar umum ciptaan dengan nomor pencatatan 000188990 yang dicatatkan pada tanggal 2 Juni 2020 berjudul Ilustrasi Warna dan Bentuk Dari Air, Batang Dan Pelepah Pohon Kelapa Sawit melanggar ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Hak
    pencatatan 000188990 yang dicatatkan pada tanggal 2 Juni 2020 berjudul Ilustrasi Warna dan Bentuk Dari Air, Batang Dan Pelepah Pohon Kelapa Sawit atas nama Tergugat tidak seharusnya tercatat karena memiliki kesamaan secara esensial dengan objek kekayaan intelektual lainnya, yang dalam hal ini pendaftaran merek dan/atau Merek Terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000796711 atas nama Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (2) dan (3) UU Hak
    LIFERE AGRO KAPUAS
    Tergugat:
    DHANU WIJAYA
    Turut Tergugat:
    PEMERINTAH RI cq KEMENKUMHAM cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
    49/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Jkt.Pst
Register : 08-07-2014 — Putus : 10-10-2014 — Upload : 19-07-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 97/PDT/2014/PT PBR
Tanggal 10 Oktober 2014 — Pembanding/Penggugat : Drs. Djagundur Jonathan Simatupang Diwakili Oleh : BUKO SIANTURI
Terbanding/Tergugat : Chales Bazoka Hutapea
Terbanding/Tergugat : M. Iqbal Hutabarat
Terbanding/Tergugat : M. Idris
Terbanding/Tergugat : Rudi Hartono
Terbanding/Tergugat : Arizal
Terbanding/Tergugat : Pitra
Terbanding/Tergugat : Zulkifli
Terbanding/Tergugat : Parmin
Terbanding/Tergugat : Paini Rahayu
Terbanding/Tergugat : Halimah
Terbanding/Tergugat : Hamidah
Terbanding/Tergugat : Winarty
Terbanding/Tergugat : Iyun S
Terbanding/Tergugat : Bakar
Terbanding/Tergugat : Rudy TY
Terbanding/Tergugat : Amat
Terbanding/Tergugat : Rikana
Terbanding/Tergugat : Ari Sudianto
Terbanding/Tergugat : Ramlan
Terbanding/Tergugat : Abu Hasan
Terbanding/Tergugat : Saiful Roni
Terbanding/Tergugat : Amrizal
Terbanding/Tergugat : Ruslan
Terbanding/Tergugat : Zulkafli
Terbanding/Tergugat : Kepala Desa Petani
177
Register : 16-02-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 13/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 12 Agustus 2021 — PRIMAJAYA PANTES GARMENT
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI cq KEMENKUMHAM cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
702267
  • PRIMAJAYA PANTES GARMENT
    Turut Tergugat:
    PEMERINTAH RI cq KEMENKUMHAM cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
Putus : 10-04-2013 — Upload : 10-06-2013
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 30/PID. SUS/2013/PN. SKW
Tanggal 10 April 2013 — ROSIKA MEKARTIKA Als ACE Als ASAN
207101
  • Menyatakan Terdakwa ROSIKA MEKARTIKA Als ACE Als ASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana Dengan sengaja menjual kepada umum suatu ciptaan hasil pelanggaran hak cipta terus menerus, sebagai perbuatan yang dilanjutkan ; 2.
    Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Demikianpula dalam tuntutannya melanggar pasal Pasal 72 Ayat (2) UndangUndang RI. Nomor 19Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, memiliki unsurunsur delik sebagai berikut;1 Barangsiapa.Dengan sengaja dan tanpa hak.Mengedarkan, atau menjual kepada umum.
    Unsur Suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkaitsebagaimana dimaksud pada ayat Menimbang, bahwa Bahwa dalam frase pertama (a) terkandung unsur Alternatif, artinyaperbuatan mana yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga terdakwa dikategorikan telahmelakukan tindak pidana.
    Demikian pula pada frasa kedua (b), terkandung unsur alternatif,yaitu pada kalimat : suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau alternativelainnya adalah : Hak Terkait Bahwa terhadap Frasa pertama (a), apabila unsur unsur tersebut dikaitkan dengan faktaperbuatan yang dilakukan terdakwa, maka unsur yang paling tepat adalah unsurMENJUAL. Hal ini dikarenakan, terdakwa telah menjual keping keping opticberupa VCD, DVD dan MP3 baik lagu maupun film di toko miliknya yaitu tokoLESTARI.
    Ketentuan tersebut mengatakan sebagai berikut :Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalamlapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra ;Bahwa oleh karena ciptaan merupakan hasil karya pencipta, maka terhadappenciptanya diberikan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya ataumemberikan izin untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal angka Undang undang RINomor : 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.Bahwa karena yang boleh dan diizinkan untuk mengumumkan atau memperbanyakciptaan
    Di toko milik terdakwa, dijual VCD, DVD dan MP3yang bukan aslinya atau dengan kata lain terdakwa telah menjual keping keping optichasil pelanggaran hak cipta.