Memerintahkan Termohon & Il memberikan ganti kerugian yang layakdan adil sebesar Rp100.000,00 per meter persegi atau setidaktidaknyasama dengan NJOP kawasan yang telah ditetapbkan PemerintahKabupaten Bulungan sebesar Rp43.200,00 per meter persegi;3. Memerintahkan kepada Termohon & II untuk tidak melakukan kegiatanapapun di atas lahan Termohon sebelum ada keputusan mengenaipokok perkara yang berkekuatan hukum tetap;4. Menyatakan sah dan berharga semua buktibukti yang diajukanPemohon;5.

Menetapakan besar ganti kerugian yaitu sesuai dengan Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) sebesar Rp43.200,00 (empat puluh tiga ribu dua ratusrupiah);3. Menghukum Termohon Keberatan dan Termohon Keberatan II untukmelaksanakan pemberian ganti kerugian kepada Pemohon Keberatansesuai dengan Nilai Jual Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp43.200,00(empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);4. Menolak keberatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt/20215.

Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasitanggal 15 Januari 2020, kontra memori kasasi tanggal 29 Januari 2021dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanNegeri Tanjung Selor, Mahkamah Agung berpendapat alasanalasan kasasidapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum,dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa dalam menilai besarnya ganti rugi tidak dapat ditentukandengan berdasarkan pada nilai yang ditentukan dalam NJOP

(Nilai JualObjek Pajak) karena NJOP adalah dasar dalam mengenakan Pajak Bumidan Bangunan pedesaan dan perkotaan, sehingga NJOP bukanlah dasarpatokan harga jual beli tanah atau nilai ganti kerugian dalam pengadaantanah, melainkan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunanpedesaaan dan perkotaan;Bahwa penjelasan Pasal 38 ayat (2) UndangUndang Nomor 2Tahun 2012 mengatur bahwa keberatan atas nilai ganti kerugian dalamsuatu pengadaan tanah dilakukan dengan membandingkan antara nilai gantikerugian

tersebut dengan nilai yang telah dihitung oleh seorang ahli dibidang penilaian, dan bukan dengan membandingkan dengan NJOP;Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tanjung Selor yangmemberikan ganti rugi sebesar Rp43.200,00 (empat puluh tiga ribu dua ratusrupiah) per meter persegi menurut NJOP, tidak didasarkan pada penilaianTim Penilai yang independen sedangkan ganti rugi dalam musyawarahsebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per meter persegi didasarkanpada Tim Penilai yang bersertifikasi

.45019/PP/M.II/18/2013 Jenis Pajak:Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak:2008 Pokok Sengketa:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap perbedaan besarnya angkNJOP PBB Tahun Pajak 2008 antara penetapan yang dilakukan Terbanding dengan perhitungan mPemohon Banding dengan nilai sengketa sebesar Rp.54.003.200.000,00; Menurut Terbanding:bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Obyek Pajak Bumi dan Bangunan NOP 73.24.180.013.002yang dilakukan oleh Fungsional PBB, Terbanding menetapkan NJOP

untuk Bumi dan Bangunan sdasar pengenaan PBB sebesar Rp.61.585.600.000,00, dari jumlah tersebut NJOP Bumi yangdisengketakan menjadi Klas A26 dengan NJOP per m2 sebesar Rp.200.000,00; Menurut Pemohon Banding:bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2WPJ.15/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang menetapkan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB sebesarRp.61.585.600.000,00 dengan Luas Bumi sebesar 281.000 m2 dan Luas Bangunan sebesar 4.488atas SPPT PBB Tahun Pajak 2008

NOP 73.24.180.013.0020002.0, sedangkan yang Pemohon Batsengketakan adalah atas NJOP Bumi, yang menurut Pemohon Banding adalah Klas A35 dengan nNJOP Bumi per m2 adalah sebesar Rp.10.000,00; Menurut Majelis :bahwa penetapan Terbanding atas NJOP Bumi per m2 sebesar Rp.200.000,00 adalah berdasarkanZona Nilai Tanah (ZNT) Nilai Indikasi Ratarata (NIR) dengan cara menganalisa melalui pendekadata pasar;bahwa menurut Terbanding tujuan dilakukan penilaian ini adalah untuk menentukan NJOP sebag:pengenaan PBB

sebagai dasar pengenaan PBB 6NJOP Tidak Kena PajakNJOP untuk penghitungan PBBNilai Jual Kena Pajak 40% x Rp. 61.585.600.000 2:PBB yang terutang 0.5% x Rp.24.634.240.000PBB yang harus dibayar 1. bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan ketidak setujuan dengan NJOP BumiRp.200.000,00 per m2, karena data Pembanding yang digunakan oleh Terbanding dari Villa MataiG1/16 dan Blok 01/6 serta Desa Magani sebagai obyek pembanding.

XXX, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang mesebagai berikut: Obyek Pajak Luas m2 Kelas NJOP /2 (Rp)Bumi 281.000 64.000,00Bangunan 4.488 AOI 1.200.000,00 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40 % PBB yang terutang = 0.5%

Bandingharus mengajukan ketetapan NJOP kepada Menteri Keuangan, namun Pemohon Banding tidakpernah mengajukan ketetapan NJOP kepada Menteri Keuangan;bahwa berdasarkan Salinan SPPT dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:KEP61/WPJ.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai JualObjek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kotamadya JakartaBarat Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng dapat diketahuihalhal sebagai berikut:bahwa

Pajak (NJOP) PBB per tanggal 7 Januari 2008 adalahsebesar Rp. 1.722.000,00 / M2;bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan halhal sebagai berikut:bahwa Terbanding mendasarkan pada bukti Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yangmenyatakan bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB per tanggal 7 Januari 2008 adalahsebesar Rp. 1.722.000,00 / M2;bahwa sistem pajak yang dianut dalam PBB adalah Official Assessment yaitu Pemerintah(Terbanding) yang mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya

Bank DKI pada tanggal 27 Maret2008, dan atas pembayaran ini sudah dibuktikan dengan print out rekapitulasi pembayaran PBBdari SISMIOP KPP Pratama Cengkareng dan konfirmasi dari Bank DKI tanggal 18 Januari2012;bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerima SPPT dengan NJOP sebesar Rp1.722.000,00,Terbanding hanya mendasarkan kepada DHKP untuk NJOP sebesar Rp1.722.000,00,sedangkan SPPTnya tidak pernah ada;bahwa Pasal 6 (1), (2), (3), dan (4) UndangUndang Nomor 21 Tahun 1997 s.t.d.d.

Kemudian ayat (3) menyatakan bahwa apabilaNPOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasarpengenaan Pajak yang dipakai adalah NJOP PBB;bahwa Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 tahun 1985 jo.

UU Nomor 12 tahun 1994 tentang PBBmenentukan bawa besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecualiuntuk daerah tertentu ditetapkan setiap 1 tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya;bahwa besarnya NJOP PBB tahun 2008 untuk wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Cengkarengtelah ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep61/WPJ.05/2007 tanggal 27Desember 2007 dimana kelas bumi untuk objek NOP: 31.74.020.001.0010838.0 ditetapkanpada kelas bumi A10 dengan NJOP per m2 sebesar

Harga NJOP pada PBB th 2007 Rp. 10.000./m?;b. Harga dasar dari Walikota th 2005 Rp. 87.500./m2;c. Harga pasaran pada umumnya Rp. 300.000./m?;Dijumlahkan lalu dibagi tiga menjadi Rp. 132.500./m?

Bahwa tidak ada suatu ketentuan yang menganggap NJOP adalah sebagaikomponen utama dalam penentuan harga ganti rugi sebagaimanapertimbangan Majelis Hakim pada halaman 71 paragraf ke1. Olehkarenanya, ketentuan ganti rugi berdasarkan pada Pasal 15 ayat (1) HurufA, yaitu didasarkan pada NJOP atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan, berlaku secara alternatif sehinggatidak mutlak.

Sesuai dengan fakta yang muncul di persidangan serta sudahmenjadi pengetahuan umum bahwa NJOP merupakan dasar penarikanpajak atas tanah dan bukan harga tanah yang riil di suatu daerah;.

Hasbi melampaui harga NJOP sehingga tentu akanmerugikan keuangan Negara apabila diterima meskipun dengan carapenggabungan harga (yaitu harga NJOP, harga Walikota dan harga pemilikdijumlah kemudian dibagi 3) sehingga diperoleh harga Rp105.000,00 (seratuslima ribu rupiah) padahal metode penggabungan harga yang dilakukan olehpanitia 9 tersebut sama sekali tidak dikenal dan dipraktekkan dalam penentuanharga.

Padahal menurutketentuan seharusnya pihak panitia dapat menetapkan harga berdasarkanperhitungan NJOP.

Pedoman TERMOHON untuk menyatakanPEMOHON telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah karenanilai pembelian tanah untuk pembangunan Gedung Kantor DinasPerumahan dan Pemukiman Provinsi Papua Barat tidak berpedoman padaNilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau berpedoman pada harga pasar dilokasi terSebut 2222222222 222 Pendapat TERMOHON tersebut jelas menunjukkan TERMOHON tidakmemahami apa pengertian dan fungsi penetapan NJOP.

Pemerintah tidak dapat memaksa masyarakat yang akanmenjual tanahnya berpedoman pada NJOP, walaupun tanah tersebut akandibeli oleh pemerintah untuk kepentingan umuUmM;Berdasarkan pengertian dan fungsi NJOP di atas, pendapat TERMOHONyang menyatakan NJOP sebagai dasar pembelian tanah selanjutnyamenetapkan PEMOHON telah melakukan perbuatan melawan hukumkarena tidak berpedoman pada NJOP pada saat pembelian tanah untukgedung kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Papua Baratadalah sangat keliru;

Hal 8 dari 70 hal Berdasarkan pengertian dan fungsi NJOP di atas, pendapatTERMOHON yang menyatakan NJOP sebagai dasar pembelian tanahselanjutnya menetapkan PEMOHON telah melakukan perbuatanmelawan hukum karena tidak berpedoman pada NJOP pada saatpembelian tanah untuk gedung kantor Dinas Perumahan danPemukiman Provinsi Papua Barat adalah sangat keliru;Diperbaiki menjadi :2 202222 n ene ne nen Berdasarkan pengertian dan fungsi NJOP di atas, pendapatTERMOHON yang menyatakan NJOP sebagai dasar pembelian

tanahselanjutnya menetapkan PEMOHON telah melakukan perbuatanmelawan hukum karena tidak berpedoman pada NJOP pada saatpembelian tanah untuk gedung Kantor Dinas Perumahan ProvinsiPapua Barat adalah sangat keliru;3.

Hal ini terkesan perkara inidipaksakan atau penyidik TERMOHON tidak memahami secara benarpengadaan tanah yang dilakukan oleh TERMOHON:Diperbaiki menjadi :beste (NJOP) adalah sangat keliru.

terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00202/KEB/WPJ.14/2016tanggal 3 Oktober 2016 tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan PajakTerutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2011 NOP64.01.000.000.0000002.3 tanggal 18 Agustus 2015, atas nama PT KidecoJaya Agung, NPWP 01.060.102.9726.002, beralamat di Gedung MenaraMulia Lt. 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 911, Jakarta Selatan 12930dan menetapkan PPB yang terutang dan yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut: Objek Luas NJOP

(Rp)Pajak (m2) elas Per m2 JumlahBumi L 7 iBangunan ; NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Rp.

NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp. NJOP untuk penghitungan PBB Rp Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Rp. NJKP sebagai dasar penghitungan PBB Rp. PBB yang terutang Rp.1.175.865.506,00Pengurangan Rp. PBB yang telah dibayar Rp.1.175.865.506,00PBB yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukanHalaman 3 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 100/B/PK/Pjk/2019 NJOP (Rp): : 2Objek Pajak Luas(m?)

Kelas Perne Jumlah BumiBangunan Uraian Luas NJOP/m NJOP (Rp)NJOP sebagai dasar pengenaan PBBNJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)NJOP untuk penghitungan PBBNilai Jual Kena Pajak (NUKP)NJKP sebagai dasar penghitungan PBB PBB terutang 1.175.865.506,00Pengurangan PBB yang telah dibayar 1.175.865.506,00PBB yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harusditolak

Selisih kenaikan NJOP antara Tahun 2010 ke Tahun2015 atas Unit V, lantai 11, Tower A telah mengalamikenaikan sebesar lebih dari 100 % maka selisihtersebut jika dihitung adalah sebagai berikut :(1) Tahun 2010 NJOP atas unit dibeli PENGGUGAT1 tersebut adalah sebesar Rp.

Hal 126 dari 362 Put No.88/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR 5 % X Rp. 319,388,000 = Rp. 15,969,400,(2) Tahun 2015 NJOP atas unit dibeliPENGGUGAT 2~ adalah sebesar Rp.778,750,000 Rp. 80,000,000 (NPOPTKP) =Rp. 698,750,0005 % X Rp. 698,750,000 = Rp. 34,937,500,Rp. 34,937,500 Rp. 15,969,400 = Rp.18,968 ,100,Sehingga selisin kenaikan NJOP atas Unit dibeli Rp. 18,968,100,PENGGUGAT 2 tersebut antara Tahun 2010 ke Tahun2015 adalah sebesar, (b) Selisih NJOP antara bulan Maret 2015 s/d Nopember2015 untuk Unit U Tower

Selisih kenaikan NJOP antara Tahun 2010 s/d Tahun2015 atas Unit U, Lantai 12, Tipe 2 Bedroom, TowerA dibelli PENGGUGAT 4 dari TERGUGAT telahmengalami kenaikan sebesar + 100 % maka selisihtersebut jika dihitung adalah sebagai berikut :(1) Tahun 2010 NJOP atas unit dibeli PENGGUGATA tersebut adalah sebesar 399.388.000 Rp.80,000,000 (NPOPTKP) = Rp. 319,388,000.5 % X Rp. 319,388,000 = Rp. 15,969,400,(2) Tahun 2015 NJOP atas unit dibeli PENGGUGAT4 adalah sebesar Rp. 778,750,000 Rp.80,000,000 (NRPOPTKP

Selisih kenaikan NJOP antara Tahun 2010 s/d Tahun2015 atas Unit D, Lantai 21, Tipe 1 Bedroom, TowerB, dibeli PENGGUGAT 8 dari TERGUGAT telahmengalami kenaikan + 99 % maka selisih tersebutjika dihitung adalah sebagai berikut : (1) Tahun 2010 NJOP atas unit dibeli PENGGUGAT Hal 136 dari 362 Put No.88/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR 8 tersebut adalah sebesar Rp. 249.000.000 Rp. 80,000,000 (NPOPTKP) = Rp. 169,000,000.5 % x Rp. 169,000,000 = Rp. 8,450,000,(2) Tahun 2015 NJOP atas unit dibeli PENGGUGAT8 tersebut

Selisih kenaikan NJOP antara Tahun 2013 s/d Tahun2015 atas Unit V, Lantai 8a, Tipe 3 BedroomCorner, Tower B dibeli PENGGUGAT 56 dariTERGUGAT telah mengalami kenaikan berkisar 40 %maka selisih tersebut jika dihitung adalah sebagaiberikut :(1) Tahun 2013 NJOP atas unit dibeliPENGGUGAT 56 tersebut adalah sebesar Rp.

Putusan Nomor 918/B/PK/Pjk/2019Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perhitungan pajak PBBTahun Pajak 2015 untuk Permukaan Bumi yang masih harus dibayarmenurut Penggugat adalah sebagai berikut: Menurut PenggugatKeterangan (a)NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 27.081.144.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOP untuk Perhitungan PBB 27.081.144.000Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 10.832.457.600PBB yang Masih Harus Dibayar (0,5%

Benar atas SPPTPBB Tahun Pajak 2015 NOP: 64.05.000.728.3140050.3 tanggal 30November 2015, atas nama PT Bina Insan Sukses Mandiri, NPWP:02.594.772.2728.001 (sesuai Surat Gugatan), 02.594.772.2728.000(sesuai KEP), beralamat di Jalan Gajan Mada Nomor 28 RT 019, KampMelak Ulu, Melak, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur 75665; alamatJakarta di Menara Prima #26Floor A, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2,Jakarta 12950, sehingga perhitungan PBB menjadi sebagai berikut: Perhitungan PBB Terhutang1 NJOP

sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 39.998.050.000,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk Perhitungan PBB 39.998.050.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 15.999.220.000,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 79.996.100,00 PBB yang masih harus dibayar Halaman 2 dari 8 halaman.

demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp230.798.160,00 dengan perincian sebagai berikut: Perhitungan PBB Terhutang1 NJOP

sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 39.998.050.000,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk Perhitungan PBB 39.998.050.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 15.999.220.000,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 79.996.100,00PBB yang masih harus dibayar1 PBB yang Terhutang 79.996.100,002 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016 310.794.260,003 Lebih Bayar (230.798.160,00) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

KEP302/WP4J.03/2015 tanggal 5Maret 2015 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SuratKetetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2010 Nomor:00001/273/10/313/14 tanggal 2/7 Februari 2014 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP006/WPJ.03/KP.11/2015 tanggal 13 Januari 2015, atas nama PT MusiHutan Persada, NPWP 01.547.273.1313.001, beralamat di Jalan Raya PTTEL, Tebat Agung, Muara Enim, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: Uraian Luas (m2) NJOP

Per m2 NJOP (Rp)(Rp)Luas Bumi 807.520.000 952 768.358.353.000Luas Bangunan 8.980 536.860 4.821.000.000 Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 779/B/PK/Pjk/2019 Total NJOP 773.179.353.000 Perhitungan Pajak Terutang; NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak 773.179.353.000NJOPTKP 7.500.000NJOP untuk perhitungan PBB 773.171.853.000Persentase Nilai Jual Kena Pajak 40%Nilai Jual Kena Pajak 309.268.741.200Persentase PBB yang terhutang 0,5%PBB yang terhutang 1.546.343.706 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanhukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Mei 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali

Putusan Nomor 779/B/PK/Pjk/2019industri serta mengklasifikasi Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) antara Bumimelalui Areal Produktif berdasarkan klasifikasi umur tanaman danbangunan termasuk emplasemen sesuai dengan asas kemanfaatan,penggunaan serta peruntukannya dengan benar dan olehkarenanyakoreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan

Per m2 NJOP (Rp)(Rp)Luas Bumi 807.520.000 952 768.358.353.000Luas Bangunan 8.980 536.860 4.821.000.000Total NJOP 773.179.353.000 Perhitungan Pajak Terutang; NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak 773.179.353.000NJOPTKP 7.500.000NJOP untuk perhitungan PBB 773.171.853.000Persentase Nilai Jual Kena Pajak 40%Nilai Jual Kena Pajak 309.268.741.200Persentase PBB yang terhutang 0,5%PBB yang terhutang 1.546.343.706 Halaman 6 dari 8 halaman.

., NPWP 01.000.011.5313.001, beralamat di Jalan Parigi,Nomor 1, Tanjung Enim Lawang Kidul Muara Enim sehingga perhitunganPajak Bumi dan Bangunan terutang menjadi sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP Per m2 (Rp) Jumlah NJOP (Rp)Bumi 66.629.612 0,00 0,00Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 0,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0,00NJOP untuk perhitungan PBB = 0,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) =40% x0,00 0,00PBB yang Terutang =0,5% x 0,00 0,00PBB yang harus dibayar 0,00 Menimbang,

/B/PK/Pjk/2019persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi telah diperiksa, diputus,dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehinggaMajelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum danmenguatkan Putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casupemanfaatan atas objek sengketa telah sesuai dengan IUP danTerbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah melampauikewenangannya dalam penghitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP

Perm2 (Rp) Jumlah NJOP (Rp)Bumi 66.629.612 0,00 0,00Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 0,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0,00NJOP untuk perhitungan PBB = 0,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) =40% x0,00 0,00PBB yang Terutang = 0,5% x 0,00 0,00PBB yang harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makaHalaman 5 dari 7 halaman.

Untuk Jalan Jenderal Sudirman, terdapat beberapa kelas bumiyaitu : Kelas Bumi A40 dengan NJOP Rp.3.500,/M2 ; Kelas Bumi A35 dengan NJOP Rp.20.000,/M2 ; Kelas Bumi A37 dengan NJOP Rp.10.000,/M2 ; Kelas Bumi A34 dengan NJOP Rp.27.000,/M2 ;2. Untuk Jalan Mujair kelas bumi A386 dengan NJOP Rp.14.000,/M2 ;Bahwa setelah telaahan staf yang dibuat oleh Terdakwa mendapatkanpersetujuan Bupati Gorontalo H.

Untuk Jalan Jenderal Sudirman, terdapat beberapa kelas bumiyaitu :e Kelas Bumi A40 dengan NJOP Rp.3.500, / M2.e Kelas Bumi A35 dengan NJOP Rp.20.000, / M2.e Kelas Bumi A37 dengan NJOP Rp.10.000, / M2.e Kelas Bumi A34 dengan NJOP Rp.27.000, / M2.2. Untuk Jalan Mujair kelas bumi A36 dengan NJOP Rp.14.000,/M2.Bahwa setelah ketiga telaahan staf dibuat oleh Terdakwa tersebut, masingmasing tanggal 16 Pebruari 2004 mendapat persetujuan Bupati GorontaloH.

Untuk Jalan Jenderal Sudirman, terdapat beberapa kelas bumiyaitu :=" Kelas Bumi A40 dengan NJOP Rp.3.500,/M2 ; Kelas Bumi A35 dengan NJOP Rp.20.000,/M2 ;= Kelas Bumi A37 dengan NJOP Rp.10.000,/M2 ; Kelas Bumi A34 dengan NJOP Rp.27.000,/M2 ;2. Untuk Jalan Mujair kelas bumi A386 dengan NJOP Rp.14.000,/M2 ;Bahwa setelah telaahan staf yang dibuat oleh Terdakwa mendapatkanpersetujuan Bupati Gorontalo H.

Untuk Jalan Jenderal Sudirman, terdapat beberapa kelas bumiyaitu :e Kelas Bumi A40 dengan NJOP Rp.3.500,/M2.e Kelas Bumi A35 dengan NJOP Rp.20.000,/M2.e Kelas Bumi A37 dengan NJOP Rp.10.000,/M2.e Kelas Bumi A34 dengan NJOP Rp.27.000,/M2.2. Untuk Jalan Mujair kelas bumi A386 dengan NJOP Rp.14.000,/M2.

Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00203/KEB/WPJ.14/2016tanggal 3 Oktober 2016 tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan PajakTerutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2012 NOP64.01.000.000.0000002.3 tanggal 18 Agustus 2015, atas nama PT KidecoJaya Agung, NPWP 01.060.102.9726.002, beralamat di Gedung MenaraMulia Lt. 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 911, Jakarta Selatan 12930dan menetapkan PPB yang terutang dan yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut: : ; NJOP

(Rp)Objek Pajak Luas (m2) KelasPer m2 JumlahBumi Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Rp.

NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp. NJOP untuk penghitungan PBB Rp Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Rp. NJKP sebagai dasar penghitungan PBB Rp. PBB yang terutang Rp. 1.360.885.684,00Pengurangan Rp. PBB yang telah dibayar Rp. 1.360.885.684,00PBB yang masih harus dibayar Rp. 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP

Putusan Nomor 3469 B/PK/Pjk/2018 Per m2 JumlahBumi Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Rp. NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp. NJOP untuk penghitungan PBB Rp Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Rp. NJKP sebagai dasar penghitungan PBB Rp. PBB yang terutang Rp. 1.360.885.684,00Pengurangan Rp.

Kelas NJOP(Rp/m?)

NJOP per T Total NJOP' Nao. Uraian Luas (Mr) Kelas MFCRp) (Rp)i. Bumi 1.162.314.5900 188 670,00 778.750.715.000,00 2. Bangunan 1.282 64 1.100.000,00 1.140.200,000,00 780.160.915.000,009.000.000, 00)780.151,915.000,00NJOP sebagai dasar pengenaan pajak PBBNIOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)NJOP untuk penghitungan PBBNIJEP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% x Rp780.151.915.000,00 312.060.766.000,00PBB yang terutang 0.5% x Rp312.060.766.000,00 1.560,.303,.830,00PBB yang harus dibayar 1.550.303.830,003.6.

Koreksi Klasifikasi Bumi;Dengan uraian sebagai berikut: Objek PajakCfm PemohonCfm PemohonPeninjauan KembaliKoreksi Banding(semula Terbanding)Bumi:+ Luas (m2) 649.410.000 1.162.314.500+ Kelas 189 188+ NJOP (Rp/m2) 600,00 670,00 NJOP = sebagaidasarpengenaanPajak Bumi dan Bangunan (Rp)389.646.000.000,00 778.750.715.000,00 389.104.715.000,00 2) Bahwa pada awalnya, SPPT PPB Tahun Pajak 2013 diterbitkandengan penghitungan sebagai berikut : Objek Pajak Luas (m*) Kelas NJOP perm* Total NJOP (Rp)Bumi 1.315.000.0000

(Rp/m2) 600,00 670,00 NJOP sebagaidasar pengenaan389.646.000.000,00) 778.750.715.000,00)389.104.715.000,00Pajak Bumi danBangunan (Rp) Besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunanyang diajukan peninjauan kembali adalah sebagai berikut : Cfm Pemohon Objek Pajak Cfm Putusan PP Peninjauan Kembali Koreksi diajukan PK(semula Terbanding)Bumi:+ Luas (m2) 649.410.000 1.162.314.500+ Kelas 189 189 Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 1626/B/PK/PJK/201 7 + NJOP (Rp/m2) 600,00 600,00 NJOP

JAKARIAH danditaksir dengan NJOP seharga + Rp. 70.000.000 (tujuhpuluh juta rupiah);6.9. Tanah Tegalan , seluas 10.607 M2, Nomor SPPT 0910yang terletak di So Doro Toi watasan Desa PandaiKecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batasbatassebagai berikut: Sebelah barat berbatasan dengan tanah : H.

Muhammad.Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagaiTanah Obyek Sengketa XXIII, yang sekarang dikuasai olehA.BAKAR Bin AHMAD dan ditaksir dengan NJOP seharga+ Rp. 80.500.000 (delapan puluh juta lima ratus riburupiah);6.24 Tanah Tambak , 1 petak ,seluas 7.300 M2, Nomor SPPT0237 yang terletak di SO.

Muhammad.Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagaiTanah Obyek Sengketa XXIll, yang sekarang dikuasai olehA.BAKAR Bin AHMAD dan ditaksir dengan NJOP seharga+ Rp. 80.500.000 (delapan puluh juta lima ratus riburupiah);7.24 Tanah Tambak , 1 petak ,seluas 7.300 M2, Nomor SPPT0237 yang terletak di So.

Jakariah (Almh) yangmerupakan ibu dari P1, P2 dan P3 dan sekarang dikuasai olehA.BAKAR Bin AHMAD (P2) dan ditaksir dengan NJOP seharga+Rp. 80.500.000 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);8.24.

No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bmditaksir dengan NJOP seharga + Rp. 45.500.000 (empat puluh lima juta limaratus ribu rupiah);. Terhadap obyek gugatan 6.24 berupa Tanah Tambak , 1 petak ,seluas 7.300M2, Nomor SPPT 0237 yang terletak di So. Rade Maju watasan DesaPandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima tercatat atas nama H. MALIKBin H.

NJOP/m? (Rp) KetetapanBumi Bangunan Bumi Bangunan (Rp)Semula 88.966.200 85.784 7.150 505.000 1.358.858.500Menjadi 88.966.200 85.784 7.150 505.000 1.358.858.500 Halaman 3 dari 10 halaman.

akan menyebabkanpeningkatan yang signifikan terhadap beban beban perusahaan dalam rangkamempertahankan kelangsungan usaha dan pemanfaatan tenaga kerja;bahwa kondisi ekonomi yang belum membaik sehingga mempengaruhi kinerjaperusahaan dan mengganggu gairah investasi baru di sektor perkebunan;bahwa menurut Pemohon Banding, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dalamSPPT PBB tahun 2009 sebesar Rp 636.108.330.000,00 terlalu tinggi dan tidakwajar kenaikannya dibanding dengan NJOP Bumi dalam SPPT PBB tahun

2008dengan alasan sebagai berikut:bahwa tidak ada penambahan tanaman dari tahun 2008 ke 2009;bahwa kemampuan menghasilkan tanaman menurun dari tahun ke tahun;bahwa menurut Pemohon Banding, NJOP Bumi dalam SPPT PBB tahun 2009tidak sepantasnya meningkat terlalu tinggi dibandingkan NJOP Bumi dalamSPPT PBB tahun 2008;bahwa berdasarkan penjelasan penjelasan tersebut di atas maka jumlah PBBterhutang menurut Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut: Uraian RupiahBumi 320.112.383.210Bangunan 43.320.920.000NJOP

Bumi636.108.330.000320.112.383.210 Bangunan43.320.920.00043.320.920.000 NJOP679.429.250.000363.433.303.210 NJOPTKP05.000.000 NJOP PBB679.429.250.000363.428.303.210 NJKP (40 % x NJOP PBB )271.771.700.000145.373.321.284 PBB Terutang (0.5% x NJKP )1.358.858.500726.856.606 PBB yang masih harus dibayar 1.358.858.500 726.856.606 Menurut Pemohon Peninjauan Kembali ( semula Pemohon Banding ), NilaiJual Objek Pajak (NJOP) Bumi dalam SPPT PBB tahun 2009 sebesar Rp.636.108.330.000 terlalu tinggi jika di bandingkan

Dan sebagai penjelasan tambahan bahwa data yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Terbanding)sebagai dasar untuk melakukan perhitungan NJOP (data di peroleh dariKepala Desa Bathin VIII yaitu. Bapak Saparudin) merupakan datapembanding atas tanaman dengan rata rata umur tanaman kurang dari 5tahun.

Putusan Nomor 50/B/PK/Pjk/20211 Bumi : 24.650.000 MP x Rp.10.000/MF =Rp. 216.500.000.0002 Bangunan : 24.616 MPxRp.480.000/MP = ==Rp. 10.375.680.0003 NJOP : (142) =Rp. 226.875.680.0004 NJOPTKP =Rp. 12.000.0005 NJOP untuk penghitungan PBB (34): =Rp. 226.863.680.0006 Nilai Jual Kena Pajak(NJKP) : 40% x (5) =Rp. 90.745.472.0007 PBB Yang terutang > 0,5% x NUKP =Rp. 453.727.360Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 18 November 2015;Menimbang, bahwa amar

=Rp. 10.375.680.0003 NJOP : (142) =Ro. 226.875.680.0004 NJOPTKP ; =Rp. 12.000.0005 NJOP untuk penghitungan PBB (34): =Rp. 226.863.680.0006 Nilai Jual Kena Pajak(NJKP) > 40% x (5) =Rp. 90.745.472.0007 PBB Yang terutang > 0,5% x NUKP =Rp. 453.727.360Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Januari 2020,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penetapan NJOP Bumi per m?

Bahwa yang menjadi pokoksengketa berupa penetapan NJOP Bumi per m?

=Rp. 10.375.680.0003 NJOP > (142) =Rp. 226.875.680.0004 NJOPTKP : =Rp. 12.000.0005 NJOP untuk penghitungan PBB (34) : =Rp. 226.863.680.0006 Nilai Jual Kena Pajak(NJKP) : 40% x (5) =Rp. 90.745.472.0007 PBB Yang terutang : 0,5% x NJKP =Rp. 453.727.360Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka

Putusan Nomor 785/B/PK/Pjk/2019Put110762.99/2014/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa perhitungan pajak PBB Tahun Pajak 2014 untuk Permukaan Bumiyang masih harus dibayar menurut Penggugat adalah sebagai berikut: Keterangan wen)NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 24.081.144.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOP untuk Perhitungan PBB

Kutai Barat, Kalimantan Timur 75665; Alamat Jakarta di MenaraPrima #26Floor A, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2, Jakarta 12950,sehingga perhitungan PBB menjadi sebagai berikut: Perhitungan PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 34.020.000.000,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk Perhitungan PBB 34.020.000.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% Halaman 2 dari 8 halaman.

terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telahdiperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajakdengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alihpertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quokarena in casu terkait dengan nilai kKewajaran bumi dan/atau bangunanyang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan klasifikasi bumiyang melandaskan Klasifikasi Bumi menurut NJOP

demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp220.207.640,00; dengan perincian sebagai berikut: Perhitungan PBB Terhutang NJOP

sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP)34.020.000.000,00 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOP untuk Perhitungan PBB34.020.000.000,00 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)40% NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB13.608.000.000,00 OO BR)/@)/hM/PBB yang Terhutang (0,5%) 68.040.000,00 PBB yang masih harus dibayar PBB yang terhutang68.040.000,00 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016288.247.640,00 Lebih Bayar (220.207.640,00) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Jenderal Pajak Nomor KEP297/WP4J.03/2015 tanggal 5Maret 2015 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SuratKetetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2005 Nomor00001/273/05/313/13 tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana telahdibetulkan Keputusan Direktur PajakKEP002/WPJ.03/KP.11/2015 tanggal 13 Januari 2015, atas nama PT MusiHutan Persada, NPWP 01.547.273.1313.001, beralamat di Jalan Raya PTTEL, Tebat Agung, Muara Enim, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut:dengan Jenderal Nomor NJOP

Per m2Uraian Luas m2 NJOP(m) (Rp)Luas Bumi 1,096.790.000 4,012, 108.670Luas Bangunan 8.980 429.521 3.857.1 Halaman 2 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 638/B/PK/Pjk/2019 Total NJOP 1.113.527 Perhitungan Pajak Terutang NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak adNJOPTKP 7.NJOP untuk perhitungan PBB 11s 520Persentase Nilai Jual Kena PajakNilai Jual Kena Pajak 445.408.1Persentase PBB yang terhutangPBB yang terhutang 2.227.

Putusan Nomor 638/B/PK/Pjk/2019dari dokumen berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor38/KptsII/1996, tanggal 29 Januari 1996, dan Majelis Hakim telahmelakukan Mapping pembagian luas pengelolaan hutan tanamanindustri, serta mengklasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) antara Bumimelalui Areal Produktif berdasarkan klasifikasi umur tanaman danBangunan termasuk emplasemen sesuai dengan asas kemanfaatan,penggunaan, serta peruntukannya dengan benar, dan oleh karenanyakoreksi Terbanding (sekarang Pemohon

Per m2Uraian Luas (m2 NJOPm Rp)Luas Bumi 1.096.790.000 1,012 1109.670Luas Bangunan 8.980 429.521 3.857.1Total NJOP 1.113.527Perhitungan Pajak TerutangNJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak 1.113.527NJOPTKP 7.1.113.520NJOP untuk perhitungan PBB Persentase Nilai Jual Kena Pajak Halaman 6 dari 9 halaman.

sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak)= NJOP untuk penghitungan PBB = NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) =30% x 4.229.622.817.939 PBB yang terhutang =0.5% x 1.268.886.845.382 Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar bahwa atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tersebut Pemohon Banding mengajukan Kebera'surat No. 64/KEBPBB/SOR/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 mengajukan perhitungan sebagai OBJEK PAJAK LUAS (M2) KELAS NJOP Rata TOT!

Nilai Jual Obyek Pajak.bahwa metode penilaian yang digunakan untuk menentukan NJOP tanah adalah berdasarkan pendepasar yaitu membandingkan secara langsung obyek pajak yang akan dinilai dengan data transaksi piyang telah dianalisa, dengan menggunakan factorfaktor penyesuaian (adjustment);a.

/m2 sebesar Rp. 64.000,00,Kawasan Salonsa dan Pontada NJOP/m2 sebesar Rp. 36.000,00,Kawasan lainnya berupa hutanhutan NJOP/m2 sebesar Rp. 1.700,00,bahwa adapun yang menjadi alasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:1.bahwa data pembanding yang dipergunakan Terbanding Perumahan Villa Danau Matano derRp. 160.703,00 per m2, berdasarkan Perjanjian Perikatan antara Muhammad Kuddus selakUtama PT Waraindo Property dengan Daryus Yunus selaku Konsumen pada perjanjian SPJB/2007, harga kelebihan tanah

(NJOP)bahwa menurut Pemohon Banding Nilai Jual Obyek Pajak Bangunan mulai dari Keberatan samBanding adalah sebesar Rp. 3.105.766.867.114,00 / Rp. 3.158.157.126.426,00 sedangkarTerbanding besarnya NJOP adalah Rp. 3.706.367.078.944,00 sehingga yang menjadi sengketaObyek Pajak Bangunan adalah sebesar Rp. 600.600.211.830,00 / Rp. 548.209.952.518,00;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan bahwa dari 17 wilayah Pemohon Bardikenakan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Bangunan, hanya terhadap Bangunan

XXX, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan yang terutansebagai berikut: Objek Pajak Luas m2 Kelas NJOP /2 (Rp)Bumi 3.705.574Bangunan 722.051 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 30 % PBB yang terhutang = 0.5%

., NPWP 01.000.011.5313.001, beralamat di Jalan Parigi No.1 Tanjung Enim Lawang Kidul Muara Enim sehingga perhitungan PajakBumi dan Bangunan terutang menjadi sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP Per m2 (Rp) Jumlah NJOP (Rp)Bumi 45.000.00 50.000,00 2.250.000.000.000,000Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 2.250.000.000.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0,00NJOP untuk perhitungan PBB = 2.250.000.000.000,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x2.250.000.000.000,00 900.000.000.000,00PBB

Putusan Nomor 1199/B/PK/Pjk/2019putusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadisebagai berikut:sebesarRp4.500.000.000,00; dengan perincian Objek PajakLuas (m2) Kelas NJOP Per m2 (Rp)Jumlah NJOP (Rp) Bumi45.000.000 50.000,002.250.000.000.000,00 Bangunan PBB yang TerutangNJOP sebagai dasar

pengenaan PBB0,5% x 900.000.000,002.250.000.000.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0,00NJOP untuk perhitungan PBB = 2.250.000.000.000,00NIKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x 2.250.000.000.000,00 900.000.000.000,004.500.000.000,00 PBB yang harus dibayar 4.500.000.000,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan