Ditemukan 648170 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pt. mamuang; Pt bkl Pt. nafasindo Pt. bernofarm; Pt. kitadin; Pt. gangsar Pt. parisal;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5284 B/PK/PJK/2022
Tanggal 8 Desember 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MANDALA AIRLINES
42 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MANDALA AIRLINES
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3389 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT. L'OREAL INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
67 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT. L'OREAL INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5350 B/PK/PJK/2022
Tanggal 13 Desember 2022 — PT MONDELEZ INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
36 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT MONDELEZ INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 28-03-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 664 B/PK/PJK/2023
Tanggal 28 Maret 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SENTRAKARYA MANUNGGAL
56 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SENTRAKARYA MANUNGGAL
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1734 B/PK/PJK/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HALLIBURTON INDONESIA;
141 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HALLIBURTON INDONESIA;
    Putusan Nomor 1734/B/PK/Pjk/20203.Dengan mengadili sendiri:3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.Atau:Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01602/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 22 November2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2013 Nomor: 00161/407/13/081/15 tanggal 1 September 2015,atas nama PT.
    Halliburton Indonesia, NPWP 01.061.563.1081.000, beralamat di Taman Tekno BSD Sektor XI Blok D No. 1Setu Kota Tangerang Selatan Banten 15314, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2013Nomor: 00161/407/13/081/15 tanggal 1 September 2015, atasnama PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 23-01-2020 — Putus : 09-03-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 574 B/PK/PJK/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. L'OREAL INDONESIA;
142 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. L'OREAL INDONESIA;
    Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002259.16/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP02037/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 12Desember 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak April 2012 Nomor 00087/207/12/056/16 tanggal 27 Oktober 2016, atasnama PT
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02037/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 12 Desember 2017,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak April 2012 Nomor 00087/207/12/056/16 tanggal 27 Oktober2016, atas nama PT L'Oreal Indonesia, NPWP 01.957.933.3056.000, beralamat di Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 35, GedungDBS Bank Tower Ciputra World 1 Lantai 2930, Setiabudi JakartaHalaman 4 dari 9 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 13-02-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 789 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAIPEM INDONESIA;
63 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAIPEM INDONESIA;
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00497/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 April2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00005/407/13/059/15 tanggal 27 Januari 2015 Masa PajakSeptember 2013, atas nama PT Saipem Indonesia NPWP01.071.042.4059.000, beralamat di Alamanda Tower Lantai 3,Jalan TB Simaputang Kav. 2324, Cilandak Barat, Jakarta SelatanHalaman 3 dari 7 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 13-02-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 796 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAIPEM INDONESIA;
64 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAIPEM INDONESIA;
    ;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT104997.16/2013/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 16 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00387/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 08 April 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00009/407/13/059/15tanggal 27 Januari 2015 Masa Pajak April 2013, atas nama PT
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00387/KEB/WPJ.07/2016 tanggal O08 April2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00009/407/13/059/15 tanggal 27 Januari 2015 Masa Pajak April2013 atas nama PT Saipem Indonesia, NPWP01.071.042.4059.000, beralamat di Alamanda Tower Lantai 3, JI.TB. Simatupang Kav.2324, Cilandak Barat, Jakarta SelatanHalaman 3 dari 7 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 13-02-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 868 B/PK/PJK/2019
Tanggal 18 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAPTAINDRA SEJATI;
93 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAPTAINDRA SEJATI;
    Oktober 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107650.15/2013/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 07 Mei 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00481/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 19 Juli 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2013 Nomor 00033/406/13/091/15 tanggal 28 April 2015, atasnama PT
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00481/KEB/WPJ. 19/2016 tanggal 19 Juli 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00033/406/13/091/15tanggal 28 April 2015, atas nama PT Saptaindra Sejati, NPWP01.909.611.4091.000, alamat Graha Saptaindra Lantai 58 JalanTB Simatupang Kav 18 Jakarta Selatan, adalah telah sesuaiHalaman 4 dari 8 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 16-05-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2136 B/PK/PJK/2019
Tanggal 15 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GAMELOFT INDONESIA;
58 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GAMELOFT INDONESIA;
    Putusan Nomor 2136/B/PK/Pjk/2019KEP00124/KEB/WPJ.23/2017, tanggal 13 Juni 2017, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak April 2013 Nomor 00004/204/13/542/16, tanggal 18 Mei 2016,atas nama PT Gameloft Indonesia, NPWP 31.275.268.6542.000,beralamat di Pacific Building Lantai 1 Jalan Laksda Adisucipto Nomor 157RT 08 RW 03 Caturtunggal, Depok, Sleman, DI Yogyakarta 55281,sehingga pajak dihitung kembali menjadi sebagai berikut: No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 16-05-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2135 B/PK/PJK/2019
Tanggal 15 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GAMELOFT INDONESIA;
54 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GAMELOFT INDONESIA;
    Putusan Nomor 2135/B/PK/Pjk/2019WPJ.23/2017, tanggal 13 Juni 2017, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakMaret 2013 Nomor 00003/204/13/542/16, tanggal 18 Mei 2016, atasnama PT Gameloft Indonesia, NPWP 31.275.268.6542.000, beralamatdi Pacific Building Lantai 1 Jalan Laksda Adisucipto Nomor 157 RT 08RW 03 Caturtunggal, Depok, Sleman, DI Yogyakarta 55281, sehinggapajak dihitung kembali menjadi sebagai berikut: No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-01-2019 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 326 B/PK/PJK/2019
Tanggal 30 Januari 2019 — PT. CILIANDRA PERKASA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
110 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT. CILIANDRA PERKASA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
    mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 11 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86631/PP/M.1IIB/15/2017, tanggal 12 September 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00172/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 11 Maret 2016 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2010 Nomor 00003/206/10/058/15 tanggal 20 Januari2015, atas nama PT
    Putusan Nomor 326/B/PK/Pjk/2019Kembali PT CILIANDRA PERKASA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H. dan Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 16-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2871 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MUSTIKA SEMBULUH;
39 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MUSTIKA SEMBULUH;
    amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT095391.16/2013/PP/M.XA Tahun 2018, tanggal 29 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut: Mengabulkan selurunnya permohonan Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1987/WPJ.07/2015, tanggal 23 Juni 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00004/207/13/058/14, tanggal 1 Juli 2014, Masa Pajak Juni 2013,atas nama PT
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1987/WPJ.07/2015, tanggal 23 Juni 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00004/207/13/058/14, tanggal 1 Juli 2014, Masa Pajak Juni 2013,atas nama PT Mustika Sembuluh, NPWP 01.854.614.3058.000,alamat Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok9B, Setiabudi, Jakarta Selatan12980, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-01-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5571 B/PK/PJK/2022
Tanggal 19 Januari 2023 — PT. BEKASI DISTRIBUSINDORAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
21 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT. BEKASI DISTRIBUSINDORAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 28-03-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 662 B/PK/PJK/2023
Tanggal 28 Maret 2023 — PT. PUTERA KADE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
42 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT. PUTERA KADE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-05-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2472 B/PK/PJK/2020
Tanggal 2 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERKASA INAKAKERTA;
143 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERKASA INAKAKERTA;
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00101/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 30 Januari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2015 Nomor: 00051/407/15/091/17 tanggal 20 Februari2017, atas nama: PT Perkasa Inakakerta, NPWP: 01.558.452.7091.000, beralamat di Gedung Office 8 Lt. 36 Unit B SCBD Lot 28,Jalan Jend Sudirman Kav. 5253 (JI Senopati Raya 8B), Senayan,Jakarta Selatan, adalah telah
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2015 Nomor: 00051/407/15/091/17 tanggal 20 Februari2017, atas nama: PT Perkasa Inakakerta, NPWP: 01.558.452.7091.000, beralamat di Gedung Office 8 Lt. 36 Unit B SCBD Lot 28,Jalan Jend Sudirman Kav. 5253 (JI Senopati Raya 8B),Senayan, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-05-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2473 B/PK/PJK/2020
Tanggal 2 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERKASA INAKAKERTA;
142 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERKASA INAKAKERTA;
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00107/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 5 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2015 Nomor: 00057/407/15/091/17 tanggal 20 Februari2017, atas nama: PT Perkasa Inakakerta, NPWP: 01.558.452.7091.000, beralamat di Gedung Office 8 Lt. 36 Unit B SCBD Lot 28,Jalan Jend Sudirman Kav. 5253 (JI Senopati Raya 8B), Senayan,Jakarta Selatan, adalah telah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 19-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1932 B/PK/PJK/2019
Tanggal 19 Juni 2019 —
57 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT. AMINDOWAY JAYA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
    Rizal Arnex, jabatan Direktur PT Amindoway Jaya;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempatkedudukan di Jalan Jend. A.
    Putusan Nomor 1932/B/PK/Pjk/2019Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Pengadilan Pajak untukmembatalkan SPKTNP Nomor SPKTNP199/BC/2017 tanggal 30 Maret2017, yang mewajibkan PT AJ untuk melunasi kekurangan pembayaran: Bea Masuk Rp 27.987.000,00PPN Rp 30.743.000,00PPh Pasal 22 Rp110.876.000,00Denda Rp 50.727.000,00Jumlah Rp220.333.000,00Bahwa dengan penjelasan sebagai berikut:1.
    Putusan Nomor 1932/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SPKTNP199/BC/2017,tanggal 30 Maret 2017 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau NilaiPabean, berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor LHA78/BC.92/IU/2017,tanggal 30 Maret 2017, atas nama PT Amindoway Jaya, NPWP01.346.664.4062.000, beralamat di Wisma Aldiron Dirgantara Lantai 01Jalan Jend.
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT AMINDOWAY JAYA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1932/B/PK/Pjk/2019Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-03-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1817 B/PK/PJK/2020
Tanggal 2 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AUTOTAMA PROTEKINDO;
133 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AUTOTAMA PROTEKINDO;
    Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117339.15/2014/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 10 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00134/KEB/WPJ.05/2017 tanggal 13Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Penghasilan (PPh) Badan Nomor 00036/406/1 4/038/16tanggal 25 April 2016 Tahun Pajak 2014, atas nama PT
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00134/KEB/WPJ.05/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Penghasilan (PPh) Badan Nomor00036/406/14/038/16 tanggal 25 April 2016 Tahun Pajak 2014, atasnama PT Autotama Protekindo, NPWP 01.789.731.5038.000,beralamat di Jalan Panjang Nomor 2, Kedoya Selatan, JakartaBarat 11520, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan (PPh) Badan Nomor 00036/406/14/038/16tanggal 25 April 2016 Tahun Pajak 2014, atas nama PT AutotamaProtekindo, NPWP 01.789.731.5038.000, beralamat di JalanPanjang Nomor 2, Kedoya Selatan, Jakarta Barat 11520, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-03-2023 — Upload : 05-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 838 B/PK/PJK/2023
Tanggal 30 Maret 2023 — PT. TOBIRUS JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
43 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT. TOBIRUS JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK