Ditemukan 666 data
91 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
HALLIBURTON DRILLING SYSTEMS INDONESIA
HALLIBURTON DRILLING SYSTEMS = INDONESIA,berkedudukan di Cilandak Commercial Estate Building 107, JalanCilandak KKO, Jakarta 12560, dalam hal ini memberi kuasa kepadaDarmanto, S.H., M.Hum., dkk, para Advokat, beralamat Gedung Lina2 Floor Suite 205 A, Jalan H.R.
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT AUTOCOMP SYSTEMS INDONESIA
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
AUTOCOMP SYSTEMS INDONESIA tersebut;
AUTOCOMP SYSTEMS INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
AUTOCOMP SYSTEMS INDONESIA, beralamat di JI. Raya SerangKm. 24, Balaraja, Tangerang 15610;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan JenderalGatot Subroto Nomor. 4042 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasakepada :1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak.2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding.3.
31 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT AUTOCOMP SYSTEMS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
34 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT AUTOCOMP SYSTEMS INDONESIA
322 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ADVANCED BEAUTY SYSTEMS Inc. tersebut;
ADVANCED BEAUTY SYSTEMS Inc VS SHERLY NYOLANDA
PN.ttaga.Jkt.Pst.menga&sendiri dangan axdr sebagaimana yang akan disebutkan di bawahMemperhatikan, UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,WnangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,dangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ADVANCEDSS BEAUTY SYSTEMS
318 — 118
ICHWAN FAUZAN AGUSLawanPT CISCO SYSTEMS INDONESIA
74 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AUTOCOMP SYSTEMS INDONESIA
47 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
CG POWER SYSTEMS INDONESIA
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1189/PJ/2019, tanggal 6 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT CG POWER SYSTEMS
INDONESIA, beralamat diKawasan Industri Menara Permai Kav.10, Jalan RayaNarogong Km 23 Dayeuh, CileungsiBogor 16820, yangdiwakili oleh Nagendra Kumar Sayyaparaju, jabatan DirekturTeknis PT CG Power Systems Indonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Tjhai Fung Niit,S.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatdan Konsultan Hukum pada Clients Law Firm, beralamat diJakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorTAX/012FIN/V/2019, tanggal 6 Mei 2019;Termohon Peninjauan Kembali
Pengadilan Pajak NomorPUT112753.16/2014/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018 ,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnnya permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00409/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 22 Maret 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak November 2014 Nomor 00006/407/14/055/16 tanggal 5Januari 2016, atas nama PT CG Power Systems
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00409/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 22 Maret 2017,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2014 Nomor 00006/407/14/055/16 tanggal 5 Januari2016, atas nama PT CG Power Systems Indonesia, NPWP01.069.333.1055.000, beralamat di Kawasan Industri MenaraPermai Kav. 10, Jalan Raya Narogong Km/23.
38 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
HALLIBURTON DRILLING SYSTEMS INDONESIA
HALLIBURTON DRILLING SYSTEMS INDONESIA,beralamat di Jalan Raya Cilandak KKO, Cilandak CommercialEstate B#106, Jakarta Selatan 12560,Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.43150/PP/M.XV/15/2013, tanggal 06 Februari 2013, yang telah
1.664.941) Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.43150/PP/M.XV/15/2013, tanggal 06 Februari 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP243/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 10 Maret2009, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00008/206/06/056/08, tanggal 24Maret 2008, atas nama: PT Halliburton Drilling Systems
HalliburtonDrilling Systems Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding) adalah Mr. James Craig Jonessebagai Direktur, padahal sebagaimana diketahui bahwa Mr.James Craig Jones tersebut menjabat sebagai Direktur sejaktahun 2007 dan transaksi pembayaran bunga adalah Tahun2006.
19 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);
POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
65 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT PACKET SYSTEMS INDONESIA;
PT PACKET SYSTEMS INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
39 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT PACKET SYSTEMS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
73 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
AUTOCOMP SYSTEMS INDONESIA
59 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
AUTOCOMP SYSTEMS INDONESIA
35 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
PACKET SYSTEMS INDONESIA
PUTUSANNomor 3521/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU2640/PJ/2018, tanggal 22 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PACKET SYSTEMS
Packet Systems Indonesia, NPWP02.418.882.3059.000, beralamat di The Manhattan SquareMid TowerLantai 25, Jalan TB. Simatupang Kav.1 S RT.002, RW.003, Kel.
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT AERO SYSTEMS INDONESIA;;
132 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA tersebut.
POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA, beralamat di Jl. BasukiRahmad 124128 Lantai 5, Embong Kaliasin Surabaya, diwakili SRIHARYATI, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaHANDRIONO, beralamat di Jl.
Power Systems Service Indonesia, NPWP:01.677.440.8631.000, beralamat di Jl.
Power Systems Service Indonesia tersebut adalah tidak beralasan,sehingga harus ditolak.Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yangkalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembaliyang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004
POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA tersebut.Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu Rupiah).Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 338/B/PK/PJK/2013Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari : Kamis, tanggal 16 Januari 2014 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, H.
28 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu Rupiah);
POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT AUTOCOMP SYSTEMS INDONESIA