tanggal 30 April 1991 dan No. 24/009/WKP tanggal 13Pebruari 1992 dan berikut addendumnya, sebesar Rp1.900.000.000, (satumilyar sembilan ratus juta Rupiah) antara Firma Hobros dan Bank.26 Bahwa demikian juga Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 167/2000 tanggal24 Agustus 2000 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 138/2000 tanggal 6September 2000 atas Sertifikat Hak Milik No. 1105/Kel.Sriwedari atas namaTermohon Peninjauan Kembali I diberikan untuk menjamin perjanjian kreditNo. 24/009/WKP tanggal 13 Februari

Perjanjian kredit No. 23/007/WKP tanggal 30 April 1991 dan No. 24/009/WKP tanggal 13 Februari 1992 berikut addendumnya, sebesar Rp1.900.000.000 (satu milyar sembilan ratus juta Rupiah).2.

Perjanjian kredit No. 24/009/WKP tanggal 13 Februari 1992 dan addendumperjanjian kredit tanggal 6 Mei 1999 Nomor 007/021/99/DU/A00604692sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar Rupiah).28 Bahwa karena perjanjian pokoknya tidak pernah dibatalkan, maka perjanjianpokok tersebut adalah SAH dan BERHARGA, maka Judex Juris telahmelakukan kekeliruan hukum dengan membatalkan dokumen Hak Tanggunganyang bersifat acessoir karena perjanjian pokoknya tidak pernah dibatalkan.IV Bukti Keempat (IV) Judex Juris Melakukan

tanggal 30 April 1991 dan No. 24/009/WKP tanggal 13262728Pebruari 1992 dan berikut addendumnya, sebesar Rp1.900.000.000, (satu milyarsembilan ratus juta Rupiah) antara Firma Hobros dan Bank.Bahwa demikian juga Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 167/2000 tanggal24 Agustus 2000 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 138/2000 tanggal 6September 2000 atas Sertifikat Hak Milik No. 1105/Kel.Sriwedari atas namaTermohon Peninjauan Kembali I diberikan untuk menjamin perjanjian kredit No.24/009/W KP tanggal 13

Perjanjian kredit No. 23/007/WKP tanggal 30 April 1991 dan No. 24/009/WKPtanggal 13 Februari 1992 berikut addendumnya, sebesar Rp 1.900.000.000 (satumilyar sembilan ratus juta Rupiah).Perjanjian kredit No. 24/009/WKP tanggal 13 Februari 1992 dan addendumperjanjian kredit tanggal 6 Mei 1999 Nomor 007/021/99/DU/A00604692sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar Rupiah).Bahwa karena perjanjian pokoknya tidak pernah dibatalkan, maka perjanjianpokok tersebut adalah SAH dan BERHARGA, maka Judex Juris telahmelakukan

Widiyasono yang ditujukan kepada Dirku PT.Kereta Api (Persero)Nomor 310/Wkp/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 perihal telaah stafdiscretionary fund;2 (dua) lembar surat dari PT.Optima Kharya Capital Management yangditujukan kepada Bp. A. KUNTJORO HADIWIDJOYO (Dir.

Kelurahan Tempino KecamatanMestong Kabupaten Muaro Jambi terdakwa ditangkap oleh Polisi dari PoldaJambi karena mengangkut truk bermuatan Minyak Bumi tanpa dilengkapi IzinUsaha Pengangkutan; Bahwa terdakwa diperintahkan oleh Dedi membawa truk merk Isuzu Elf125 warna putih Kombinasi Nomor Polisi BG 8618 BA untuk mengambilMinyak Bumi di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batangharibersama dengan Herman sebagai kernet, dan terdakwa disuruh oleh Dediberhenti di warung makan di dekat simpang portal WKP

berangkat dariBayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin menuju Desa Pompa AirHalaman 11 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2019/PN.JmbKecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari dengan menggunakan trukmerk Isuzu Elf 125 warna putin Kombinasi Nomor Polisi BG 8618 BA untukmengambil Minyak Bumi, sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa sampai di DesaPompa Air kemudian terdakwa langsung menuju sumur minyak bumi milikJauhari, dengan kendaraan terdakwa parkir di dekat portal sebelum masukke Wilayah Kerja Pertamina (WKP

Bahwa benar Dedi memerintahkan terdakwa untuk membawa truk merkIsuzu Elf 125 warna putih Kombinasi Nomor Polisi BG 8618 BA gunamengambil Minyak Bumi di Desa Pompa Air Kecamatan BajubangKabupaten Batanghari bersama dengan Herman sebagai kernet, danterdakwa disuruh oleh Dedi berhenti di warung makan di dekat simpangportal WKP (Wilayah Kawasan Pertamina) yang nantinya akan dijemputoleh anak buah Jauhari; Bahwa benar terdakwa diberi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua jutarupiah) sebagai uang jalan dari

Masnan Mochtar Nomor : 8233/607/WKP/2005yang dikeluarkan Wali Kota Palu tanggal 29 September 2005 telahdicocokkan dengan aslinya bermeterei cukup (Bukti P3).4. Asli Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 49/Umum/2015 tanggal 27Feberuari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil, Kota Palu, bermeterei cukup (Bukti P4).5.

., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum TebuanLemit, beralamat di Untung Suropati, Poros Raya, PerumTapis, Nomor 07, RT. 07, Desa Jone, Kecamatan TanahGrogot, Kabupaten Paser, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 29 Agustus 2017;Para Pemohon Kasasi:LawanPT WARU KALTIM PLANTATION (PT WKP),berkedudukan di Kelurahan Waru, Kecamatan Waru,Kabupaten Paser Penajam Utara, dalam hal ini memberi kuasakepada Iwan Sumiarsa, S.H. dan kawankawan, Para Advokatpada ISW Advocate and Legal Consultant, beralamat di

)panas bumi Gunung Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan (Keputusan BupatiIDX 0 ipHal di atas juga ditegaskan dalam Surat Panitia Lelang WKP Panas Bumi GunungRajabasa Dinas Pertambangan dan Energi Lampung Selatan Nomor 010/013/WKP/I1.7/2010 tertanggal 21 April 2010 perihal Penetapan Pemenang Lelang (SuratDistamben 010/2010), Tergugat II Intervensi juga telah ditetapkan sebagaipemenang lelang untuk melaksanakan PTLP Rajabasatersebut; Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya Objek

GunungRajabasa di Kawasan Hutan Lindung.c Tergugat II Intervensi telah mengirimkan Surat Nomor S.042/CBDPE/SERB/XI/2011, kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan perihal DataPendukung Tambahan Persyaratan Teknis untuk Izin Kegiatan EksplorasiWKP GunungRajabasa; d Tergugat II Intervensi telah mengirimkan Surat Nomor S.045/MGMTSS/SERB/XI/2011, tertanggal 15 Nomorvember 2011, kepada MenteriKehutanan RI perihal Permohonan jin Pinjam Pakai Kawasan HutanLindung untuk Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi WKP

AdapunTergugat II Intervensi pada faktanya hanyalah melakukan survei terhadap lahanyang rencananya akan dijadikan sebagai wilayah eksplorasi panas bumi dan tidakpernah melakukan pengeboran sumur di kawasan hutan sebagaimana dimaksudObjek Gugatan TUN:;96 Belum dimulainya kegiatan eksplorasi di kawasan WKP Gunung Rajabasa jelasterbukti berdasarkan Pernyataan Direktur Utama Tergugat II Intervensi tertanggal 14November 2011, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi belum979899melakukan

Ganti Rugi dan Tata Cara PelaksanaannyaPada Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi darifotokopi);Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentangPenggunaan Kawasan Hutan (fotokopi dari fotokopi).Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/MenhutI/2014tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (fotokopidari salinan);Surat Nomor S.045/MGMTSS/SERB/XI/2011, tertanggal15 November 2011 kepada Menteri Kehutanan RI perihalPermohonan Jjin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindunguntuk Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi WKP

)panas bumi Gunung Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan(fotokopi sesuai denganaslinya);Surat Panitia Lelang WKP Panas Bumi Gunung RajabasaDinas Pertambangan dan Energi Lampung Selatan Nomor010/013/WKP/III.7/2010, tertanggal 21 April 2010, perihalPenetapan Pemenang Lelang (fotokopi sesuai denganaslinya);Halaman 111 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUNJKT30.

WKP Penajam;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diawalpernikahan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 yang lalusudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugatbertengkar;Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar daricerita Penggugat;Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karenaTergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat;Bahwa Penggugat

WKP Penajam;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diawalpernikahan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 yang lalusudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugatbertengkar;Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar daricerita Penggugat;Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karenaTergugat sering berbohong kepada Penggugat mengenai uangpenghasilannya

WKP, bertempattinggal di Kabupaten PenajamPaser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alatalat bukti dipersidangan ;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 September 2019yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomorxxx/Pdt.G/2019/PA.Pnj telah mengajukan halhal sebagai berikut :1.

Januari 2010, telah dibubuhi materai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode (P.2)Fotokopi Surat kematian atas nama Commeng yang dikeluarkan oleh KepalaKelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare Nomor 403.06/LBK/1/2010tanggal 21 Januari 2010, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya, oleh ketua majelis diberi kode (P.3)Fotokopi surat keterangan penjaksian yang dikeluarkan oleh kepala distrik BatjukikiKotapradja Parepare Nomor S.K.59/WKP

., kewarganegaraan Indonesia,Advokat pada Kantor Danny Darussalam Tax Center(DDTC), beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor FINTAX/059/WKP/EXT/II/2020, tanggal 19Februari 2020:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus

sehingga Terbanding berpendapat koreksi telahsesuai ketentuan yang berlaku;: bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi ini seharusnya bukan merupakanObjek Pajak Penghasilan Pasal 23, tetapi terhutang Pajak Penghasilan Pasal 15 atastransaksi pelayaran luar negeri dengan tarif 2,64% sesuai dengan SE32/PJ.4/1996mengenai jasa pelayaran dikarenakan jasa yang diberikan oleh kapal FSO (FloatingStorage Offshore) tersebut merupakan bagian dari proses pengangkutan minyakmentah dari sumursumur di dalam daerah WKP

bahwa atas penggantian tersebut telahdipotong Pajak Penghasilan Pasal 23;bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi ini seharusnya bukan merupakanObjek Pajak Penghasilan Pasal 23, tetapi terhutang Pajak Penghasilan Pasal 15 atastransaksi pelayaran luar negeri dengan tarif 2,64% sesuai dengan SE32/PJ.4/1996mengenai jasa pelayaran dikarenakan jasa yang diberikan oleh kapal FSO (FloatingStorage Offshore) tersebut merupakan bagian dari proses pengangkutan minyakmentah dari sumursumur di dalam daerah WKP

Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon denganTermohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suamiistri,bertempat tinggal di rumah perusahaan di WKP Kecamatan Waru,Kabupaten Penajam Paser Utara hingga sekarang;Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 0386/Pat.G/2017/PA.

HADIDJAH Golongan Il/bNomor : 823.2/97/BKD WKP/2010, telah di cocokkan dengan aslinyaternyata sesuai dan bermaterai cukup ( bukti P.5);Foto Copy Kartu Peserta Taspen An. HADIDJAH tanggal 24 April 2007telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup(bukti P.6);Saksisaksi.

didasarkan pada bukti TIl10dan Xllk11quod non tidak pernah mendapat persetujuandari pihak Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugatmengingat lembaran asli surat persetujuan kredit yangmenjadi asal muasal terbitnya Perjanjian Kredit masih beradaditangan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan tidakpernah ditandatangani serta tidak pernah dikembalikankepada Termohon Kasasi l/Pembanding Il/Tergugat ;Disamping itu, kedua Perjanjian Kredit Nomor 10/251.WKPtanggal 15 Desember 1978 dan Perjanjian Kredit Nomor9/133/WKP

Nomor 2163 K/Pdt/2013menindaklanjuti terbitnya perjanjian kredit dan lampiranlampirannya;2.7.9 Bahwa didalam pertimbangan putusan Judex Facti padaPengadilan Tingkat Pertama pada halaman 70 menyatakanbahwa:"Bukti T.1L10 dan T.lL11 berupa Perjanjian Kredit Nomor10/251.WKP tansgat 15 Desember 1978 dan Perjanjian KreditNomor 9/133/WKP tanggal 30 September 1977 yang diajukanoieh Termohon Kasasi IV/Pembanding VTergugat Il hanyaberupa fotocopy dan bertentangan dengan bukti asli SP2K(T.Il.6= asli P35 dan

WKP, sementara PutusanPerlawanan itu sendiri, selain belum berkekuatan hukum tetap dimana kami (PemohonPKPU) menyatakan Kasasi atas putusan perkara No. 3/G. Lainlain/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.,yang isinya juga tidak menyatakan untuk mencabut atau membatalkan Putusan PKPU,sehingga sekiranya permintaan Debitur tersebut Ditolak.

WKP, sementara PutusanPerlawanan itu sendiri, selain belum berkekuatan hukum tetap, karena Pemohon PKPUmenyatakan Kasasi atas putusan perkara No. 3/G.Lainlain/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., yangisinya juga tidak menyatakan untuk mencabut atau membatalkan Putusan PKPU, sehinggapermintaan Debitur tersebut harus DitolakMenimbang, bahwa selanjutnya Kreditor Pemohon PKPU menerangkan bahwa karenaterbukti Debitur tidak mengajukan Rencana Perdamaian untuk dipertimbangkan, maka berartiPKPU harus berakhir dan Debitur

., kewarganegaraan Indonesia, Advokatpada Kantor Danny Darussalam Tax Center (DDTC),beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor FINTAX/O60/WKP/EXT/II/2020, tanggal 19 Februari2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus

WKP

1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

./2018 tanggal 9 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT WARU KALTIM PLANTATION, beralamat di JalanPuloayang Raya Blok OR1 KIP, Jatinegara, Cakung,Jakarta Timur 13930, yang diwakili oleh Kresno Eko Saputrojabatan Direktur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mega Putra, dankewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorFINTAX/482/EXT/WKP/V/2018, tanggal 3 Mei 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan

Palu), Sesuai SK Menteri Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia Nomor : /C/2/79 tanggal O07 Juli 1979 Jo.Keputusan walikota Palu Nomor : /34/WKP/2004 tanggal 23 Maret 2004 joBuku Nikah milik Termohon Nomor : /29/V/1993 tahun 1993 jo DuplikatKutipan Akta Nikah milik Pemohon Nomor : 139 /29/V/1993 tertanggal 08Desember 2011 jo Kartu Keluarga Nomor : /33/LAS/KK/2003 tanggal 01 Mei2003, jo Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 727101 500259000 tanggal11 Desember 2007 ;.

Kecamatan Sigi Biromaru, bermeterai cukup Bukti T.1;.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK/NIKS : 7271015002Nama Bukti T.2 ;3.Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : /33/LAS/KK/2003 tanggal 01 Mei2003 ;4.Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : .4/195 / BKDG.ST/2007 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri SipilNama Mahpia, S.Pd dari ke III/d ke IV/a tanggal 30 Januari 2007Bermeterai cukup, Bukti T.4 ;5.Foto Copy Surat Keputusan Walikota Palu Nomor: ./34/WKP/2004tentang kenaikan Pangkat Pegawai

Hal tersebut Sesuai SKMentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : IC//79 tanggal, Jakarta 7 Juli 1979 jo Keputusan Walikota Palu Nomor :/34/WKP/2004 tanggal 23 Maret 2004, jo Buku Nikah milik TermohonNomior : /29/V/1993 tahun 1993, jo Duplikat Kutipan Akta Nikah milikPemohon Nomor : /29/V/1993 tertanggal 08 Desember 2011, jo KartuKeluarga Nomor: 474/33/LAS/KK/2003 tanggal 01 Mei 2003, jo KartuTanda Penduduk (KTP) Nomor: 7271015002590 tanggal 11 Desember 2007 ;B.

eksepsiTermohon tertanggal 5 Maret 2012 secara terang dan nyatamengakui seutuhnya eksepsi Termohon dimana Termohon adalahberstatus Pegawai Negeri Sipil (Guru SMK Negeri Palu) ;3.Bahwa secara hukum untuk membuktikan Termohon benarbenarberstatus Pegawai Negeri Sipil (Guru SMK Negeri 2 Palu, berdasarkanalat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon di persidangan, VideSK Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : /C/2/79 tanggal, jakarta 7 Juli 1979, jo Keputusan WalikotaPalu Nomor : /34/WKP

Kpts.39/WKP/1971 tertanggal 2 Agustus 1971(Bukti surat P18) serta berdasarkan keterangan saksi saksimenerangkan jika Pemilik tanah Huseng/Husain ( ayah ParaPenggugat) belum menerima pembayaran ganti rugi terhadaptanahnya yang sebagian ditempati oleh SGO dan SD 11 dan padatahun 2006 4H.

Kpts.39/WKP/1971 tentang pembayaran ganti rugi obyek sengketaterbit Pada tahun 1971 dan SHM No. 362. terhadap obyeksengketa terbit pada tahun 1965.