Ditemukan 51522 data
15 — 0
Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak namuntidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta diperkuat oleh buktiP.1 maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohondan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah; Menimbang ,bahwa yang mendasari Permohonan Pemohon adalah sering terjadi perselisihan danpertengkaran antara Pemohondan Termohon yang sulit didamaikan lagi sehingga puncaknya telahterjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon
JUMIATI
15 — 2
Kediri Memberi ijin kepada Pemohon untukmembetulkan tahun kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirananak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506LT110720130423 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Kediri tanggal 11 Juli 2013, yang semula tertulis dan terbacaKediri, 30 Juli 2012 menjadi tertulis dan terbaca Kediri, 30 Juli 2010Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan
10 — 2
PendidikanStrata I, alamat Kota Bekasi sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor0120/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 06 Januari 2017 dengan dalildalil sebagaiberikut:Adapun halhal yang mendasari
43 — 4
Bahwa dengan gugatan yang diajukan oleh tergugat Ill dan tergugat IVyang mendasari kepada sertifikat hak guna bangunan (HGB) nomor 422dan surat ukur pada Bilad A.10 seluas 19.860 M2 menjadi 18.621M2, lalumenurut surat keputusan pemberian hak milik dengan nomor : SK.1181/KEPRI/593.2/1980 kemudian berubah lagi luasnya menjadi 16.124 m2dalam sertifikat hak milik 1162/81/594.3/tpi dengan surat ukur nomor : 2/86/R/ tertanggal 27 januari 1986..
ganti rugi material sebesar Rp. 18.000.000 (delapanbelas juta rupiah).e Berdasarkan Putusan mahmakam Agung RI tanggal 31 Mei 1980No : 550 K/ Sip / 1979 ditegaskan bahwa Petitum tentang gantirugi harus diajukan tidak dapat diterima karena tak dijelaskanperinciannya mengenai hal itu dalam perkara gugatan.e Dalam dalil atau Posita Gugatan Pengugat tidak dijelaskan secarategas (een auldelijke en beralde concluise) tentang dasar hukum(rechtsground legal grounds) dan kejadian kejadian (rechtsfeitan) yang mendasari
ganti rugi material sebesar Rp. 18.000.000 (delapanbelas juta rupiah).e Berdasarkan Putusan mahmakam Agung RI tanggal 31 Mei 1980No : 550 K/ Sip/ 1979 ditegaskan bahwa Petitum tentang gantirugi harus diajukan tidak dapat diterima karena tak dijelaskanperinciannya mengenai hal itu dalam perkara gugatan.e Dalam dalil atau Posita Gugatan Pengugat tidak dijelaskan secarategas (een auldelijke en beralde concluise) tentang dasar hukum(rechtsground legal grounds) dan kejadian kejadian (rechtsfeitan) yang mendasari
sertifikat hak milik atasnama Tergugat dan Tergugat Il, ternyata di terbikan oleh Tergugat V,dimana bila para penggugat meneliti secara seksama, terdapat kejanggalandan perobahan secara signifikan terhadap surat ukur yang tercantum dalamsertifikat hak milik nomor :4418 maupun sertifikat hak milik nomor 1683,dimana berawal dari pada sengketa perdata yang pernah terjadi antaratergugat III dan tergugat IV dengan mohamad salim (alm).Bahwa dengan gugatan yang diajukan oleh tergugat Ill dan tergugat IVyang mendasari
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jeanete Item, Akta Jual Beli dari HasanBasri kepada Darmawan ini berarti bahwa sertifikat No. 207 atas nama J.Jeanete Item kemudian Sertifikat No. 207/Manggar didaftarkan atas namaHengky Wijaya terletak di sebelah barat tanah milik Penggugat (yang tadinyadimohonkan Shelvi) ;Bahwa oleh karena yang mendasari terbitnya Keputusan Tata UsahaNegara berupa Sertifikat No. 207/Manggar adalah suratsurat berkaitan dengankepemilikan tanah atas nama Darmawan yang terletak di sebelah barat tanahmilik Penggugat
(yang tadinya dimohonkan Shelvi), maka seharusnya Tergugatmemproses dan menerbitkan sertifikat atas tanah yang dimohon (tadinyadimohonkan oleh Shelvi), mengingat tanah yang tadinya dimohonkan Shelviberdasarkan suratsurat Hak Garapan tanah Mada yang dihibahkan kepadaPenggugat dilepaskan kepada Shelvi terletak di sebelah timur tanah Darmawanyang mendasari Sertifikat No. 207/Manggar ;Bahwa karena dasar terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara berupaSertifikat No. 207/Manggar adalah surat tanah Darmawan
52 — 31
Bahwa petitum ke6, dan petitum ke7 dari para Penggugat melaluikuasa hukumnya sebagaimana ditegaskan dalam surat gugatan a quo,menunjukkan ketidaktahuan Kuasa hukumnya dalam mencantumkanbentuk rugi atas suatu perbuatan melawan hukum, dan karenanyapetitum tersebut sangat tidak beralasan hukum dan patut ditolak ;Bahwa petitum ke8 dan petitu ke10 jelasjelas sama persis danmenunjukkan ketidakmengertian kuasa hukum para Penggugatdalam menegaskan bentuk dan isi petitum, sehingga patut ditolak ;Mendasari
P0O1 yang bersesuaian denganketerangan Saksi Johanis Welem Coumans, objek sengketa telah dijualoleh Paulus Keo (ketika masih hidup) kepada Pembanding seharga Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah), bahkan senyatanya padasaat Tergugat membangun kios di atas objek sengketa sejak ayah paraPenggugat masih hidup, dan tidak pernah ada pihak yang mengajukankeberatan, baik dari ayah kandung Para Penggugat maupun paraPenggugat (Keterangan Saksi Frits Melkianus Nusa dan Saksi JohanisWelem Coumans);Mendasari
60 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembanding diberhentikan dari JabatanPegawai Negeri Sipil, maka tindakan dari Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak dalam rangka melaksanakanputusan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapiTermohon Kasasi/Terbanding/Tergugat menjatuhkan sanksi administratifberupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipiladalah mendasari
kewenangannya berdasarkan Pasal 8 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979;Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berpendapat yang dimaksudPasal 8 huruf b itu adalah vonis bukan ancaman karena kalaulah dimaknaidengan ancaman maka seseorang PNS sebenarnya sudah bisa diberhentikantotal ketika menjadi Tersangka, dan bahwa jelas sekali di dalam KeputusanMenteri Keuangan RI Nomor 107/KMK.01/UP.7/2013 tanggal 26 Maret 2013Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mendasari Pasal 9 huruf a PeraturanPemerintah
14 — 0
Banjarnegara;Adapun Duduk persoalan hukum yang mendasari Permohonan ini adalah sebagai berikut1.Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurutketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telahterpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum berusia 16 tahun;Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karenakeduanya telah bertunangan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya,sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi
27 — 18
No.0082/Pdt.G/2014/PTA.MITR.harus memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983;Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding tidak sependapat denganlandasan Hukum yang mendasari putusan Majelis Hakim tingkat pertamatersebut, karena pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983telah dirubah secara total dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri
113 — 30
AbhinayaAnsori binti Ali Ansori, oleh karena itu MajelisPengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendirisebagai berikut ;Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat,Penggugat/Terbanding mohon agar ditetapkan sebagai pihakyang berhak untuk mengasuh atau memelihara anaknya bernamaANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 5 tahun ;Menimbang, bahwa ternyata petitum atau tuntutanPenggugat/Terbanding tersebut tidak disertai dengan positayang menguraikan peristiwa kejadian atau peristiwa hukumyang mendasari
13 — 14
Majlis Hakim berkenan memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:Yang bertanda tangan di bawah ini:PEMOHON, Umur 37 Tahun Agama Islam pendidikan Terakhir STM PekerjaanWiraswasta bertempat tinggal di Kp.Pasar Kemis RT.03/03 Desa GunungPicung Kecamantan Pamijahan Kabupaten Bogor.bermaksud mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap:TERMOHON, Umur 31 tahun agama Islam pendidikan Terakhir SMP Pekerjaanlbu Rumah Tangga bertempat XXXXXXXXXXX.Adapun alasanalasan yang mendasari
16 — 2
Propinsi DKI Jakarta.Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telahberkumpul sebagaimana layaknya suamiisteri dan belum dikaruniaianak:Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, diantara Penggugat danTergugat telah membuat Perjanjian Pra Nikah, sebagaimana ternyatadalam Surat tertanggal 25 Februari 2015Bahwa Perjanjian Pra Nikah tersebut juga telah disampaikan kepadapihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, KotamadyaJakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat.Bahwa hal yang mendasari
10 — 8
pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan UmumUndangundang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanyamengesahkan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena Para Pemohonmenyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentinganuntuk mencatatkan dan mengesahkan perkawinan para Pemohon sebagai buktisahnya pernikahan para Pemohon, serta guna untuk memenuhi kelengkapanadministrasi membuat akta kelahiran, alasan tersebut yang mendasari
107 — 50
Pelawan sangat keberatan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Medantertanggal 28 Oktober 2010 Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn karenaPelawan bukanlah sebagai pihak terhadap sengketa yang mendasari PutusanPengadilan yang akan dilakukan Eksekusinya berdasarkan Penetapan Eksekusitersebut ; Setiap putusan Pengadilan yang dikeluarkan tidak pernah mengikutsertakanPelawan sebagai salah satu pihaknya, sehingga merupakan hal yang tidaksesuai dengan hukum dan keadilan jika asetaset Pelawan dijadikan obyekeksekusi
99 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 179 K/TUN/2019penerbitannya adalah dengan melihat keterkaitannya dengan peristiwahukum yang mendasari dikeluarkannya objek sengketa; Bahwa Bupati mengeluarkan objek sengketa berdasarkan Pasal 47 ayat(2), Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 tentang PedomanPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PembehentianKepala Desa, menyebutkan Dalam hal calon yang memperoleh suaraterbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon terpilin ditetapkan berdasarkanwilayah perolehan suara yang lebih
Haryono bin Manto
Termohon:
Herlinawati binti Afifuddin
18 — 17
SATRIAAR RAYYAN lahir di Bontang tanggal 23 November 2010.Bahwa adapun alasan atau halhal yang mendasari atau saya bersediadengan ikhlas dan ridho menceraikan atau menTalak istri Saya yangbernama HERLINAWATI binti AFIFUDDIN, lahir di Balikpapan 13 Juli 1974,umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat tinggal /alamat di Jalan Pattimura Gg Atletik 17, RT 33, Kelurahan Apiapi,Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, PropinsiKalimantan Timur, NIK 6474015307740005 di kerenakan
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum meskipunmengajukan banding, akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajarisecara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 453/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 18 Juni 2014, dan buktibukti surat lain yangbersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari
13 — 9
disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 08 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 1935/Pdt.G/2016/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut: Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1935/Pdt.G/2016/PA.CbnAdapun alasanalasan yang mendasari
199 — 171
Eksepsi Obscuur Libel ;Bahwa, Dasar Hukum Gugatan tidak Jelas : karena Posita tidak menjelaskan dasarhukum (rechgrond) dan kejadian atau peristiwanya yang mendasari gugatan ;Bahwa, obyek sengketa tidak jelas : bahwa, petitum gugatan meminta 1.menetapkanhak penggugat atas tanah sengketa. 2.
7 — 0
ataukah tidak ;Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwaantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan akantetapi didalam repliknya ternyata Penggugat mengakui bahwa Penggugat denganTergugat masih hidup serumah dan masih melakukan hubungan suami isteri yangterakhir pada tanggal 06 Juli 2012, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadikabur (obscuur libel) karena posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukumdan kejadian yang mendasari