Terbanding/Tergugat : Mahkamah Partai Demokrat
Terbanding/Intervensi I : Hj. MEILIZAR LATIEF, S.E., MM

Pembanding/Penggugat : Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Bangka Belitung Diwakili Oleh : Aldy Putranto, SH
Terbanding/Tergugat : Drs.Ridwan Thalib

PUTUSANNOMOR 26/PDT/2021/PT BBL.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksadan mengadili perkaraperkara perdata dalam Tingkat Banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) BangkaBelitung, yang beralamat di Jalan Kampung Melayu RT 015 RW 03Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, dalam halini diwakili oleh Ketua Umum DPW PKS

,Tempat/Tanggal lahir Pangkalpinang, 02671982, Alamat Jalan MantriUrip Nomor 22 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang KotaPangkalpinang Bangka Belitung, Agama Islam, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan wiraswasta masingmasing sebagai Ketua Umumdan Sekretaris Umum DPW PKS, berdasarkan Surat Keputusan DewanPengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 053.TW/SKEP/DPPPKS/2020 tanggal 26 Desember 2020, dalam hal ini memberikan kuasakepada Dharma Sutomo, S.H., M.H., dan Aldy Putranto, S.H., MAPPI

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah ERROR INPERSONA (gemisa anhoedanig heid) bahwa PARA PENGGUGATtidak ada sangkut pautnya dengan Objek Gugatan, SubjekGugatan dan tidak ada hubungan Hukum dengan Perkara yang diHalaman 4 dari 13 Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT BBL.gugat PARA PENGGUGAT.karenaPARA PENGGUGAT hanyalahanggota partai dan pengurus partai;1.2.

bertanda P2 yakni Surat Keputusan Dewan SyariatPusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 053.SW/SKEP/DSPPKS/2021tanggal 04 Februari 2021 tentang Struktur dan Kepengurusan Dewan SyariatWilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kepulauan Bangka BelitungMasa Bakti 20202025;Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT BBL.Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P2 tersebut maka dapatlahdiketahui Susunan Struktur dan Kepengurusan Dewan Syariat Wilayah (DPW)Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kepulauan

legal standing sebagai Penggugat dalamperkara ini;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurutMajelis Hakim Tingkat Banding, eksepsi poin 1 yakni Error in persona (gemisaanhoeda nigheid) dengan alasan para Penggugat tidak ada sangkut pautnyadengan objek gugatan,subjek gugatan dan tidak hubungan hukum denganperkara yang digugat Para Penggugat, karena Para Penggugat hanyalahanggota partai dan pengurus partai, yang diajukan oleh Terbanding semulaTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Penggugat:
1.Isa Ansori
2.Yon Sobri
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai Bintang Reformasi Kab. MURA
2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bintang Reformasi Provinsi Sumatera Selatan
3.Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Menyatakan bahwa para pihak belum menempuh prosedur penyelesaian perselisihan Partai Politik oleh internal Partai Politik yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik sehingga Pengadilan Negeri Bangkalan belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No.16/Pdt.G/2013/PN.Bkl; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.344.000; (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

SYAFIUDDIN ASMOROTERGUGAT I : DEWAN PENGURUS CABANG (DPC) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KAB. BANGKALANTERGUGAT II : KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

Bangkalan, karena telah ditetapkan14sebagai caleg dari partai Gerinda pada Pemilu tahun 2014 , dari DapilJatim 11, berdasarkan penetapan dari KPU Provinsi Jatim, tanggal 22Agustus 2013.Disamping itu, dengan menjadi anggota Partai Gerinda, Penggugattelah diberhentikan dari keanggotaannya di PKB, pada tanggal 19September 2013.Berpijak dari fakta tersebut, Penggugat bukan dan tidak memiliki haksebagai anggota partai, di mana dulu Penggugat terdaftar sebagaianggota, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB

Menjadi anggota Partai Politik lain ; ataud. Melanggar AD dan ART .(2).Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD danART.15(3).

Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalahanggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian darikeanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian darikeanggotaan lembaga perwakilan rakyat sesuai denganperaturan perundang undangan .Menurut ketentuan di atas, Partai Politik diberi kKewenangan untukmemberhentikan anggotanya.

bahwa berdasarkan uraian di atas, mekanisme penyelesaianperselisihan Partai Politik sebelum kemudian diajukan penyelesaiannya padaPeradilan Umum, berdasarkan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU No.2 tahun 2011 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik , harusditempuh/melalui tahapan penyelesaian oleh internal Partai Politik yang dilakukanoleh mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Menimbang bahwa dari proses jawab jinawab dapat diketahui

Menyatakan bahwa para pihak belum menempuh prosedur penyelesaianperselisihan Partai Politik oleh internal Partai Politik yang dilakukan oleh suatuMahkamah Partai Politik sehingga Pengadilan Negeri Bangkalan belumberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No.16/Pdt.G/2013/PN.BKI;3.

Penggugat:
1.MIFTAHUL HIDAYAH
2.AZIZAH HERMAWATI
3.ZAHROTUN NAHDLIYAH
4.MARIA ULFA
5.NASYIDA FITRIA KUSUMAWARDANI
Tergugat:
Bapak Ketua Umum Pengurus Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) C/q. Bapak Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa ( DPW PKB ) Jawa Timur C/q. Bapak Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa ( DPC PKB ) Kabupaten Malang

KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDRAL DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KARYA PEDULI BANGSA

Bali yaitu "diusulkan oleh partai politik yangHal. 5 dari 19 hal. Put.

No. 1990 K/Pdt/2008kemudian diberikan kursi tersebut oleh partai kepada Penggugat sebagaianggota partai yang dicalonkan.

Bahwa inti daripasal tersebut adalah perselisihan partai politik yang meliputi berkenaan dengankepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai, pemecatan tanpaalasan jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan,dan atau keberatan terhadap keputusan partai diajukan melalui pengadilannegeri.

No. 1990 K/Pdt/2008mengadili sengketa partai politik, oleh karena tidak ada satu pasal pun didalam UU No. 31 tahun 2002 yang mengatur bahwa sengketa atau perkarapartai politik menetapkan pengadilan negeri tidak berwenang mengadilinyamalahan sebaliknya berdasarkan Bab VIIl Peradilan perkara Partai PolitikPasal 16 UndangUndang No. 31 tahun 2002 mengatur :1. Perkara Partai Politik berkenan dengan ketentuan UndangUndang inidiajukan melalui Pengadilan Negeri ;2.

Bangsa berada di tangan anggota partai itu sendiri ;Bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan di dalam partai baik antaraanggota dengan partai dan penyelesaiannya di intern partai tidak bisadilaksanakan maka sudah tepat dan benar sengketa tersebut diajukan dipengadilan negeri, untuk mendapatkan penyelesaian di dalam rangkamenegakkan hukum untuk terwujudnya keadilan ;Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah salah dan keliru menerapkanhukum oleh karena Pengadilan Negeri Denpasar dalam memberi pertimbanganputusan

Penggugat:
SITI ULIFAH
Tergugat:
MOCHAMMAD SHOLEH
Turut Tergugat:
DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NasDem KABUPATEN MOJOKERTO

;
Tergugat:
Mahkamah Partai GOLKAR, c.q. H. John Kenedy Azis, SH., MH

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DARUL ACEH C.Q. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI DARUL ACEH KABUPATEN PIDIE, 2. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE, 3. KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

Penggugat:
SIHOL PANGARIBUAN
Tergugat:
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH DPD TINGKAT II PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN BENGKALIS

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (DPP PAN), DK

PUTUSANNomor 595 K/Pdt.SusParpol/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkatkasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:NUR HUSAIN SAKTI, S.T., Anggota DPRD KabupatenPangkep, bertempat tinggal di Jalan Todopuli Raya, Nomor173, RT 01 RW 02, Kelurahan Segeri, Kecamatan Segeri,Kabupaten Pangkep, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1.Sofyan Sinte, S.H., 2.

., Advokat, padaKantor Hukum Mappinawang dan Rekan berkantor di JalanTopas Raya Ruko Zamrud, Blok G, Nomor 12 Panakkukang,Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7Agustus 2017;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;1.LawanDEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANATNASIONAL (DPP PAN), berkedudukan di JalanSenopati, Nomor 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,diwakili oleh H. Zulkifli Hasan dan H.

Edy Soeparnoselaku Ketua dan Sekretaris Jenderal DPP PAN;DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANATNASIONAL (DPW PAN) Provinsi Sulawesi Selatan,berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin, Nomor 226,Kota Makassar, diwakili oleh H. Ashabul Kahfi dan H. A.Jamaluddin Jafar selaku Ketua dan Sekretaris DPW PANSulawesi Selatan;DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANATNASIONAL (DPD PAN), KABUPETEN PANGKAJENEKEPULAUAN, berkedudukan di Jalan Jenderal BasukiHalaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 595 K/Pdt.

Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Tergugat dan Tergugat II dan Tergugat III telahmelakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Bab II Pasal 7 ayat(2) huruf b Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Amanat Nasional;Menyatakan Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KUSJ/032/V1/2017tanggal 23 Juni 2017, Tentang Pemberhentian Tetap Sdr, Nur Husainsebagai Anggota Partai Amanat Nasional yang dikeluarkan olehTergugat adalah tidak sah, batal demi hukum atau setidaktidaknyadapat

Politik maka untukdapat diterima sebagai gugatan perselisinan partai politik, maka gugatantersebut harus didahului dengan upaya penyelesaian perselisihan melaluimekanisme internal partai politik, upaya mana tidak terbukti adanya dalamperkara a quo sehingga putusan Judex Facti yang menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 238/Pdt.SusParpol/2017/PN.Mks

Menyatakan Surat Keputusan DPP-Partai Gerindra Nomor : 07-0045/Kpts/DPP-Gerindra/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pemberhentian Keanggotaan Asep Hidayat sebagai anggota Partai Gerinda tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ; 4. Menghukum Tergugat I dan II untuk mencabut Surat Keputusan DPP-Partai Gerindra Nomor : 07-0045/Kpts/DPP-Gerindra/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pemberhentian Keanggotaan Asep Hidayat sebagai anggota Partai Gerinda5.

ASEP HIDAYAT, laki-laki, umur 50 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Banten Dapil-5 Partai Gerindra, bertempat tinggal di Bona Sarana Indah Blok C-1 No. 6 RT.007/07 Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DEDDY SURYADI, S.H., M.H., dan H SUHERMAN S.H., : Advokat & Pengacara / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) ARUM DAUN, alamat di Griya Mitra Citra Blok M-10 RT. 08/05, Kelurahan

PRABOWO SUBIYANTO, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP PARTAI GERINDRA), beralamat di Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai,..................... TERGUGAT-I;2. H.

AHMAD MUZANI, S.Sos, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP PARTAI GERINDRA), beralamat di Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai, .. TERGUGAT-II;

(Tergugat II) selaku Sekretaris Jenderal Dewan PimpinanPusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai Gerindra);11 Bahwa pertimbangan TergugatI dan TergugatII memberhentikan Penggugat (AsepHidayat) sebagai anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) karena telahterjadi tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga serta Kebijakan Partai Gerindra yang dilakukan olehCaleg DPRD Partai Gerindra Dapil 5 Banten atas nama Penggugat (Asep Hidayat);12 Bahwa

Asep Hidayat sebagai anggota Partai GerakanIndonesia Raya (Gerindra);21 Bahwa selama sidang Majelis Etik Partai Gerindra yang yang dilaksanakan diSekretariat DPP Partai Gerindra, sama sekali tanpa memperhatikan hakhakPenggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak mempunyai waktu yang cukupuntuk membuat jawaban dan/atau pun mengajukan buktibukti terkait permasalahantersebut;22 Bahwa berdasarkan Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Gerindra setiapAnggota Partai Gerindra berhak :Halaman 7 dari 53file

DPP Partai Gerindra yang menerbitkanSK No. 070045/2014 sesuai dengan amanat Keputusan Majelis Etik danKehormatan Partai Gerindra telah sesuai dengan kewenangannya yangdiberikan oleh AD/ART Partai Gerindra, dan demikian SK No. 070045/2014adalah sah dan mengikat bagi Penggugat;A.2.

terlebih dahulu diselesaikan melaluiMajelis Etik dan Kehormatan Partai Gerinda ;Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemberhentiankeanggotaan penggugat dari Partai Gerinda telah sesuai dengan anggaran dasar dananggaran rumah tangga Partai Gerinda atau tidak ?

Gerindamenyatakan bahwa penggugat melanggar AD/ ART Partai Gerinda sehingga Penggugatdiberhentikan keanggotaannya dari Partai Gerinda ?.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BINTANG REFORMASI (DPP-PBR), , DK

Ataulebih tegasnya mereka yang menjadi anggota partai lain tidak berhak menggugatperselisihan partai politik pada partai lainnya;Bahwa, saat ini Penggugat adalah anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) danterdaftar sebagai Calon Legislatif Partai Hanura DPRD Propinsi Sulawesi SelatanDAPIL VI (Kabupaten: Pangkep, Maros, Barru, Parepare) beberapa bulan sebelumPenggugat ditarik keanggotaanya (dipecat);Bahwa, Penggugat selaku anggota Partai Bintang Reformasi (PBR) ditarikkeanggotaaannya (dipecat)

Partai Politik hanya berlaku secarainternal pada partai politik tertentu, dalam arti Penggugat tidak memiliki kedudukanHal. 8 dari 36 hal.

Partai Politik tidak berwenang secara absolut mengadili.

Jo, UndangUndang RINomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik, pada Pasal 15 ayat (3);Pasal 15(3). Anggota partai pilitik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ART sertaberpartisipasi dalam kegiatan partai politik.d.

Selainitu tidak ada satu aturanpun yang dapat ditunjukkan oleh Penggugat secara yuridisbahwa seorang anggota partai yang berpindah partai memiliki landasan yuridisuntuk tidak diproses PAW bila ada gugatan perselisihan partai politik.

Pembanding/Penggugat : ANDI NURBAI, SP Diwakili Oleh : HENDRA FIRDAUS, SH
Terbanding/Tergugat I : MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL
Terbanding/Tergugat II : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL
Terbanding/Tergugat III : DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI RIAU
Terbanding/Tergugat IV : DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Terbanding/Turut Tergugat I : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Terbanding/Turut Tergugat

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Cq. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kepulauan Riau Cq. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bintan Cq. Fraksi Golongan Karya (GOLKAR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan 2.Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Cq. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan ;

Penggugat:
Melitus Ataupah, SH.M.Si
Tergugat:
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya/DPD II Golkar Kabupaten Kupang

,M.Kom
Tergugat:
1.Ahmad Syaikhu (Presiden Partai Keadilan Sejehtera (PKS)
2.Aboe Bakar Alhabsyi (Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejehtera (PKS)
3.DEDI KURNIADI Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Kalimantan Timur
4.ABDUL WAHAB SYAHRANI, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Kalimantan Timur
5.DIMYATI MUSTHOFA, S.Hut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kota Samarinda
6.ISMAIL LATISI, S.Pd , Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Kota

Parigi Moutong tahun 2009;

Parigi Moutong tahun 2010;

dan permintaan bantuan pencairan dana partai TA 2014, Nomor 09/DPC-HANURA/PM/III/ 2013 tanggal 6 Maret 2014;

1. Surat

   Keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SKEP/013/DPD-HANURA SULTENG/III/2016 tanggal 5 Maret 2016 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Parigi Moutong Masa Bakti 2016 2021;

2. Berita Acara Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai Hati Nurani Rakyat peserta Pemilu tahun 2014/2019;

Partai TA 2016 dan permintaan bantuan pencairan dana partai TA 2017, Nomor 25/DPC-HANURA/PM/ XI/2016 tanggal 10 Desember 2016;

1. Surat Perintah Pencairan Dana No.11265/SP2D/LS/1.20.00/2016 tanggal 7 September 2016 sebesar Rp. 73.062.000,-;
2. Kwitansi pembayaran dan Berita Acara Penyerahan dana bantuan keuangan kepada DPC Partai Hanura TA 2016 sebesar Rp. 73.062.000,-

   Parigi Moutong dalam pengelolaan keuangan partai;Bahwa saksi menerangkan selama saksi menjabat selaku BendaharaUmum DPC Partai Hanura Kabupaten Parigi Moutong, saksi tidakpernah dilibatkan oleh Terdakwa selaku Ketua DPC Partai Hanura Kab.Parigi Moutong dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LP J)penggunaan dana partai.

   HENGKY OSSIANT atau kepadaKetua Partai Hanura H. HASBIE Dg. SITABA, S.Sos.

   untuk menyalurkan bantuankeuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan menggunakankop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkankelengkapan administrasi berupa :1) Surat Keputusan DPP Partai Politik Yang menetapkan SususanKepengurusan;2) Foto copy Surat Keterangan NPWP;3) Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dansuara partai politik hasil pemilu;4) Nomor rekening kas umum partai politik;5) Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;6) Laporan

   Keuangan Partai Politik;Bahwa menurut Ahli JASMAN, dalam LPJ tahun 2011 terkait penggunaandana bantuan Partai Politik dari APBD untuk DPC Partai Hanura Kab.

   Dewan PimpinanCabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Parigi Moutong;Menimbang, bahwa sejak tahun 2009 DPC Partai Hanura menerimadana bantuan dari APBD Kab.

Pembanding/Tergugat II : DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
Terbanding/Penggugat : DPN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA PKP INDONESIA. Diwakili oleh Mayjen Purn HARIS SUDARNO.dkk
Turut Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Penggugat:
Beni Susanto
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah Partai Beringin Karya Grobogan
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin karya (Berkarya)
Turut Tergugat:
2.Mashadi Muryanto
3.Bupati Grobogan
4.Ketua DPRD Kabupaten Grobogan
5.Gubernur Jawa Tengah