Ditemukan 37931 data
101 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 K/Pdt.Sus-PHI/2015
., HakimHakim AdHoc PHI masingmasing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dan Retno Kusrini, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri olehpara pihak.Anggotaanggota, Ketua,ttd/. Bernard, S.H.,M.M. ttd/. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.ttd/. Arif Soedjito, S.H.,M.H.Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 146 K/Pdt.SusPHI/2015Panitera Penggantittd/. Retno Kusrini, S.H.
77 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT JUI SHIN INDONESIA tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 197/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg., tanggal 5 Maret 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam KonvensiDalam Eksepsi- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.
635 K/Pdt.Sus-PHI/2018
tersebut, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya: Gugatan kadaluarsa (lewat waktu);Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatanbalik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikanputusan sebagai berikut: Mengabulkan gugatan Tergugat untuk seluruhnya; Menyatakan surat keputusan berakhirnya hubungan kerja yangdikeluarkan oleh PT Jui Shin Indonesia adalah sah demi hukum;AtauApabila Majelis Hakim PHI
kepada Negara sejumlahRp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnyakuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 5 Maret 2018, kKemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2018 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2018, sebagaimana ternyata dariAkta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 36/Kas/G/2018/PHI
tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal2 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,Pemohon Kasasi meminta agar:1) Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahuluTergugat) dapat diterima;2) Menerima dan mengabulkan dailildalil memori kasasi yangdimohonkan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;3) Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Kelas 1 ABandung Nomor 197/PDT.SUSPHI/2017/PHI
Fauzan, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc PHI, masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusantersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan NinilEva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh parapihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,ttd ttdDr. Horadin Saragih, S.H., M.H. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.ttdDr. Fauzan, S.H., M.H.Halaman 7 dari & hal. Put.
68 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 K/Pdt.Sus-PHI/2017
HakimHakim Ad Hoc PHI, masingmasing sebagai Anggota, putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaHal. 16 dari 17 hal.Put.Nomor 59 K/Padt.SusPHI/2017dengan dihadiri oleh anggotaanggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Anggotaanggota, Ketua Majelis,Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Ttd./Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.Ttd/H. Buyung Marizal, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd./Dr.
51 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
250 PK/Pdt.Sus-PHI/2018
tentang PenyelesaianHubungan Industrial mengatur upaya hukum dalam perkara PHImengenai perselisihnan hak dan mengenai perselisihnan pemutusanhubungan kerja hanya sampai tingkat kasasi saja, karena perkaraPengadilan Hubungan Industrial itu pada prinsipnya harus diperiksa dandiputus dengan batasan waktu yang relatif cepat; Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UndangUndangNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial di atasserta sesuai pula dengan prinsip pemeriksaan perkara PHI
,M.SI., HakimHakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada hari itu. juga oleh Ketua MaajelisHalaman 5 dari 6 Hal. Put. Nomor 250 PK/Padt. SusPHI/2018dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami,S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.Ttd./Dr.
18 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
HakimHakim Ad Hoc PHI, masingmasing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh AnggotaAnggota tersebut dan olehEndang Wahyu Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak ;AnggotaAnggota Ketuattd/ Fauzan, SH.,MH. ttd/ Dr.H. Supandi, SH.,MHum.ttd/ Dr. Horadin Saragih, SH.,MH.Panitera Penggantittd/ Endang Wahyu Utami, SH.
83 — 16
04/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Pbr
dari 22 Putusan Nomor 04/Pdt.SusPH1/2014/PN.Pbr10 Bahwa Penggugat juga telah mengupayakan perdamaian dengan melakukan1112beberapa kali perundingan dengan Tergugat yang dimediasi oleh Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan tetapi tidak tercapai perdamaiandan atau kesepakatan, maka Disnakertrans Kabupaten Pelalawan mengeluarkanketentuan hukum yang tetap agar dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihaksebagaimana Surat Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Pelalawan,No.567/DTKT/PHI
total hak atas Jaminan Hari Tua Penggugat sejak bulan Juli tahun 2011sampai dengan bulan Juni tahun 2013 yang diwajib dibayarkan Tergugat adalahsebesar = Rp1.126.206,00 (Satu juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus enamribu rupiah);Bahwa karena pemutusan hubungan kerja secara sepihak tersebut, Penggugatyang tidak diperbolehkan lagi melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa tetapiTergugat tidak memenuhi kewajiban membayar upah Penggugat maka sesuaiYurisprudensi Putusan Mahkamah Putusan No. 127.K/PHI
hubungan kerja ditetapkan sejak tanggal Juni 2013, dan Penggugat menerima upah terakhir bulan Mei 2013 sesuai denganketerangan saksi Tergugat Ardilles Jefri Weston sehingga terhadap upah prosessebagaimana petitum poin 3 dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin 5 tentang Tergugattidak mengikutsertakan Penggugat dalam program Jamsostek dan tidak membayarkanjuran jaminan hari tua, sesuai dengan anjuran Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Pelalawan No.567/DTKT/PHI
149 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
1770 K/Pdt.Sus-PHI/2022
125 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
772 K/Pdt.Sus-PHI/2019
SusPHI/2019terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12November 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan PermohonanKasasi Nomor 161/Srt.KAS/PHI/2018/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat padatanggal 23 November 2018;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya
,M.Si., HakimHakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengandihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani,S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd. Ttd.H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. H. Hamdi, S.H., M.Hum.Ttd.Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.Panitera Pengganti,Ttd.Ayumi Susriani, S.H., M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n.
86 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MEDI EKA PUTRA tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr tanggal 14 November 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.
1368 K/Pdt.Sus-PHI/2020
., Hakimhakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan WigatiPujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh parapihak.Hakimhakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd. Ttd.Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.Ttd.Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.Halaman 9 dari 10 hal. Put.
49 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
1381 K/Pdt.Sus-PHI/2017
104 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
1252 K/Pdt.Sus-PHI/2022
16 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
HakimHakim AD HOC PHI pada Mahkamah Agung RI, dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi,SH..MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadirioleh para pihak ;HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd./Fauzan,SH.,MH. Ttd./Marina Sidabutar,SH.,MH.Ttd./Dr. Horadin Saragih,SH.,MH.Panitera Pengganti,Endah Detty Pertiwi,SH.
64 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
537 K/Pdt.Sus-PHI/2016
pelayanan air bersih(PAM) dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi, pekerjaan diusaha swalayan pusat perbelanjaan dan sejenisnya, pekerjaan di bidangmedia masa, pekerjaan di bidang pengamanan, pekerjaan di lembagakonservasi, pekerjaanpekerjaan yang apabila dihentikan akanmenggangu proses produksi, merusak bahan dan termasukpemeliharaan atau perbaikan alat produksi;Bahwa berdasarkan peraturan ketenagakerjaan di atas, dan putusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Pengadilan Hubungan Industrial(PHI
Bahwa gugatan Penggugat disamping kabur dan tidak jelas, juga terlaludini untuk diajukan ke Pengadilan Hubungan Industri (PHI). Faktanya,saat Penggugat mengajukan surat permohonan Pemutusan HubunganKerja ke lembaga Mediasi tanggal 1 Mei 2013, hubungan kerja antaraPara Tergugat dengan Penggugat masih berlangsung.
, CXIX, CXXIl,CXXIIl, CXXIV, CXXV, CXXVI, CXXVII, CXXVIII, CXXIX, CXXXII, CXXXIII,CXXXIV, CXXXV, CXXXVI, CXXXVII, CXXXVIII, CXXXIX, CXL, CXLI, CXLII,CXLIV, CXLV, CXLVI, CXLVII, CXLVIII, CXLIX, CL, CLI, CLII, CLIII, CLIV, CLV,CLVI, CLVII, CLVIII, CLIX, CLX, CLXI, CLXII, CLXIII, CLXIV, CLXV, CLXVI,CLXVII melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2014,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor12/Srt.KAS/PHI
BuyungMarizal, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc PHI, masingmasing sebagai Anggota,putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis dengan dihadiri olen Para Hakim Anggota tersebut dan olehSusi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.Hakimhakim Anggota, Ketua,Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.Ttd/. H. Buyung Marizal, S.H. M.HPanitera Pengganti,Ttd/. Susi Saptati, S.H.
97 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
793 K/Pdt.Sus-PHI/2017
., HakimHakim Ad Hoc PHI, masingmasing sebagaiAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggotatersebut dan Ayumi Susriani,S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri olehpara Pihak.Anggotaanggota, Ketua,ttd / ttd /Dr. Horadin Saragih,S.H.,M.H. H. Panji Widagdo,S.H.,M.H.tid /Dr. Fauzan, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,ttd /Ayumi Susriani,S.H.
60 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
PST. dandalam perkara No.265/ PHI 1G.2008/G.2008/PN.JKT. PST. , yang putusannya barumengyangkut syaratsyarat formil gugatan, dan belum memasuki pokok perkara,maka gugatan para Penggugat tidak daluwarsa.
Berdasarkan pertimbangan tersebutmaka eksepsi Tergugat I dan Tergugat 2 sepanjang hal ini tidak beralasan hukum,oleh karena tersebut harus ditolak;Adalah justru tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkanatau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkanoleh peraturan perundangundangan karena tidak merinci Kalimat:..lanjutan dari gugatan para Penggugat dalam perkara yang sama No.290/PHI/G.2007/PN.JKT.PST. dan dalam perkara No. 265/PHI/ G.2008/G. 2008
;Maksud "lanjutan" itu apa....2 dan kaitannya dengan Pemohon Kasasi denganperkara No.290/PHI/G.2007/PN.JKT.PST itu bagaimana?;Bahwa seingat Pemohon Kasasi tidak pernah berpekara dengan No.290/PHI/G.2007/PN.JKT.PST., lalu bagaimana dan apa kaitannya tiba tiba perkara tersebut munculdalam putusan Judex Facti?
No. 626 K/Pdt.Sus/20113030Judex Facti PHI dapat dari mana fakta ini untuk dijadikan pertimbangannya?.
No. 626 K/Pdt.Sus/20113434Menimbang, bahwa karena para Penggugat melakukan kesalahan formil dalammengajukan gugatan a quo yang sebelumnya diajukan dalam perkara No. 290/PHI/G. 2007/PN. JKT.
70 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 K/Pdt.Sus-PHI/2023
95 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 PK/Pdt.Sus-PHI/2016
Nomor 109 PK/Pat.SusPHI/2016Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 7 Maret2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPemohon Kasasi/Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 20 Juni 2016 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung pada tanggal 28 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/2016/PHI/PN.Bdg. tanggal
,HakimHakim Ad Hoc PHI, masingmasing sebagai Anggota, putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olen KetuaHalaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 109 PK/Pat.SusPHI/2016dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti,S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd. Ttd.H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.Ttd.Dr.
58 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 K/Pdt.Sus-PHI/2023