Ditemukan 2230 data
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AMING GOSAL Alias AMIN GOSAL Alias AMING Alias AMING THIONO THUNGADI Bin THIO GO MO Diwakili Oleh : DENI MAMENGKO, SH. MH
69 — 67
Disposisi kredit investasi (KI) untuk renovasi dapat dilaksanakansetelah pengeluaran self financing sebesar Rp.11,581 jutadirealisasikan disertai dengan bukti pengeluaran yang sah dandiserahkan kepada bank.c. Pantau proses renovasi dan pastikan bahwa penggunaan KreditInvestasi (Kl) yang diberikan sejalan dengan tujuan, sehinggadengan fasilitas kredit investasi tersebut, mall benarbenar telahdapat dioperasikan dengan baik.d.
kredit di BNI.Disposisi KMK setelan bangunan Mall of Makassar siapberoperasional disertai komitmen untuk merealisasikan pengadaanbarangbarang dagangan untuk mendukung kelancaran aktivitasusaha.Self financing harus diinvestasikan terlebin dahulu sebelum pemakaianfasilitas kredit disertai buktibukti pengeluaran yang dianggap sah dandiserahkan kepada Bank.Hal 8 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKSDisposisi fasilitas Kl dilakukan secara bertahap, dimana pencairanpertama, dilakukan setelah self
Masa hak SHGB berlakuadalah sampai dengantanggal 5 September 2011.b) Terdakwa Aming Gosal, Saudara Naysar dan Saudara Mappelawadiharuskan keluar dari kKepengurusan dan kepemilikan saham padaperusahaan lainnya yang telah mendapat fasilitas kredit di BNIc) Self Financing harus diinvestasikan terlebin dahulu sebelumpemakaian fasilitas kredit disertai buktibukti pengeluaran yangdianggap sah dan diserahkan kepada PT.
KI Non KUK IDC sebesar Rp. 1 MilyardDengan persyaratan antara lain : Pastikan bahwa proses dan kelengkapan serta keabsahaanpengalinan hak kepemilikan aset Mall of Makassar kepada PT GriyaMaricaya Gemilang telah dilaksanakan dengan benar dan dijaminauthentical statusnya.= Disposisi kredit investasi (KI) untuk renovasi dapat dilaksanakansetelah pengeluaran self financingsebesar Rp.11,581 jutadirealisasikan disertai dengan bukti pengeluaran yang syah dandiserahkan kepada bank.
BNI, kenyataannya self financing yangdipersyaratkan tidak pernah ada.Bahwa fasilitas kredityang diberikan oleh PT. BNI (Persero) Tbk.
Mairuzi Sihombing, S.H.
Terdakwa:
PRAKA FUAD SABBAN
54 — 20
SELF!
SELF! mulai tidak harmonisdan sempat pisah ranjang karena sering terjadiHal 16 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56K/PM III18/AD/VII/2020percekcokan, sehingga pada bulan April 2019Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumahtangga (KDRT) terhadap istri Terdakwa bernamaSdri. SELF!
SELF! selaku istri sah Terdakwa,kemudian Terdakwa dan Sdri. WAHYUNI hinggasaat ini tinggal di sebuah rumah kost di daerahTantui Kota Ambon telah dikaruniai 1 (satu) oranganak perempuan yang diberi nama FAHIRAH.Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulanMaret 2020 Terdakwa menyewa sebuah bengkelseharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)setiap bulan di sekitar SPBU Kebun Cengkeh KotaAmbon, lalu Terdakwa mulai bisnis baru jual bellisepeda motor melalui aplikasi Facebook di MalukuDagang.
SELF dan saat ini perkara tersebutjuga sedang disidangkan di Pengadilan Militer III18 Ambon.Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbuktimelakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengajamelakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damailebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2)KUHPM.
11 — 5
PUTUSANNomor 169/Pdt.G/2021/PA.Gtloae Ce ty *SELF 3DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 27 Mei 1998, agama Islam,pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah LanjutanTingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Palma,Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalosebagai
15 — 12
Biaya Meterai : Rp 6.000,00Jumlah : Rp316.000,00(tiga ratus enam belas ribu rupiah) Hal. 4 dari 4 halamanPenetapan Nomor 269/Pdt.P/2019/PA.TSeSalinan putusan diberikan kepadaPemohon/Termohon, dan putusan tersebutbelum/sudah berkekuatan hukum tetap.Tatijtig Self, sic ccewrcmeencssPanitera,Abdurrahman, S.Ag.Nip. 197310131999031001 Hal. 5 dari 4 halamanPenetapan Nomor 269/Pdt.P/2019/PA.TSe
61 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
.15/KGS/HCD/II/2006, tanggal 2 Februari 2006 perihal : Perpanjangan MasaSkorsing ;Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah dirugikannama baik oleh karena dalam melakukan pekerjaannya Penggugat selaku pemegang izin orang perseorangan : Kep 33/PM/WPEE/2005 (P5), selaku WakilPenjamin Emisi Efek dalam pekerjaannya seharihari banyak berhubungandengan pihakpihak investor publik, emiten maupun calon emiten, sesama perusahaan efek, profesiprofesi dan lembagalembaga penunjang pasar modal,Self
No.1996 K/Pdt/2008.rugian secara immateril akibat kehilangan kepercayaan dari pihakpihak investorpublik, emiten maupun calon emiten, sesama perusahaan efek, profesiprofesidan lembagalembaga penunjang pasar modal, Self Regulatory Organizationsdan juga tentunya dengan pihak Badan Pengawas Pasar Modal, temantemansesama profesi, handai taulan, kerabat dan temanteman Penggugat lainnya,yang semuanya mempertanyakan kepada Penggugat terhadap status skorsingyang diberikan pihak Tergugat tersebut ;Bahwa akibat
kerugianmateriil dan immateriil ;Bahwa BuktiBukti P15, P16 dan P30 yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, padahal membuktikanjika dalam melakukan pekerjaannya seharihari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku Wakil Penjamin Emisi Efek banyak berhubungan dengan pihakpihak investor publik, emiten maupun calonemiten, sesama perusahaan efek, profesiprofesi dan lembagalembaga penunjang pasar modal, Self
47 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selaku Wajib Pajak yang merasa tidak melakukankesalahan dan merasa tidak melakukan tindakan yang bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku, PemohonBanding telah memberikan jawaban secara gamblang terhadap apa yang terjadi ;Bahwa sangat disayangkan Terbanding kurang melakukan fungsinya untukmelakukan pembinaan dan pelayanan kepada Wajib Pajaknya sebagaimana yangtelah diamanatkan oleh ketentuan Pasal 12 UndangUndang KUP (self assessmentsystem) ;c Bahwa berdasarkan
asas Praduga tidak bersalah (The presumption of innocence) dimanahanya atas dasar dugaan dan indikasi bahwa PEMOHON melakukan transaksidengan PKP yang terindikasi fiktif, TERMOHON telah menghukum PEMOHONdengan menetapkan dasar koreksi tanpa prosedur pemeriksaan yang baku dan tanpakonfirmasi (hak jawab Wajib Pajak) terhadap data/ informasi yang ada,TERMOHON onvatanyata telah memperlakukan PEMOHON selaku Wajib Pajakdalam posisi bersalah tanpa pernah diklarifikasikan terlebih dahulu kepadaPEMOHON (self
Bahwa Majelis Hakim juga tidak menerapkan prinsipprinsip yang ada dalam12ketentuan perpajakan, khususnya dalam sistem self assessment, dimana kedudukanPEMOHON selaku) Wajib Pajak hanyalah melakukan menghitung,memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang seharusnya terutang13dalam pelaporan pajak PEMOHON ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempatPEMOHON terdaftar dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tidak adakewajiban PEMOHON selaku Wajib Pajak untuk membuktikan kebenarandokumentasi
72 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam sistem Hukum Administrasi Negara kitaperaturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tersebut dapat dikategorikansebagai salah satu bentuk Self regulatory bodiesdi lembaga Komisi Pemilihan Umum.
Berarti peraturan KPU tersebutberlaku secara hierarkis atau secara vertikal bagi KPU mulai daritingkat pusat hingga daerah secara spesifik menyangkutpenyelenggaraan Pemilu, dalam hal ini adalah Pemilukada ;Peraturan KPU yang bersifat Self regulatory bodies ini berlaku bagiinternal KPU, sebagai pedoman, petunjuk bagi KPU dipusat atau didaerah untuk menjalankan tugas dan fungsinya, artinya apapunkebijakan yang dibuatnya haruslah dilakukan artinya hak uji materielterhadap peraturanperaturan KPU ada
Apalagi dalam hal ini, ada fakta hukum atau isu hukum yangbelum cukup diatur dalam self regulatory bodiesnya. Sehingga kesanHal. 19 dari 35 hal. Put.
Nomor 26 P/HUM2010ketidakpatuhan Termohon dalam menerbitkan Keputusan KPU ProvinsiBengkulu Nomor 02 Tahun 2009 (Bukti T3) tersebut haruslahdikesampingkan dimana dengan dikeluarkannya surat KPU Nomor276/KPU/V/2010 tanggal 5 Mei 2010 (Bukti T6) yang ditujukan kepadaKetua KPU Provinsi Bengkulu adalah merupakan salah satu bentukdari self regulatory bodies ;Sejalan dengan hal tersebut ditegaskan pula dalam UndangUndangNomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dalam Pasal 9ayat (3) Huruf d menyatakan
tegas tentang tugas danwewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilukada adalah :"mengordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semuatahapan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Provinsi berdasarkan peraturan perundangundangan denganmemperhatikan pedoman dari KPU" ;Jadi sangat cukup alasan atau dasar hukum jika Termohon tetapmenjadikan Pedoman surat KPU Nomor 276/KPU/V/2010 tanggal 5Mei 2010 (Bukti T6) tersebut, walaupun tidak dikaitkan sebagai salahsatu bentuk self
148 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lainnya (dalamSPT) sebesar Rp. 42.471.050.939,00 dan pada SPT Tahunan PPhBadan (pembetulan) Pemohon Banding melaporkan biaya tersebutsebesar Rp. 49.019.866.770,00; Bahwa selain SPT Tahunan PPh Badan (normal), Pemohon Bandingtidak memberikan dokumendokumen pendukung lainnya; Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa biaya ini timbul karenaadanya pembebanan Tax Expenses sebesar Rp. 6.529.121.152,00dan Other Expenses sebesar Rp. 17.773.000,00 yang manapembebanan ini telah dikoreksi sendiri secara fiskal (self
Lainnyasebesar Rp. 6.548.815.831,00 adalah sebagai berikut:Bahwa SPT Tahunan PPh Badan (normal) Pemohon Banding melaporkan bahwa koreksi fiskal (dalam SPT) sebesar Rp. 158.093.078.543,00dan pada SPT Tahunan PPh Badan (pembetulan) Pemohon Bandingmelaporkan koreksi fiskal sebesar Rp. 166.034.407.191 ,00;Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa sebagian koreksi biayaini timbul karena adanya pembebanan Tax Expenses sebesarRp.6.529.121.152,00 yang mana pembebanan ini telah dikoreksi sendirisecara fiskal (self
Putusan Nomor 1815/B/PK/PJK/2016Koreksi TotalSPT Positif Negatif ' Self orrectionNormal 2008 169,802,629,520,00 11,709,550.977,00 158,093.078,543,00Pembetulan 167,930,872,.429.00 1,896.465,238.00 166,034,407,191,001,871,757,091,00 9,813,085,739,00 7,941 ,328,648,00YInclude Self CorrectionTax ExpensesRp. 6.529.121.152,00 Bahwa sehingga seharusnya Pemeriksa tidak boleh lagi mengkoreksiuntuk yang kedua kalinya (douhle correetion);Bahwa sehingga menurut pendapat Penelaah Keberatan menolakpermohonan Pemohon
rekonsiliasi WP dan pembukuanWP menunjukkan bahwa Biaya Usaha Lainnya tersebut adalahsebesar Rp 42,471,050,939 dan selisinnya WP tidak bisamenjelaskan, oleh karena itu atas selisin tersebut dilakukankoreksi fiskal oleh Pemeriksa;Menurut Waiib Paiak:Kami keberatan koreksi atas Selisih Biaya sebesarRp6,548,815,831 tersebut, ini terjadi karena adanya pembebananTax Expenses sebesar Rp 6,529,121,152 dan Other Expensessebesar Rp 17,773,000 yang mana atas pembebanan ini telahkami koreksi sendiri secara fiskal self
17 — 11
TSeSalinan putusan diberikan kepadaPemohon/Termohon, dan putusan tersebutbelum/sudah berkekuatan hukum tetap.Tatijtig Self, sic ccewrcmeencssPanitera,Abdurrahman, S.Ag.Nip. 197310131999031001 Hal. 4 dari 3 halamanPenetapan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA. TSe
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 103/B/PK/Pjk/2018Bahwaberdasarkan prinsip self assessment yang telah Pemohon Bandinglakukan dengan sukarela dan mengingat prinsip keadilan yang dijunjungtinggi sistem perpajakan di Indonesia dan atas halhal yang telah PemohonBanding sebutkan dalam permohonan banding, maka Pemohon Bandingingin meminta apa yang menjadi hak Pemohon Banding yaitu untuk dapatmengklaim/mengkreditkan PPN Masukan yang nyatanyata telah PemohonBanding setorkan.
SARIFUDDIN A,SH
Terdakwa:
1.IIN MULYATI ANGEL Als ANGEL Binti DARSIM
2.RAHMAT MULYANA Als MEMET Bin ARSUD
51 — 7
Satu plastic klip kecil transparan tidak berwarna (2,5 X 3,5 cm) dalamberkas kemasan rokok Esse Change Juicy Your Self Narkotika jenis sabu dengan bobot bersih 4,33 gram.Disita dari Terdakwa II: Amplop coklat berisi dua plastic klip kecil transparan tidak berwarna (2,5 X3,5 cm ) dalam tisu putih. Narkotika jenis sabu dengan bobot bersih 0,77 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2021/PN. Bdg.4. Membebani Terdakwa I.
Satu plastik klip keciltransparan tidak berwarna ( 2,5 X 3,5 cm dalambekas kemasan rokok Esse Change Juicy Your Self .Dengan bobot bersih 4,33 gram.Dengan hasil pengujian bahwa Kristal bening tidak berwarna identifikasiMetamfetamina Positif yang disimpulkan Metamfitamina Positif, termasuknarkotika golongan satu, menurut UndangUndang RI No.35 tahun 2009tentang Narkotika.2. Barang bukti yang disita dari Terdakwa II. RAHMAT MULYANA ALS MEMETBIN ARSUD dari Laporan Hasil Pengujian NO.
Satu plastik klip keciltransparan tidak berwarna ( 2,5 X 3,5 cm dalam bekaskemasan rokok Esse Change Juicy Your Self .Dengan bobot bersih 4,33 gram.Dengan hasil pengujian bahwa Kristal bening tidak berwarna identifikasiMetamfetamina Positif yang disimpulkan Metamfitamina Positif, termasuknarkotika golongan satu, menurut UndangUndang RI No.35 tahun 2009tentang Narkotika.2. Barang bukti yang disita dari Terdakwa II. RAHMAT MULYANA ALS MEMETBIN ARSUD dari Laporan Hasil Pengujian NO.
Satu plastic klip kecil transparan tidak berwarna (2,5 X 3,5 cm) dalam berkaskemasan rokok Esse Change Juicy Your Self Narkotika jenis sabu dengan bobot bersih 4,33 gram.Disita dari Terdakwa II: Amplop coklat berisi dua plastic klip kecil transparan tidak berwarna (2,5 X 3,5cm ) dalam tisu putih. Narkotika jenis sabu dengan bobot bersih 0,77 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.5.
82 — 36
baku, rancang bangun, danrekayasa dalam negeri yang mengandung unsurmanufactur, pabrikasi, perakitan dan penyelesaianpekerjaan.16).Dalam ayat 4 butir b.1) disebutkan bahwaTingkat komponen dalam negeri untuk barangadalah perbandingan antara harga barang jadidikurangi harga komponen luar negeri terhadapbarang jadi.17).Dalam ayat 4 butir c.1) disebutkan bahwaPara penyedia barang/jasa yang = mengikutipengadaan barang/jasa menyatakan sendiribesarnya komponen dalam negeri barang/jasa yangditawarkan (self
Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian RI3310).nomor 11/MIND/PER/3/2006 Pasal 8 ayat (1)dinyatakan bahwa : Penyedia barang menghitung dan menyatakansendiri (self assesment) capaian TKDN barangyang diproduksi.
Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Rl nomor11/MIND/PER/3/2006 Pasal 8 ayat (4)dinyatakan bahwa : Apabila penyedia barang/jasa dalammenyatakan sendiri Capaian TKDNnyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakmempertanggungjawabkan data pendukungnyasecara benar, maka komponen yang diajukandalam pernyataan sendiri (self assesment)dinyatakan sebagai komponen luar negeri.Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian RInomor 11/MIND/PER/3/2006 Pasal 8 ayat (5)dinyatakan bahwa :Capaian TKDN hasil pernyataan
Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian RInomor 11/MIND/PER/3/2006 Pasal 8 ayat (7)dinyatakan bahwa : Tata cara menyatakan sendiri (self assesment)capaian TKDN dan penyampaian kepadaDepartemen Perindustrian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan (5) diatur lebihlanjut' oleh Sekretaris Jenderal DepartemenPerindustrian.B. Hasil Konsultasi Lembaga Pengembangan KebijakanPengadaan Pemerintah (LPKPP)Pihak Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2008melakukan konsultasi kepada Ir.
122 — 30
Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dariJepang tersebut, Pemohon Banding menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeriatas invoice dari MMC menggunakan Surat Setoran Pajak sebagai dasar dari self assessment,yaitu dengan Surat Setoran Pajak yang dibayarkan atas nama MMC;bahwa menurut Pemohon Banding sesuai bahwa Pasal 13 ayat (6) Undangundang Nomor 18Tahun 2000 berbunyi sebagai berikut:"Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak";bahwa penjelasan dari Pasal
Salinan SuratSetoran Pajak tersebut telah Pemohon Banding serahkan kepada Pemeriksa selama prosespemeriksaan;bahwa menurut Pemohon Banding, tidak ada alasan bagi Pemeriksa untuk tidak mengakuibahwa telah terdapat setoran Pajak Pertambahan Nilai dengan cara self assessment yaitumenggunakan mekanisme yang diatur di dalam Undangundang Pajak Pertambahan Nilai(menggunakan setoran Surat Setoran Pajak).
21 — 4
PUTUSANNomor 176/Pdt.G/2020/PA.Gtloae Ce ty *SELF 3DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 03 Desember 1985, agamaIslam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman diJalan Saptamarga Rt/rw 04/03, Kelurahan Botu,Kecamatan
11 — 5
NasirRp30.000,00Rp50.000,00Rp900.000,00Rp20.000,00Rp10.000,00Rp6.000,00Rp1.016.000,00(satu juta enam belas ribu rupiah)Salinan putusan diberikan kepadaPenggugat/Tergugat, dan putusan tersebutbelum/sudah berkekuatan hukum tetap.Tatijtig Self, sic ccewrcmeencssPanitera,Abdurrahman, S.Ag.Nip. 197310131999031001 Hal. 5 dari 5 halamanPutusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA. TSe
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Tegal
141 — 50
Divisi Self. Employed Mass Market SMEC Regional Collection Kanwil Semarang Cq. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Tegal
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Tegal
10 — 1
SALINAN PENETAPANNOMOR 1518/Pd t.G/2015/PA.Ngw.etej mt >SELF 4DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ngawi yang mengadili perkaraperkara tertentu padatingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapandalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT ASLI, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, PekerjaanSwasta, tempat tinggal di , Kabupaten Ngawi, dalam hal inidikuasakan kepada YATINI, SH Advokad Konsultan Hukumyang beralamat di JI.
127 — 24
Di luar Pajak Masukan sebesar Rp447.685.405,00Pemohon Banding juga memiliki Pajak Masukan di bulan yang lain tetapimenyadari bahwa penyerahan yang terutang PPN hanya terdapat pada bulanNovember dan Desember, oleh Pemohon Banding secara self assest sudahdilakukan koreksi keseluruhannya.
138 — 53
Kepada debitur diingatkan untukmenggunakan KAP yang tercatat di BNI 52) Agar diteliti dan diinformasikan dalam PAK secara detail serta dapatdipertanggungjawabkan kebenarannya 3) Agar disyaratkan setoran Self Financing berasal dari setoran murnipemegang saham untuk kemudian didudukkan sebagai setoran modalHalaman 12 dari 180Putusan No.80/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn.13dalam akta nota riil perusahaan atau hutang pemegang saham yang diikatOleh akta SOL jn 2m nnn nnn nnn renner nnn nn nnn nee cnn nnn ne nn
Kredit Segmen Korporasi dan Menengah(IKVO2ZS/MAR tyl. 20O2H200B) ye nennenesnanncennnncensnncennnsensasens(1)Proses bagan arus dokumen Perangkat Aplikasi Kredit adalah :(1.1) Debitur/Calon Debitur mengajukan permohonan kredit kepadapetugas/pejabat di Unit Pemasaran Bisnis ;(1.2) Bila dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, makaRM/Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis/Senior RM/ExecutiveRM kemudian mengumpulkan data yang diperlukan (berkaitandengan debitur/calon debitur maupun pihak ketiga) ;Self
Financing harus tercermin dalam Laporan Keuangan perusahaan.Buktibukti pemenuhan Self Financing harus diverifikasi dan dalamkontrol atau dikuasai Bank, antara lain melalui :(2.1) Laporan Keuangan Home Statement/Audited Report ;(2.2) Akta Pendirian/Perubahan (2.3) Barangbarang/aktiva yang dibiayai dan bukti pemilikannya ;Persyaratan umum permohonan kredit, diantaranya adalah: Bankwajib meminta fotocopy laporan keuangan yang merupakan lampiranSPT Tahunan PPh Tahun Pajak Terakhir dan bertanda terima
13 — 6
PUTUSANNomor 323/Pdt.G/2018/PA.LWwkZS NAP +I .SELF I DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat kediaman di Non Blok LorongAsam, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan LuwukUtara, Kabupaten Banggai, sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT, umur 25 tahun