Bahwa , dengan diajukannya BUKTI TAMBAHAN baru tersebut ,akan ditemukan fakta baru yang sebenarnya bahwa sebenarnya bidangtanah dengan PETOK NO. 87 PERSIL 42 yang mendasari diterbitkannyaSHM (bukti P1 dan P2 tertulis bidang tanah adalah berasal daripetok 871 persil 42) atas nama PARA TERBANDING dan WAHYUDI(bukti P5 tertulis berasal dari petok 871 persil 42) adalah sudah tidakada lagi (Sudah dicoret/beralin karena jual beli) karena sudah dijualseluruhnya oleh SARIMO kepada PETOK 816 PERSIL 42 atasnama

Menyatakan sebagai hukum bahwa semua Ssuratsurat yang digunakanoleh PARA TERGUGAT REKONPENSI yang mendasari sebagai syaratpenerbitan KEDUA SHM atas OBJEK SENGKETA (Sertifikat HakMilik (SHM) No. 704/Desa Gunung Malang, Surat Ukur Tanggal14/11/2018, No. 00430/ Gunung Malang /2018 Luas 128 M2 atas namaSUNIL Alias P.

Bahwa PENGGUGAT tidak mendasari dalam mengajukangugatan wanprestasi yang menyatakan pihak TERGUGAT tidakmembayar prestasi nya baik secara keseluruhan maupun sebagiankepada PENGGUGAT dikarenakan TERGUGAT telah melakukanHalaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2020/PN Cbibeberapa kali pembayaran terhadap hutang nya kepada PENGGUGAT(Bukti T01);4.

sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut, Tergugatdalam jawabannya selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara jugamengajukan eksepsi sebagai berikut: Bahwa Penggugat tidak mendasari

gugatanwanprestasi yang menyatakan pihak Tergugat tidak membayar prestasi nyabaik secara keseluruhan maupun sebagian kepada Penggugat dikarenakanTergugat telah melakukan beberapa kali pembayaran terhadap hutang nyakepada Penggugat (Bukti T1);Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan Tergugat,Penggugat dalam repliknya tidak menanggapi eksepsi tersebut;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat sebagaimana tersebutdi atas, setelah Majelis mempelajari Eksepsi Tergugat mengenai Penggugattidak mendasari

Cilacap;Bahwa permaian judi adalah permainan yang mendasari untuk mengharapkanmenang, pada umumnya bergantung pada untunguntungan saja dan ada yangditaruhkan;Bahwa teman terdakwa yang bersama melakukan permainan judi ada 2 (dua)orang yang bernama Suratman dan Imam Hartono;Bahwa permaian judi kartu remi tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu,hanya kebetulan saja saat pulang dari sawah sudah ada tiga temannya dirumahnya, setelah kumpul, Terdakwa dan 2 orang temannya yang bernamaSURATMAN dan IMAM

Cilacap;Bahwa permaian judi adalah permainan yang mendasari untuk mengharapkanmenang, pada umumnya bergantung pada untunguntungan saja dan ada yangditaruhkan;Bahwa teman terdakwa yang bersama melakukan permainan judi ada 2 (dua) orangyang bernama Suwarno (pemilik rumah) dan Imam Hartono;Bahwa permaian judi kartu remi tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu, hanyakebetulan saja saat terdakwa Suwarno pulang dari sawah, terdakwa dan ImamHartono sudah ada di rumah Suwarno, setelah kumpul, Terdakwa

Cilacap;e Bahwa permaian judi adalah permainan yang mendasari untuk mengharapkanmenang, pada umumnya bergantung pada untunguntungan saja dan ada yangditaruhkan;e Bahwa teman terdakwa yang bersama melakukan permainan judi ada 2 (dua)orang yang bernama Suwarno (pemilik rumah) dan Suratman;e Bahwa permaian judi kartu remi tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu,hanya kebetulan saja saat terdakwa Suwarno pulang dari sawah, terdakwa danSuratman sudah ada di rumah Suwarno, setelah kumpul, Terdakwa

Bersifat final, artinya sudah definitif karenanya dapatmenimbulkan akibat hukum atau tidak membutuhkanpersetujuan instansi atasan Pejabat Tata Usaha Negara yangmengeluarkan KTUN; 22 0nn nnn no nn nner neBahwa KTUN berupa Surat Perintah Tugas Gubernur PapuaNomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 tersebut diatastidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan dasar melakukanTindakan Faktual dilapangan karena mendasari peraturan yangtidak Sah dengan sendirinya KTUN berupa Surat Perintah TugasGubernur

TERGUGAT II yakni Kasat dan Anggota Satpol PP Provinsi Papuamenerima perintah dan wewenang bersifat Delegasi melakukanHalaman 22 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.tindakan faktual dalam bentuk Penggeledahan dan Penyitaanbarang milik PENGGUGAT, dengan mendasari Surat PerintahTugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9Februari 201 75 ~~ nnn nnn nn nnn nnn nnnSurat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SETtanggal 9 Februari 2017 diterbitkan berdasarkan Perda

Bahwa TERGUGAT II berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) huruf b, UU APNo. 30 tahun 2014 bahwa dalam melakukan Tindakan Faktualdilapangan berdasarkan Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor: 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 yang mendasari PerdaGubernur Papua Nomor 15 Tahun 2013, dan dalam Surat PerintahTugas in casu TERGUGAT II berkedudukan sebagai KoordinatorLapangan merangkap sebagai anggota Satpol PP Provinsi Papua.Sehingga kewenangan yang diperoleh untuk melaksanakan tugasdilapangan berdasarkan

tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 20/Pat.G/2017PN SoeTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokgugatan Penggugat apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi, terhadapperjanjian Jual Beli Batu Mangan tanggal 17 Oktober 2013 yang telah dibuatoleh Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan dasar hukum gugatan Penggugat (Rechts Grond) sertaperistiwa atau fakta yang mendasari

kekuatan hukum ;Menimbang, bahwa hak Hakim secara Ex Officio adalah hak yangmelekat pada Hakim yang penerapannya dilakukan karena Jabatan sematamata demi terciptanya keadilan bagi masyarakat;Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas,walaupun tidak terdapat eksepsi terhadap gugatan penggugat tersebut, namundengan adanya unsur penipuan tersebut, maka Majelis Hakim secara Ex Officioakan mempertimbangkan dasar hukum gugatan Penggugat (Rechts Grond)serta peristiwa atau fakta yang mendasari

gugatan (fetelijke grond) apakah dalilgugatan Penggugat yang mendasarkan atas wanprestasi tersebut sesuaidengan fakta yang mendasari gugatan ataukah tidak ;Menimbang, bahwa sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian, yangdimaksud dengan sepakat (Prof.

penipuan itu...... sehingga dalam perkara Aquo, apabilaPenggugat mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian, maka batas waktunyaterhitung dari diketahuinya tindak pidana Penipuan yang dilakukan olehTergugat tersebut sampai dengan lima tahun kemudian ;Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut MajelisHakim berpendapat bahwa dasar hukum gugatan penggugat yang menyatakandan mendasarkan atas perbuatan wanpretasi adalah keliru, karena yangterjadi, in konkreto secara realitas fakta yang mendasari

., tanggal 25 Juni 2018,mengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa yang mendasari Gugatan Perceraian ini adalah sebagai berikut :1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yangmenikah pada tanggal 01 September 2013, di hadapan Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarindadan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 676/39/IX/2013 tanggal 01September 2013 M / 25 Syawal 1434 H;2.

Nomor 1Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadirankedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat padapokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,karena berselisin dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat Seringmain judi, Narkoba dan menggadaikan barang, Puncaknya antara Penggugatdan Tergugat telah pisah ranjang

No.471 PK/Pdt/2007Bahwa perjanjian yang mendasari hubungan hukum antara pemohonPeninjauan Kembali dengan termohon Peninjauan Kembali telah diaturdalam pasal 1314 Kitab Undangundang Hukum Perdata yang berbunyi:Suatu persetujuan dibuat dengan CumaCuma atau atas beban.Suatu persetujuan dengan CumaCuma adalah suatu persetujuandengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepadapihak yang lain tanoa menerima suatu manfaat bagi dirinya;Suatu persetujuan atas beban adalah suatu persetujuan yang

Prestasi hanyadipenuhi oleh satu pihak untuk mana ia terikat;Bahwa dengan demikian perjanjian yang mendasari hubungan hukumPemohon Peninjauan Kembali dengan termohon Peninjauan Kembalidalam perjanjian ini diakui serta dilindungi oleh hukum, dimana judex jurisseharusnya turut menegakkan perjanjian ini dan bukannya tidakmengakuinya;DENGAN DEMIKIAN NYATA JUDEX JURIS TELAH SECARA NYATAMELAKUKAN KEKELIRUAN DALAM PUTUSANNYA;.

apalagi jikamereka tidak diakui oleh orang tua kandungnya sendiri tentu anakanak kitaakan lebih tersakiti lagi perasaannya, ketahuilah bahwa mereka tidakpernah meminta untuk dilahirkan justru sebaliknya kitalah yang mengharapkankedatangan mereka.Bahwa di dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat tidakmenjelaskan dasar hukum atau hubungan hukum antara Penggugat maupunTergugat dengan barangbarang dan utangutang yang disebutkan, demikianpula Penggugat tidak menjelaskan fakta peristiwa yang mendasari

RekonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana tersebut di atas.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak dikabulkansebagaimana dalam perkara konvensi, maka gugatan Penggugat dalamperkara rekonvensi dipertimbangkan lebih lanjut.Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat, Penggugat tidakmenjelaskan dasar hukum atau hubungan hukum antara Penggugat maupunTergugat dengan barangbarang dan utangutang yang disebutkan, demikianpula Penggugat tidak menjelaskan fakta peristiwa yang mendasari

M sejak 1(satu) minggu terakhir ini; bahwa, selama pisah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugatdan Tergugat ; bahwa, usahadamaitelah dilakukan, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari kepadapertimbanganpertimbangan dan faktafakta hukum sebagai tersebut di atasMajelis Hakim menilai : di mana pernikahan yang pada dasarnya merupakanakad atau ikatan/perjanjian lahir bathin antara seorang pria sebagai suami danwanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membina

merupakanessensi dalam pernikahan adalah ikatan batin seperti rasa cinta, kasih sayangdan saling percaya serta perlidungan, pemenuhan kebutuhan biologis punsangat diperlukan, tetapi telah ternyata ikatan batin (psikologis), perlindungan,pengayoman dan pemenuhan kebutuhan biologis itu telah ternyata pula tidakada lagi/lenyap dalam kehidupan suami isteri in cassu dalam kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sehingga pada hakekatnya perkawinan itusudah hambar dan tidak manfaat lagi ;Menimbang, bahwa dengan mendasari

XXXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal18 September 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXtanggal 19September 2016 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak/36

Kecamatan XXXXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal06 April 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 06 April 2014dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

Dyjohan.Sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas (persona standi inJudicio) untuk mengaiukan perkara aquo, dengan kata lain Penggugattidak mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara aquo ;GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBELBahwa berdasarkan dalildalil Penggugat di dalam Surat Gugatannyatidak ada satupun dalil yang menerangkan / menguraikan dasar hukumapa yang mendasari diajukannya gugatan aquo.

Yahya Harahap, SH. dalam bukunya "Hukum AcaraPerdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian danPutusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta 2011, Halaman 449, yangmenyatakan :"Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan karena posita ataufundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground)dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasarhukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke ground).

Bahwa PENGGUGAT menjelaskan bahwa TERGUGAT telahmelakukan WANPRESTASI, akan tetapi dalil PENGGUGAT dalam positaatau Fundamentum Petendi tidak mejelaskan/meletakandasar hukum(rechts grond) atas kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanPENGGUGAT .2.

Bahwa olehkarena PENGGUGAT tidak meletakan dasar hukumyang mendasari Gugatan PENGGUGAT dan tidak mejelasakan secaraterperinci mengenai kerugian yang dialami PENGGUGAT serta tidakmejelaskan secara tegas yang menjadi Objek Jaminan Hutang dalamGugatan, sangat mendasar bahwa Fakta tersebut menjadi kabur atautidak jelas (Obscuur Libel)Hal 5 Putusan No. 504/PDT/2019/PT.DKIB. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITISCONSORTIUM)1.

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997,yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diaturdalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturut secarasah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukanpemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangandan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwakepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, makadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 MajelisHakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/250

ataukah tidak;Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya Pemohon menyatakan bahwaantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dankemudian berpisah tempat tinggal selama 5 tahun akan tetapi didalam tambahanpermohonannya secara lisan dinyatakan bahwa sebelum berpisah Pemohon denganTermohon tidak pernah terjadi pertengkaran, sehingga mengakibatkan permohonanPemohon menjadi kabur (obscuur libel) karena posita permohonan Pemohon tidakmenjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari

maupun relatif untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanPerwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agarPemohon dapat ditetapbkan sebagai Wali dari kedua orang anak PemohonGENGAN hace tttettetetteeeteeteeeeeeeeeeeees ; masingmasingDEMMNAMA 5 vecccceccceecsceceeueeeeeeeeeaeeeenes , Karena kedua orang anak tersebut belumdewasa dan belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

banding oleh para Terdakwa yangterdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 215/Pid.C/2014/PN.Rap tanggal 16Desember 2014, serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum paraTerdakwa tertanggal 19 Januari 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

,;Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon mengajukan perkara ceraitalak ke Pengadilan Agama Denpasar adalah sematamata karena bahwa parapihak sudah sepakat untuk bercerai saja sehingga sejak sekitar bulan Maret 2019para pihak berpisah tempat tinggal sampai sekarang;Menimbang, bahwa terhadap dalil ini telah diperkuat pula dengan sepucukSurat Pernyataan Cerai yang telah ditandatangani para pihak, terhadap dalil iniMajelis berpendapat bahwa perkara cerai talak yang menjadi dasar apakahPengadilan Agama

Akan tetapi Pemohonmengatakan bahwa anaknya sudah siap untuk kawin baik secara pisikmaupun mental Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkananaknya dengan calon suaminya;Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon mengajukandispensasi kawin adalah dikarenakan kehendak perkawinan anakPemohon telah ditolak oleh KUA Kecamatan Kabupaten disebabkan anak Pemohon (calon isteri) masih belum cukup umur sesuaiUndangundang yaitu 19 (Sembilan belas tahun), sedangkan calon suamisudah meminang calon isteri dan