Ditemukan 2223 data
Urut Berdasarkan
Putus : 17-02-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1867 K/Pdt/2014 Tanggal 17 Februari 2015 — PT KHARISMA MULATAMA vs PT BURSA EFEK JAKARTA
330 — 390 — Berkekuatan Hukum Tetap
330 — 390 — Berkekuatan Hukum Tetap
Melanggar Kewajiban Hukum Tergugat.Bahwa Tergugat selaku Self Regulatory Organization (SRO) seharusnyatetap menjalankan proses penawaran lelang saham sampai batas waktupenawaran lelang yang ditentukan oleh peraturan perundangundanganberakhir.
Putus : 27-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 616/B/PK/PJK/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. HERFINTA FARM & PLANTATION
22 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini jelas keliru karenapelaporan mengkreditkan/tidak mengkreditkan suatu PMdalam SPT Masa PPN dilakukan pada masa dibayarkannyasuatu PM atau paling lambat 3 bulan setelah itu, berdasarkankategori bahwa sebuah PM semula dapat atau tidak dapatdikreditkan adalah berdasarkan kategori penyerahannantinya (dilakukan secara self assessment) dan bukanHalaman 28 dari 35 halaman.
Register : 27-01-2020 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 40/Pid.B/LH/2020/PN Mtr Tanggal 30 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
2.I KOMANG PRASETYA,SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
MAHTIN ALS. TIN ALS. KETING
383 — 25
1.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
2.I KOMANG PRASETYA,SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
MAHTIN ALS. TIN ALS. KETING
383 — 25
Bahwa benar dalam peraturan tersebut meliputi perencanaan danpengelolaan Bahwa benar menganngkut hasil hutan berpengaruh terhadap kerusakanhutan karena yang diangkut merupakan bagian dari pohon Bahwa benar Ijin Pengelolaan , ljin Pemanfaatan yang menerbitkanKementerian LHK Bahwa benar sekarang sistemnya sudah self assessment sehingga ijinawal yang dikeluarkan oleh KemenLHK aka nada password dan barcodenyadari mulai tanam , sehingga pada saat pemanfaatan nantinya akan bisa dilihatdari ijin awalnya
Register : 05-12-2013 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 913 B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. EXINDOKARSA AGUNG;
42 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 16ayat (1) menyatakan, Pejabat bea dan cukai dapatmenetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahanpemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) harisejak tanggal pemberitahuan pabean.Penjelasan Pasal 16Penjelasan Pasal 16 menyatakan, Penetapan tarif dan nilaipabean atas pemberitahuan pabean secara self assesmenthanya dilakukan dalam hal tarif dan nilai pabean yangdiberitahukan berbeda dengan tarif yang ada dan/atau nilaipabean barang yang sebenarnya sehingga:a. bea masuk kurang
Putus : 22-10-2014 — Upload : 08-11-2014
Putusan PN BLITAR Nomor 362/Pid.B/2014/PN Blt Tanggal 22 Oktober 2014 — AHMAD KANAN Als KANAN Bin AHMAD TOHA
86 — 17
86 — 17
Jadi, seorangterdakwa berhak untuk membantah dalildalil yang diajukan dalam dakwaan danmemberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, bahwa dalam ilmupengetahuan hukum pidana asas ini disebut non self incrimination, yaituseorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akanmemberatkan / merugikan dirinya di muka persidangan, maka Majelis hakimberpendapat bahwa pembelaan tersebut adalah hal yang wajar dilakukan olehterdakwa ;Menimbang, bahwa kemudian dalam hal ini nyata bahwa
Register : 11-07-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 894 B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HERFINTA FARM & PLANTATION;
28 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini jelas keliru karena pelaporanmengkreditkan/tidak mengkreditkan suatu PM dalam SPTMasa PPN dilakukan pada masa dibayarkannya suatu PMatau paling lambat 3 bulan setelah itu, berdasarkan kategoribahwa sebuah PM semula dapat atau tidak dapat dikreditkanadalah berdasarkan kategori penyerahan nantinya (dilakukansecara self assessment) dan bukan menunggu akibat terjadi/belum terjadi penyerahan yang terutang/tidak dipungut/dibebaskan PPN;Bahwa argumentasi yang menyebutkan bahwa PM ataskebun sawit
Putus : 22-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 788/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 —
17 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini jelas keliru karenapelaporan mengkreditkan/tidak mengkreditkan suatu PMdalam SPT Masa PPN dilakukan pada masadibayarkannya suatu PM atau paling lambat 3 bulansetelah itu, berdasarkan kategori bahwa sebuah PMsemula dapat atau tidak dapat dikreditkan adalahberdasarkan kategori penyerahan nantinya (dilakukansecara self assessment) dan bukan menunggu akibatterjadi/obelum terjadi penyerahan yang terutang/tidakdipungut/dibebaskan PPN;Bahwa argumentasi yang menyebutkan bahwa PM ataskebun sawit dapat
Register : 09-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ANTAR SARANA REKASA;
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
CARGO PART Parts For Cargo Handling Machinery, Such as Cargo Hose Cargo Pump Cargo Heater54 Cargo Handling Cargo Measuring EquipmentsMachinery Inert Gas Generator Plant Tank Cleaning Equipments Butter Worth Heater Self Unloading Pressure and Temperature Measurement 25 Cargo Control and Cargo Tank Liquid Level Indicator andInstrumentation Alarm System Portable Cargo Measurement SystemIl.
Register : 27-02-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PN Pulau Punjung Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Plj Tanggal 13 Mei 2020 — Penuntut Umum:
1.RIDWAN JONI, SH.MH
2.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
RAHMANSYAH panggilan BUJANG Bin NAZARUDDIN
82 — 25
1.RIDWAN JONI, SH.MH
2.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
RAHMANSYAH panggilan BUJANG Bin NAZARUDDIN
82 — 25
Pertamina (Persero) antaralain dengan menggunakan moda transportasi darat berupa truk tankimenggunakan SPOB (Self Propelled Oil Barge) atau tug boat yang harusmemiliki/dilengkapi dengan DO (Deliveri Order) /LO (Loading Order)/ dariBadan Usaha Niaga Umum yang menjual BBM tersebut juga disertai denganSurat Jalan/ Surat Pengiriman BBM yang ditujukan ke Penyalur/AgenBunker/Konsumen akhir.
Register : 19-11-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 26/Tipikor/2013/PT PBR Tanggal 5 Februari 2014 — Pembanding/Terdakwa : ISTIYANTO, ST
Terbanding/Jaksa Penuntut : HERLANGGA WISNU NURDIANTO, SH
73 — 39
Terbanding/Jaksa Penuntut : HERLANGGA WISNU NURDIANTO, SH
73 — 39
terdiri dari 40 orang pekerja borongan untukpembersihan dan penanaman, 7 orang pengawas lapangan ; Peralatan yang adalah 3 unit escavator dan chainsaw 20 unit serta peralatanpendukung untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan ; Saat ini rekanan membutuhkan dana untuk pembayaran uang muka pengadaanbibit sawit sebanyak 165.000 batang ; Jika dilihat tingkat pekerjaan tersebut diatas menurut kami wajar danmemungkinkan karena yang bersangkutan memulai kerja pada awal bulanSeptember 2008 dengan menggunakan self
No.26/Tipikor/2013/PTR Jika dilihat tingkat pekerjaan tersebut diatas menurut kami wajar danmemungkinkan karena yang bersangkutan memulai kerja pada awal bulanSeptember 2008 dengan menggunakan self financing (10%) dan untuk mempercepatpekerjaan membutuhkan dana Bank berupa pencairan sisa pinjaman (Pencairantahap II) ;Selanjutnya INDRA GUNAWAN dan ALFI SAHRIN membuat Laporan KunjunganProyek (LKP) tertanggal 11 November 2008 yang ditujukan kepada Ir. H.
Putus : 23-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 893/B/PK/PJK/2015 Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs. PT. SUPRA MATRA ABADI
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memori Peninjauan Kembalitidak dapat menggugurkan fakta yang terungkap dalam persidangan danpertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah melaksanakan denganbenar prosedur ekspor barang curah CPO yang dimuat dalam PEB Nomor005387 tanggal 30 Desember 2010, oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) yang didalilkan dalam butir 11pada halaman 18 dari 21 halaman mengenai rentang waktu bertentangandengan prinsip self
Register : 27-10-2020 — Putus : 08-01-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PN ENDE Nomor 68/Pid.B/2020/PN End Tanggal 8 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.MUCHAMMAD FAHMI ROSADI, SH
2.TERESIA WEKO, SH
Terdakwa:
DAVID DEMU Alias DAVID
125 — 94
1.MUCHAMMAD FAHMI ROSADI, SH
2.TERESIA WEKO, SH
Terdakwa:
DAVID DEMU Alias DAVID
125 — 94
Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Enddan secara bulat Majelis Hakim menyetujui bahwa hal tersebut adalah hal yangtidak pula di benarkan, namun demikian, terdakwa dalam kondisi yang memangtersudut, namun telah berhasil mengirim anaknya pergi dengan menggunakansepeda motor untuk melapor polisi, serta datangnya saksi YOSEPMARIANGUS S.RINGGI yang melerai tidak di gubris padahal seharusnya bisamenjadi titik tolak terdakwa melarikan diri sehingga pembelaan yang seringanringannya ataupun minimum wage of self
Putus : 06-04-2017 — Upload : 28-04-2017
Putusan PT MANADO Nomor 3/PDT/2017/PT MND Tanggal 6 April 2017 — PEMBANDING X TERBANDING
35 — 18
35 — 18
ArdianGanef Ramadhan, selaku Manager Divisi Self Employed Mass Market PT.Bank Danamon Indonesia, tbk, melalui suratnya No. 1413.A/MDC/ALUSEMM/1014 tanggal 02 Oktober 2014 ;Bahwa terhadap permohonan lelang tersebut juga telah dilengkapi dokumendan datadata sebagai berikut :a. Perjanjian Kredit Nomor : 0000032/PK/02434/0700/1111 ;Halaman 16 dari 29 hal.Putusan No.3/Pdt/2017/PT MND.....10.11.12,b. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 310/2011 tanggal 09 Nopember2011;c.
Register : 07-01-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 B/PK/PJK/2013 Tanggal 2 April 2013 — DIRJEN BEA DAN CUKAI VS PT. EXINDOKARSA AGUNG;
42 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 16e Ayat (1) menyatakan, Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadapbarang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30(tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;Penjelasan Pasal 16:e Penjelasan Pasal 16 menyatakan, Penetapan tarif dan nilai pabean ataspemberitahuan pabean secara self assesment hanya dilakukan dalam hal tarif danHalaman 9 dari 34 halaman.
Register : 03-06-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 27-01-2022
Putusan PN PRAYA Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Pya Tanggal 19 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUSDI, S.H.,M.H.
2.HERLAMBANG SURYA ARFA'I, S.H.
3.DWI DUTHA ARIE SAMPURNA, S.H.
Terdakwa:
SYAHABUDIN Alias AMAQ PARNI
145 — 44
1.M. RUSDI, S.H.,M.H.
2.HERLAMBANG SURYA ARFA'I, S.H.
3.DWI DUTHA ARIE SAMPURNA, S.H.
Terdakwa:
SYAHABUDIN Alias AMAQ PARNI
145 — 44
Keterangan Sahnya HasilHutan Kayu (SKSHHK), maka pemilik kayu harus telah melunasi kewajibanterhadap Negara berupa DR (Dana Reboisasi) dan PSDH (Provisi SumberDaya Hutan), setelah kewajibankewajiban terhadap Hasil Hutan Kayudilunasi/dibayar, Pemegang Izin dapat mengajukan permohonan untukmendapatkan Blanko Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKSHHK) secara online, Kemudian Pemegang Izin melalui TenagaTeknisnya menerbitkan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKSHHK) secara self
Register : 18-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 914 B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Juni 2017 — PT. MACCAFERRI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
93 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk mendapatkan laporan tersebut, langkahmendasar adalah menyusun perkiraan atau account atau ledger yangdioperasikan secara elektronik oleh PEMOHON;Bahwa TERMOHON nyatanyata tidak memberikan kesempatan kepadaPEMOHON pada saat uji bukti untuk menjelaskan langsung melalui SAPmilik PEMOHON, karena PEMOHON selaku Wajib Pajak yang baik sesuaidengan asas Self Assesment maupun ketentuan yang diatur dalam Pasal14 Ayat (1) dan Ayat (2) PMK No. 184 dinyatakan secara tegas bahwa:Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat
Putusan Nomor 914/B/PK/PJK/201 7(c)Fungsi dan Peran Dewan Komisaris, seperti penentuananggota Dewan Komisarsis yang mempertimbangkan kondisiPerusahaan Terbuka, penentuan komposisi anggota DewanKomisaris;Meningkatkan Kualitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris, seperti kebijakan penilaian sendiri(Self Assessment) yang kemudian diungkapkan melaluiLaporan Tahunan Perusahaan Terbuka, kebijakanterkaitpengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibatdalam kejahatan keuangan;Fungsi
Register : 27-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN BUNTOK Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Bnt Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
AGUNG CAP PRAWARMIANTO, SH
Terdakwa:
BASTIAN bin ABDULAH Alm
115 — 9
AGUNG CAP PRAWARMIANTO, SH
Terdakwa:
BASTIAN bin ABDULAH Alm
115 — 9
kayu impor dari pelabuhan umum ke industripengolahan kayu;Bahwa menurut sepengetahuan Ahli bahwa setiap pengangkutan,penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersamasama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKHHk);Bahwa prosedur penerbitan surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK) untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan yangberasal dari hutan alam sebagaimana diatur Permenhut adalah 1.SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara Self
Register : 16-08-2012 — Putus : 25-03-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 465 B/PK/PJK/2012 Tanggal 25 Maret 2013 — PT. LINCOLN ELECTRIC INDONESIA VS DIRJEN PAJAK;
104 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sistem perpajakanIndonesia adalah menggunakan sistem self assessment.
Register : 02-06-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1241 B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY;
57 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sesuaidengan prinsip self assesment sebagaimana bunyi Pasal 12UU KUP, yaitu:(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutangberdasarkan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan, dengan tidak menggantungkan padaadanya surat ketetapan pajak;(2) Jumlah pajak yang terutang menurut SuratPemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajakadalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan;(3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan buktibahwa
Putus : 31-07-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 B/PK/PJK/2015 Tanggal 31 Juli 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TECHNOPIA JAKARTA
43 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam hal terdapattransaksi dalam hubungan istimewa, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) harus mengisi lampirankhusus 3A tersebut, dan harus dapat membuktikan / menjelaskanbahwa penentuan harga transfer kepada afiliasi yang telahdicantumkan secara self assessment dalam formulir lampirankhusus 3A SPT Tahunan PPh adalah sudah wajar (arms length).Bahwa dikarenakan dalam Lampiran khusus 3A SPT TahunanPPh, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak mencantumkan bagaimana