Bahwa di samping alasan tidak memenuhi syarat untuk melakukanpenahanan terhadap Pemohon, perkara PEMALSUAN yang disangkakanatau didakwakan sudah KADALUARSA. Oleh karena itu berdasarkanketentuan Pasal 78 ayat (3) dan Pasal 79 ayat (1) KUH.Pidana, hakTermohon! telah gugur untuk menuntut pidana terhadap Pemohon ;7. Bahwa adapun alasan juridis Pemohon mendalilkan perkara ini sudahKADALUARSA, yaitu :a.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 78 ayat (3) KUH.Pidana, dinyatakan Hak untuk melakukan tuntutan pidana gugur karena kadaluarsa,dalam waktu 12(dua belas) Tahun untuk semua kejahatan yangdiancam dengan hukuman penjara sementara lebih dari 3(tiga)Tahun Bahwa pasal yang disangkakan atau didakwakan kepada Pemohonadalah Pasal 264 ayat (2), Pasal 266 ayat (2) dan Pasal 263 ayat (2)KUH.Pidana, di mana ancaman pidananya lebih dari 3(tiga) Tahun,maka kadaluarsanya 12(dua belas) Tahund.

Bahwa dalam Pasal 79 ayat (1) KUH.Pidana, dinyatakan Tenggangwaktu kadaluarsa itu dihitung mulai keesokan harinya, setelahperbuatan itu dilakukan, kecuali dalam halhal pada Pemalsuan ataupengrusakan uang, tenggang waktu itu dihitung mulai dari keesokanharinya setelah dipakainya alatalat untuk melakukannya pemalsuanatau pengrusakan uang tersebut.e.

Oleh karena itu menurut ketentuan Pasal78 ayat (3) dan Pasal 79 ayat (1) KUH.Pidana, maka hak untukmenuntut pidana terhadap Pemohon telah Gugur karena Kadaluarsa,dan seharusnya Laporan dari PAINI dan berkas perkara Pemohontidak diterima oleh Termohon dari penyidik.8. Bahwa seharusnya Termohon cermat dan teliti dalam melakukanprapenuntutan terhadap berkas perkara Terdakwa (Pemohon) yangdikirimkan oleh penyidik kepada Penuntut Umum.

Bila Termohon profesional dengan cermat dan teliti melakukan prapenuntutan terhadapberkas perkara yang diajukan oleh penyidik kepada Penuntut Umum, makaTermohon akan mengembalikan berkas perkaranya ke penyidik denganmemberi petunjuk bahwa perkara telah Kadaluarsa dan dihentikanpenyidikannya.

Namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medanmengambil alih pertimbangan Pengadilan NegeriPadangsidempuan yang dalam pertimbangan putusannyamenganggap hak menuntut sudah kadaluarsa. Sehinggabentuk putusan tersebut jelas bukan putusan bebas munrnisebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 KUHAP;. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalamPutusan Banding Tidak menerapkan atau menerapkanperaturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

Majelis Hakim Pengadilan NegeriPadangsidempuan menyatakan bahwa tenggang waktu kadaluarsa adalahesok hari setelah tanggal 18 Pebruari 1989 sampai dengan 12 (dua belas)tahun kemudian yaitu tanggal 18 Pebruari 2001 sehingga tindakanpenuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sudah diluar tenggang waktu kadaluarsa yang telah ditentukan oleh undangundang ; Bahwa dengan mengambil alih putusan Pengadilan NegeriPadangsidempuan tersebut maka jelas Hakim PengadilanTinggi Medan telah mengenyampingkan

No.2224 K/Pid/2009dipakai" sehingga Majelis Hakim Pengadilan NegeriPadangsidempuan menyatakan bahwa kadaluarsa tindakpidana pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa di mulaidari esok hari setelan tanggal 18 Pebruari 1989 sampaidengan 12 (dua betas) tahun kemudian yaitu tanggal 18Pebruari 2001; Bahwa menurut pendapat kami Jaksa Penuntut Umum,ketentuan hukum yang seharusnya digunakan untukmenghitung kadaluarsa adalah ketentuan Pasal 79 KUHPdan bukan Pasal 79 ayat (1) KUHP karena dalam rumusanPasal 79

ayat (1) KUHP secara spesifik menjelaskanperhitungan kadaluarsa itu) adalah untuk perbuatanmemalsu atau merusak uang, jadi dalam frasa tersebutyang dipalsu dan dirusak dalam pengertian ini objeknyaadalah uang dan tidak masuk dalam pengertian memalsusurat/akta otentik seperti yang diatur dan diancam pidanadalam perkara aquo, sehingga ketentuan hukum yangdigunakan untuk menghitung kadaluarsa tindak pidanapemalsuan surat/akta otentik yang dilakukan olehTerdakwa seharusnya menggunakan ketentuan Pasal

Mengenai pelanggaran dalam Pasal 556 sampai dengan 558a, tenggangdimulai pada hari sesudah daftardaftar yang memuat pelanggaranpelanggaran itu, menurut aturanaturan unum yang menentukan bahwaregisterregister catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatupengadilan, dipindah ke kantor tersebut ;Bahwa ketentuan Pasal 79 KUHP ayat 1 mengatur secara TERANG danTEGAS bahwa untuk kejahatan/tindak pidana pemalsuan (melanggar Pasal263 KUHP dan Pasal 264 KUHP) tenggang waktu kadaluarsa dihitung/mulaiberlaku

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

• Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Kadaluarsa;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp316.000,00

pukul 11.30WIB Apotik Rakyat Aros Farma yang beralamat di Pasar Jaya PramukaBlok A Lantai Dasar AKS 123 Jakarta Timur milik Terdakwa tersebutdilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh Petugas Polisi dariDiretorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, dalampemeriksaan tersebut Petugas Polisi menemukan berbagai macam danjenis ObatObatan yang tergolong obat keras yang pelayanannya harusmelalui resep dokter dan obatobatan yang tidak mencantumkan masakadaluwarsanya serta obatobatan yang sudah kadaluarsa

STRIP COTAZYM FORTE ; ~"4 (EMPAT) STRIP LIPIRA ; eneeeneeeeneneneee eens1 (SATU) KOTAK SPIRIVA 222022cnnecccneeccnneeceneecceees3 (TIGA) STRIP OPTIMAX 22n22nnnnnecennecceneccnnee eens4 (EMPAT) STRIP BIOTHICOL ; 2220220002207 (TUJUH) STRIP TRANSAMIN ; ~22222e22oeneeoee=12 (DUA BELAS) STRIP DALFAROL ; 22022=9 (SEMBILAN) STRIP XELODA ; 2222ne enone55 (LIMA PULUH LIMA) KOTAK ARCOXIA; 222222"0"10 (SEPULUH) KOTAKDIGOXIN ; 2022022eneeeeeeeneee2.820 (DUA RIBU DELAPAN RATUS DUA PULUH) STRIPDRAMAMINE TANPA KADALUARSA

; 22202200221.240 (SERIBU DUA RATUS EMPAT PULUH) STRIPDRIAMAMINIE: axenxcnesnene seen scrceantinennneseennnncieeannnnneenccnseeen83 (DELAPAN PULUH TIGA) KOTAK ATORSAN ; =1 (SATU)KARDUS OBAT KADALUARSA BERBAGAI JENIS DAN. 3 (TIGA)BOKS OBATOBATAN BERBAGAI JENIS DAN MEREKYANG BELUM KADALUARSA

MENGADILI

• Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 60/G/2020/PTUN,JKT tanggal 30 Juli 2020 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding tentang Gugatan Penggugat/ Terbanding Telah Kadaluarsa ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Gugatan Penggugat kadaluarsa;1.1. Bahwa Penggugat (Perusahaan PT. Star Korea Industry) melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat (pekerja) adalah padatanggal 4 September 2014 bukan pada tanggal 14 September 2014seperti didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan huruf A angka 1halaman 1), berdasarkan surat PT. Star Korea Industry Nomor 01/HR/Ski/SP/1X/2014 tanggal 4 September 2014, Perihal PemutusanHubungan Kerja, yang dibuat dan ditandatangani oleh Nakim selakuHRD. SPV pada PT.

Star Korea Industry;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah kadaluarsa, makagugatan yang demikian menurut hukum haruslah ditolak ataudinyatakan tidak dapat diterima;2.

Karena gugatan sudah kadaluarsa maka sebagai konsekwensilogis Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor 567/Hlsyaker/VII/2015 menjadi mempunyai kekuatan hukum, karenaPenggugat maupun Tergugat dapat menerima Anjuran tersebut;.

Tentang gugatan kadaluarsa, karena pada tanggal19 Januari 2015 berdasarkan hasil bipartit antara KuasaHukum Penggugat dengan Kuasa Hukum Tergugat,dimana Tergugat (maksudnya Penggugat) bersediamemperkerjakan kembali Tergugat tanggal 19 Januari2015, maka secara otomatis PHK yang dikeluarkan olehNakim, HRD SPV dicabut dan batal demi hukum, sehinggaawal sengketa dihitung sejak tanggal 19 Januari 2015;2.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti seperti dikutip diatasnyatanyata salah, karena Judex Facti mengutip dan menjadikandasar hukum dari pertimbangan hukumnya adalah Pasal 96Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanmengenai gugatan Kadaluarsa, padahal mengenai pengajuangugatan kadaluarsa menurut hukumnya haruslah berdasarkanPasal 82 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004, Judex Facti nyatanyata telah salah menerapkan ketentuan Pasal 96 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 yang nota bene merupakanketentuan

ISMAIL telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana Memperdagangkan barang yang tidakmencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan /pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu* sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf g UU RI Nomor 8Tahun 1999, dalam dakwaan ketiga;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUDJI HARIYANI Binti Alm.

Bahwa minuman keras jenis ciu yang dijualtersebut tidak ada keterangan atau label yang menerangkan tentang keadaan,kegunaan, komposisi serta kadaluarsa tentang minuman tersebut sehingga praktistidak ada tanda maupun labelnya, karena langsung diambil dari jurigen sehinggaapabila seseorang membeli miras jenis ciu tersebut akan menjadi kebingungan dan tidaktahu petunjuk cara meminumnya yang baik dan tidak mengetahui tentang manfaat,kadaluarsa, maupun keterangan mengenai ciu tersebut sehingga bisa membahayakanbagi

ISMAIL, pada hari Sabtutanggal 06 Juni 2015 sekira jam 22.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Juni 2015 bertempat di rumah terdakwa d/a Ds.Ngranti Rt.01/02Kec.Boyolangu, Kab.Tulungagung, atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, pelaku usahadilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang, tidakmencantumkan tanggal kadaluarsa, atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatanyang paling baik atas

Kemudian terdakwa danbarang bukti berupa 2 ( dua) bungkus TONGKAT ALI GINSENG produksiMalaysia; 6 (enam) bungkus coklat merk CLOUD 9 CLASSIC produksiMalaysia yang tidak terdaftar/ tanpa izin edar dari BPOM dan 4 (empat)bungkus kue Merk JULIES produksi Malaysia yang telah melewati batastanggal kadaluarsa dibawa ke Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaanlebih lanjut.Bahwa terhadap 2 ( dua) bungkus TONGKAT ALI GINSENG produksiMalaysia; 6 (enam) bungkus coklat merk CLOUD 9 CLASSIC produksimalaysia yang

tidak terdaftar/ tanpa izin edar dari BPOM dan 4 (empat)bungkus kue Merk JULIES produksi Malaysia yang telah melewati batastanggal kadaluarsa diperoleh terdakwa dengan cara membeli darifreelance/sales yang bukan distributor resmi.Bahwa produk pangan berupa 2 ( dua) bungkus TONGKAT ALIGINSENG produksi Malaysia; 6 (enam) bungkus coklat merk CLOUD 9CLASSIC produksi malaysia tidak memiliki ijin edar dan 4 (empat)halaman 3 dari 16 Putusan No. 1100/Pid.Sus/2017/PN Ptkbungkus kue Merk JULIES produksi Malaysia

yang telah melewati batastanggal kadaluarsa namun demikian terdakwa dengan sengaja tetapmenjual pangan tersebut ditokonya sedang terdakwa mengetahui bahwapangan tersebut tidak memiliki ijin edar karena dilihat pada kemasannyatidak dicantumkan nomor register pendaftaran dari Dep.Kes.RI ataupunBadan POM RI dengan nomor kode pendaftaran Badan POM RIsebagaimana ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU No.18 tahun 2012 tentangPangan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 91 ayat (1

Sedangkan untuk 4 (empat) bungkus kue Merk JULIES produksiMalaysia pada kemasannya tertera tanggal kadaluarsa 04/082017sehingga bila produk tersebut melewati batas tanggal kadaluarsadinyatakan kadaluarsa.

Pontianak Kota dan melakukan pengecekan, ketikasaksi FERNANDO ARUAN, saksi PRAYOGA IMAN.S melakukanpemeriksaan ditemukan jenis pangan produk Malaysia yang tidakterdaftar/ tanpa izin edar dari Badan POM RI diantaranya : 2 ( dua)bungkus TONGKAT ALI GINSENG produksi Malaysia; 6 (enam) bungkuscoklat merk CLOUD 9 CLASSIC produksi Malaysia dan 4 (empat)bungkus kue Merk JULIES produksi Malaysia yang telah melewati batastanggal kadaluarsa yang dijual oleh terdakwa di Toko HERO milikterdakwa.

berisi 7 (tujuh) butir pil doubel L;Bahwa setelah membeli pil tersebut, saksi mengajak terdakwa dan SamsulCoirun ke tempat karaoke exotic Ponorogo ;Bahwa setelah sampai ditempat karaoke, saksi minum pil tersebut sebanyak 4(empat) butir sedangkan Samsul Coirun minum 3 (tiga) butir selanjutnya datangpolisi melakukan pemeriksaan sehingga 1 (satu) linting kertas grenjeng berisi 7(tujuh) butir pil ditemukan polisi dari saksi ;Bahwa dalam kemasan pil tersebut tidak terdapat nama obat, merk maupunmasa kadaluarsa

7 (tujuh) butirpil LL ;e Bahwa setelah membeli pil tersebut, Muhamad Endro, saksi dan terdakwa pergike tempat karaoke exotic Ponorogo dan ditepat tersebut saksi minum piltersebut sebanyak 3 (tiga) butir sedangkan Muhamad Endro 4 (empat) butir;e Bahwa selanjutnya datang polisi melakukan pemeriksaan sehingga 1 (satu)linting kertas grenjeng berisi 7 (tujuh) butir pil tersebut ditemukan dari MuhamadEndro;e Bahwa dalam kemasan pil tersebut tidak terdapat label keterangan nama obat,kandungan dan masa kadaluarsa

ketempat karaoke exotic selanjutnya pil tersebut diminum olehMuhamad Endro sebanyak 4 (empat) butir sedangkan Samsul Choiron minum 3(tiga) butir dan setelah itu datang polisi melakukan pemeriksaan sehingga 1(satu) linting kertas berisi 7 (tujuh) butir pil LL (sisa setelah diminum) ditemukanoleh polisi dari Muhamad Endro ;Bahwa pil tersebut berwarna putin yang salah satu permukaannya terdapattulisan LL, dalam kemasannya tidak ada label yang berisi aturan pakai, isikandungan bahan, efek samping masa kadaluarsa

kegunaan untuk pengobati penyakitparkinson dan akibat mengkonsumsi obat tersebut apabila tidak sesuai aturanpakai mengakibatkan euphoria (gembira yang berlebihan) ;e Bahwa benar yang berhak menjual obat tersebut adalah apotik yang memilikitenaga ahli apoteker sedangkan pembelinya harus menggunakan resep dokter;e Bahwa benar menurut ketentuan, obat yang dapat diedarkan adalah obat yangdalam kemasannya ada label dalam bahasa Indonesia (berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping dan masa kadaluarsa

tersebut dari terdakwa ;Menimbang, bahwa pil tersebut adalah sediaan farmasi yang termasuk kedalam golongan obat keras daftar G yang mengandung bahan Triheksifenidil HCLdengan kegunaan untuk mengobati penyakit parkinson dan apabila mengkonsumsiobat tersebut tidak sesuai aturan pakai mengakibatkan euphoria (gembira yangberlebihan) ;Menimbang, bahwa pil yang dijual oleh terdakwa tersebut dalamkemasannya tidak ada label dalam bahasa Indonesia (aturan pakai, isi/ kandunganbahan, efek samping dan masa kadaluarsa

Gugatan Penggugat Kadaluarsa; Bahwa objek gugatan telah dikuasai oleh Tergugat selama 49Tahun sejak 1970 dan telah didirikan Sekolah Taman KanakKanakPertiwi, karena objek gugatan telah dikuasai oleh Tergugat lebih dari 30Tahun maka secara huukum gugatan Penggugat telah kadaluarsa;Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sir Hal tersebut sesuai dengan beberapa yurispudensi (dikutip padaHal. 85 dan 86 dalam buku Prof. Dr.

Surabaya, 27November 1952);e Menurut Pasal 1967 BW semua tuntutan hak baik yang bersifatkebendaan maupun perorangan hapus (kadaluarsa) setelah lampauwaktu 30 Tahun;e Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang yangmenduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur pada umumnyamendapat perlindungan hukum ( Rvj, Jakarta 13 Januari 1939);3.

Gugatan Kadaluarsa;Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN SirBahwa dalil Tergugat adalah tidak benar karena pada tahun 1970 Tergugat meminjam Objek Gugatan kepada Baba Oang untuk membangun TKPertiwi, jadi tidak bisa dikatakan kadaluarsa karena Tergugat hanyameminjam saja, dan karena Objek Gugatan adalah tanah milik adat jadi tidakmengenal kadaluarsa.

Tergugat tetap pada jawaban jika gugatan Penggugat kabur (ObcuureLibel) dan Kadaluarsa;Dalam Pokok Perkara:1. Bahwa Tergugat menolak dalildalil Penggugat untuk seluruhnya,kecuali halhal yang diakuinya sendiri, mengandung kebenaran dan tidakmerugikan Tergugat 1;2. Bahwa Tergugat menyatakan bahwa Duplik dalam pokok perkara inimerupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat dalam pokok perkara;3.

Gugatan Penggugat Kadaluarsa; Bahwa objek gugatan telah dikuasai oleh Tergugat selama 49Tahun sejak 1970 dan telah didirikan Sekolah Taman KanakKanakHalaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN SirPertiwi, karena objek gugatan telah dikuasai oleh Tergugat lebih dari 30Tahun maka secara hukum gugatan Penggugat telah kadaluarsa; Hal tersebut sesuai dengan beberapa yurispudensi (dikutip padaHal. 85 dan 86 dalam buku Prof. Dr.

Putusan Nomor 449 K/Pdt.SusPHI/2013, yang dalampertimbangannya Mahkamah Agung menyebutkan: Bahwapengajuan Gugatan Penggugat telah kadaluarsa, baik ditinjau dariPasal 1966 KUHPerdata, maupun Pasal 82 UndangUndang Nomor 2Tahun 2004 yang mengatur lewat tenggang waktu gugatan adalah 1Tahun. Bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tahun 2013 ataskeberatan surat keputusan PHK yang telah diterbitkan pada tahun1994, dengan demikian gugatan Penggugat telah kadaluarsa.;(Bukti T1)b.

Bahwa telah cukup terang dan jelas, gugatan Penggugat telahmelewati tengggang waktu/kadaluarsa dan sudah seharusnyadiputus tidak dapat diterima./N.O A.2.

GUGATAN PENGGUGAT TELAH MELAMPAUI TENGGANG WAKTU(KADALUARSA)1. Bahwa Surat Keputusan Nomor KJM/ADM/SKPHK/16/X/0065 tentangPemutusan Hubungan Kerja dibuat tertanggal 13 Oktober 2016. 2.

Bahwagugatan Penggugat diajukan pada tahun 2013 atas keberatan suratkeputusan PHK yang telah diterbitkan pada tahun 1994, dengandemikian gugatan Penggugat telah kadaluarsa.;(Bukti T1). Putusan Nomor 641 K/Pdt.SusPHI/2014, pertimbangan MahkamahAgung:"bahwa gugatan Penggugat saat ini sebagai Termohon Kasasidinyatakan telah kadaluarsa sebagaimana yang telah ditentukandalam Pasal 82 UndangUndang nomor 2 tahun 2004.

Menyatakan gugatan Penggugat telah kadaluarsa;2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;3.

Bahwa dari ketentuan pasal 96 Undangundang No.13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaani, sangat jelas dinyatakan TUNTUTANPEMBAYARAN UPAH dst akan kadaluarsa setelah melampaui batas2 (dua) tahun sejak munculnya hak, dan bukan BATALNNYA GUGATANPERSELISIHAN NORMATIF / HAK;4. Bahwa yang memiliki kewenangan menyatakan TUNTUTANPEMBAYARAN UPAH dst apakah layak atau tidak layak.

Kadaluarsa ataubelum kadaluarsa adalah lembaga Dinas Ketenagakerjaan dalam hal inioleh Prgawai Pengawas, dan penilaian itu dilakukan dengan suatu SuratPenetapan sebagai kesimpulan dari hasil pemeriksaan factual..

Bahwa di dalam Undang undang No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan adalah merupakan Ketentuan Pokok (materil) dan bujanmerupakan Hukum Acara, sehingga secara spesipik tidak ada mengaturtentang KADALUARSA;7.

gugatan secara spesipik diatur dalampasal 82 Undangundang No. 2 tahun 2004 tentang PPHI, disebutkanGugatan oleh pekerja/ourun atas pemutusan hubungan kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 UndangundangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan, dapat diajukan hanyadalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya ataudiberitahukannya keputusan daripihak pengusaha;Dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim juga menyatakan, bahwa Olehkarena gugatan Penggugat dinyatakan telah kadaluarsa