MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. HIMPUNAN PUTRA-PUTRI KELUARGA ANGKATAN DARAT (HIPAKAD), diwakili oleh HARIARA TAMBUNAN, S.E., S.H., M.M;;

Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Rasa bin Bakkarang) dengan Pemohon II (Manusia binti Raupong) yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 1989 di Dusun Binuang I, Desa Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Lingkungan Binuang I, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar);3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

-Rasa bin Bakkarang-Manusia binti Raupong

PENETAPANNomor 392/Pdt.P/2014/PA.PwlBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkarapermohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:Rasa bin Bakkarang, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaannelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Binuang , KelurahanAmassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar,selanjutnya disebut Pemohon ;Manusia

Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Rasa bin Bakkarang) denganPemohon II (Manusia binti Raupong) yang dilaksanakan pada tanggal 4 April1989 di Dusun Binuang I, Desa Amassangan, Kecamatan Binuang, KabupatenPolewali Mamasa (Sekarang Lingkungan Binuang , Kelurahan Amassangan,Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali mandar);3.

Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Rasa bin Bakkarang) denganPemohon II (Manusia binti Raupong) yang dilaksanakan pada tanggal 4 April1989 di Dusun Binuang I, Desa Amassangan, Kecamatan Binuang, KabupatenPolewali Mamasa (Sekarang Lingkungan Binuang , Kelurahan Amassangan,Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar);3.

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. VS PARTAI BERKARYA;

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA VS PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (PP IPHI) diwakili oleh Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si., DKK;;

GUMASYIN;MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

HARDIWINOTO, S.H., Jabatan Fungsional Umum di BiroHumas KLN ;LISA NOVIANA, S.H., JFU pada Bagian Fasilitas danPengaduan Masalah Hukum ;PAHLAWAN PUTRA HARIMANSYAH SIREGAR, S.H., JabatanFungsional Umum di Biro Humas dan KLN ;Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil padaKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.

Hal ini terbukti dengan diterbitkannya SuratKeputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNo: M.HH163.kp.06.03, tanggal 02 Desember 2013, tentangpemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil diLingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia tidak melihat secara utuh perkara yang sedang dihadapipenggugat karena penggugat pengguna narkoba yang sedang menjalanirehabilitasi karena serta menggunakan pertimbangan ketentuan Pasal 8huruf b, tidak melihat

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.HH163.KP.06.03,tanggal 02 Desember tahun 2013, tentang pemberhentian tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil An. Gumasyin ;3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.HH163.KP.06.03, tanggal 02Desember tahun 2013, tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil An.

(Fotokopi sesuai dengan aslli) ;Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HakAsasi Manusia Lampung Nomor : W6.KP.06.03214, tanggal 9Juni 2010, Perihal Surat Keputusan Pemberhentian Sementaraa.n. Gumasyin, Pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan AnakKlas IIA Kotabumi. (Fotokopi sesuai dengan asili) ;Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HakAsasi Manusia Lampung Nomor : W6.PW.03.03.RHS02,tanggal 23 Desember 2009, Perihal Laporan PenahananPegawai A.n.

(Fotokopi sesuai legalisasi) ;Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : M.HH72.KP.06.03 Tahun 2013, Tanggal 3Juni 2014, Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat BerupaPenurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga)Tahun, atas nama Gumasyin.

Budiyono;Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

YaniNo.10, By Pass, Jakarta Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor025 LBHN/P/SKH/IX/2009, tanggal 28September 2009, Selanjutnya disebutsebagal 2c rere eee eeewere eee PENGGUGAT ;MEL AWANMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna SaidKav.6 7 Kuningan, Jakarta Selatan 12940,dalam hal ini memberikan kuasa kepadaPAGE. Daulat Pandapotan Silitonga,S.H.,M.Hum ; .

Handaru Tjipto,S.H..M.H 5 eee eee eee eeeHalaman 3 dari 58 halaman Putusan No.159/G/2009/PTUNJKT.PAGEKesemuanya Pegawai Departemen WHukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesiaberkantor di Jalan H.R.

Penggugat terakhir diperkerjakandi Kanwil Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia denganNomor Induk Pegawai (NIP) 040074658 dan pangkat terakhirPengatur Muda Tingkat (II/b) serta menerima gajiterakhir sebesar Rp. 1.302.100, (satu juta tiga ratusPAGEdua ribu seratus rupiah); .

Dimana Tergugat dalam mengeluarkan SuratKeputusan tersebut atas adanya Surat dari InspekturJenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NomorITJ.PW.10.06 RHS.137 tanggal 24 ~=s April 2008 = danberdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor1650/Pid.B/2007/PN.TNG tertanggal 19 September 2007PAGEdimana Penggugat dijatuhi hukuman pidana selama 3 (tiga)bulan 15 (lima belas) hari.

Putusan dimaksudkemudian mengabulkan Gugatan Penggugat atas nama MuaraSimatupang serta menyatakan tidak sah Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ridwan;Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Yani No. 2 Jakarta 13210,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal24 Pebruari 2011, selanjutnya disebutSODdGal= 24s5 snes sens shaie eee o chee cee S Shin So me = oe ++ PENGGUGAT ;Mel awanMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 67Kuningan Jakarta Selatan 12940 dalam hal initelah memberikan kuasa kepada : 1) Abbas, SH.

BATUBARASELARAS SAPTA, ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, berkedudukan di Jalan H.R.

Rasuna Said Kav. 67, Kuningan,Jakarta selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR.Syamsudin Manan Sinaga, SH.MH, Direktur JenderalAdministrasi Hukum Umum dan Hak Asasi Manusia,Departemen Hukumdan Hak Asasi Manusia RI., berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2008, selanjutnyamemberi Kuasa Substitusi kepada : Nur Ali, SH.MH., Kepala Seksi Badan Hukum SosialDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. ;Hal. 1 dari 39 hal. Put.

., Kepala SeksiPembinaan Balai Harta Peninggalan Sub Direktorat HartaPeninggalan, Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. ; Maftuh, SH., Kepala Seksi Perseroan Terbuka SubDirektorat Badan Hukum, Direktorat Perdata, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukumdan Hak Asasi Manusia RI. ;Kesemunya beralamat Kantor Departemen Hukum dan HakAsasi Manusia RI., Jalan HR.

demikian, pemegang saham Perseroan in casu Penggugat yangsah dan terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI(Depkumham) adalah PT Deefu Chemical Indonesia dan Tuan Jake PisonHawila ;q.

No. 321 K/TUN/20092.42.03.23.33.43.5merupakan SIKAP KESUNGKANAN Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.Bahwa namun karena sudah memasuki ranah hukum maka MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia in casu TERMOHON KASASI1I (dahuluTURUT TERBANDING / TERGUGAT) sehingga secara formalitasMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terpaksa mengikuti proseshukum dalam perkara a quo.Bahwa merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia (PIHAK YANG

Penggugat:
JODI JUNIOR PALANDI
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI c.q.: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia RI c.q. Direktur Politeknik Imigrasi

Parlindungan Sitompul;Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Penata Muda TK.I, Gol IlI/b,Halaman 7 dari 72 halaman Putusan No.89/G/2010/PTUNJKT.PAGESK.No.F.14 KP.04.05 Tahun 2007 tanggal 10 April 2007Bahwa selama menjadi Pegawai Negeri Sipil di DepartemenHukum dan Hak Asasi Manusia, Penggugat menerima kenaikangaji berkala sebagaiBEPIKUL fe @ shies 2 ses o aes oom ook mee Smee Rm RS SO Cee4.1. Dengan Surat Nomor : F.91 Kp.04.08 86tanggal 21 Januari 1986 ; 4.2. Dengan Surat Nomor : F.242 Kp.04.08 th.1989tanggal 15 Juni 1989 ;4.3.

Setelah dilakukanpemeriksaan dengan teliti, atas permintaan Kepala DitjenImigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalamSuratnya No: F1.KP.08.01 0255 tanggal 10 Pebruari 2004,Penggugat diminta untuk melakukan cek kesehatan diRS.Cipto Mangunkusumo Jakarta.

Selain itu salah satudasar dari dikeluarkannya Surat Keputusan a quoadalah Surat dari Inspektur Jenderal Departemen Hukumdan Hak Asasi Manusia RI Nomor B.PW.10.07 RHS.14tanggal 25 April 2005 yang pada pokoknya adalahusulan untuk memberhentikan dengan tidak hormatkepada Penggugat.

Faktanya adalah Penggugat padatahun 2005 s/d 2009 mendapatkan predikat baik dalambekerja berdasarkan hasil Daftar PenilaianPelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil DepartemenHukum dan Hak Asasi Manusia ODirektorat JenderalIMIG PeaS lpr me nw re re ee ee =Selain itu) dalam salah satu pertimbangannya disebutkanbahwasanya Penggugat tidak masuk kerja secara terusmenerus dari bulan Januari 2004 s/d Oktober 2004.

Disamping itu pada bulanJanuari/Pebruari 2004 Penggugat menjalani prosesHalaman 15 dari 72 halaman Putusan No.89/G/2010/PTUNJKT.PAGEpemeriksaan BAP dari Direktorat Jenderal Imigrasi danselanjutnya Penggugat atas permintaan Kepala DitjenImigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalamSuratnya No : F1.KP.08.01 0255 tanggal 10 Pebruari2004 diminta untuk melakukan cek kesehatan diRS.Cipto Mangunkusumo Jakarta.

POERWANTO SOEWADJI , DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK

No. 338 K/TUN/2011Manusia Republik Indonesia, bedasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2010, dan telahmemberikan kuasa substitusi kepada :1.ASYARIE SYIABUDIN' R, SH.MH, NIP.195509151980031 001, Pangkat/GolonganPembina Tingkat (IV/b), Jabatan KepalaDivisi Pelayanan Hukum Kantor KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nanggroe Aceh Darussalam ;JOSI BESAR SUGIHARTO, S.H.M.H., NIP.195906181987 031001, Pangkat/GolonganPembina TK.

No. 338 K/TUN/2011Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwasekarang Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Penggugat/ParaPembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi , Il dahuluTergugatTergugat Il Intervensi/Terbanding di muka persidanganPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil :OBYEK GUGATAN :Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah SuratKeputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN MENTERIHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,NOMOR

Asasi Manusia ;Pasal 3:(1) Partai Politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadibadan Hukum ;Bab Ill : Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Politik :Pasal 5:(1) Perubahan AD dan ART harus didaftarkan ke Departemenpaling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinyaperubahan tersebut ;(2) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD danART ;Bab VI : Hak dan Kewajiban :Pasl 13 : Partai Politik berkewajiban

Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hakasasi manusia ;Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/2011TERPENUHINYA SYARAT JANGKA WAKTU SESUAI PASAL 55 UUNO. 5 TAHUN 1986 JO. UU NO. 9 TAHUN 2004 JO.

Hatta Rajasa,bukan menggugat Tergugat mengenai keabsahan KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor M.HH04.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 6 April 2010,tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, AnggaranRumah Tangga, dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat PartaiAmanat Nasional Periode 2010 2015 ;Hal. 24 dari 44 hal. Put.

KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI., IV. MENTERI KESEHATAN RI;;

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;BUDIYONO

JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambilputusan sebagai berikut dalam sengketa antara : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 67 KuninganJakarta Selatan 12940, dalam hal ini telah memberikankuasa kepada :1. DANNY PRIMAWAN, S.H.,M.H j2=2. A. YUSPAHRUDDIN, Bc.IP, S.H., M.H.;3.

Jabatan Staf KesatuanPengamanan, Unit Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas Cipinang ; Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam Hak, kedudukan,harkat dan martabat selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan DepartemanHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 144.000,(Seratus empat puluh empat ribu rupiah ) :Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebutdiucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada

Menyatakan Sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.Nomor : M.HH106.KP.06.03 tahun 2009 tanggal 2 JUni 2009 yang menjadiObyek gugatam ; atauApabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang bijak dan seadiladilnya (ex.aequo etbono)Yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam memori banding tertanggal12 April 2010 yang terlampir dalam berkas sengketa pada bundel B dan untukmempersingkat uraian putusan ini dianggap termuat semuanya dalamDerliIMDANGAN 5 nen nn ene nnn nnn

ATIL FAUZI;MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

PENGGUGAT ;LAWAN:MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav 45, Kuningan,Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dr. Bambang Rantam Sariwanto ; Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia ; 2. Ansaruddin, S.H. ; 222222 none nnn nnnKepala Biro Humas dan KLN Sekretariat Jenderal ; 3. Nur Ichwan, S.H.,M.H. ; 4.Kepala Bagian Fasilitasi dan Pengaduan Masalah Hukum ; Sorta Delima Tobing, Bc.IP.

; Fi, HERGIMIOTG, SIF. gp mmnnnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn mnieJabatan Fungsional Umum di Biro Humas dan KLN ; Pahlawan Putra Harimansyah Siregar, S.H. ; Jabatan Fungsional Umum di Biro Humas dan KLN ;; Liga, Navin, SiH. 5 ssmssenssrresneminenreemoianiennerirssissemms nimJabatan Fungsional Umum di Biro Humas dan KLN ; Robby Setiawan, S.H. ) 2ssqssssesssseesseseresrensenemenceneneecesJabatan Fungsional Umum di Biro Humas dan KLN ; Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum DanHak Asasi Manusia

YUSI ANANDA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Griya Tumaritis Blok A No.1 Balik Papan, Kalimantan Timur;dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2015.Selanjutnya disebut Sebagai ................cccceeee eee eeeeeeeeeeeeees PENGGUGAT;Melawan:MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIABerkedudukan di JI. HR. Rasuna Said Kav.67 Kuningan, Jakarta Selatan.Selanjutnya disebut SeDagai.................

HARRY SANTOSO ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Batam, SK Pengesahan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU49178.AH.01.02.Tahun2011, tanggal 07 Oktober 2011;.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU0944658.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo TamniKarya Perkasa;2.

objek sengketa ke 1 SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU0944648.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT.

Menyatakan batal :1Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0944658.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentangPersetujuaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo TamniKarya Perkasa;Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0000261.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo TamniKarya Perkasa;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :1.Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0944658.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentangPersetujuaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo TamniKarya Perkasa;Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0000261.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentangHalaman 49 dari 51 halaman.

HARRY SANTOSO ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU0944665.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 27 Oktober 2015, tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas Sukses Bersama.2. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU0000258.AH.01.02. Tahun 2016, tanggal 07 Januari 2016, tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0944665.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas Sukses Bersama.2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0000258.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0944665.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan (Bukti P17 = Bukti T6).2.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0944665.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan.2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0000258.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan.3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut :1.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0944665.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan.2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0000258.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan.4.

DODDY AZMAN; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;

., kesemuanyawargane onesia, Pekerjaan Advokat, pada KantorHu IB & CO yang beralamat di Gedung Arva CikiniM, JI Cikini Raya No.60 Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2016, untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWAN :MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di JI. H.R. Rasuna Said Kav. 67, JakartaSelatan 12940, dalam hal ini memberi kuasa kepadaDR.

No : 238/B/2017/PT.TUN.JKTHakim, Daniel Duardo Noorwijonarko, Prihantoro Kurniawan,Dharmawan Hendarto, Triana Nurhasanah, semuanyawarganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaKementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia, alamat JI. H.R. Rasuna Said Kav. 67, KuninganJakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : M.HH.

Dwi Nanto Sunjoyo;Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Tebu C1Pontianak Kalimantan Barat.Selanjutnya disebut sebagai .....PENGGUGAT.Melawan:Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berkedudukan di Jl. HR.Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan. Dalamhal ini member Kuasa kepada :1.Dr. Bambang Rantam Sariwanto.2.Ansaruddin, S.H.3.Nur Ichwan, S.H.,M.H.4.Deswati,S.H.,M.H.Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 112/G/2015/PTUNJKT.5.Muslim Alibar, S.Sos,M.H.6.Alkana Yudha,S.H.7.R.

222 no nnn nnn nnn nnn n nnn enn nn nnn ce nnn nnneTENTANG DUDUK SENGKETA :Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan suratgugatannya tertanggal 11 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Mei2015 di bawah Register Perkara Nomor : 112/G/2015/PTUNJKT, dan telahpula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 11 Juni 2015, denganmengemukakan alasan alasan sebagai berikut :Objek Sengketa :Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili perkara ini untukmemutuskan sebagai berikut :1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH05.KP.06.03 Tahun 2015tanggal 5 Januari 2015 tentang Penindakan Administratif berupaPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaa SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dwi Nanto Sunjoyo ; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan

MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH05.KP.06.03Tahun 2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang PenindakanAdministratif berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaa Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama DwiNaini: SUInjOy@ 3

Yudi Hermawan;Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Dan Penggugat telah memberikan SuratKeterangan dokter ke Kantor Penggugat yaitu Kantor Imigrasi Soekarno Hattamelalui ibu Penggugat yaitu melalui ke Bagian Karuswai ( Kepala UrusanKepegawaian) Umum ; Bahwa namun demikian tibatiba Penggugat mendapatkan Surat PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dari Menteri Hukum danHak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan Nomor : M.HH10.KP.06.03.

Putusan Nomor 182/G/2011/PTUNJKTb Hal diatas sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Kantor WilayahKementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam suratnya Nomor :W7.KP.06.02669, tanggal 21 Maret 2011 yang ditujukan kepada InspekturJenderal Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada pokoknyamenyatakan bahwasannya sanksi administratif yang dijatuhkan kepadaPenggugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil kepada Penggugat adalah sangat oberat =; c Selain itu salah

satu dasar dikeluarkannya objek sengketa adalah Surat dariInspektur Jenderal Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia, Nomor : ITJ.PW.04.02IMI.RHS.26 tanggal 20 April 2010 yangpada pokoknya adalah Proses Penindakan Administratif berupaPemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepadaPenggugat dengan alasan sebagaimana dalam pertimbangan huruf (a) objeksengketa.

I(II/b), (foto copy dari foto copy) ; 6 BuktiP : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum danHak Asasi Manusia DKI Jakarta, Nomor : W7.47.KP.04.05. TAHUN 2005,tanggal 16 Mei 2005, Tentang Kenaikan Pangkat Yudi Hermawan dari Pengatur(l/c) menjadi Pengatur Tk. I (II/d), (foto copy dari foto copy) ; Halaman 19 dari 35 halaman.

Inspektur Keimigrasian Kementrian Hukum dan HakAsasi Manusia, tanggal 28 Juni 2010 (foto copy dari foto copy) ; 16 Bukti P6: Surat Pernyataan dari Yudi Hermawan yang ditujukan kepadaInspektur Jenderal. Up.