Ditemukan 158 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
permusyawaratan
permusyawaran
permusyawatan
permusyawartan
permusyawarata
permusyawaratn
permusyawarah
permusyawara
Register : 12-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 172/G/2019/PTUN.SBY Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
JAMIL
Tergugat:
KETUA PANITIA PEMILIHAN CALON KEPALA DESA CLARAK
191 — 96
JAMIL
Tergugat:
KETUA PANITIA PEMILIHAN CALON KEPALA DESA CLARAK
191 — 96
BupatiProbolinggo, dan telah ditanggapi oleh BPD Clarak dengan suratNo.11/BPD/X1/2019,tanggal 10 Desember2019, yang isinya penegasanTanggapan dari Tergugat atas surat keberatan Penggugat;Bahwa dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 28Tahun 2019 menyatakan dalam hal calon terpilin mengundurkan diri atauberhalangan tetap sebelum pelantikan, maka diadakan pemilihan ulang, sehinggadengan demikian terhadap tuntutan untuk dilakukan Pemungutan suara ulang olehTergugat maupun Badan Permusyawarat
Register : 16-08-2016 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 02-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 575/Pdt.G/2016/PN Tng Tanggal 12 Oktober 2017 — Penggugat:
Cecep Munadi Nimun
Tergugat:
1.H. Ali Hamidi
2.Yanah Maryanah
3.H. Dede Mas adah
4.H. Ahmad Jajuli
5.Ali Pahmi
6.H. Ali Subki, SH.
7.Muthia Inani
8.Eka Budi Susetia
9.Siti Amaniah
10.Medina Shofia
Turut Tergugat:
1.Kelurahan Sudimara Pinang
2.Kecamatan Pinang
56 — 62
56 — 62
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini sebesar Rp. 7. 341.000, (tujuh juta tiga ratus empat puluh satu riburupiah)Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarat Majelis HakimPengadilan Negeri Tangerang pada hari Selasa Tanggal 26 September 2017,oleh kami : LEBANUS SINURAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, EDYPURWANTO, SH, dan SRI SUHARINI, SH.MH, masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017dalam sidang yang
Register : 14-03-2017 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 04-05-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 4/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM Tanggal 2 Mei 2017 — MUHAMAD BAHRUDIN Bin ABDUL KADIR
71 — 20
71 — 20
Bendahara Desa Binawara tetapi uangtersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri,bertentangan dengan ketentuan pasal 15 (1) Permendagri No.4 TAHUN 2007yang menyatakan kekayaan desa tidak boleh dijual kepada pihak lain, kecualiuntuk kepentingan umum.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara a quo bahwaTerdakwa Muhamad Bahrudin bin Abdul Kadir telah melakukan perbuatan diatasselaku Kepala Desa Binawara yang menjual lahan milik Desa, serta tidak pernahbermusyawarah dengan Badan Permusyawarat
Register : 05-03-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PA Belopa Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Blp Tanggal 28 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
92 — 45
92 — 45
Menghukum para Tergugat dan Penggugat untuk membayar biaya perkaraini secara tanggung renteng sebesar Rp.11.936.000,00 (sebelas jutaSembilan ratus tiga puluh enam rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarat Pengadilan AgamaBelopa pada hari ini Selasa tanggal 28 April 2020 Masehi, bertepatan dengantanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Kami, Muhammad Ali, S.
Register : 14-08-2017 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan PN GRESIK Nomor 10/Pid.B/2017/PN Gsk Tanggal 11 April 2017 —
132 — 45
132 — 45
Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara; wocneennnnn Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarat Majelis HakimPengadilan Negeri Gresik pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017 oleh kamiPutu Mahendra, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Ariyas Dedy, SH. danG. Ngurah Taruna W., SH. MH., masingmasing selaku Hakim Anggota,Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017 dalampersidangan yang dinyatakan terobuka untuk umum oleh kamiPutu Mahendra, SH.
Putus : 01-06-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 837 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 1 Juni 2015 — ASGUL, S.E., M.Si.
77 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
keputusan dimaksud;e Terdapat kalimat adapun dana pinjaman tersebut berasal dari pengambilan danaSPMU bulan April 2006 oleh Pemegang Kas Sekretariat DPRD Pasaman Barattanggal 13 April 2006;e = Terdapat kalimat demikianlah untuk dimaklumi seperlunya;Bahwa Surat Keputusan Peminjaman Dana APBD Tahun 2006 tanggal 13 April2006, bukanlah sebuah Surat Keputusan sebagaimana dimaksud PeraturanPerundangUndangan yang berlaku, antara lain Undang Undang No. 22 Tahun 2003Tentang Susunan dan Kedudukan Mejelis Permusyawarat
Register : 15-10-2021 — Putus : 19-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 202/PID/2021/PT BJM Tanggal 19 Nopember 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Drs.ANSHARUDDIN, Msi Als ANSHAR Bin M. SIAS Diwakili Oleh : Drs.ANSHARUDDIN, Msi Als ANSHAR Bin M. SIAS
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : AGUS SUBAGYA, SH
201 — 474
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : AGUS SUBAGYA, SH
201 — 474
halaman Putusan Nomor 202/PID/2021/PT BJMBahwa jika disandingkan dengan fakta persidangan adalah tidak dapatdiyakini pula Hasil Pemeriksaan laboratorik kriminalistik No.Lab6426/DTF/2019 tanggal 14 agustus 2019 tersebut, karena padadasarnya pada tanggal 02 April 2018 pukul 11.00 wita tersebut Terdakwatidak berada di Hotel Rattan In Banjarmasin menandatangani Kwitansitanggal 02 April 2018 tersebut karena pada saat itu Terdakwa sedangberada di Balangan sedang ada acara melakukan pelantikan AnggotaBadan Permusyawarat
Register : 27-09-2013 — Putus : 10-02-2014 — Upload : 17-04-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 174/G/2013/PTUN.SBY Tanggal 10 Februari 2014 — H. MUKHTARUL HUDA, Spi melawan BUPATI GRESIK
82 — 57
82 — 57
Pasal 1 angka 12 UndangUndang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;Pasal angka 6 PP 72/2005 yang menyebutkan bahwa:Pemerintahan Desa adalah penyelengaraan urusan pemerintahan olehPemerintah Desa dan Badan Permusyawarat Desa dalam mengatur danmengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul danadat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistemPemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;Pasal 1 angka 12 UU No. 32/2004:Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
Register : 02-11-2011 — Putus : 09-12-2011 — Upload : 03-09-2012
Putusan PT JAYAPURA Nomor 9/Tipikor.Bnading/2011/PT.Jpr. Tanggal 9 Desember 2011 — H. SANGKALA SUBAIR alias SANGKALA dan TAMRIN
78 — 52
78 — 52
.; Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarat Majelis Hakim PengadilanNegeri Manokwari pada Hari : KAMIS, Tanggal 15 September 2011 oleh kami : H.MUSLIM, SH., selaku Hakim Ketua Majelis,s HELMIN SOMALAY, SH., danYULIANTI MUHIDIN, SH., masingmasing selaku Hakim Anggota, Putusan manadiucapkan pada Hari : SENIN, Tanggal 26 September 2011 dalam sidang yang terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi HakimhakimAnggota tersebut dengan dibantu oleh VERONIKA SITANGGANG, SH
Register : 01-05-2012 — Putus : 15-10-2012 — Upload : 01-04-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 11/G/2012/PTUN.MTR. Tanggal 15 Oktober 2012 — JAKARIA IDRIS vs BUPATI BIMA
75 — 33
75 — 33
Rapat Persiapan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala14 Desa Kalampa Periode 20122018, tanggal 19 Januari 2012, Jam 15.00 Sampai Selesai (copysesuai dengan asli); 15.T :/Foto Copy Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten15 Bima kepada BPD Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, tentang Hasil RapatPemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kalampa Periode 20122018,tanggal 20 Januari 2012(copy sesuai dengan copy); oto Copy Surat Undangan Badan Permusyawarat
Putus : 26-09-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN MANOKWARI Nomor 83/Pid.B/2011/PN.Mkw Tanggal 26 September 2011 — H. SANGKALA SUBAIR ALIAS SANGKALA
46 — 21
46 — 21
;Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarat Majelis Hakim PengadilanNegeri Manokwari pada Hari : KAMIS, Tanggal 15 September 2011 oleh kami : H.MUSLIM, SH., selaku Hakim Ketua Majelis,s HELMIN SOMALAY, SH., danYULIANTI MUHIDIN, SH., masingmasing selaku Hakim Anggota, Putusan manadiucapkan pada Hari : SENIN, Tanggal 26 September 2011 dalam sidang yang terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi HakimhakimAnggota tersebut dengan dibantu oleh VERONIKA SITANGGANG, SH.,
Putus : 26-09-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN MANOKWARI Nomor 82/PID.B/2011/PN.MKW Tanggal 26 September 2011 — FERDINAND MAYOR, ST alias FERI
83 — 35
83 — 35
.; Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarat Majelis Hakim PengadilanNegeri Manokwari pada Hari : KAMIS, Tanggal 15 September 2011 oleh kami : H.MUSLIM, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, HELMIN SOMALAY, SH., dan YULIANTIMUHIDIN, SH., masingmasing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada Hari: SENIN, Tanggal 26 September 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum olehHakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakimhakim Anggota tersebut dengandibantu oleh H.
Register : 02-10-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 86/G/2018/PTUN.BDG Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
H HENDI
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN BEKASI
46 — 24
H HENDI
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN BEKASI
46 — 24
Memenuhi Asas Kepentingan Umum)Bahwa, dengan diterbitnya obyek sengketa, jelas dan nyata bahwaroda pemerintahan desa khususnya di Desa Cibarusah Kota dalamaspek kebutunhan akan pelayanan yang bersifat kemasyarakatantelah terlayani dengan baik serta demi terpenuhinya kepentinganumum dalam melaksanakan penganggaran bersamasama denganBadan Permusyawarat Desa (BPD);c.
Putus : 08-02-2017 — Upload : 06-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm Tanggal 8 Februari 2017 —
50 — 17
50 — 17
digunakan sendiri oleh terdakwa;Menimbang, bahwa semua tindakan yang dilakukan terdakwa MuhammadBahrudin bin Abdul Kadir tidak pernah dirapatkan terlebih dahulu dengan BadanPermusyawaratan Desa ( BPD);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara a quo bahwaTerdakwa Muhamad Bahrudin bin Abdul Kadir telah melakukan perbuatan diatasselaku Kepala Desa Binawara yang mendapat kuasa dari masyarakat untukmewakili kepentingan masyarakat, tetapi kKemudian bertindak dengan tidak adakoordinasi dengan Badan Permusyawarat
Putus : 08-02-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm. Tanggal 8 Februari 2017 — MUHAMAD BAHRUDIN Bin ABDUL KADIR
116 — 37
116 — 37
digunakan sendiri oleh terdakwa;Menimbang, bahwa semua tindakan yang dilakukan terdakwa MuhammadBahrudin bin Abdul Kadir tidak pernah dirapatkan terlebin dahulu dengan BadanPermusyawaratan Desa ( BPD );Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara a quo bahwaTerdakwa Muhamad Bahrudin bin Abdul Kadir telah melakukan perbuatan diatasselaku Kepala Desa Binawara yang mendapat kuasa dari masyarakat untukmewakili kepentingan masyarakat, tetapi kemudian bertindak dengan tidak adakoordinasi dengan Badan Permusyawarat
Register : 02-08-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 111/Pid.Prap/ 2016 /PN.Jkt.Sel Tanggal 29 Agustus 2016 — N a m a : Ryan Seftriadi
U m u r : 25 tahun/ 24 September 1991
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : C P N S (Calon Pegawai Negeri Sipil);
A l a m at : Kampung Rawa Bebek Bekasi, Kota Baru, Bekasi Barat
Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
adalah Keluarga sebagai Anak dari Tersangka Rohadi SH., MH., dalam perkara Tindak Pidana Korupsi telah memberikan kuasa tanggal 20 Juni 2016 kepada Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH., dkk.. pada Kantor ANDITAâÂÂS LAW FIRM berkedudukan di Prudential Centre Lantai 22, Kota Kasablanca, Jalan Casablanca Raya Kav-88, Jakarta Selatan 12870 untuk selanjutnya menyebut dirinya sebagai PEMOHON GUGATAN PRAPERADILAN;
M e l a w a n
KETUA KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKS-025/01-55/08/2016 tanggal 16 Agustus 2016 diwakili dan dikuasakan kepada Setiadi, S.H., M.H., Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Indah Oktianti Sutomo, S.H., M.Hum., Indra Mantong Batti, S.H., LL.M.,. Kristanti Yuni Purnawanti, S.H., M.Hum., Luki Dwi Nugroho, S.H., Rini Afriyanti, S.H., M.Kn., Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H., dan Raden Natalia Kristianto, S.H., masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 (selanjutnya disebut âÂÂTermohonâÂÂ).
245 — 161
245 — 161
oleh karena adanya keadaan yang menimbulkankekhawatiran tersebut sangat erat kaitannya dengan penilaian subyektiforang/pihak yang merasa khawatir, yang dalam perkara aquo adalah TermohonKejaksaan Agung dan penilaian tentang alasan subyektif tersebut jugasangat tergantung pada subyektifitas Kejaksaan Agung namun demikianmenurut Hakim Pra Peradilan alasan adanya keadaan yang menimbulkankekhawatiran tersebut dapat diterima apabila beralasan dan berdasarkanhukum ;Menimbang, bahwa Ketetapan Majelis Permusyawarat
Register : 19-09-2012 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 21-01-2015
Putusan PA CILACAP Nomor 3585/Pdt.G/2012/PA.Clp Tanggal 30 Januari 2013 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
8 — 0
8 — 0
af1 ltrchfcsOlang1053langfe1033lochaf1hichaf1dbchaf35langnp 1053insrsid243 1891charrsid8615242 hichaf1dbchaf35lochf1 rapat rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO lang 1053langfe1033lochaf1hichaf1dbchaf35langnp1053insrsid13700722charrsid8615242hichaf1dbchaf35lochf1 permusyawarat rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO lang1053langfe1033lochaf1hichaf1dbchaf35langnp1053insrsid2907033charrsid8615242 hichaf1dbchaf35lochf1 an Majhichaf1dbchaf35lochf1 elis Hakim rtlchfcs1af1 ItrchfcsO lang1053langfe1033lochaf1hichaf1dbchaf35langnp 1053insrsid4265795charrsid8615242
Register : 25-03-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN GRESIK Nomor 95/Pid.B/2019/PN Gsk Tanggal 6 Mei 2019 — Penuntut Umum:
HERLAMBANG SURYA ARFA'I, SH.
Terdakwa:
TRI WAHYONO
82 — 15
HERLAMBANG SURYA ARFA'I, SH.
Terdakwa:
TRI WAHYONO
82 — 15
Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);diputuskan dalam sidang permusyawarat Majelis Hakim Pengadilan NegeriGresik, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019 oleh kami, Moch. Yuli Hadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H., dan G.