Ditemukan 1146 data
52 — 13
Daru Quthni);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yangdimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahunHal. 7 dari 9 Hal.
47 — 39
Putusan No. 1404/Pdt.G/2018/PA.CbdNomor: 529/027/X/2017 Tertanggal 24 Oktober 2017 ; Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membinarumah tangga di rumah kaka kandung Tergugat selama kurang lebih 1tahun, sebagai tempat kediaman bersama; Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (Satu)anak/keturunan yang bernama; Fadhgam Asdaq Jawahir Quthni Amshar Abgary, Sukabumi 17Desember 2017 (Umur 11
131 — 64
Daru Quthni);Hal. 7 dari 9 Hal.
27 — 17
terhadap Penggugat (Dewi Ratna Sari binti Abdul Menan);
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat selambat-lambanya sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: 4.1 Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 4.2 Mutah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak atas anak yang bernama Elzahsy Addar Quthni
100 — 53
(H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).Menimbang, bahwa alasan pembatalan nikah juga telah diatur secaralimitatif dalam ketentuan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadiistri pria lain yang mafqud;Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Batg.c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;d.
9 — 4
AdDaru Quthni);Menimbang, bahwa perkawinan yang kurang atau tidakterpenuhinya sebagian syaratsyarat dan/atau rukunrukunnyayang ditentukan dalam peraturan perundangundangan danHukum Islam adalah fasid/batal, sesuai dengan dalil KitabBughyatul Musytarsyidin, yang berbunyiPutusan Nomor 2106/Pdt.G/2018/PA.Smd.monn enna nnniennnannncammnmannmnn ns you Solo c IS Jl aac Yor is 0.9rGsJ s.u29 alog pwArtinya : Seseorang telah menikah, akan tetapi kurang atau tidakterpenuhinya sebagian syaratsyaratnya, maka
21 — 25
Daru Quthni);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksuddalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jopasal 23 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
23 — 7
Tahun1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikanketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan Hadits Nabi Muhammad SAW yangterdapat dalam Kitab Sunan Addaru quthni bab 29 Umar ra. juz 10 halaman296 berbunyi:yang artinya Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untukmenghadap dimuka persidangan, lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebutmaka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya, sehingga permohonanPemohon patut
20 — 18
Daru Quthni);Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalahseorang Janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinyasendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:BBS Se Qed Sei GoArtinya: (anda) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya(H.R.
12 — 6
AdDaru Quthni);Menimbang, bahwa segala sesuatu yang oleh Majelis Hakim tidakdipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahanpenggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2010di Kecamatan Muara Badak tersebut tidak sesuai dengan ketentuanHukum Islam atau hukum munakahat Islam dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, yaitu tidak terpenuhinya sebagian
30 — 3
Daru Quthni);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yangdimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun1987 Jo pasal 23 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itupermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor
15 — 4
Daru Quthni);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yangdimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun1987 jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makaberdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
22 — 9
Daru Quthni);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yangdimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun1987 jo pasal 23 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
13 — 7
Daru Quthni);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksuddalam Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 joPasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonanPemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana
14 — 11
Daru Quthni);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yangdimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun1987 jo pasal 23 ayat ( 1) dan ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor
13 — 9
Daru Quthni);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yangdimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun1987 jo pasal 23 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
19 — 13
., antara lain riwayatalDar Quthni dari Aisyah r.a yang artinya, tidak dianggap sah akad nikahkecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.Hal 7 dari 11 Hal.
30 — 23
Daru Quthni);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yangdimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun1987 jo pasal 23 ayat (1) dan ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangHal
23 — 13
Daru Quthni);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yangdimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun1987 jo pasal 23 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
13 — 17
AdDaru Quthni);Menimbang, bahwa perkawinan yang kurang atau tidakterpenuhinya sebagian syaratsyarat dan/atau rukunrukunnyayang ditentukan dalam peraturan perundangundangan danHukum Islam adalah fasid/batal, sesuai dengan dalil KitabBughyatul Musytarsyidin, yang berbunyi:Artinya : Seseorang telah menikah, akan tetapi kurang atau tidakterpenuhinya sebagian syaratsyaratnya, maka fasidlahpernikahan tersebut;Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dan pemohon Iltersebut dilaksanakan setelah berlakunya UndangUndang