denganketidakbenaran dan terkesan dipaksakan oleh karena itu Tergugat tolak kecualimengenaifakta yang dengan tegas Tergugat akui berikut dibawah ini:DALAM EKSEPSI :@ Bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarisuatu. alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuanundangundang oleh karena selain tidak menjelaskan alasanalasanperceraian secara jelas juga dalam gugatan perceraian yang diajukantersebut juga tidak menjelaskan alasan dalam ketentuan undangundangyang digunakan untuk mendasari

adalah sebagaimana tersebutdiatas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak berperkara, akan tetapitidak berhasil;Menim bang, bahwa Termohon dalam jawabannya antara la inmenyampaikan eksepsi yang pokoknya sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Termohon mendalilkan bahwagugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum, karenadisamping tidak menjelaskan alasanalasan perceraian, juga tidak menjelaskandasar ketentuan undangundang yang mendasari

No. 443 K/Pdt/2013sehingga siapa hak milik atas tanah yang sebenarnya belum ditetapkan,hal ini mendasari dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak,dimana dari pihak para Tergugat asal/oara Pemohon Kasasi mendasaridengan adanya Letter C No. 662/Turgo atas nama Ny.

Reg 1409 K/Pdt/1996tertanggal 21 Oktober 1997 yang menyatakan bahwa bilaseseorang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dantidak pernah memindahtangankan hak usaha atas tanah tersebutkepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka iaadalah pengarap yang beriktikad baik dan patut diberikan haksebagai pemilik atas tanahBahwa dengan mendasari halhal tersebut, berkaitan dalildalil dalameksepsi di atas, sudah sepatutnya gugatan Penggugat asal/paraTermohon Kasasi sejak awal ditolak atau

Mujirah dan Ny.Partinah), artinya bahwa terhadap harta warisan peninggalan Alm.Pawiroharjo sudah tidak ada lagi selain harta warisan yang sebelumnyasudah terbagi tersebut, hal ini juga mendasari dengan adanya Pasal 163HIR / Pasal 283 RBg, oleh karenanya tidak terbantahkan lagi apa yang telahdidalikan para Pemohon Kasasi/para Tergugat asal dalam MemoriKasasinya;3.

Bahwa Judex Facti tidak mendasari dengan adanya asas audi alterampartem secara obyektif, hal mana dalam uraian berkaitan dengan alat buktiyang diajukan oleh para Tergugat asal (para Pemohon Kasasi), tidak secaralengkap ditampilkan/diuraikan, sehingga sangat merugikan kepentingan/hakhukum para Tergugat asal (para Pemohon Kasasi), sebagaimana tersebutdalam putusan halaman: 57, sehingga putusan tersebut terkesan beratsebelah;7.

diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding dan Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:Memori Kasasi I:1 Bahwa pertimbangan hukum Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi pada halaman 9yang menyatakan terhadap gugatan yang mendasari

Dengan mendasari padaalasan keberatan kasasi serta pandangan putusan Hoogeraad serta ahli hukum diatas, maka sudah sepatutnya Judex Juris Mahkamah Agung RI. mengadili sendiridalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dimaksud;2 Bahwa alasan pertimbangan hukum Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda18Aceh dengan komposisi susunan Judex Facti Dr.

memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dimanaPengadilan tinggi Banda Aceh masih mengambil pertimbangan hukumpengadilan Negeri Banda Aceh terutama dalam pertimbangan yang menyatakanbahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II telah melakukan perbuatanmelawan hukum yang merujuk pada Perbuatan yang dilakukan Termohon kasasiIl/Terbanding H/Tergugat I yaitu Surat Perintah Mulai Kerja (I SPMK) makapengadilan Tinggi Banda Aceh jelas salah dan tidak cermat dalam I menerapkanhukum, dimana yang mendasari

Pertimbangan inidibenarkan oleh pengadilan tinggi Banda Aceh dengan mendasari padapertimbangan dan penilaian atas bukti P4/TI4 yang pada intinya membuktikanpekerjaan Terbanding/Penggugat sudah dilaksanakan 100%;Bahwa apabila dikaitkan dengan pertimbangan hukum berdasarkan bukti P4/TI4 yang pada intinya membuktikan pekerjaan Terbanding/ Penggugat sudahdilaksanakan 100%, bukti P5/TI3 dan P6, TI6 yaitu bukti pembayaran, buktiP7/TI5 yaitu hasil rapat Forkopimda dan bukti P5/TI3 yaitu berupa LaporanHasil

Tegal;bahwa RUDI SEPTIYAN Als IYAN menghubungi Sdr.saksidengan cara menelfon Pada hari Rabu tanggal 10 juni 2020 sekira pukul19.00 Wib namun pada saat itu. yang mengangkat adalahREZATULAMALLIAH Binti NUROHMAN (Kakak Kandung Saksi) danmenyampaikan AJA MENGHUBUNGI DRN NDISIT ( JANGANMENGHUBUNGI DRN DULU) setelahnya langsung dimatikan;Bahwa RUDI SEPTIYAN Als IYAN sudah merencanakan untukmenyetubuhi saksi mendasari komunikasi melalui telfon Pada hari Selasatanggal 09 juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib

Tegal;Bahwa pada saat DRNterdakwa setubuhi dalam keadaanmenstruasi dengan didapati pembalut (softek) yang melekat di celanadalamnya dan terdapat noda darah;Bahwa tidak ada penolakan dari DRNpada saat Terdakwamenyetubuhinya karena mendasari ucapan Terdakwa sebelumnya yang akanbertanggung jawab dan yang bersangkutan hanya diam;Bahwa pada saat menyetubuhi DRNsituasi di bangunan gubugyang berada di area tanaman jagung yang berlokasi di Ds. Karanganyar Kec.Kedungbanteng Kab.

Tegal;Bahwa pada saat DRNterdakwa setubuhi dalam keadaanmenstruasi dengan didapati pembalut (Softek) yang melekat di celanadalamnya dan terdapat noda darah;Bahwa tidak ada penolakan dari DRNpada saat Terdakwamenyetubuhinya karena mendasari ucapan Terdakwa sebelumnya yang akanbertanggung jawab dan yang bersangkutan hanya diam;Bahwa pada saat menyetubuhi DRNsituasi di bangunan gubugyang berada di area tanaman jagung yang berlokasi di Ds. Karanganyar Kec.Kedungbanteng Kab.

Setelahnya Terdakwa mengenakan celana dancelana dalam yang Terdakwa kenakan demikian juga dengan DRNmengenakanHalaman 25 dari 29Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Slw.celana dan celana dalamnya setelahnya Terdakwa mengendarai sepeda motordan mengantar DRN pulang ke rumah;Bahwa Terdakwa menyetubuhinya karena mendasari ucapan Terdakwasebelumnya yang akan bertanggung jawab dan yang bersangkutan hanyadiam;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja

dikarenakan Penggugat mengajukan Gugatan yang keliru dengan mendalilkanpemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalahmelanggar hukum, sementara PHK terhadap Penggugat didasarkan Penggugattelah melakukan kesalahan berat dan tidak mematuhi serta mengindahkaninstruksi atasan, maka sudah selayaknya agar Majelis Hakim menyatakan bahwaGugatan Penggugat tidak jelas/kabur dan oleh karenanya tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa memperhatikan Eksepsi Obscuur Libel Tergugatdengan mendasari

Penggugat yang keliru, menurut Majelis Hakimpada intinya Tergugat bermaksud menyatakan bahwa alasan pemutusanHalaman 20 dari 31 Putusan No.286/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST.hubungan kerja yang dilakukan Tergugat sudah tepat sehingga menjadikanGugatan Penggugat keliru, sementara memperhatikan petitum pokok Penggugatadalah memohon kepada Majelis untuk memutuskan hubungan kerja dan tuntutanpembayaran kompensasi, selanjutnya memperhatikan bantahan Tergugat dalamperselisihan ini, menjadikan alasan yang mendasari

pemutusan hubungan kerjaterhadap Penggugat merupakan perselisihan pokok, sehingga Eksepsi Tergugattelah menyentuh substansi perselisihan;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut menjadikan EksepsiTergugat atas hal ini menjadi tidak berdasar hukum, karenanya patut untuk ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat yangberikutnya mendasari bahwa Penggugat secara licik menuntut pembayaransejumlah uang yang bukan haknya dengan menggunakan dalildalil yang tidakbenar dan menyesatkan

hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitungsejak tanggal 22 Maret 2018, serta terhadap petitum Penggugat angka 4 dapatdikabulkan sebagian sepanjang berkenaan dengan putusnya hubungan kerja;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka (3) yangmemohon untuk menyatakan PHK secara sepihak yang dilakukan Tergugat tidaksah dan batal demi hukum, menurut Majelis Hakim dengan dinyatakan sahpemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, serta terdapatalasan yang mendasari

Akibat perbuatanterlapor melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapandan/atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentikdan/atau perlindungan konsumen, selanjutnya korban merasa dirugikan.Selanjurnta korban melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Jatimguna proses hukum lebih lanjut Bahwa dengan mendasari laporan polisi sebagaimana tersebutdiatas, Termohon sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sertakewenangan yang diamanatkan oleh Undangundang, Termohonselanjutnya melakukan

) Surat pernyataan dari pemrakarsa tentang perubahan namadan/atau status tanpa menggunakan kata Internasional ;8) Surat Pernyataan dari pemrakarsa bahwa peserta didik WNIdiikutkan dalam Ujian Nasional ;dengan persyaratan tersebut pada intinya Surabaya CambridgeSchool telah memiliki ijin penyelenggaraan SPK melalui KeputusanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 303/MPK.D/2017tentang jin sSementara satuan pendidikan kerjasamapenyelenggaraan SMP Suraaya Cambridge School pada tanggal23 Mei 2017 ;mendasari

yang lulus dari satuan pendidikan diberikan ijasah,ijasah tersebut dikeluarkan oleh satuan pendidikan sekolah(Sekolah) sehingga ijasah tersebut sah dan secara nasional danblanko ijasah tersebut dikeluarkan oleh Kemendikbud ;sedangkan terbitnya sertifikat dengan logo Cambridge, tidak adasatu aturan hukumpun yang mengatur ;bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas yang dipeolehTermohon selama proses penyidikan perkara Laporan PolisiNomor : LPB/957/VIII/2017/UM/JATIM tanggal 10 Agustus 2017dengan mendasari

dinyatakan ditolak ;Bahwa menanggapi dalildalil praperadilan Pemohon pada angka 9 dan10 tentang dalil penanganan perkara yang lama dan proses sudahmemasuki penyidikan namun justru dihentikan penyidikannya, bahwadalildalil Pemohon yang demikian adalah tidak benar dan tidak berdasathukum karena dalam proses penyidikan perkara a quo, Termohonmelaksanakan penyidikan perkara Laporan Polisi NomorLPB/957/VIII/2017/UM/JATIM tanggal 10 Agustus 2017, sudah sesuaidengan prosedur hukum yang benar dan sudah mendasari

Permasalahan atau alasanalasan yang mendasari diajukannya gugatan:1.Bahwa, sejak sekitar tahun 1966 suami Penggugat, Penggugat dananakanak, dimana suami Penggugat adalah selaku Prajurit TentaraNasional Indonesia Angkatan Darat telah menempati rumah tinggalyang beralamat di (d/h Jalan Tosari) Nomor 76. Menteng yangsekarang dikenal dengan Jalan Prof.

Nomor 224 K/Pdt/201426.27.28.29.menyangkut dasar dari pada pengosongan tersebut di atas atau alashak mendasari pengosongan tersebut;Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dengan keseluruhannyaSurat Keputusan Pangdam Jaya/Jayakarta Nomor: Kep/712/X/2010tentang Pencabutan/Pembatalan Surat lzin Perumahan (SIP) KodamJaya Nomor SIP/3414/2000 Tanggal 23 Juni 2000 yang menjadi dasarPerintah Pengosongan tahun 2011, di mana surat di atas adalah cacathukum dan bertentangan dengan Surat Nomor B/9764/IX/1976 perihalIzin

Bagian menimbang hanya mendasari surat permohonan dari almarhumKolonel TM. Gurning (suami Penggugat) seharusnya dasarnya adalahsurat keputusan Kasad;b.

Pada bagian mengingat mendasari surat Skep Kasad Nomor 89/Il/1973tanggal 19 Maret 1973 Bab IX pasal 31 tentang wewenang PanglimaDaerah Militer setempat untuk mengembalikan rumah yang akan diokupasi TNI AD kepada pemiliknya dan penghapusan dari RegisterAdministrasi TNI AD, seharusnya dasarnya adalah ST Kasad Nomor:ST/766/1984 tanggal 23 Juni 1984 yang menentukan bahwapengembalian penyerahan atau pengalihan hak atas tanah/bangunanokupasi TNI AD harus atas ijin persetujuaan Kasad;c.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat a quosecara menyeluruh, telah nyata dan terbukti bahwa gugatanPenggugat a quo telah kabur (Obscur libel), karena halhal yangtertuang dalam posita (Fundamentum Petendi) tidak menjelaskandasar hukum (Rechtgrond) yang mendasari gugatan a quo secarajelas dan tegas.Sehingga gugatan Penggugat a quo tidak memenuhi asas jelasdan tegas (Een duidelijke en bepaalde conclusive) sebagaimanayang disyaratkan dalam pasal 8 RV.Bahwa hal yang mendasari gugatan

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena halhal yang tertuangdalam posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum(rechtgrond) yang mendasari gugatan secara jelas dan tegas.

memperhatikan surat gugatan, ternyatadalil perkara wanprestasi dan perkara perbuatan melawan hukum telahdikelompokkan tersendiri dalam gugatan, sehingga mudah untuk dipahami;Menimbang, bahwa selanjutnya dalil yang digunakan dalam perkaraperbuatan melawan hukum maupun perkara wanprestasi didasarkan padaperistiwa proses pembimbingan, pemberian nasihat dan mengenai jasa dariPenggugat terkait dengan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapioleh Saiful dkk;Menimbang, bahwa oleh karenanya peristiwa yang mendasari

Pada posita gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground)dan kejadiankejadian atau peristiwaperistiwa yang mendasari gugatan.b. Mencampuradukan antara gugatan perbuatan melawan hukum,wanprestasi dan keberatan terhadap lelang.a.

Pada posita gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground)dan kejadiankejadian atau peristiwaperistiwa yang mendasari gugatan.1) Bahwa apabila mencermati gugatan yang diajukan oleh PENGGUGATsangatlah tidak jelas dasar hukumnya dan PENGGUGAT tidak menguraikansecara jelas kejadiankejadian atau peristiwaperistiwa yang mendasarigugatan.M.

dan atasperbuatan apa yang mendasari perhitungan kerugian PENGGUGAT ?

Militer I12 Surabaya yang tidakmenjatuhkan putusan pemidanaan tambahan berupa pemecatan dari dinasmiliter TNIAD terhadap Terdakwa, Oditur Militer mengajukan keberatandengan alasan bahwa demi tidak terulangnya perbuatan tersebut dansupaya tidak menjadi preseden buruk bagi pembinaan prajurit TNI danTNI AD khususnya, maka dimohonkan agar putusan pidana yangdijatuhkan kepada diri terdakwa selain pidana pokok berupa pidanapenjara juga dijatuhkan pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinasTNI AD.Bahwa mendasari

maka pada tanggal 26 Januari 2013sekira pukul 10.00 Wib Saksi Kopda Darjono dengan ditemani Pasi IntelYonkes2/2 Kostrad Kapten Ckm Kamjuli lalu datang menemui PasiintelYonif Linud 502/18/2 Kostrad Lettu Inf Danny Steven Surbakti di KantorStaf Intel Yonif Linud 502 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yangtelah berselingkuh dengan Saksi Rini Damayanti sejak tahun 2011,hingga kemudian Terdakwa dipanggil Danyonif Linud 502 Kostrad danselanjutnya diproses hukum yang menjadi perkara ini.: Bahwa dengan mendasari

Bahwa mendasari pertimbangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim TingkatBanding menilai Terdakwa mempunyai tabiat dan prilaku yang tidak baikserta tidak patuh hukum sehingga apabila terhadap Terdakwa tidak dijatuhipidana tambahan pemecatan dari dinas Militer akan mengganggukehidupan disiplin Prajurit di Kesatuannya.Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi tetapdipertahankan dalam Dinas Militer karena apabila tidak dipisahkan

Gugatan Perlawanan yang dikatakan sebagai milik pelawan tanpamengikutsertakan apa yang mendasari kepemilikan pelawan;2. Tidak mencantumkan letak dan batasbatas tanah yang didalilkan sebagaimilik pelawan ; Putusan Perlawanan No. 1/PdtPlw/2015 /PN.WT P163. Seyogyanya Terlawan II yaitu H.

sineactors), doktrin tersebut juga sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 305K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3909K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997 yang menyatakan bahwa hak Penggugat Putusan Perlawanan No. 1/PdtPlw/2015 /PN.WT P17sepenuhnya yang menunjuk siapasiapa yang ditarik sebagai tergugat/tergugattergugat dalam suatu perkara, namun hak tersebut tentunya harus bisa dijelaskan dandijabarkan oleh Penggugat akan hubungan hukum atau perselisihan hukum apayang mendasari

Penggugat menarik pihakpihak dalam suatu gugatan lewatpembuktianpembuktian di persidangan ;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi yang didasarkan pada dalilbahwa dalam Gugatan Perlawanan yang dikatakan sebagai milik pelawan tidakmengikutsertakan apa yang mendasari kepemilikan pelawan tentang eksepsi tersebutMajelis berpendapat bahwa hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara yangtentunya membutuhkan pembuktianpembuktian untuk menentukan apakah yangmendasari pelawan mengajukan gugatan perlawanan

judi nomor togel jenis Hongkongdisetorkan kepada pengepul bernama EKO alias KODOK (DPO) alamatDs.Growong, Kec.Juwana, Kab.Pati;Bahwa dari hasil penjualan judi togel Terdakwa mendapatkan komisi dari pengepuljudi togel jenis Singapura yang bernama ANANG (DPO) sebesar 15 % dariuang yang disetorkan sedangkan untuk tebakan colok bebas judi togel jenisSingapuradan Hongkong Terdakwa mendapatkan komisi dari pengepulnya yang bernama EKOalias KODOK (DPO) sebesar 10 % dari uang yang disetorkan;Bahwa yang mendasari

judi nomor togel jenis Hongkongdisetorkan kepada pengepul bernama EKO alias KODOK (DPO) alamatDs.Growong, Kec.Juwana, Kab.Pati;Bahwa dari hasil penjualan judi togel Terdakwa mendapatkan komisi dari pengepuljudi togel jenis Singapura yang bernama ANANG (DPO) sebesar 15 % dariuangyang disetorkan sedangkan untuk tebakan colok bebas judi togel jenis Singapura danHongkong Terdakwa mendapatkan komisi dari pengepulnya yang bernama EKOalias KODOK (DPO) sebesar 10 % dari uang yang disetorkan;Bahwa yang mendasari

dikeluarkan atas dasarhasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuanperaturan perundang udangan yang berlaku .Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenangdan tidak berhak untuk menilai terhadap putusan PeradilanUmum, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menjadidasar terbit adanya Keputusan Tata Usaha Negara (obyekgugatan / sengketa sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas).Berdasarkan hal hal yang telah dikemukakan tersebut diatasdan disertai dasar dasar hukum yang mendasari

dikeluarkan atas dasarhasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuanperaturan perundang udangan yang berlaku Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenangdan tidak berhak untuk menilai terhadap putusan PeradilanUmum, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menjadidasar terbit adanya Keputusan Tata Usaha Negara (obyekgugatan / sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas).Berdasarkan hal hal yang telah dikemukakan tersebut diatasdan disertai dasar dasar hukum yang mendasari

Bahwa terlebin dahulu Tergugat menolak dailildalil gugatan Penggugatsebab posita atau fundamentum petendi kabur, tidak jelas, karena tidakmenjelaskan dasar hukum (rech ground) maupun kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan;2.

Bahwa terlebin dahulu Tergugat menolak dailildalil gugatan Penggugatsebab posita atau fundamentum petendi kabur, tidak jelas, karena tidakmenjelaskan dasar hukum (rech ground) maupun kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan dan tidak ada kaitannya dengan petitum (tuntutanhukum);2.

Bahwa pada faktanyamelalui putusan Judex Facti ini tidak memberikan putusan yang sesuaidengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia karena tidak menerapkanhukum acara pidana militer dan peraturan hukum lainnya.Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer 02 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi inihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika

Nomor 150 K/MIL /2017Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa iabersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harusdisertai dengan alat bukti yang lain.Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara PemohonKasasi ini, ternyata dalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asasminimum pembuktian di mana alat bukti yang ada tidak memadai dari segikuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian di manajika dinubungkan antara keterangan Saksi1

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.BitgMenimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan dapat tidaknyaPengadilan Agama Bitung memberikan izin poligami kepada Pemohon untukmenikah lagi dengan calon isteri kKeduanya tersebut, tentunya Hakim TunggalharuSs mempertimbangkan alasan yang mendasari permohonan Pemohonuntuk berpoligami tersebut serta ada tidaknya syaratsyarat untuk berpoligamsebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (

Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, incasu bahwa alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah lagi adalah Pemohon ingin membantu kehidupanekonomi dari calon isteri Kedua Pemohon karena setelah bercerai denganmantan suaminya calon isteri kedua Pemohon hanya sebagai seorang janda,dengan memelihara empat orang anak tanpa memiliki pekerjaan. Hal tersebutsecara tegas diakui Termohon dan calon isteri kedua Pemohon.

XV2016 tanggal 9 Nopember 2016Nomor : R/402/XV/2016 tanggal 29 Nopember 2016Nomor : R/1413/X1V2016 tanggal 14 Desember 2016Nomor : B/43/SP/IIV2017 tanggal 3 Maret 2017Nomor : R/95/IIV2017 tanggal 8 Maret 2017oo eh =Bahwa berdasarkan surat dari Ka Bekangdam VBB Nomor :R/95/IIV2017 tanggal 8 Maret 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa atasnama Prada Endam Rakutta NRP 31130772610594 Ta Bekangdam I/BB,belum kembali kekesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapathadir dipersidangan.Bahwa dengan mendasari

tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturut secarasah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaandan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkanTerdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya,maka dengan mendasari

LATIF bin PALAMTJUI, untukdipergunakan sebagai surat yang mendasari gugatan atas tanah yangterletak di Marunda Empang RI. 006 / RW. 01, Kelurahan Marunda,Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara (sekarang lokasi Sekolah STIP) ;Bahwa dari suratsurat Pernyataan Waris yang datadata identitaskepemilikannya dipalsukan tersebut, mereka Terdakwa 1. JAENAL ABIDINbersamasama dengan Terdakwa 2. LATIF dan Terdakwa 3. TINGGAL dansdr.

LATIF binPALAMTJUI, untuk dipergunakan sebagai surat yang mendasari gugatanatas tanah yang terletak di Marunda Empang RT. 006 / RW.01 KelurahanMarunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara (sekarang lokasi Sekolah STIP);Bahwa dari suratsurat Pernyataan Waris yang datadata identitaskepemilikannya dipalsukan tersebut, mereka Terdakwa 1. JAENAL ABIDINbersamasama dengan Terdakwa 2. LATIF dan Terdakwa 3. TINGGAL dansdr.

Jakarta Nomor : B/1897/VII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan dari 2(tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak KesatuanTerdakwa Grup A Paspampres telah memberikan jawaban yaitu suratGrup A Paspampres Nomor B/737/V1V/2016 tanggal 28 Juli 2016, NomorB/784/VIIV2016 tanggal 11 Agustus 2016 dan Nomor B/881/IX/2016tanggal 9 Septenmber 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa PratuTatag Sugeng NRP 31100455760590 tidak dapat dihadirkandipersidangan Pengadilan Militer llLO8 Jakarta.Bahwa dengan mendasari

operasimiliter.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87ayat (1) Ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa saksisaksi dalam perkara ini yakni Saksi Serka DominggusTapilaha dan Saksi atas nama Sertu Suhendar telah dipanggil secarasah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No.31 tahun1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karenasedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, makadengan mendasari

Bahwa posita dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat tidakdijelaskan secara jelas dan tegas apa yang sebenarnya menjadi dasarhukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijike grond) kejadianatau peristiwa yang mendasari gugatan penggugat.Hal ini dapat dilihat dari mulanya Penggugat mempermasalahkanusahanya yang mengalami kerugian sehingga kurang mampu untukHalaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2017/PN Smnmelakukan pembayaran kepada Tergugat sebagaimana disebutkandalam

mendiskripsikan dengan jelas dan tegastindakan apa saja yang telah dilakukan Tergugat dalam melakukanancama, tekanan dan intimidasi.Bahwa berdasarkam uraian diatas, maka Penggugat dalammengajukan gugatannya tidak mempunyai dasar Hukum (rechtelijkegrond) sama sekali sehingga terkesan dalil Penggugat dalamgugatannya hanya asalasalan saja.Dengan tidak dijelaskan dan ditegaskannya apa yang menjadi dasarHukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta Hukum (feitelijke grond) yangsebenarnya atas peristiwa yang mendasari

Bahwa posita dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat tidakdijelaskan secara jelas dan tegas apa yang sebenarnya menjadi dasarhukum (rechtelijkke grond) dan dasar fakta (feitelijkke grond) kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan penggugat.Hal ini dapat dilihat dari mulanya Penggugat mempermasalahkanusahanya yang mengalami kerugian sehingga kurang mampu untukmelakukan pembayaran kepada Tergugat sebagaimana disebutkandalam posita Penggugat Nomor 10.Kemudian Penggugat mempermasalahkan upayaupaya

mendiskripsikan dengan jelas dan tegas tindakan apasaja yang telah dilakukan Tergugat dalam melakukan ancama, tekanandan intimidasi.Bahwa berdasarkam uraian diatas, maka Penggugat dalam mengajukangugatannya tidak mempunyai dasar Hukum (rechtelijke grond) samasekali sehingga terkesan dalil Penggugat dalam gugatannya hanyaasalasalan saja.Dengan tidak dijelaskan dan ditegaskannya apa yang menjadi dasarHukum (rechteliyjkke grond) dan dasar fakta Hukum (feitelijke grond) yangsebenarnya atas peristiwa yang mendasari