Lapangan tidak disampaikan oleh Pemeriksa sesuai standarPemeriksaan, sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yang dilakukan olehTerbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyalahiketentuan formal:bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaPajak Pebruari 2010 Nomor: 00176/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkan pelaporan pajak yangtelah dilakukan self

I/91 yang menyebutkan bahwadokumen yang menyatakan sahnya hasil hutan adalah Surat Angkutan KayuBulat (SAKB) untuk kayu Bulat, Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO) untukkayu olahan dan Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHHBK) untukhasil hutan bukan kayu, dimana pengukuran, pengujian, dan penerbitan SAKBatau SAKO dilakukan sendiri (Self approval) oleh pemegang izin, untuk SAKBditerbitkan oleh pemegang izin hak pengusahaan hutan (HPH) atau pemegangizin hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI

karena system perpajakan IndonesiaHalaman 13 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 112/Pdt.G/2016/PN.Gpr.menganut sistem self assiment system yaitu. pertama adalahmenghitung dan kedua membayar dan ketiga melapor. Dengan sistemtersebut tentunya pertanggung jawaban kebenaran dari pembayaran pajakyang dilaporkan adalah ditanggung oleh wajib pajak.

Selain itu, atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajakdalam Putusan a quo yang menyatakan:Bahwa pencantuman "Metode Lainnya" di dalam lampiran SPTTahunan PPh Badan Pemohon Banding, tidak melanggar ketentuanperpajakan yang ada, karena berdasarkan sistem self assesmentyang dianut dalam UU Perpajakan, Pemohon Banding berhakuntuk menghitung sendiri harga jual wajar menurut versinya,e Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) menyatakansangat keberatan dengan alasan hukum sebagai berikut:v

Asas ini dalam hukumpidana disebut Non self incrimination dirinya. Namunapabila Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, maka alatbukti dapat diperoleh dari keterangan para Saksi danbarang bukti lainnya.1. Bahwa atas keterangan Sdr.

Pasal 64 KUHPa) Bahwa perlu Termohon sampaikan, sistem perpajakan yang berlakudi Indonesia adalah self assessment, yang artinya Wajib Pajak diberikepercayaan untuk menghitung, membayar danmelaporkan/menyampaikan sendiri kewajiban perpajakannya kepadaKantor Pelayanan Pajak.b) Bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPPPratama Bukittinggi sejak tanggal 31 Maret 2010 dengan NPWP15.464.970.1202.000sebagai wajib pajak orang pribadi mempunyaikewajiban melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi,

(empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka pembukuan yang dilakukanoleh Pemohon tersebut adalah salah;Bahwa Indonesia menganut sistem self assessment yaitu Wajib Pajakmenghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan SuratPemberitahuan (SPT);Bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) ditentukan dari hasilpenghasilan bruto dikurangi biaya pembelian bahan, upah, gaji karyawan,bunga, sewa, piutang yang tidak dapat ditagih dan lainlain;Bahwa usaha pekerjaan bebas penghasilan brutonya kurang dariRp4.800.000.000

Lapangan tidak disampaikan oleh Pemeriksa sesuai standarPemeriksaan, sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yang dilakukan olehTerbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyalahiketentuan formal;Bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPNMasa Pajak Desember 2010 Nomor : 00186/207/10/051/12 tanggal 25 April2012 tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkan pelaporan pajakyang telah dilakukan self

Sanksi ini dimaksudkan agar eksportir atau PPJK berhatihati dalam melakukan pengisian data pada pemberitahuan pabean pabeankarena pengisian pemberitahuan pabean menganut asas Self Assesment ataupengisian sendiri ;Bahwa sanksi pidana dikenakan terhadap kesalahan memberitahukan jumlahdan/atau jenis barang, yang mana kesalahan tersebut bukan merupakankekhilafan yang nyata ;Bahwa rotan bulat poles adalah termasuk barang yang dilarang untukdieksport ;2.

Roni Atas nama Debitur Nurul Akbari dengan tujuan penggunaanuntuk usaha caf agar menghindari batas wewenang kredit Lhokseumawe,MAIRINI selaku AO kembali menjelaskan kepada ASNAWI ABDULLAH BinABDULLAH dan EFENDI BAHARUDDIN bahwa permohonan kredit tersebuttidak dapat diproses karena debitur adalah Suami / Isteri (Terafiliasi) dan tidakmemiliki self financing yang mencukupi, nnmun ASNAWI ABDULLAH tetapmemerintahkan Mairini agar memprosesnya sehingga Mairini menjalankanperintah dibawah tekanan, setelah

BankAceh Cabang Lhokseumawe yang telah terlebih dahulu dijumpai oleh Roni,Account Officer sempat menolak untuk memprosesnya karena permohonankredit tersebut tidak fleksible yaitu untuk pembiayaan pembangunan ruko padasaat itu. dengan memperhatikan jumlah pembangunan ruko di WilayahLhokseumawe dan sekitarnya yang telah banyak, Debitur tidak berpengalamandibidang properti, tidak adanya self financing dari debitur dan khawatirterjadinya salah penggunaan kredit disebabkan adanya keberadaan keterlibatanlangsung

Roni Atas nama Debitur Nurul Akbari dengan tujuan penggunaanuntuk usaha caf agar menghindari batas wewenang kredit Lhokseumawe,MAIRINI selaku AO kembali menjelaskan kepada ASNAWI ABDULLAH BinABDULLAH dan EFENDI BAHARUDDIN bahwa permohonan kredit tersebuttidak dapat diproses karena debitur adalah Suami / Isteri (Terafiliasi) dan tidakmemiliki self financing yang mencukupi, namun ASNAWI ABDULLAH tetapmemerintahkan Mairini agar memprosesnya sehingga Mairini menjalankanperintah dibawah tekanan, setelah

Roni, untuk menghindari batas wewenang kredit cabang Lhokseumawe,AO telah menjelaskan kepada Kabag Krerdit Kormesial dan pimpinancabang bahwa tidak dapat memproses kredit disebabkan debitur adalahsuami/istri (teraviliasi) dan tidak memiliki self finacing yang mencukupi,AO melaksanakan proses kredit dalam keadaan tertekan dan terpaksa;Syahkubat Abdullah, tuah raja abadi temuannya adalah dari penuturandebitur bahwa dana sepenuhnya digunakan oleh Roni untuk pembanguna 9Halaman 71 dari 258 Putusan Nomor

CPIberupa SSWA (self stop work autority) yaitu suatu kewenangan yangdiberikan oleh pemilik ladang (PT.

disampaikanoleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan";Dalam penjelasannya:"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telah menghitungdan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benar berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, serta melaporkan dalamSurat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajakataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";Bahwa sesuai dengan system Self

Fotocopi surat pencairan Nomor 12/SP/05/2012 tanggal 30 Mei 2012dari divisi keuangan sumber dana Bank Rakyat Indonesia026101000558308 keperluan by self financing Bank Muamalat uangmuka atau biaya untuk DOI Harapanku Mekar sebesar Rp.120.000.000,, diberi tanda PII5 ;. Fotocopi bukti kas keluar PT. Dian Osiania Indonesia Nomor 184tanggal29 Desember 2011 perihal pembayaran Bank Muamalat Indonesiasebesar Rp. 20.000.000,, diberi tanda PII6 ;Fotocopi bukti kas keluar PT.

TngBahwa Indonesia menganut system self assessment mulai tahun 1983,karena system self assessment maka masyarakat pengguna jasa ini harusmen declare kepada Negara dalam hal ini Bea Cukai, Bahwa benar apayang di declare dalam dokumen adalah benar sesuai dengan barangyang akan di ekspor atau yang akan di impor, kalau hal itu tidak benarmaka ada sanksinya dan Bea Cukai menganut dua macam sanksi yaitusanksi administrative dan sanksi pidana.

fotokopi sesuaidengan aslinya);Daftar pengiriman surat tanggal 20 Maret 2015 (fotokopidari fotokopi);bahwa pada persidangan perkara ini Penggugat tidakmengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;Menimbang, bahwa di samping suratsurat bukti, di persidangan Tergugatmengajukan 1 (orang) Ahli bernama : IDA ZURAIDA yang di bawah sumpah telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia sejak tahun 1983 berdasarkansistem self

melalui direktorat jenderal dengan tembusankepada Kepala Badan Pengatur mengenai kegiatan penganglutan minyak dangas bumi secara periodic setiap 1 (satu) bulansekali dan/atau sewaktuwaktuapabla diperlukane Bahwa cara pengangkutan BBM yang benar sesuai dengan ketentuan yangberlaku yaitu dari terminal (depot) PT Pertamina kepala penyalur ataukonsumen melalui fasilitas pengangkutan yangdikuasai atau dimiliki PTPertamina dengan menggunakan moda transportasi darat berupa truk tankidengan menggunakan SPOB (Self

Bahwa sistem pembayaran pajak dilakukan secara Self Assesment oleh si pembayarpajak, sehingga pembayar pajak sendirilah yang memasukkan angkaangkapembayaran pajak miliknya.Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwamemberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksitersebut.Menimbang, bahwa Terdakwa ADI DARMAWAN Bin ANDI SUWANDI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 22 dari 38 Halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2019

harus memenuhi syaratadministrasi dan data proyek antara lain:1) Persyaratan data pengembang antara lain:a) Akte pendirian perusahaan besertaperubahannya asli dan masih valid;b) Akte pengesahan dari Menkumham;) Keanggotaan REI/Apersi;) Surat Izin Tempat Usaha (SITU);) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);Tanda Daftar Perusahaan (TDP);g) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);h) Referensi bank atau lembaga keuanganlain;i) Laporan keuangan 3 tahun terakhir yangdiaudit oleh akuntan publik;j) Memiliki self

data pengembang antara lain:1) Akte pendirian perusahaan besertaperubahannya yang asli dan masih valid;2) Akte pengesahan dari Menkumham;3) Keanggotaan REI/Apersi;4) Surat Izin Tempat Usaha (SITU);5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);6) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);Halaman 67 dari 97 halaman Putusan Nomor 60K/PMTII/AU/XI/20187) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);8) Referensi bank atau lembaga keuangan lain;9) Laporan keuangan 3 tahun terakhir yang telahdiaudit oleh akuntan public;10) Memiliki self

WibowoHeru, masingmasing selaku Regional SEMM Head dan Asset LiquidationUnit Manager pada Divisi Self Employed Mass Market PT.

Lapangan tidak disampaikan oleh Pemeriksa sesuai standarPemeriksaan, sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yang dilakukan olehTerbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyalahiketentuan formal;bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaPajak Januari 2010 Nomor : 00175/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkan pelaporan pajak yangtelah dilakukan self

Terdakwa LIDYABERTUS als Cl UN.Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan MK.RI Nomor : 13PUU/XIV/2016 tanggal 13 Februari 2017 halaman 75 dan 76 yang berbunyi Bahwa guna menjaga keseimbangan sistem self assessment, Pasal 2 ayat (4)UU 28/2007 memberikan kewenangan kepada DJP menerbitkan NPWP dan/atauPKP secara jabatan apabila WP dan/atau PKP tidak melaksanakan kewajibansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

Bahwa karena Terdakwa masih menyatakan tidak mampu maka saksi kembalimenyarankan untuk melakukan pembayaran sebanyak Rp. 1.000.000.000, yangterbagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu Rp. 400.000.000,, Rp. 300.000.000, dan Rp.300.000.000,, namun untuk pembayaran Rp. 400.000.000, harus dilaksanakansebelum Mei 2016 untuk menghindari sanksi denda;Bahwa benar Terdakwa selaku Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajakdengan mencicil sebelum adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas namaTerdakwa sebagai bentuk self

Cargill untuk proses PKP (Pengusaha Kena Pajak).Bahwa menurut saksi, berapa nilai pajak yang harus dibayar seharusnya adasurat resmi dari kantor pajak.Bahwa menurut saksi, petugas pajak tidak boleh menerima pembayaran dankarena saat itu menurut Terdakwa RUDDY TONNY LASUT meminta teruspembayaran pajaknya.Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai prinsip perpajakan yangmengedepankan self assesment.Bahwa pada April 2016 sekitar seminggu sebelum Paskah saksi dihubungiTerdakwa yang mengatajakan saya (Terdakwa