Asli surat keterangan kematian atas nama Pasang Nomor233/KDB/IV/2018 tanggal 11 April 2018, dikeluarkan oleh KepalaDesa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto,kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P5.B. Saksisaksi :1. Yodding bin Panda, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikantidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di DusunMattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, KabupatenHalaman. 4 dari 17 hlm.

di angsur 2 bulan di Bank Permatadari bulan Juli 2016;2 (dua) unit mobil Panther Pick Up atas nama Theresia Widiastuti, denganNo.Plat mobil B9185YC dan B9654YH;1 (satu) unit mobil Toyota Innova atas nama Theresia Widiastuti denganNo.Plat mobil B1597KOO;1 (satu) unit motor Honda Beat atas nama Theresia Widiastuti dengan No.PlatB3723KOP;1 (satu) unit motor Honda Vario atas nama Nyo Maman dengan No.Plat B 3421KMR;1 (satu) unit mobil Mitsubishi PS 110 atas nama Nyo Maman dengan No.Platmobil B 9485 KDB

Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah nomor : 324/SKT-KDB/VI/1997, tanggal 19 Juni 1997, atas nama dr. Heru Siswanto;- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) an. Siti Puriyah, tanggal 11 Februari 2015;- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian satu kapling tanah atas nama Johansyah, tanggal 26 Pebruari 2015;Dikembalikan kepada saksi dr.

Nomor 2884 K/Pdt/2015tertanggal 23 Oktober 2013 dan 25 Maret 2074 yang pada pokoknyamenyatakan pembangunan hotel Amaroosa milik Penggugat tidakmelanggar koefisien dasar bangunan (KDB) (Bukti P4);Dengan demikian nyata terbukti kesepakatan Para Tergugat dalamKesepakatan Perdamaian semata hanya rekayasa bohong dan tudingansepihak Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III yang tidak mendasarsehingga menyebabkan Kesepakatan Perdamaian tersebut cacat hukumdan dapat dinyatakan batal;Tentang ketidakcakapan

Dalamkonteks ini seharusnya Judex Facti juga melihat lebin komprehensiftujuan dari dibentuknya TPF, bahwa yang dimaksud dengan Tim PencariFakta adalah suatu tim bersama yang melakukan analisa danpenelusuran atas perizinan yang diterbitkan, baik terkait telaah dananalisa berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan juga hasil telaahinternal oleh pejabat yang berwenang sehubungan dengan IMB, IPPT,Amdal Lalin, KDB, KLB dan GSB.

puluhanmilyar untuk keuntungan Penggugat sendiri dan melindungi kepentinganusaha Karaoke, usaha Rent Apartemen,usaha Ruko/Restoran dan fasilitaslainnya termasuk unit apartemen yang dipergunakan sebagal tempattinggal para stafnya yang pembenanan listrik dan air yang tidak jelastermasuk melindungi ketidak beresan perijinan Apartemen Mutiara Bekasisampai saat ini, fasilitas tanan Kuburan, Tanah yang tersdia untukbangunan yang tidak sesuai dengan peraturan Pemkot Bekasi yaituKoitisien Dasar Bangunan (KDB

Bahwa sesungguhnya Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah untuknenghindari kewajibannya kepada Para Pemilik/Penghuni ApartemenAutiara Bekasi atas:Perizinan Apartemen Mutiara Bekasi yang diduga tidak kunjungselesai (bermasalah) sampai saat ini.Masalah Pemenuhan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dimanatempat tanah berdirinya Apartemen Mutiara Bekasi diduga adapenggunaan tanah PU cq Bina Marga seluas kurang lebih 2500 M2dan sebagian Tanah Intan Tarigan di depan Ruko yang menghadapke Tol Jakarta Cikampek

Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 140/270/KDB/2019 bertanggal 2April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belui, Kecamatan DepatiTujuh, Kabupaten Kerinci, untuk dan atas nama Pepen Suhendra,bermeterai cukup kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;2.

SURAT KETETAPAN RENCANA TATA KOTA yang diterbitkanKepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota AdministratifJakarta Selatan dalam rangka permohonan hak atas Tanah masingmasing dalam suratsurat sebagai berikut :1) Nomor 221/21/PTSP/WJS15 tanggal 15 Mei 2015, yangdikeluarkan (disetujui/Ditetapkan) berdasarkan SuratRekomendasi LurahCamat Nomor 43/1.711 tertanggal 02 Juni2012, dengan penetapan Zona Perumahan KDB Rendah,sebagaimana Bukti P9a2) Nomor 222/21/PTSP/WJS15 tanggal 15 Mei 2015 yangdikeluarkan

(disetujui/Ditetapkan) berdasarkan SuratRekomendasi LurahCamat Nomor 44/1.711 tertanggal 02 Juni2012, dengan penetapan Zona Perumahan KDB Rendah,sebagaimana Bukti P9b3) Nomor 223/21/PTSP/WJS15 tanggal 15 Mei 2015 yangdikeluarkan (disetujui/Ditetapkan) berdasarkan SuratRekomendasi LurahCamat Nomor 45/1.711 tertanggal 02 Juni2012, dengan penetapan Zona Perumahan KDB Rendah,sebagaimana Bukti P9cJ.

Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum ;

Pasal 20 dinyatakan:Wewenang Walikotamadya/Bupati Kabupaten Administrasi di Bidang Penataan danPengawasan Bangunan, adalah menandatangani Surat Perintah Bongkar terhadapkegiatan:a Membangun tanpa izin yang belum dihuni dan dalam sengketa dan/atau bangunanPemerintah dan/atau bangunan sosial ibadah dan/atau bangunan pada lingkungandengan persyaratan khusus (antara lain lingkungan KDB rendah, cagar budaya,daerah militer) atau;b Membangun tanpa izin dan sudah dihuni atau;c Berdasarkan pertimbangan Kepala

Shu Peng, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 199/A/JB/KDB/1993 tanggal 19 Maret 1993, yang dilakukan dan diperbuat dihadapan danoleh Abdul Hamid BA, Camat Kecamatan Datuk Bandar selaku PejabatPembuat Akta Tanah;Bahwa bidang tanah mana adalah merupakan objek sengketa dalamgugatan perkara perdata perbuatan melawan hukum ini;Bahwa Penggugat selaku istri sah dan merupakan salah seorang ahli warisdari almarhum Berus Mulyo alias Beh Gik Pau, di dalam memajukan/mengajukanperkara ini adalah untuk mempertahankan

Dari daerah perencanaan + 26.493 M2 tersebut diatas, maka luas tambahanuntuk KDB + 3736 M2 (14,10%) dan luas untuk KLB 20.328,8 M2 (0,767),SEHINGGA SETELAH DIBANGUNNYA GEDUNG BRI Il PADA TAHUN 1991MAKA TAMBAHANBANGUNAN BARU PADA KOMPLEKS BRI HANYA DAPAT DIBANGUN 10LANTAI BUKAN 27 LANTAI SEPERTI ukuran bangunan BRI Il yang telahterbangun, dengan asumsi:a.

(yang juga menjabat Kepala DinasTata Ruang Pemda DKI);Catatan:Termohon Kasasi II sudah lama mengetahui adanya larangan membangunsetinggi 27 (dua puluh tujuh) lantai (sesuai Perjanjian BOT untuk GedungBRI Ill), bahkan sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2000 pimpinandari Termohon Kasasi II ikut aktif berusaha melobby Dinas Tata KotaProvinsi DKI Jakarta agar diizinkan untuk membangun gedung 27 (duapuluh tujuh) lantai; Sesuai dengan intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB) danKoefisien Lantai Bangunan

Apabila Saudara telah memenuhi kewajiban tersebut maka perhitungan DaerahPerencanaan efektif menjadi + 28.493 m2.a: Dari pemenuhan kewajiban tersebut maka luas tambahan untuk KDB + 3726 m2(14, 10%) dan luas untuk KLB 20.328,8 m2 (0,767), sehingga tambahan bangunan baru10 lantai dengan asumsi :a. Luas lantai dasar sampai dengan lantai 9 sama dengan kantor BRI Existing (45,6X 45,6 = 2079,36 m2) dan lantai 10 lebih kecil dengan luas 1614,56 m2, ataub.

JOHNNYSUKARYA di persidangan telah menjelaskan di bawah sumpah bahwasejak tahun 1991, saksi fakta telah berkalikali menghubungi Pemprov DKIJakarta untuk membangun Gedung BRI Ill setinggi 27 lantai, tetapi tidakpernah diberikan izin karena Koefisien Dasar Bangunan (KDB) danKoefisien Luas Bangunan (KLB) tetap harus 10 lantai seperti yangdiinginkan oleh Termohon Kasasi II.Bahwa terbukti Pemohon Kasasi TIDAK wanprestasi berdasarkan PerjanjianNomor 62 tanggal 11 April 1990 Jo.

N 5797 KDb.2. Merk Honda Type Supra Fit tahun 2006 Nopol. N 4862 CA ; dan U.

Surat Keterangan Jual BeliTanah Perwatasan dan Rumahnya dari Mursid kepadaH.Madu tanggal 7 Juni 1976.5.Bukti T.5: Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kuitansi Pembelian Sebidangtanah dan Bangunan Rumah sebesar Rp.46.500,6.Bukti T.6: Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah M.2709/Sejahtera a.n.Amrullah, tanggal 22 Desember 2009.7.Bukti T.7: Fotokopi sesuai dengan asliSurat Ukur No.1659/Sejahtera/2009,, Tanggal 14 Desember 2009.8.Bukti T.8: Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat keterangan Tanah No.140/SKT/KDB

DJAHRAH atau jugabernama JAHRAH BINTI MACHMUDA untuk bertemudengan masyarakat yang menguasai bidang tanah yangdiakui sebagai milik yang bersangkutan (Bukti P20), namunpada tanggal 17 Desember 1988 Kepala Desa Kampung Baru(IRUN DANI) telah menerbitkan Surat Keterangan TanahNomor: 140/SKT/KDB/XII/1988 sebagai pengganti segelNomor: 304/KDB/1984 yang pada pokoknya menerangkanjika AMRULLAH bin HATTA mempunyai sebidang tanahKetigaKeempatKelimaperwatasan yang terletak di Jalan Pelabuhan SimpangEmpat;: Bahwa

yang berdiri diatas Sertifikat Hak GunaBangunan No.1312/Kedung Badak, tanggal 2 Juli 1998, yang letak dan batasbatasnya sesuai dengan Surat Ukur No.87/KDB/1998, tanggal 16 Juni 1995,setempat dikenal dengan Komp. Pergudangan PT. Bangun Adi Graha, Jl.KH.Sholeh Iskandar, Blok. C No.8, Desa Kedung Badak, Kecamatan TanahSereal, Kotamadya Bogor;Bahwa, Penggugat 6 (Gary Kurniawan) adalah pemilik sah atas 5 (lima)bidang tanah dan bangunan, yang berada di Komp. Pergudangan PT.

yang berdiri di atas Sertifikat Hak GunaBangunan No.1336/Kedung Badak, tanggal 17 Desember 1997 dan batasbatasnya sesuai dengan Surat Ukur No.156/KDB/1998,tanggal 7 Desember1998, setempat dikenal dengan Komp. Pergudangan PTBangun Adi Graha,JI..K.H.Sholeh Iskandar, Blok.D No.2, Desa Kedung Badak, Kecamatan TanahSereal, Kotamadya Bogor;Bahwa, Penggugat 17 ( Haryono) adalah pemilik sah atas sebidangtanah dan bangunan yang terdiri atas:a.

yang berdiri diatas Sertifikat HakGuna Bangunan No.1307/ Kedung Badak, tanggal 22 September 2000 danbatasbatasnya sesuai dengan Surat Ukur No.72/KDB/1998,tanggal 26 Mei1998, setempat dikenal dengan Komp. Pergudangan PT. Bangun Adi Graha, Jl.KH. Sholeh Iskandar, Blok E No.27, Desa Kedung Badak, Kecamatan TanahSereal, Kotamadya Bogor;Bahwa, Penggugat 19 (Herman Mudjadi) adalah pemilik sah atassebidang tanah dan bangunan seluas 85 M?

yang berdiri diatas Sertifikat HakGuna Bangunan No.1311/Kedung Badak, tanggal 22 September 2000 danbatasbatasnya sesuai dengan Surat Ukur No.85/KDB/1998, tanggal 16 Juni1998, setempat dikenal dengan Komp. Pergudangan PT. Bangun Adi Graha,JI.KH. Sholeh Iskandar, Blok. C No.31, Desa Kedung Badak, Kecamatan TanahSereal, Kotamadya Bogor;Bahwa,Penggugat 20 (Melia Wibiawati) adalah pemilik sah atas sebidangtanah dan bangunan seluas 85 M?

DKI Jakarta No. 46 Tahun 2006bahwa kewenangan Tergugat tersebut secara jelas berbunyi sebagai berikut:Wewenang Walikotamadya/Bupati Kabupaten Administrasi di bidang Penataan danPengawasan Bangunan adalah menandatangani Surat Perintah Bongkar terhadapkegiatan:aMembangun tanpa izin yang belum dihuni dan dalam sengketa dan/ataubangunan Pemerintah dan/atau bangunan Pemerintah dan/atau bangunan sosialibadah dan/atau bangunan pada lingkungan dengan persyaratan khusus (antaralain lingkungan KDB rendah,

fasiltiassosial dan fasiltias umum baik untuk memenuhi KDB (Kopesien DasarBangunan) dan KLB Pabrik (Kopesien Luar Bangunan) denganmenggunakan Surat Pelepasan Hak No, 123/09/III/2001 tangal 12 Mei 2001yang luasnya menjadi 1682 m?

$$lf ) Ozy$yP>U*i@1 ,, WSG5OIIIHVVVY OV VIII OVI I IIVOIVIVVVV40)a60y $dh$D7$8$HSIIM By yy va$ed7x" eahexedeiededaaaagdh$D7$8$H$liM Byyyvya$ed7edewxedxiie S77777$dh$D7$8$H$IfMAYVyya$gd7xe>kdh/$$If ) Ozy$yP>U"Hal. 23 dari 106 hal Putusan Nomor 230 K/PID/2014i@1, ASGGOVHVIVIIT OV VVVIIT OV III VVVOIT III V4 O a5 0 yoo ec & 3 487 Aaa kKdUOSSI) Ozy$yP>U*i@1 ,, WSSGOVHIIVVY OVI IVVVY OVI II OWI IIV4O)a50y $dh$D7$8$HSIIMAY ya$gd7x23@ cLeMceNcOcReaaaa7a>kdB 1 $$If ) Ozy$yP>U"Hal. 25 dari 106 hal Putusan

telahditentukan ;e Meneliti kelengkapan prasarana penunjang dari Gambar Situasi ;Menghitung luas bangunan dan prasarana bangunan gedungsesuai dengan skala Gambar Situasi ;Memeriksa IMBG untuk pengajuan perluasan ;Memeriksa Gambar Situasi berdasarkan tata letak bangunan, polajalan dan parkir, pola drainase dan pola tata hijau ;Memeriksa letak denah bangunan sesuai eksisting untukbangunan yang telah terbangun ;Pengecekan intensitas bangunan dengan memeriksa letaksempadan ;Mengecek Koefisien Dasar Bangunan (KDB

telahditentukan ;Meneliti kelengkapan prasarana penunjang dari Gambar Situasi ;Menghitung luas bangunan dan prasarana bangunan gedungsesuai dengan skala Gambar Situasi ;Memeriksa IMBG untuk pengajuan perluasan ;Memeriksa Gambar Situasi berdasarkan tata letak bangunan, polajalan dan parkir, pola drainase dan pola tata hijau ;Memeriksa letak denah bangunan sesuai eksisting untukbangunan yang telah terbangun ;Pengecekan intensitas bangunan dengan memeriksa letaksempadan ;Mengecek Koefisien Dasar Bangunan (KDB

telahditentukan ;Meneliti kelengkapan prasarana penunjang dari GambarSituasi ;Menghitung luas bangunan dan prasarana bangunan gedungsesuai dengan skala Gambar Situasi ;Memeriksa IMBG untuk pengajuan perluasan ;Memeriksa Gambar Situasi berdasarkan tata letak bangunan,pola jalan dan parkir, pola drainase dan pola tata hijau ;Memeriksa letak denah bangunan sesuai eksisting untukbangunan yang telah terbangun ;Pengecekan intensitas bangunan dengan memeriksa letaksempadan ;Mengecek Koefisien Dasar Bangunan (KDB

7603112111970001, atas namaAdrinao, selanjutnya diberi tanda P6;Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bambang TahunPelajaran 2015/ 2016, atas nama Adriao, tertanggal 7 Mei 2016, selanjutnyadiberi tanda P7;Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kehamilan Nomor : 001/ PKDB/ II/2020, tertanggal 25 Februari 2020, atas nama Ketni Festi Jelita, selanjutnyadiberi tanda P8;Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 25 Februari 2020, selanjutnya diberitanda P9;Fotokopi Surat Keterangan No. 14/ SK/ KDB

Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 04/001/KDB/I/2021tanggal 05 Januari 2021, atas nama Nur Aisyah, yang dikeluarkanoleh Kepala Desa Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten PulangHalaman 6 dari 21 Hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PA.PpsPisau. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;.