Putusan No. 75/G/2018/PTUN.SMGKetua Dewan Perwakilan Cabang Partai Gerindra Kota Salatiga,periode 2014 2019 sebagaimana tertuang dalam SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan IndonesiaRaya (DPP Partai Gerindra) Nomor : 04 0076/ Kpts/ DPP GERINDRA/ 2013 tanggal 9 April 2013, Tentang SusunanPersonalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan IndonesiaRaya Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah;Bahwa, terpilinnya Penggugat sebagai anggota DPRD KotaSalatiga periode 2014 2019 adalah melalui proses

sebagai Wakil KetuaDPRD Kota Salatiga periode 2014 2019 dan Partai Gerindramemiliki fraksi sendiri di DPRD Kota Salatiga;Bahwa, semua kebijakan DPC Partai Gerindra dibawahkepemimpinan Pemohon selalu mendasarkan dan berpedomandengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, segalaPeraturan yang ada di Partai Gerindra maupun mendasarkanpula pada segala arah kebijakan DPP Partai Gerindra, dengandemikian secara fakta kepengurusan DPC Partai Gerindra KotaSalatiga dibawah Kepengurusan Pemohon tidak pernahmelanggar

Partai GERINDRA tanggal 28 pebruari 2018Hal. 36 dari 72 hal.

yang dalam hal ini adalah partai Gerindra di DPC Kota Salatiga;Hal. 56 dari 72 hal.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 2 tahun2008 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat 1 Perselisihnan Partai Politikdiselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;Ayat 2 Penyelesaian perselisihan internal partai politiksebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suatu mahkamahpartai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik;Ayat 5 Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lainbersifat

., MSi,DKK;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi

., MSi (dalam kapasitasnya sebagaiKetua Partai Bintang Reformasi PeriodeTahun 2006 2011), KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Wiraswasta, TempatTinggal di Jalan Arjuna No.13 RT.004RW.006 Kelurahan Duren Sawit, KecamatanDuren Sawit, Jakarta3. Hj.

EPTATI KAMARUDDIN, MSi (dalam kapasitasnya sebagaiHalaman 1 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUNJKTPAGEWakil Bendahara Partai Bintang ReformasiPeriode Tahun 20062011), KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,Tempat Tinggal di Jalan Pete VI No.16RT.008 RW.012 Kelurahan Gandaria Utara,Kebayoran Baru, Jakarta4. VENCE K.

MAMUAYA, S.E (dalam kapasitasnya sebagai WakilSekretaris Jenderal Partai BintangReformasi Periode Tahun 2006 2011),Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, Tempat i tinggal di JalanPotlot IJIIl/19 RT.001 RW.003 KelurahanDuren Ill, Kecamatan Pancoran, JakartaSelatan ; 5.

LG SYAMSUL MUJAHIDIN, S.E (dalam kapasitasnya sebagaiKetua Partai Bintang Reformasi PeriodeTahun 2006 2011), KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Swasta, Tempattinggal di Jalan Pejangkik No. 58Pajang, Mataram TimurMarea) gen cn eo eo re ee see weeKesemuanya dalam hal ini memberi kuasakhusus kepada : Adi Mansar, S.H., M.Hum,Denny Ardiansyah Lubis, S.H., M.H, GunturPAGERambe, S.H, Jhon Elly, S.H dan RusnantaS.

tahun 2011PAGE 2016 berdasarkan hasil Muktamar sesuai dengan amanahAnggaran Dasar Partai Bintang Reformasi, dengan demikianPara Penggugat secara hukum memiliki kualitas untukbertindak sebagai Pihak mengajukan Gugatan dalam perkaraAQUO;

Bahwa Pemohon merupakan salah satu anggota DPR Kota Sabangyang aktif dari perwakilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hasilPemilu 2014, dalam hal ini mengajukan diri sebagai bakal calonanggota DPR Kota Sabang pada Pemilu 2019 dari Partai Aceh yangmerupakan Partai Politik Lokal;2.

Surat Keterangan Sehat Jasmani Dan Rohani yang dikeluarkanoleh Rumah Sakit Umum Pemerintah Kota Sabang dengan SuratKeterangan Dokter Nomor: 812/529/yanmed/RSUSBG/2018 (buktiP8);Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/yanmas/690/Vi/yan.2.3/2018/IKA (bukti P9):Foto Copy Kartu Tanda Anggota Partai Politik (Partai Aceh) (buktiP10);.

Bahwa Pemohon merupakan salah satu anggota DPR Kota Sabang yangaktif dari perwakilan Partai Keadilan Sejahtera hasil Pemilu 2014, dalamhal ini mengajukan diri sebagai calon anggota DPR Kota Sabang padaPemilu 2019 dari Partai Aceh yang merupakan Partai Politik Lokal:4.

wajib menyampaikansurat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik yangdiwakili pada pemilu terakhir;5.

Putusan Nomor 1 P/PAPEMILU/2018Pemilu 2019 untuk Dapil Kota Sabang 1 dari Partai Aceh Nomor UrutCalon 4;4. Memerintahkan Termohon menerbitkan keputusan tentang penetapanPemohon dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu 2019 Dapil Kota Sabang dari Partai Aceh;5.

Sehingga bagi Para Penggugat(Paket LUKASANGEL) bersama Partai Politik Pengusul dan MasyarakatPendukung bahwa tentang Kepengurusan Partai Politik Pengusul sudahsah karena sejak tanggal 5 Mei 2013 sudah dimasukan secara lengkap.

SITORUS, S.Sos, M.Si. sebagai Sekjen, telah mengeluarkanSurat ...24Surat Keputusan DPP Partai BARNASNomor : 0159.w/SKEP/DPPP.BARNAS/DPC./V/2013TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN KEPENGURUSANDPC PARTAI BARNAS KABUPATEN NAGEKEO~ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR/2013MUSYAWARAH CABANG PERTAMA tanggal 01 Mei 2013dimana pengurus DPC partai BARNAS Kab.

Dari SK DPP Partai BARNAS Nomor : 53.00.Rev.1 / SK.SPH /DPPP.BARNAS / DPC / V / 2013 Tanggal 3 Mei 2013 sertaRekomendasi DPP Partai BARNAS Nomor : 063 REK / DPPP.BARNAS / V / 2013 Tanggal 2 Mei 2013 dan PenegasanDewan Pembina DPP Partai BARNAS Nomor: 005 / SP / DPPP.BARNAS / REK / CABUPCAWABUP / VI / 2013 Tanggal 6Juni 2013 dan Penegasan DPD Partai BARNAS Prop NTT, No.10/DPD.Barnas/NTT/VI/2013 Tanggal 3 Juni 2013 maka yangsah adalah paket LUKAS ANGEL.

Kepengurusan Partai Serikat Indonesia (PSI) yang sah adalahGEDEFRIDUS GOO selaku Ketua dan BENEDIKTUS MOSA selakuSekretaris, namun sesuai dengan hasil klarifikasi dan verifikasi yangdilakukan oleh Tergugat, diketahui Partai Serikat Indonesia telah berubahnama menjadi Partai Nasional Republik berdasarkan KeputusanMenkumham RI No.

Bahwa dengan demikian berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi yangdilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 7 diatas, makaKepengurusan Sah Partai Politik yang memberikan dukungan kepada PasanganBakal Calon Para Penggugat hanyalah 4 (empat) Partai Politik yaitu: Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM) : 1000 suara Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia : 1.223 suara Partai Persatuan Nasional : 2.353 suara Partai Kedaulatan : 757 suaraTOTAL : 5.333 suara.Padahal seharusnya

Bahwa Penggugat Idan Penggugat II adalah Pasangan Bakal CalonWalikota Dan Wakil Walikota Kota Sorongyang diusung oleh PartaiPolitik/Gabungan Partai Politik sebagai berikut: a. Partai Demokrat; b. Partai Kasih Demokrasi Indonesia; c. Partai Amanat Nasional; d. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia; e.

Cabang Kota Sorong dari Partai Politik/GabunganPartai Politik pengusung, (formulir Model B2KWK.KPU Partai Politik);3.

Bahwa dari lampiran hasil penelitian dan verifikasi berkas PasanganBakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012, makadari 5 (lima) Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang dinyatakanlolos hanya 3 (tiga) Partai Politik/Gabungan Partai Politik, masingmasing : Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan PartaiPengusaha dan Pekerja Indonesia, sedangkan Partai Kasih DemokrasiIndonesia (PKDI)sebagai Partai Politik yang memperoleh kursi padaPemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009, dinyatakan

Gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRDyang bersangkutan dengan partai politik yang tidakmemiliki kursi di DPRD yang bersangkutan; atau; c.

partai dari Partai Kasih DemokrasiIndonesia menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia dan faktahukum inilah yang digunakan oleh Tergugat untuk menjalankanTahapan dalam Proses Pemilukada di Kota Sorong.

Calon Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkanoleh partai politik, gabungan partai politik, atauperseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di KomisiPemilihan Umum Provinsi.4.

oleh PartaiPolitik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dansekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten /Kota.(6) Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan CalonWalikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani olehpara ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politikdi tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan parasekretaris Partai Politik di tingkat Kabupaten / Kota.(7) Pendaftaran ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA= 37 (7) Pendaftaran calon perseorangan ditandatangani oleh yangbersangkutan.Pasal 43(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarangmenarik calonnya dan/atau calonnya dilarangmengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagaicalon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota.(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politikmenarik calonnya atau calonnya mengundurkan dirisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik ataugabungan Partai Politik yang

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 40 Pasal 47(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarangmenerima imbalan dalam bentuk apapun pada prosespencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota.(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politikterbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yangbersangkutan dilarang mengajukan calon pada periodeberikutnya di daerah yang sama.(3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerimaimbalan

Politik,gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan palinglambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai.Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3)dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik,gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan diberikesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaikipersyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejakpemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUProvinsi.Dalam hal Calon Gubernur yang diajukan Partai Politikatau gabungan Partai

dan menjaga kewibawaan dan martabat partai.

Dimana ketentuan di dalam Pasal 32 menerangkanpada pokoknya jika perselisihan partai politik diselesaikanterlebih dahulu oleh internal partai politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh partai politik dimana jangka waktupenyelesaian paling lambat 60 hari. Dengan demikian,secara hukum Pengadilan Negeri Sragen berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo.

Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan pada Pasal 32UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndangundang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politikyang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011menyatakan :1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam AD ART ;2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh partai politik ;3)

politik yangmerupakan kewenangan Mahkamah Partai Cq.

perselisihan partai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13Peraturan Partai No. 1 Tahun 2011, karenanya Penggugat belum melaksanakanupaya penyelesaian melalui internal partai.

SebagaiAnggota Partai Buruh Kabupaten PolewaliMandar Provinsi Sulawesi Barat.Fotocopy dari Fotocopy Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor:057/SKEP/DPPPARTAI/XI/2012, tanggal 8November 2012 tentang PembatalanPencabutan Kartu) Tanda Anggota (KTA)Saudara H.

DPRDKabupaten Polewali Mandar dari Partai Buruh (vide Bukti T8);Bahwa selanjutnya Dewan Pimpinan Cabang Partai BuruhKabupaten Polewali Mandar mengusulkan Pergantian Antar Waktubagi Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar(vide bukti T5 dan T6);Bahwa Pimpinan DPRD Polewali Mandar menindaklanjuti SuratKeputusan DPP Partai Buruh dan DPC Partai Buruh tersebut denganmenerbitkan Surat Pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRDPolewali Mandar (Vide bukti T3 dan T4);Bahwa Bupati Polewali

Polewali Mandar dari PartaiBuruh (vide T8);Menimbang, bahwa atas tindakan DPP Partai Buruh yang mencabutkeanggotaan Penggugat sebagai anggota Partai Buruh dan ditindaklanjutioleh Surat DPC Partai Buruh Polewali Mandar kepada Ketua DPRDPolewali Mandar agar memproses Penggantian Antar Waktu Sdr.H.AndiMuhtadin M. anggota DPRD Kab.

Polewali Mandar dari Partai Buruh;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan DPP PartaiBuruh mencabut keanggotaan Penggugat dari Partai Buruh sebagaimanabukti T7 berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh(DPPPartai Buruh) Nomor: 133/SKEP/DPPPARTAI BURUH/I/2011,tanggal 19 Januari 2011 tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA)Saudara H.Andi Muhtadin M. sebagai Anggota Partai Buruh KabupatenPolewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat dan bukti T8 berupa SuratDewan Pimpinan Pusat

Partai Buruh (DPPPartai Buruh) Nomor:AB.III.221A/DPP.....33AB.UI.221A/DPP Partai Buruh/I0/2011, tanggal 1 April 2011 Perihal:Permohonan untuk Segera Memproses Penggantian Antar WaktuSdr.H.Andi Muhtadin M.

MASDIN / Penggugat dari Jabatansebagai wakil sekretaris Pengurus haris DPC Partai persatuan pembangunanKebupaten Bima dan dari keanggotaan partai Persatuan pembangunan.

Untuk Provinsidisebut pengurus harian Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat(NTB) Partai Persatuan Pembangunan dan untuk pusat disebut pengurus harianDewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan ;Sehingga output sebagai produk dalam bentuk keputusan partai selalu diawalidengan sebutan pengurus harian Dewan Pimpinan Partai pada tingkatan masing masing (Kabupaten, Provinsi dan Pusat) ;Khusus untuk struktur dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan harus disebut

MASDIN selaku Wakil Sekretaris Pengurus Harian DewanPimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima telahmelakukan tindakan indisipliner Partai yang berakibat merusak nama baikPartai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima, maka perlu diambil tindakanadministrative partai berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai wakilSekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Bima dan dari keanggotaan Partai PersatuanPembangunan ;Pemberhentian definitive oleh

PartaiPolitik yang berbunyi sebagai berikut :Ayat (1):2122Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai politik sebagaimanadiatur di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ;Ayat (2):Penyelesaian Perselisihan Internal partai Politik sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh partai Politik ;ayat (3):susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagimana dimaksud padaayat (2) disampaikan

diselesaikan oleh internal Partai politik sebagaimanadiatur di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ;(2) Penyelesaian Perselisihan Internal partai Politik sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh partai Politik ;(3) susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagimana dimaksud padaayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;33(4) penyelesaian Perselisihan Internal partai

Bahwa Penggugat adalah bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupatiyang diusung oleh koalisi partai yang terdiri dari Partai Demokrat (PD),Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai PersatuanPembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai KeadilanSejahtera (PKS) dan Partai Golongan Karya;1c.

Bahwa pada masa perbaikan sesuai tahapan, jadwal dan program, Tergugatsekali lagi menolak untuk mengakomodir Partai Golongan Karya sebagaibagian dari partai yang mengusung Penggugat, sekaligus sebagai bagiandari koalisi partai yang mendukung Penggugat;.

Bahwa suratsurat dukungan kepada Penggugat dari Partai Golongan Karyasecara berjenjang adalah sebagai berikut :a) Keputusan DPP Partai Golongan Karya Versi Agung Laksono, Tanggal 7Agustus 2015;b) Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah KabupatenNabire oleh DPP Partai Golongan Karya Munas Bali dan DPP PartaiGolongan Karya Munas Jakarta, bertanggal 26 Juli 2015;c) Keputusan DPP Partai Golongan Karya Versi Aburisal Bakrie Tanggal Juli2015;d) Surat DPP Partai Golongan Karya Versi Aburisal

Bakrie tentang dukungankepada Pemohon;e) Rekomendasi DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua bertanggal 25Juli 2015;f) Keputusan DPP Partai Golongan Karya bertanggal 7 Agustus 2015tentang Kepengurusan DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Nabire;g) Tanggal 27 Juli 2015, Partai Golongan Karya ikut serta dalam deklarasidukungan kepada Pemohon, selanjutnya ikut mengantar pendaftaranPemohon ke Termohon pada tanggal yang sama;h) Tanggal 28 Juli 2015 Saudari Maria Alom menyerahkan SK dukunganDPP Partai

sebagai Partai Politik dalam Koalisi yangmendukung Penggugat.

Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Belitung periode 20092014 yangberasal dari Anggota Partai Bulan Bintang (Bukti P2);2.

Bukti Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai BulanBintang No: SK. PP / 596 /2011 Tentang Pemberhentian SaudaraMahadir Basti Sebagai Ketua DPC dan Anggota Partai BulanBintang Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitungtertanggal 24 Agustus 2011. (sesuai dengan photo5. Bukti P. 5.

., dengan Para Pihak Mahadir Basti Sebagai Penggugat danDPP Partai Bulan Bintang , DPW Partai Bulan Bintang , DPC PartaiPUTUSAN No. 57/G/2011/ PTUNPLG Hal.15 dari 27halamanBulan Bintang Sebagai Tergugat. (sesuai denganSaliNAN) 2 ooo nnn nn nnn nnn nnn nnn nen nee nn nnn7.Bukti P.7.

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44 / 884/1/2011 Tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Belitung Masa Jabatan 2009 2014 dari Partai Bulan Bintang. (sesuaidengan asli );2. BuktiT.2. Surat Nomor : B001/PC BEL/SEK/IX/2011 Perihal Pengantar dari Partai BulanBintang Kabupaten Belitung dan Surat Keputusan DPP Partai Bulan BintangNo.SK.PP/596/201 1.(sesuai dengan asli);3. Bukti T.3.

Anggota Partai Bulan Bintang.

TERGUIGAT Ill esc neccasnnncnssennnncnaennamnrennsanannsBertindak baik selaku pribadi maupun sebagai SEKRETARISJENDRAL DPP Partai Damai Sejahtera, berkedudukan di JakartaDalam perkara ini Tergugat dan Tergugat Il diwakili oleh: Advokatdan Konsultan Hukum beralamat kantor di Jawa Barat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus, No. 001/SKD&P/X/13, tanggal 6 November2013;3.

Politik oleh karena yangmenjadi obyek gugatan adalah menyangkut kepentingan politik pencalonanPemilikada Penggugat dan dugaan pelanggaran Anggaran Dasar AnggaranRumah Tangga Partai (AD/ART) sehingga hal ini adalah merupakankewenangan internal Partai yang harus menyelesaikan;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat Il telah ditanggapi olehKuasa Hukum Penggugat sebagaimana dalam Repliknya;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat Il makaMajelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa mempelajari surat gugatan Penggugat maka MajelisHakim berpendapat bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dan paraTergugat dipicu. dengan keluarnya Surat Rekomendasi No.09/REK/DPPBPKD/IIV2013 sehingga Penggugat berpendapat bahwa para Tergugat telahmelanggar Peraturan Partai PDS No. 004/PP.PDS/VIIV/2010, tanggal 26 Agustus2) oooMenimbang, bahwa karena para Tergugat telah melakukan pelanggaranterhadap Peraturan Partai PDS No. 004/PP.PDS/VII/2010, tanggal 26 Agustus2010, yang tentu

saja Peraturan Partai PDS tersebut berbasis pada AD/ARTPartai, maka para Tergugat juga telah melanggar AD/ART Partai;Menimbang, bahwa karena para Tergugat telah melanggar AD/ART Partaimaka penyelesaiannya dilakukan melalui internal Partai Politik yang bersangkutandan karenanya, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksanya.

Jkt.Bardengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No. 2 tahun 2011 tentang UU No. 2 tahun2011 tentang Perubahan atas Undangundang No. 2 tahun 2008 tentang PartaiEI fy gp mama eSAyat (1) Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.AYAT (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Parpol atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak

Ykub Lumbantobing secara lisan pernah mengusulkankepada suami Penggugat (Lundu Panjaitan, SH,MA) yang pada masa itumenjabat sebagai Bupato Tapanuli Utara dan merangkap sebagai KetuaDewan Penasihat DPD partai Golkar Tapanuli Utara untuk mencarikantanah pertapakan untuk pembangunan gedung kantor DPD Partai GolkarTapanuli Utara di Tarutung;Bahwa atas usul dari Drs.

3 dari 23 Putusan Nomor 117/Pdt/2020/PT MDN10.Ba12.13.saja yang ikut memakai atau menguasai tanah milik Penggugat tanpa suatusyarat apapun;Bahwa adapun motivasi Penggugat memberikan tanah miliknya kepadaDPD Partai Golkar Tapanuli Utara /Turut Tergugat untuk dipinjam pakaiguna peruntukan Pembangunan Gedung DPD Partai Golkar Tapanuli Utaraadalah karena Penggugat merasa terpanggil untuk mewujudkankecintaannya demi kemajuan Partai Golkar Tapanuli Utara;Bahwa oleh karena Penggugat dan suami Penggugat

Yakub Lumbantobing selakuKetua DPP Fungsionaris Partai Goljar Pusat dan pastisipasi dari seluruhkaderkader Partai Golkar Tapanuli Utara dan termasuk contribusi darisuami Penggugat (Lundu Panjaitan, SH, MA);Bahwa selain pembanginan fisik gedung kantor DPD Partai Golkar TapanulliUtara, diatas tanah tersebut juga ada dibuat prasasti yang ditandatanganiKetua DPP Partai Golkar (Drs.

Yakub Lumbantobing) akan tetapi prasastitersebut telah dibongkar oleh Tergugat dengan tujuan untukmenghilangkan sejarah pembangunan gedung DPD Partai Golkar TapanuliUtara diatas tanah milik Penggugat;Bahwa setelah pembangunan fisik gedung Kantor Partai Golkar danPrasasti selesai dibangun diatas tanah milik Penggugat maka DPD PartaiGolkar Tapanuli Utara/Turut Tergugat secara resmi memakau gedungKantor Golkar tersebut sebagai tempat sekretariat sementara untukmenjalankan kegiatan rutinitas partai Golkar

rutinitas Partai Golkar di Kantor Sekretariat DPD PartaiGolkar Tapanuli Utara yang sudah dibangun diatas tanah milik Penggugat,dan Tergugat pun merampas atau menyerobot tanah milik Penggugatsecara membabi buta dan membongkar prasasti Partai Golkar yang sudahdibangun dan mengklaim seolaholah tanah milik Penggugat yangdipinjamkan kepada DPD Partai Golkar Tapanuli Utara/Turut Tergugatseperti milik Tergugat sendiri.

Barat;DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGANKARYA, PROVINS!

/20176.2 Keputusan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar Tahun 2014 NomorXIV/MUNASIX/Golkar/2014, tanggal 3 Desember 2014 tentangProgram Umum Partai Golongan Karya 20142019.6.3.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik danAnggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Serta PeraturanOrganisasi Partai Golkar.

Dalam Pasal 32 mengatur bahwa:1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.2) Penyelesaian perselisinan internal partai politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atausebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.3) Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan partai politikkepada Kementerian.4) Penyeleseaian perselisinan internal

Keputusan Dewan pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor KEP6/DPP/Golkar/III/2015, tanggal 19 Maret 2015 tentangPemberhentian Sementara Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTBserta Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai GolkarProvinsi NTB.6.8. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor KEP7/DPP/Golkar/III/2015, tanggal 19 Maret 2015 tentangPemberhentian Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB sertaPenunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris DPD Partai GolkarProvinsi NTB.7.

dana bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran2007 sejumlah Rp. 105.000.000.

pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan, yaitu :a.

Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkansusunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkatKabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum danSekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutanlainnya.b. Foto copy surat keterangan NPWP yang dilegalisirPejabat yang berwenang.hal42 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgc.

Kepada Partai Politik tanggal08 Oktober 2007.Bahwa dana bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran2007 sejumlah Rp. 105.000.000.

dana atau uang bantuan Partai PersatuanPembangunan tersebut hanya dibawa atau dikuasai oleh saksiMalik, M.Ag selaku Bendahara DPC Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Kudus dan dipergunakan untukmemenuhi kebutuhan Dewan Pengurus Cabang Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Kudus sejumlah Rp. 4.000.000.

Dalam Pertimbangannya KOMISI PEMILIHANUMUM pada huruf ( b ) Bahwa Anggota Partai Politik yang diberhentikan olehPimpinan Partai Politik yang berwenang dapat mengajukan keberatan kepadaMAHKAMAH PARTAI POLITIK, Pengadilan Negeri dan melakukan upayahukum Kasasi Melalui Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan UndangUndangNomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.Pada huruf (C) Bahwa Anggota Partai Politik yang diberhentikan dan sedangdalam proses pengajuan

Oktober 2012, yangmenindaklanjuti Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan Nomor 024/SK/DPP/C/IX/2012.4. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan Nomor 024/SK/DPP/C/IX/2012 Tentang Pemberhentian Sadr.Muaddin dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang isinyamemutuskan memberhentikan Sdr. Muaddin, SH., dari Anggota PartaiPersatuan Pembangunan termasuk dalam jabatannya sebagai Anggota DPRDKabupaten Banjar.5.

Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor024/SK/DPP/C/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang PemberhentianSdr. Muaddin dari anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang diterimaDPD PPP Kabupaten Banjar;b. Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKabupaten Banjar Nomor 185/X/2012 bulan Oktober 2012 perihalPemberhentian Sdr.

., dan Penggantian Antar waktu AnggotaDPRD Kabupaten Banjar dari Partai Persatuan Pembangunan, yangditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banjar;c. Surat Ketua DPRD Kabupaten Banjar Nomor 170/229/DPRD tanggal 8Oktober 2012 perihal Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten BanjarAn. Muaddin, SH., (dari Partai Persatuan Pembangunan), ditujukan kepadaGubernur Kalimantan Selatan Cq. Bupati Banjar; dand.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 102 ayat (2) menyebutkan dalam halAnggota Partai Politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yangbersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, pemberhentiananggota partai politik yang bersangkutan sah setelah adanya putusanPengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap..

Bahwa tindakan Tergugat tersebut secara hukum telah merugikan Penggugatdimana Tergugat dikualifikasir telah berpinak kepada Ketua DPC Partai HanuraKota Medan versi Muscablub dibawah pimpinan Ketua Hariman Tua DibataSiregar, SE, Dkk, padahal sejak di bentuk hingga terlaksananya verifikasifaktual terhadap partai politik yang diusung untuk merngikuti pemilihan umumtahun 2004, Penggugat telah berhasil mengusung DPC Partai Hanura KotaMedan sebagai salah satu partai politik yang telah lulus verifikasi

Partai HanuraSumatera Utara sebagai berikut : a.

DPD Partai Hanura Sumatera Utara segera membatalkan suratkeputusan No.076 sampai dengan No. 079 dan mengembalikanHalaman 11 dari 47 hal.Put.49/G/2013/PTUN.Mdnkepemimpinan DPC Partai Hanura Kabupaten Humbang Hasundutan,Samosir, Simalungun dan Kota Medan kepada Ketua dan SekretarisDPC Partai Hanura sebagaimana dalam surat keputusan DPD PartaiHanura Propinsi Sumatera Utara tentang Kepengurusan DPC yang sah ;7.

Bahwa selain itu Tergugat juga telah keliru dan salah dalam menafsirkan suratDPP Partai Hanura Nomor : A/131/DPPHANURA/IV/2013 tanggal 26 April2013 Perihal DPC Partai Hanura Kabupaten Tapanuli Tengah, KabupatenHumbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun dan KotaMedan Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Ketua DPD PartaiHanura Provinsi Sumatera Utara yang mana pada pokoknya surat tersebutmeminta secara adil kepada DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utarauntuk menyelesaikan

permasalahan DPC Partai Hanura Kota Medan dalamwaktu yang tepat ; 2m nnn nnn nnn nnn nce nc cence nnn nnn nscncccs8.

PDS sampaisaat ini masih tetap aktif dan tetap eksis, yaitu terbukti adanyapengajuan PAW ( bukti T.4 ), Pemberhentian Penggugat sebagaianggota partai ( bukti T.2 dan T.3 ) serta Penggugat telah menjadianggota dan calon legislatif dari partai politik lain ( dalil gugatanangka 6 ), sehingga keliru apabila judex factie menilai Penggugat/Terbanding tidak harus mengajukan pengunduran diri sebagai anggotalembaga perwakilan rakyat;e Partai pengusung mempunyai hak konstitusional untuk melakukanpemberhentian

berbeda wajibmembuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politikasal ( model BB5 ) dan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggotaDPRD Kabupaten /Kota dan surat keputusan pemberhentian sebagaianggota DPRD Kabupaten /Kota;4 Bahwa berdasar lampiran Keputusan KPU Nomor:166/kpts/KPU/Tahun2013, tertanggal 25 Maret 2013, Partai Damai Sejahtera tidak tercantumsebagai partai politik peserta pemilihan umum tahun 2014 karena tidaklolos verifikasi; 5 Bahwa dari ketentuan tersebut

( angka 2, 3 dan 4 ) ada kewajiban bagiPenggugat untuk mengundurkan diri sebagai anggota partai politik dananggota lembaga perwakilan rakyat, karena Penggugat akan mengikutipemilihan umum tahun 2014 dari partai politik yang berbeda;6.

Bahwa berdasar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengadilanmenilai anggota partai politik yang juga merupakan anggota DPRD yangpindah partai politik lain agar dapat mengikuti pemilu berikutnya akibatpartainya tidak lagi menjadi peserta pemilu atau kepengurusan partai politiktersebut sudah tidak ada lagi, tidak harus mengundurkan diri sebagai anggotalembaga perwakilan rakyat dan anggota DPRD tersebut tidak diberhentikanatau ditarik oleh partai yang mencalonkannya pada pemilu sebelumnya.Bahwa karena

;2 Apakah Partai Damai Sejahtera( PDS ) menarik Penggugat/Terbandingdari keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Utara ? =;3 Apakah dari Partai Damai Sejahtera ( PDS ) masih terdapat kader yangmemenuhi syarat untuk diusulkan sebagai pengganti Penggugat/Terbandinguntuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Minahasa ?

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), 5. Komisi Pemilihan Umum Pusat,6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur,8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 10. Dewan Pimpinan Daerah PDIP Provinsi Nusa Tenggara Timur,11.

Hal inidikarenakan Penggugat telah bertindak sebagaimana mestinya sebagaiAnggota Partai, yang tertuang dalam Pasal 15 UU No. 2 tahun 2008tentang Partai Politik.Pasal 15 UU No. 2 tahun 2008(1) Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakanmenurut AD dan ART.(2) Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakanserta hak memilih, dan dipilih.(3) Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD danART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik.Bahwa

UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;2. UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;3. Anggaran Dasar Partai Tahun 2010;Hal 14 dari 74 hal Putusan Nomor: 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.aD).23.24.25.26.4. Anggaran Rumah Tangga Partai Tahun 2010;5.

kepengurusan Partai Politik;g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatanpolitik;h. sistem kaderisasi;i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;j. peraturan dan keputusan Partai Politik;k. pendidikan politik;. keuangan Partai Politik; danm. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.Hal 17 dari 74 hal Putusan Nomor: 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.an:30.Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2011(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari PartaiPolitik apabila

2 Tahun 2008 tentang Partai Politikjo.

Periode 2014 2019 memahami dan mengetahui mekanisme penyelesaian permasalahan internal partai politik sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik serta AD/ART Partai Politik bersangkutan, yakni permasalahan internal partai politik adalah diselesaikan melalui mekanisme internal partai yang bersangkutan (Mahkamah Partai Politik bersangkutan), tidak melalui jalur lembaga peradilan sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat

atas nama Partai Politik;e Rekening atas nama Partai Demokrat;e RAB;e Surat Pernyataan Partai Politik bermaterai Rp6.000,00;Bahwa jenis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukanoleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan sebagaimana tertuangdalam proposal pencairan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dariBakesbangpol yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangkalan TahunAnggaran 2012 adalah sebagai berikut:A.

Nomor 642 K/Pid.Sus/2017permohonan bantuan keuangan partai politik untuk DPC Partai DemokratKabupaten Bangkalan dengan Nomor 013/ 3526/ DPCPD/ X/ 2012 tanggal13 Oktober 2012 kepada Bupati Bangkalan melalui Bakesbangpol denganpersyaratan/kelengkapan sebagai berikut sebagai berikut:e Fotocopy SK DPP Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan yangdilegalisir;e Data autensi perolehan suara/kursi di DPRD hasil pemilu Tahun 2009dari KPUD;e NPWP atas nama Partai Politik;e Rekening atas nama Partai Demokrat;e RAB

Ismail Hasan selaku Ketua DPC Partai DemokratKabupaten Bangkalan seharusnya melaksanakan tugas dan fungsinyasebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Demokrat Pasal 68 yaknimelaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepartaian baikdi dalam maupun luar cabang, termasuk juga dalam penerimaan BantuanKeuangan Partai Politik yang diterima oleh DPC Partai DemokratKabupaten Bangkalan Tahun 2012; Sehingga atas perbuatan Terdakwa H. Ismail Hasan dan saksi Ir.

antara Pemerintah KabupatenBangkalan dengan DPC Parta Demokrat Kabupaten Bangkalan tentangBelanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten BangkalanTahun 2012; 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pertanggungjawaban Bantuan KeuanganKepada Partai Politik Tahun 2012 DPC Partai Demokrat KabupatenBangkalan;(digunakan dalam perkara an.

Pemerintah KabupatenBangkalan dengan DPC Parta Demokrat Kabupaten Bangkalan tentangBelanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten BangkalanTahun 2012;1 (satu) bendel fotocopy Surat Pertanggungjawaban Bantuan KeuanganKepada Partai Politik Tahun 2012 DPC Partai Demokrat KabupatenBangkalan;Digunakan dalam perkara atas nama Ir.