Putusan Nomor 68 P/HUM/2013tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai PolitikPeserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota Tahun 2014, maka jumlah Partai Politik Peserta Pemilu2014 yang ditetapkan adalah 15 (lima belas) Partai Politik yang terdiridari 12 Partai Politik Nasional dan 3 Partai Politik Lokal yakni antara lainsebagai berikut:1) Partai NASDEM nomor urut 1.Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 2.Partai Keadilan

Sejahtera nomor urut 3.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut 4.Partai Golongan Karya nomor urut 5.Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 6.Partai Demokrat nomor urut 7.Partai Amanat Nasional nomor urut 8.Partai Hati Nurani Rakyat nomor urut 10.Partai Bulan Bintang nomor urut 14.Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia nomor urut 15.)))))))9) Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 9.0123) Dan 3 (tiga) Partai Lokal dari Provinsi Aceh.4~~ rrr iT h Ti aarrehBahwa berdasarkan ketentuan Pasal

Putusan Nomor 68 P/HUM/2013angka 2, angka 3, angka 4 dan huruf c dan Pasal 59A Peraturan KPUNomor 15 Tahun 2013, maka sudah seharusnya ke 14 (empat belas)Partai Politik Peserta Pemilu 2014 antara lain Partai Nasdem, PKS,PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP,Partai Hanura, PBB dan PKPI beserta 3 (tiga) partai politik lokal Acehtersebut ditarik/diikutsertakan sebagai para Pihak Pemohon dalamPermohonan a quo dengan tujuan Permohonan a quo dapat lebih jelasdan lengkap para pihak

kepentingan dan hak yang samadengan keempat belas Partai Politik Peserta Pemilu yang lainnya dalammelaksanakan Kampanye Pemilu untuk meraih dukungan/suara darimasyarakat sebanyakbanyaknya.Dengan demikian, oleh karena ke 14 (empat belas) Partai PolitikPeserta Pemilu 2014 yakni antara lain Partai Nasdem, PKS, PDIP,Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, PartaiHanura, PBB dan PKPI beserta 3 (tiga) partai politik lokal Aceh padapokoknya juga mempunyai kepentingan dan hak yang sama

denganpartai politik Pemohon dalam kaitannya pelaksanaan Kampanye Pemiludan penerapan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b angka ,angka 2, angka 3, angka 4 dan huruf c dan Pasal 59A Peraturan KPUNomor 15 Tahun 2013, maka sudah seharusnya ke 14 (empat belas)Partai Politik Peserta Pemilu 2014 antara lain Partai Nasdem, PKS,PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP,Partai Hanura, PBB dan PKPI beserta 3 (tiga) partai politik lokal Acehtersebut ditarik/diikutsertakan

Nasdem Kabupaten Batu Bara yanglama dimana sekjennya adalah Amran,SH, bendaharanya terdakwa FerrySutrisno, kemudian karena ada sesuatu hal maka dirombak strukturorganisasi melalui rapat pleno dimana saat itu terdakwa Ferry Sutrisnoterpilin sebagai Sekjen yang baru, kemudian untuk mengesahkan strukturorganisasi kepengurusan Partai Nasdem tersebut harus ada keputusan dariDPD Partai Nasdem Pusat dan saat itu terdakwa Ferry Sutrisnomengatakan kepada korban Muhammad Rozali Ada kawan dekatku orangSurya

Dan setelan perubahan sitruktur SuratKeputusan (SK) DPD Partai Nasdem Kab. Batu Bara terlaksana, makaHalaman 3 dari 17 Putusan Nomor 604/Pid.B/2019/PN Kisdengan itulah pertimbangan DPP Partai Nasdem Pusat semangkin kuatuntuk menentukan anggota DPRD Kab. Batu Bara yang duduk di priode20142019, lalu terdakwa Ferry Sutrisno mengatakan kepada korbanMuhammad Rozali bahwa nantinya atas pertimbangan DPP Partai NasdemPusat tersebut yang duduk menjadi anggota DPRD Kab.

Batu Bara danmenjadi sekjen Partai Nasdem Kab.

Dan setelah perubahan struktur SuratKeputusan (SK) DPD Partai Nasdem Kab. Batu Bara terlaksana, makadengan itulah pertimbangan DPP Partai Nasdem Pusat semangkin kuatuntuk menentukan anggota DPRD Kab. Batu Bara yang duduk di priode20142019, lalu terdakwa Ferry Sutrisno mengatakan kepada korbanMuhammad Rozali bahwa nantinya atas pertimbangan DPP Partai NasdemPusat tersebut yang duduk menjadi anggota DPRD Kab.

Nasdem Jakarta dengan cara Pengisian Antar Waktu (PAW)yang akan dilakukan oleh Partai Nasdem Kabupaten Batu Bara;Bahwa pengurusan dengan cara Pengisian Antar Waktu (PAW) yangakan dilakukan oleh partai tidak diharuskan atau diwajibkan memakaiuang, namun untuk kelancaran pengurusan tersebut saat itu Terdakwamenyampaikan agar menyiapkan sejumlahn uang sebesarRp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), siapa tau mereka (pihak darikantor pusat partai Nasdem Jakarta) minta nantinya;Bahwa sebabnya sehingga

gabungan yang meliputi 18 (delapan belas)partai, yaitu :e Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Propinsi Sulawsei Utara;e Partai Patriot Propinsi Sulawsei Utara;e Partai Pemuda Indonesia (PPI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (Pni Marhaenisme) Propinsi SulawesiUtara;e Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Demokrasi Kebangsaan (Pdk) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Repubika

Nusantara (Republikan) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Pelopor Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKIJ) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Kedaulatan Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Buruh Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Propinsi Sulawesi Utara;e partai Bintang Reformasi (PBR) Propinsi Sulawesi Utara

Keadilan dan Persatuan (PKPI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Propinsi Sulawsei Utara;e Partai Patriot Propinsi Sulawsei Utara;e Partai Pemuda Indonesia (PPI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (Pni Marhaenisme) Propinsi SulawesiUtara;e Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Demokrasi Kebangsaan (Pdk) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Repubika Nusantara (Republikan) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Pelopor

Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKJ) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Kedaulatan Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Buruh Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Propinsi Sulawesi Utara;e Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Propinsi Sulawesi Utara;e partai Bintang Reformasi (PBR) Propinsi Sulawesi Utara;e partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Propinsi Sulawesi Utara

Keadilan dan Persatuan (PKPI) Propinsi Sulawesi Utara;Partai Peduli Rakyat nasional (PPRN) Propinsi Sulawesi Utara;Partai Patriot Propinsi Sulawesi Utara;Partai Pemuda Indonesia (PPI) Propinsi Sulawesi Utara;Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) Propinsi SulawesiUtara;Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Propinsi Sulawesi Utara;Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Propinsi Sulawesi Utara;Partai Republika Nusantara (REPUBLIKAN) Propinsi Sulawesi Utara;Demikian diputuskan dalam

Pembanding/Penggugat : Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Diwakili Oleh : Jackson Oktaryo Nababan, S.H
Terbanding/Tergugat I : TIO TJING KAW atau LINDAWATI
Terbanding/Tergugat II : H.PANGONAL HARAHAP, SE, Msi
Terbanding/Tergugat III : AHMAD RINTO GUNARI, Bsc
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Labuhan Batu
Terbanding/Tergugat V : Jhonny Agape Lumbantobing,SH

Hasan Basri sejak Tahun1973 dengan demikian Penggugat telah menguasai tanah objek perkaraselama 47 Tahun sampai dengan sekarang;Bahwa tanah dan bangunan Kantor DPC Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak dijalan Jenderal AnmadYani No.118 Rantauprapat Kelurahan Bakaranbatu Kecamatan RantauSelatan kabupaten Labuhanbatu adalah milik Partai PDI Perjuangan dantelah tercatat dan terdaftar sebagai aset Partai sejak tahun 1984 ketika itumasih bernama Partai Demokrasi Indonesia

dan sampai dengan sekarangmasih tercatat sebagai aset Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;Bahwa pada tanggal 3 Desember 2012 H.

dilakukanberdasarkan Peraturan dan Ketentuan dalam Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

yang terletak di dijalan Jenderal Anmad Yani No.118Rantauprapat kelurahan Bakaranbatu Kecamatan Rantau SelatanKabupaten Labuhanbatu adalah milik Partai Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan dan telah tercatat dan terdaftar sebagai aset Partai sejakHalaman 10 dari 46 halaman Perkara Nomor 441/Pdt/2021/PT Mdn10.11.12.tahun 1984 ketika itu masih bernama Partai Demokrasi Indonesia dansampai dengan sekarang masih tercatat sebagai aset Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan, yang mempunyai batasbatas sebagai

;Bahwa adapun kronologis / historis tanah terperkara hingga dijadikan Kantor oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan Labuhanbatu adalah, sebagai berikut :e Pada mulanya Hasan Basri (ayah Tergugatlll) adalah seorangpolitikus yang memimpin (Sebagai ketua) Partai NasionalIndonesia (PNI) di Kabupaten Labuhanbatu;e Kemudian Pemerintah menciutkan partaipartai yang diIndonesia dari 10 Partai menjadi 3 (tiga) Partai yakni GolonganKarya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Menyatakan barang bukti berupa : a. 1 (satu) lembar fotocopy kertas yang bertuliskan PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA pada sebelah kiri kertas terdapat gambar Kepala Burung Garuda, dan terdapat kotak serta di dalam kotak tertulis angka 9 (sembilan) tertulis OKY IQBAL FRIMA, SE.b. 1 (satu) lembar uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MJG212812. Masing-masing dikembalikan kepada yang saksi Prapto Hartoyo ;5.

SeiSuka memilih Oky Iqbal Frima, SE Caleg DPRD Kab.Batu Bara dari Partai Gerindra No. Urut 9 Dapil Kab.Batu Bara.Bahwa cara terdakwa membagikan uang kepadaSurtini adalah dengan mendatangi ke rumah Surtinidengan mengatakan : Uda ada pilihan Ibu? Ini adadari Partai Gerindra No.

Batu Bara atas nama Oki Iqbal Frima, SE.dari Partai Gerindra No.

Memilih Partai Politik Peserta Pemilutertentu; d. Memilih Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRDKabupaten/Kota tertentu, atau; e.

Memilih Partai PolitikPeserta Pemilu tertentu, d. Memilih Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi,DPRD Kabupaten/Kota tertentu, atau e.

Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu, d. MemilihCalon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu, ataue.

PUTUSANNomor 1291 K/Pdt.SusParpol/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Partai Politik (Parpol) pada tingkatkasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:1.DARMAWAN, Jalan Batu Rakit Nomor 3, BTN KLK,RT/RW.005/067, Kelurahan/Desa Pagesangan Barat,Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi NusaTenggara Barat;INDRA JAYA, bertempat tinggal di Dusun Olat Rarang,RT/RW 001/007, Kelurahan/Desa Lab.

Nomor 89,RT/RW.06/04, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan;Menyatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dilaksanakan padatanggal 11 dan 12 Juli 2020 di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatanbeserta dengan hasilhasilnya tidak sesuai dengan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Berkarya dan tidak mengikat terhadapPenggugat;Menyatakan Surat Keputusan Nomor SK.003/DPP/BERKARYA/VIII/2020,tanggal 5 Agustus 2020 tidak sesuai dengan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Berkarya dan

Menyatakan sah telah berakhirnya status anggota Para Tergugatsemenjak hasil rapat pleno Partai Berkarya pada tanggal 8 Juli 2020di Gedung Granadi, Jalan H.R Rasuna Said Blok X 1, Kav. Nomor 8 9, RT/RW 06/04, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan;4.

yang bersangkutan,maka perkara a quo dikategorikan sebagai perkara sengketa partai; Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 32 Undang Undang Nomor 2Tahun 2011 yang merupakan perubahan atas Undang Undang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik, setiap sengketa internal partai harusterlebin dahulu diselesaikan dalam internal partai politik itu sendiri, olehkarena perselisinan partai politik a quo belum pernah diselesaikan olehinternal partai politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar danAnggaran

Rumah Tangga yang dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai, sehingga dengandemikian gugatan tersebut masih premature untuk diajukan kePengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya Pengadilan NegeriJakarta Selatan belum berwenang mengadili perkara a quo, denganHalaman 5 dari 7 hal.

Bahwa Tergugat setelah menerima berkas tidak memberikantanda terima berkas seperti yang diamanatkan oleh Peraturan KPUnomor 13 tahun 2010 pasal 17 disebutkan setelah menerimaberkas Tergugat memberikan tanda terima kepada partai politikatau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal calon dantim kampanye.

, hal ini dapatdilakukan apabila terjadi adanya dukungan ganda oleh partai politik pengusung ; .

Pengumuman dan/atau~ penyerahan dokumen dukunganpencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain : Jadwal waktu pendaftaran pasangan calon ;e jJumlah kursi dan jumlah suara perolehan suara sah palingrendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politikatau gabungan partai politik ; 2. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik ataugabungan partai politik ; 3. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syaratcalon ; = 7 4.

Politik yaituPartai Bintang Reformasi (PBR), Partai Penegak Demokrasi Indonesia(PPDI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Merdeka, Partai Pelopordan Partai Gerindra ; Menimbang, bahwa selain Partai Politik tersebut di atas, dalamgugatannya Para Penggugat juga mendalilkan didukung oleh PartaiKeadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalil tersebut diperkuat denganSurat No.113/DPP.PKP IND/PAPUA/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 (videBukti P14) dan Surat No.044/DPN PKP.IND/III/2012 tanggal 7 Maret2012

Politik34pengusung Para Penggugat sebagaimana surat pencalonan Model BKWK.KPU (vide Bukti P2), B1KWK.KPU (vide Bukti P3) dan B2KWK.KPU(vide Bukti P4) ada 3 (Tiga) Partai Politik yang memiliki kursi di DPRDKabupaten Paniai Tahun 2009 yakni Partai Bintang Reformasi (PBR) 1(Satu) kursi, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) 2 (Dua) kursidan Partai Gerindra 1 (Satu) kursi, maka akumulasi jumlah kursiGabungan Partai Politik pengusung Para Penggugat adalah 4 (Empat)kursi, sehingga telah memenuhi ketentuan

2013 kantor DPC Partai Gerindra Kab.

bantuanyang diterima oleh Partai Gerindra yang dimotori' oleh saksiJulius dan sdr.

saksi yang membawa dan Terdakwaselaku Ketua Partai mengetahui hal tersebut; Bahwa, saksi memegang buku Tabungan Partai Gerindra sejak tahun 2012;Bahwa, saksi memegang buku tabungan karena kebiasaan dari pengurussebelumnya dan hal ini tidak diatur dalam AD/ART Partai Gerindra; Bahwa, Partai Gerindra membuka rekening di Bank Jateng hanya untuk menerimadana bantuan dari Pemda Kabupaten Pekalongan; Bahwa, dana bantuan tersebut digunakan untuk kegiatan partai semisal rapatrapatdan pembelian ATK; Bahwa

Rokhmat sebagai karyawan yang bekerja di Partai Gerindra sebagaioperator komputer; Bahwa, setiap tahun Partai Gerindra Kabupaten Pekalongan mendapatkan danabantuan dari Pemda Kabupaten Pekalongan setiap tahunnya dan dana bantuantersebut diterimakan oleh partai pada akhir tahun yang diterimakan melaluirekening masingmasing partai di Bank Jateng; Bahwa, pada bulan Nopember 2013 DPC Partai Gerindra Kabupaten Pekalonganmenerima dana bantuan tersebut dan dilakukan penarikan terhadap dana bantuantersebut

Partai Gerindra Kabupaten Pekalongan dilakukan scan tandatangan Saksi Slamet Rochmanto sebagai Sekretaris Partai DPC. Partai GerindraKabupaten Pekalongan sebagaimana ketentuan dalam internal perbankan, dalamhal ini Bank Jateng dimana DPC.

Olehkarena berdasarkan pada ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undangundang Noomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan tegasmenyatakan :(1) Perselisinan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana di atur didalam AD dan ART;Halaman 18 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUNSMD(2) Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain

Oleh karenaberdasarkan pada ketentan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undangundang nomor2 tahun 2008 tentang partai politik, dengan tegas menyatakan :(1) Perselisinan parai politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;(2) Penyelesaian perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakuka oleh suatu Mahkamah partai politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh partai politik..

Bahwa oleh karena perkara ini adalah bersumber dari perselisihanInternal Partai Politik, maka berdasarkan UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang perubahan Undangundang nomor 2 tahun 2008tentang parpol dengan tegas menyebutkan bahwa setiap perselisihanyang bersumber dari perselisinan partai politik maka harus diselesaikanterlebih dahulu di internal partai politik ;> Bahwa perkara a quo penggugat belum pernah ada penyelesaian diinternal partai politik, namun ujugujug penggugat langsungmengajukan gugatan

;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakimmemberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentangperubahan undangundang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politikHalaman 48 Putusan Nomor 04/G/2018/PTUNSMD(selanjutnya disebut UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011) dalam Pasal 32berbunyi :(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai

Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian.(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat

Penggugatadalah sebagai Fungsionaris Partai Golkar Provinsi Riau;Bahwa Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Provinsi Riau Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRDProvinsi Riau menggantikan YOFI ARIANTO, S.E. yang terpilihmenjadi Bupati Indragiri Hulu (Rangat) untuk periode 2009 s/d 2014dari pemilihan Riau dua daerah Pemilihan Indra Giri Hulu danKuansing (Teluk Kuantan) ; Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolonganKarya Provinsi Riau Nomor: B39/DPD/GOLKARR/III/

Perlu Penggugat tegaskan terhadap pergantian antar waktutersebut Penggugat sudah beberapa kali mengirimkan suratkeberatan kepada DPP Partai Golongan Karya di Jakarta dan DPDPartai Golkar Provinsi Riau dengan surat Nomor: 082/PPAR/III/2014tanggal 20 Maret 2014 untuk menyampaikan klarifikasi terhadappermasalahan yang terjadi ; Bahwa Tergugat telah lalai dan tidak cermat dalam meneliti,memeriksa datadata dan buktibukti yang disampaikan Surat DewanPimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Riau Nomor

:B39/DPD/GOLKARR/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 PerihalPersetujuaan PAW Anggota DPRD Provinsi Riau, telah mengusulkanperesmian pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Riau terhadapPenggugat, kemudian Surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor161/197/PPH tanggal 13 Maret 2014 perihal PAW Anggota DPRDProvinsi Riau a.n Penggugat dari Partai Golongan Karya, kemudianSurat Gubernur Riau Nomor 100/TAPEM/25.04 tanggal 19 Maret2014 Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota

TAUFIQURRAHMAN telah memenuhi syarat sebagai PenggantiAntar Waktu sehingga kedua surat tersebut punya kekuatan hukumyang sama belum ada pencabutan salah satunya dengan demikiankedua surat tersebut adalah cacat hukum yang telah mengusulkanperesmian pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Riau terhadapPenggugat, kemudian Surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor161/197/PPH tanggal 13 Maret 2014 perihal PAW Anggota DPRDProvinsi Riau a.n Penggugat dari Partai Golongan Karya, kemudianSurat Gubernur Riau Nomor

100/TAPEN/25.04 tanggal 19 Maret2014 Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi riau tersebut terlebihdahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membeladiri menyampaikan dan / atau menjelaskan duduk persoalan yangterjadi sehingga sesuai dengan aturan dan mekanisme yang masihberlaku pada Partai Golongan Karya ; Bahwa dasar dan alasan Tergugat menerbitkan Surat KeputusanTentang : Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PenggantiAntar

Waropenatau sebutan lain dari Kepala Desa yang masih aktif berdasarkan SuratKeputusan Bupati Waropen Nomor 188.4/6/II/2018 tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Waweri Distrik Wapoga Kab.Waropen, menghadiri Kampanye terbuka oleh Partai Demokrat yangberlangsung di Lapangan Bola Kampung Pirare, Distrik Wapoga Kab.Waropen pada tanggal 05 April 2019 yang mana pada tanggal tersebutmasih termasuk dalam masa kampanye pemilu, bahwa kampanye terbukayang diselenggarakan partai demokrat

BELANS RAWEYAI dan beberapa Calon AnggotaLegislatif yang menyampaikan orasi, kemudian Terdakwa ADOLOFRAWEYAI juga ikut ke atas panggung yang telah disediakan penyelenggara,kemudian dengan menggunakan pengeras suara Terdakwa ikut sertamenyampaikan orasinya untuk mendukung Partai Demokrat di depanratusan orang masyarakat dan simpatisan partai yang menghadiri kampanyetersebut selama kurang lebih 510 menit dengan berkata .....saya bicaradisini saya perkuat calon anggota dewan demokrat yang terpilih besok

Waropen, ingat ketua demokrat waropenmemegang palu dewan, palu kabupaten Waropen, jangan salah pilih, kalausalah pilih maka jalan tertutup, tiang listrik jadi pohon, tower jadi pohon, danpengaspalan rencana akan gagal serta terdakwa juga berkata ...... jJangansuka tiputipu datang kesini kalau pilih demokrat sesungguhnya tanggal> Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, baik secara langsung dan tidaklangsung merugikan peserta pemilu yang mendukung partai lain, danmenguntungkan Pihak Partai Demokrat

/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah pemilihan Dalam WilayahKecamatan pemilihnan Umum Tahun 2019 (Model DA1 DPRD) DistrikWapoga yang ditetapkan pada bulan April 2019 dan ditandatangani oleh 5Panitia Pemilinan Kecamatan yang mana mendapat hasil: Jumlah Seluruh Suara Sah 2.391 suara; Suara Partai Demokrat berjumlah 1.512 suara; Suara Caleg Partai Demokrat an.

BinSUDARMANTO selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga,NYUGIANTO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga,serta SRI DANUDJO, SE. (Kepala Kesbangpol).Dengan demikian bantuan keuangan Partai Golkar Kota Salatiga yangditerima oleh Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH.

politiktahun 2010 dari DPD partai Golkar Kota Salatiga kepada WalikotaSalatiga dengan surat No. : B.13/Golkar Il 21/6/2010 tanggal 19 Juni2010 ;FC yang telah dilegalisir Permohonan Bantuan keuangan partai politiktahun 2011 dari DPD partai Golkar Kota Salatiga kepada WalikotaHal. 25 dari 106 hal.

Bendahara DPD Partai Golkar KotaSalatiga, namun di sisi lain saksi NY UGIANTO SAPUTRO jugatidak dapat menolak perintah dari Terdakwa yang merupakanKetua DPD Partai Golkar Kota Salatiga.d.

Sebagairnana Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor24 Tahun 2009 menyatakan "Partai Politik yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenai sanksi administratifberupa penghentian bantuan keuangan dari APBN/APBD dalamtahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Pemenntahuntuk partai politik tingkat pusat, Gubernur untuk partai politik tingkatpropinsi, dan Bupati/Walikota untuk Partai politik tingkatkabupaten/kota", sedangkan Pasal 27 menyatakan "Partai Politikwajidb

Dana sebesar Rp. 463.267.380, (empat ratus enam puluhtiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluhrupiah) tersebut selanjutnya diserahkan kepada 9 (sembilan) partaipolitik penerima bantuan keuangan partai politik. Bantuankeuangan partai politik untuk DPD Partai Golkar Kota Salatigadiserahkan secara tunai kepada Ketua DPD Partai Golkar KotaSalatiga pada tanggal 06 September 2012.

putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai PolitikHalaman 15dari 82 Putusan No. 18/G/PILKADA/2015/PTTUNMDNdari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres dapat memberikanpersetujuan untuk 1 (satu) Calon yang sama.Bahwa dalam kenyataannya tidak ada kesepakatan perdamaian antara 2 (dua)pengurus Partai Golkar yang masingmasing merasa dirinya sebagai pengurus PartaiGolkar yang sah, dimana 2 (dua) Paslon dari Partai Golkar tersebut bukanlah hasilperdamaian dari 2 (dua) pengurus Partai

Golkar yang bertikait tersebut, melainkanhasil Putusan PTTUN dan Putusan PANWASLIH.(7erlampir copy Surat, Bukti V1)2 Partai Politik, dimana dalam surat keberatan tersebut Pasangan Calon No. 4 jugamengutip Pasal 40 Ayat (4) PKPU Nomor : 12/2015 Tentang Pencalonan PemilihanGubernur, Bupati dan Walikota, yang menyatakan :Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebuttidak dapat diusulkan lagi oleh Partai

PALBET SIBORO HENRI SIHOMBING (PARTAI GOLKAR, berdasarkan PutusanPANWASLIH Kab. Humbang Hasundutan Nomor: 03/PS/PWSL.HBH.02.13/X1/2015)5. HARRY MARBUN MOMENTO SIHOMBING (PARTAI GOLKAR, berdasarkanPutusan PT. TUN Medan Nomor : 10/G/PILKADA/2015/ PT.

Urut 5 Yang Diusung Partai Golkar",dimana dalam surat keberatan tersebut Pasangan Calon No. 4 juga mengutipPasal 40 Ayat (4) PKPU Nomor : 12/2015 Tentang Pencalonan PemilihanGubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan :Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebuttidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politiklainnya(Zerlampir copy Surat, Bukti VII)SuratKeberatandariPasanganCalon

tersebut dikirimkan ke KPU (Komisi PemilihanUmum) RI, BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) RI, Kejaksaan Agung RI danKAPOLRI, dimana dalam surat tersebut DPRD Humbang Hasundutan menyatakanbahwa :Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidakdapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya(Zerlampir copy Surat, Bukti IX)Bahwa di samping itu pula) TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan

/ART) Partai NasDem.

Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihaninternal Partai.3. Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikandalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.4, Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internalPartai.5.

Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihaninternal Partai.3. Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikandalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.4, Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internalPartai.5. Di tingkat wilayah dibentuk Dewan Kehormatan Partai untukmenyelesaikan perselisihan internal Partai di tingkat Wilayahdan Daerah.;4.

Tangga (AD/ART) Partai NasDem.;6.

DPP Partai NasDem perihalPengunduran diri dari Pengurus dan Anggota Partai NasDem.

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI NAMA CALON NAMA CALONPOLITIK YANG MENGUSULKAN PASANGAN BUPATI WAKIL BUPATICALON1. Partai Golongan Karya Ir. H. Alex Noerdin, H. PAHRI, STSH2. 1. Partai Persatuan Pembangunan Dr. Ayuhana Ki. Arwani Arsyad2. Partai Serikat Islam Awam,M.Si3. Partai Merdeka4. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan5. Partai Karya Peduli Bangsa6. Partai Pelopor7. Partai Persatuan Daerah8. Partai Bintang Reformasi9. Partai Nasional Indonesia Marhenis10. Partai Damai Sejahtera3.

Asas Proporsionalitas dan ProfesionalBahwa Para Penggugat adalah calon yang telah diusulkan olehgabungan 4 partai politik, yaitu Partai Penegak Demokrasi Indonesia(PPDI) Kabupaten Muba, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia(PKPI) Kabupaten Muba, Partai Demokrat (PD) Kab.

Denganterlebin dahulu memanggil ketua gabungan 4 (empat) partai politik(GEMPAR) dan pimpinan partai politik yaitu : DPC Partai PKPI MUBA,DPC Partai Demokrat MUBA, DPC Partai PPDI MUBA dan DPK PartaiPDK, untuk diberikan kesempatan dan mengklarifikasi persoalantersebut.

diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai poltikHal. 13 dari 40 hal.

Muba dan Pimpinan Partai PDI tidak akan mungkinmelegalisir SK Pengurusan Partai DPC PPDI Kab.

putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun lewat dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Bahwa Pasal 33 ayat 1 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 TentangPerubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politikmenyatakan :(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalamPasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan

Nomor2/Pdt.G/2017/PN Mrtpertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadapkeputusan Partai Politik);(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian;(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

Berdasarkan perbuatan Penggugat tersebuttentunya merupakan pelanggaran kode etik atau disiplin partai yangmengakibatkan merusak citra dan nama baik Partai.

kewenangan untuk penyelesaian sengketaPartai Politik yaitu melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain sesuai denganAD/ART dan Pengadilan Negeri, bahwa pembagaian kewenangan tersebutadalah bersifat imperatif artinya penyelesaian sengketa Partai Poitik wajibdiselesaikan melalui prosedur internal partai melalui) Mahkamah Partai atausebutan lain sesuai dengan AD/ART.

pernah dimintai keterangannya oleh Mahkamah Partai dansudah pernah meminta penyelesaian kepada Mahkamah Partai PDIPerjuangan, akan tetapi sampai Surat Gugatan ini didaftarkan tidak pernahditanggapi sehingga menurut UndangUndang Partai Politik adalah termasukperselisinan Partai Politik, maka penyelesaiannya adalah masuk kompetensiMahkamah Partai Politik terlebih dahulu, sedangkan Pengadilan Negerimempunyai kompetensi setelah penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politiktidak tercapai atau tidak terjadi

Bahwa adapun prosedur yang telah dilalui oleh Penggugat sebelumditetapkan oleh Partai Gerindra sebagai Ketua DPRD adalah sebagaiberikut: 222222 2n nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nnn cence nn cen cee nee=a. Diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai KabupatenJeneponto sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 Anggaran RumahTangga Partai Gerindra.;b.

Ditetapkan olen Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atas sepengetahuanDewan Pimpinan Daerah (DPD)dan dengan Persetujuan DewanPembina Partai sebagaimana Pasal 27 dalam Anggaran RumahTangga Partai Gerindra; .

Ketentuan ini menegaskan pemberhentian yang dilakukan oleh partai haruslah berdasarkan undangundangbaik secara prosedur maupun secara materilnya;27.Bahwa untuk menilai apakah partai politik telah menjalankan Pasal 36ayat (8) huruf b PP Nomor 12 Tahun 2018 di atas, maka peraturanperundangundangan yang dapat dijadikan dasar hukum adalah UUNomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dan Anggaran Dasar serta AnggaranRumah Tangga Partai yang bersangkutan

Bahwa Surat Keputusan pemberhentian Penggugat sebagai KetuaDPRD Kabupaten Jeneponto dari Partai Gerindra yang tidak memilikisatu alasan pun yang menjadi dasar tentang kesalahan ataupelanggaran, juga melanggar watak atau prinsip partai YANGHalaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor : 44/G/2020/PTUN.Mks.DEMOKRATIS sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 13 Anggaran Dasaryang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi setiap anggota partai; Pasal8 : Watak Partai GERINDRA adalah demokratis, merdeka,pantang menyerah,

Pasal 25 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra; j. Pasal 27 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra; k. Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra; V. DALAM PENUNDAAN :1;Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UU Peratun mengenai Permohonanpenundaan sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo pada pokoknyaMenyatakan: 222 oon on nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen ence nn nneea.

yang bergabung,termasuk mengikat DPD Partai Golkar KabupatenBanyuwangi.

: Pimpinan Partai Politik adalah KetuaHal. 39 dari 35 hal. Put.

No.02/K/TUN/201140dan Sekretaris Partai Politik atau Para Ketua danPara Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuaitingkatannya, atau dengan sebutan lain sesuaidengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPartai Politik yang bersangkutan ;Dalam perkara ini, nampak nyata Yudex Factiemendasarkan pada rekomendasi dan penonaktifanKetua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Banyuwangitanggal 19 April 2010 oleh DPD Partai Golkar JawaTimur untuk menganulir atau) membatalkan segalatindakan hukum yang dilakukan

Ketua dan SekretarisDPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi dalam halkesepakatan koalisi dengan partai lain tanggal 14April 2010 dan pengajuan pasangan calonBupati/Wakil Bupati Banyuwangi pada PemilukadaTahun 2010 tanggal 19 April 2010.

Peraturan KPU No. 68 Tahun = 2009,menyatakan dengan tegas bahwa yang ~ dimaksudPimpinan Partai Politik adalah sesuai dengantingkatannya yang dalam konteks PemilukadaKabupaten/Kota adalah Partai Politik didaerah/kota bersangkutan, bukan partai politikditingkat Provinsi, apalagi tingkat pusat ;.

sangatmengikat karena mengacu utuh kepada : e AD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ; e ART Partai Keadilan Sejahtera (PKS); e Keputusan Muswil Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTB tentang RencanaStrategis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTB . e Rekomendasi DPP Wilayah Dakwah Nusa Tenggara dan MusyawarahDewan Pimpinan Tingkat Wilayah tanggal 30 Desember 2006 ;a.

Tidak menyebutkan secara jelas pasalpasal yang dilanggar olehpenggugat di dalam AD Partai, ART partai dan Kode Etik AnggotaLegislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ;10.

Nur Jafar sebagai anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahterayang ditandatangani oleh Saudara ILHAM YUSUF dalam kedudukannya15sebagai Ketua Umum Partai sedangkan dia juga adalah Anggota DPRDKabupaten Bima.

Oleh karena subyek yang membuat perjanjian tersebut adalahsama sama kader partai dan substansi persoalan masih dalam benangmerah dengan partai, maka campur tangan partai untuk mengeksekusiperjanjian / kesepakatan tersebut adalah syah dan benar.

Nur Jafar tidak atas perjanjian,tapi karena diberhentikan dari keanggotaannya oleh partai. Sebab sebabdiberhentikan dari keanggotaannya di partai telah dijelaskan pula.Pemberhentian Muh.