Mengacu ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 1958, Lembaran Negara 1958/71, TLN 1636 jo. Pasal16 ayat 1 huruf k UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentangJabatan Notaris, maka secara tegas Jabatan Notaris diakuisebagai Pejabat Pemerintahan;b. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka gugatan Penggugat error inpersona (salah pihak);2.

/011 Kel.Cilandak Barat Kec.Cilandak, Jakarta Selatanadalah masuk dalam katagori perbuatan Melawan Hukum dimana alaskepemilikan Tergugat Il, adalah Kuasa dari Tjondro Santoso pemilikSertifikat HGB 1254/Cilandak adalah Orang yang telah meninggaldunia, Penggunaan SHGB 1254/Cilandak yang Cacat Hukum dantidak pernah menguasai fisik tanah dan tinggal/tidak dikenal wargasekitar sehingga kepemilikan Tergugat II adalah layak batal demi hukum.sebagaimana penegasan:UU pokok Agraria No.5 /1960; LN 1960104 TLN

Syaratmemperoleh Hak,dan Pasal 1813 KUHPer: Tentang gugurnya Surat kuasa ;Pasal 1955 KUHPer.Tentang Syarat memperoleh Hak;untuk memperolehhak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seorang menguasainya secaraterus menerus, tak terputusputus, tak terganggu, dimuka umum dan secarategas sebagai pemilik;Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria; UU No.5 /1960; LN1960104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahPasal 35. (1) Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan danmempunyai bangunanbangunan

KPCOD/BPPN/003/PK TLN/VA2002 Akta No.5d. No. KPCOD/BPPN/001/PKKVVA/2002 Akta No.6Semuanya tertanggal 24122002 dibuat di hadapan Ny. MACHMUDAHRIYANTO, SH Notaris di Jakarta.2. Bahwa guna menjamin fasilitas kredit tersebut, telah diserahkan sebagaiagunan berupa barangbarang yang terdiri dari peralatan, mesinmesin dankendaraan berat: (Obyek Agunan) sebagai berikut :a. UROKO Rotary Lathe with YASKAWA THYRISTOR Leonard DC75 KWsebanyak 1 Unitb.

dibatalkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Barat;Bahwa Penggugat memintakan kepada Kepala Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Barat agar permohonan pembuatan Sertipikat dariPenggugat dapat diproses;Bahwa dari uraianuraian diatas, Tergugat terbukti telan melanggarPeraturan perundangundangan yang berlaku diantaranya: Menerbitkan Sertipikat Hak Milik diatas tanah milik orang lainmelanggar :e Hukum Agraria, Peraturan Dasar Pokok Agraria, UndangUndangNo. 5 Tahun 1960, LN 1960104 TLN

Bahwa UndangUndang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981, LN Nomor 76 Tahun 1981, TLN Nomor 3258, Ps. 185 Ayat (2).11 Untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus didasarkan pada minimal2 (dua) alat bukti yang sah sehingga memunculkan keyakinan yang kuatbagi Hakim untuk menyatakan bahwa tindak pidana benar terjadi danTerdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Pada Tanggal 26 November 2008 diundangkan UndangUndangNomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten TulangBawang Barat di Provinsi Lampung (LNRI Tahun 2008 Nomor 187,TLN RI Nomor 4934) dimana didalam Pasal 3 ayat (1) dinyatakanbahwa cakupan wilayah Kabupaten Tulang Bawang Baratterdiri atas 8(delapan) Kecamatan yang didalamnya termasuk Kecamatan PagarDewa yang wilayah administratifnya termasuk Kampung Pagar Dewa.Dan pada Pasal 14 ayat (1) dan (3) diatur tentang Penyerahan Asetdari Kabupaten Tulang

Pariwisata sebagai pemegang haktidak pernah menguasai dan mempergunakan tanah dengan hakpakai selama diterbitkannya sertifikat Nomor 1, 2 dan 3 yang telahditerlantarkan sejak tanggal 29 Mei 1986 sampai dengan sekarang(selama 25 tahun) sehingga sertifikat tersebut cacat yuridis, tidakmengikat, serta tidak mempunyai kekuatan hukum;Bahwa Termohon Kasasi menyatakan telah melakukan Pelepasantanah sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 20TAHUN 1961 tanggal : 26 September 1961 (Sumber: LN 1961/288;TLN

Jika benarPelawan adalah pihak yang beriktikad baik maka sesuai dengan ketentuandalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 168,TLN 3889) tentang Jaminan Fidusia juncto Perpres Nomor 9 Tahun 2009jJuncto Permenkeu Nomor 84/PMK.012/2006 juncto Peraturan MenteriKeuangan RI Nomor 130/PMK.010/2012, sudah seharusnya perjanjiantersebut didaftarkan sebagai fiducia pada tahun yang sama denganHalaman 7 dari 22 hal. Put.

Pada Tanggal 26 November 2008 diundangkan UndangUndangNomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten TulangBawang Barat di Provinsi Lampung (LNRI Tahun 2008 Nomor 187,TLN RI Nomor 4934) dimana didalam Pasal 3 ayat (1) dinyatakanbahwa cakupan wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri atas 8(delapan) Kecamatan yang didalamnya termasuk Kecamatan PagarDewa yang wilayah administratifnya termasuk Kampung Pagar Dewa.Dan pada Pasal 14 ayat (1) dan (3) diatur tentang Penyerahan Asetdari Kabupaten Tulang

dikuatkan berdasarkan SuratKeterangan Nomor 8/1954 yang dikeluarkan oleh Hakim PengadilanNegeri Keresidinan Lampung di Tanjungkarang tanggal 30 September1954 menyatakan bahwa:Lim Lie Goan telah menolak kewarganegaraan Indonesia karena manadengan berpedoman pada daftar (register) tersebut Lim Lie Goan tersebut diatas lpso Jure (V rechtswege dengan sendirinya menurut undangundang)*menjadi Warga Negara Indonesia;Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat 2, Pasal 3 ayat 1 dan 2 PP 1Tahun 1950, LN 19508;TLN

Sudadi, S.Sos) yang tertuang dalammemori Penyerahan Inventarisasi Kampung Mulya Asri yang didalamnyatermasuk Aset berupa Pasar Kampung Mulya Asri diatas tanah seluas 20.000M2 (42 ha) ; 3 Pada Tanggal 26 November 2008 diundangkan UndangUndang Nomor 50Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat diProvinsi Lampung (LNRI Tahun 2008 Nomor 187, TLN RI Nomor 4934)dimana didalam Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa cakupan wilayahKabupaten Tulang Bawang Barat terdiri atas 8 (delapan) Kecamatan

Faktanya Pemerintah Kabupaten TulangBawang telah menyerahkan/memberikan hibah Aset kepada PemerintahKabupaten Tulang Bawang Barat yang tertuang dalam Naskah PerjanjianHibah Daerah (NPHD) Nomor : 900/ 151/1.7/TB/2014 tanggal 03 Maret2014 yang didalamnya termasuk asetaset Kelurahan Mulyo AsriKecamatan Tulang Bawang Tengah, karena hal ini telah nyata dan jelasdiatur dalam UndangUndang Nomor 50 Tahun 2008 tentangPembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung(LNRI Tahun 2008 Nomor 187, TLN

Garam) yang mendalilkan Tanahmilik Pemohon PK adalah tanah Negara sangat mengadaadadan tidak beralasan, karena pengertian tanah Negara menurutPeraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 (LN 1953 Nomor14, TLN Nomor 362), adalah: semua tanah kosong dalamdomain negara, kecuali yang diusahakan oleh para pendudukasli dengan hakhak yang bersumber pada hak membukahutan.

Bahwa dari keterangan uraianuraian di atas Tergugat terbukti telahmelanggar Peraturan Perundangundangan yang berlaku di antaranya : Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria, UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1960, LN 1960104 TLN 2043/Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Tata Cara PembatalanAtas Tanah; Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum Administratif ; Dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor : 9tahun 1999 Pasal 106 Ayat (1) Keputusan Pembatalan Hak atasTanah yang dilakukan

TLN No. 2514 ; =22n22sues sues snes sues ene 5 2Bahwa dengan pengesahan tersebut, maka sebagai badanhukum, PT. Idola Tunggal mempunyai hak dankewajiban untuk membela hak hak hukumnya ;3) Bahwa SK Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.Idola Tunggal, No. AHU66283.AH.01.02 Tahun 2008, adalahberkaitan langsung denganhak hak hukum PT. Idola Tunggal sebagai badan hukum ;Bahwa oleh karena objek gugatan terkait langsung dengan44hak hak hukum PT.

No.13 Tahun 1985, PP No. 24Tahun 2000, LN. 200051 TLN. 3950);Maka dengan demikian meterai yang digunakan pada suratcatatan lahir No. 80 a/n Wee Lie Alias Anih pada tahun 1954adalah meterai peninggalan Pemerintahan Kolonial Belandayang pada waktiu itu sudah tidak berlaku lagi, karena padatahun 1954 Pemerintah Republik Indonesia sudahmengeluarkan Meterai Tempel bernilai Rp 3, (tiga rupiah);Pada bagian bawah surat catatan lahir No. 80 tersebut terteracap stempel Pengadilan Negeri Purwakarta dengan NomorRegister

Ridwan Darma, M.M. dalam kedudukannyaselaku Kepala Divisi Infrastruktur berdasarkan Surat Kuasa Nomor33/SKU/WK/DI/2015 tanggal 22 Oktober 2015 tertanggal 22 Oktober 2015;Menunjuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 1998 tentang Perusahaan Peseroan (Persero) LN 199815, TLN 3731sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun2001 (LN 200168, TLN 4101) tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero

PROSPEKTA ESA SAKTI, tanpa dasar yang jelas secarahukum, bahkan Tergugat telah melanggar peraturan perundang undanganyang berlaku diantaranya Hukum Agraria, Peraturan Dasar Pokok Agraria No. 5Tahun 1960, LN 1960104 TLN 2043/Tata cara pemberian dan pembatalanHak atas tanah, Pasal 106 ayat 91) Keputusan Pembatalan Hak atas tanahkarena cacat hukum Administratif dalamDENETDITAANYE) ===2n ene nnn nn nnn nennn nan aennonannnnnananasancnnnanmenanennnnnasenBahwa berdasarkan Gugatan Penggugat di atas, sudah

TLN 4430), menunjukkan idealidealnya untuk membatasikewenangan Organ Pembina, Organ Pengurus, dan Organ Pengawas, disamping membatasi kewenangan organorgan tersebut, pengawasan yangketat dilakukan secara intern dan ekstern, sistem pengawasan ini berujungpada pemeriksaan terhadap para birokrat, utamanya pada Organ Pembina,yang terdiri dari unsur Pendiri, kKhusus ditetapbkan terhadap perbuatanmereka yang melanggar hukum dan mengalihkan asset Yayasan kepadapihak ketiga, seperti dirumuskan pada Pasal

Sk.113/Ka/1961 (TLN Nomor 2334). Pengakuan hak tersebutdiberikan sesudah hasil pemeriksaan Panitia itu diumumkan selama 2 bulanberturutturut di Kantor Kepala Desa, Asisten Wedana dan Kepala Agrariadaerah yang bersangkutan dan tidak ada yang menyatakan keberatan, baikmengenai haknya, Ssiapa yang empunya maupun letak, luas dan batasbatastanahnya;(2) Pengakuan hak yang dimaksudkan di dalam ayat (1) Pasal ini diberikan olehKepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan.

Sk.112/Ka/1961 jo SK 4/Ka/62 (TLN Nomor 2333 dan 2433)yang berwenang memberikan hak yang diakui itu instansi yang lebih rendah,maka instansi itulah memberikan pengakuan tersebut.Menimbang, bahwa pada sertipikat objek sengketa bagian huruf i. Penunjukmenyebutkan bekas hak Yasan, Petok D No. 365, persil 4 d.ll. sedangkanberdasarkan bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat berupa Berkas PengajuanPermohonan Sertipikat Hak Milik atas nama Wurijan B.

Nomor 3Tahun 2000 angka (7);Mengingat, Pasal 49 ayat (1) dan 86 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 49 TLN Nomor 3400) yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 (LN Tahun2006 Nomor 22 TLN Nomor 4611) tentang Peradilan Agama;Memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturanperundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkarakonvensi inl;DALAM REKONVENSI:Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalahbermaksud dan bertujuan sebagaimana telah