permohonan Pemohon tersebut, makaterlebin dahulu harus dipertimbangkan mengenai yurisdiksi Pengadilan atas maksudpermohonan Pemohon dengan memperhatikan ketentuanketentuan hukum yangberkaitan dengan itu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 Undang Undang nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk perkawinan dan segala sesuatu yangberhubungan dengan perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang Undang HukumPerdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (HuwelijkOrdanantie Christen

tentangPerkawinan), karena itu Pasal 330 BW yang menentukan ukuran dewasa apabilatelah genap berumur 21 tahun tidak berlaku lagi, dan dalam kesimpulannya ukuranmengenai dewasa ialah tidak dibawah kekuasaan orang tua, atau perwalian dangenap berumur 18 (delapan belas) tahun;Menimbang, bahwa oleh sebab itu mengenai perkawinan dan segala sesuatuyang berhubungan dengan perkawinan tidak lagi menganut Kitab Undang UndangHukum Perdata (Burgelijk Wetboek) dan Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen(Huwelijk Ordanantie Christen

Harie Nugraha Christen Lay,S.H ;Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum LeslyAnderson Lay,S.H & Rekan, beralamat kantor di jalanAlfonsius Nisnoni No : 4, Kelurahan Airnona, Kota Raja,Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memilihdomisili elektronik pada emailtommyjacob515@yahoo.com, nomor hp: 081337091113.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 11 September2020 ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT $;MELAWAN:Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan

Pemohonmendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15Nopember 1965, maka yang dijadikan dasar hukum untuk menentukan sahtidaknya perkawinan tersebut adalah hukum perkawinan yang berlaku pada saatitu, yaitu Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933 No.74.

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam petitum Pemohon dipandangperlu adanya perbaikan dengan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yangdikehendaki Pemohon maka perbaikan dan redaksinya akan tertulissebagaimana amar di bawah nanti;Mengingat, Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 3, 4, dan 19 HuwelijkOrdanantie Christen

permohonan Pemohon tersebut, makaterlebin dahulu harus dipertimbangkan mengenai yurisdiksi Pengadilan atas maksudpermohonan Pemohon dengan memperhatikan ketentuanketentuan hukum yangberkaitan dengan itu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 Undang Undang nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk perkawinan dan segala sesuatu yangberhubungan dengan perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang Undang HukumPerdata (Burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (HuwelijkOrdanantie Christen

tentangPerkawinan), karena itu Pasal 330 BW yang menentukan ukuran dewasa apabilatelah genap berumur 21 tahun tidak berlaku lagi, dan dalam kesimpulannya ukuranmengenai dewasa ialah tidak dibawah kekuasaan orang tua, atau perwalian dangenap berumur 18 (delapan belas) tahun;Menimbang, bahwa oleh sebab itu mengenai perkawinan dan segala sesuatuyang berhubungan dengan perkawinan tidak lagi menganut Kitab Undang UndangHukum Perdata (Burgelijk Wetboek) dan Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen(Huwelijk Ordanantie Christen

yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalahagar dapat mendaftarkan perkawinan orang tua Pemohon, oleh karena itusebelum memberikan izin tersebut terlebin dahulu harus dinyatakan sahperkawinan tersebut dan perlu dijelaskan mengenai syarat sahnya perkawinan.Pemohon mendalilkan orang tua Pemohon telah melangsungkan perkawinanpada tahun 1967, maka yang dijadikan dasar hukum untuk menentukan sahtidaknya perkawinan tersebut adalah hukum perkawinan yang berlaku pada saatitu, yaitu Huwelijk Ordanantie Christen

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam petitum Pemohon dipandangperlu adanya perbaikan dengan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yangdikehendaki Pemohon maka perbaikan dan redaksinya akan tertulissebagaimana amar di bawah nanti;Mengingat, Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 3, 4, dan 19 HuwelijkOrdanantie Christen

Rbg Pemohonberkewajiban untuk membuktikan halhal tersebut diatas;Menimbang, bahwa perwalian adalah perbuatan hukum dalamlingkupkeperdataan yang diatur secara khusus dalam Buku Bab XV KUH.Perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanpasal 66 Undang Undang nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk perkawinan dan segala sesuatu yangberhubungan dengan perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang Undang HukumPerdata (Burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (HuwelijkOrdanantie Christen

ontzetting) atas kekuasaan selaku orang tua atau kedua orang tua yangtelah meninggal dunia terhadap anak yang belum dewasa demi hukum dipangku olehkakak / abang tersebut tidak dibebaskan (ontheffing) atau tidak dicabut (ontzetting)atas kekuasaan selaku kakak / abang;Menimbang, bahwa oleh sebab itu mengenai perkawinan dan segala sesuatuyang berhubungan dengan perkawinan tidak lagi menganut Kitab Undang UndangHukum Perdata (Burgelijk Wetboek) dan Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen(Huwelijk Ordanantie Christen

Pulut Pasaribu turun temurun;Bahwa pada tahun 1927 F.P Panggabean, Sutan Malu mendirikan gereja yanglebih Nasionalis, yang diberi nama Zending Genoshap Huria Christen Batak(ZGHChB). Aliran gereja ini tidak mau memakai Pendeta yang berasal dariorang asing (Barat) dan mendapat sambutan di Hutagurgur;Bahwa kemudian ZGHChB, (kemudian berganti nama Menjadi HKI sekarang)Huta Gurgur berdiri sejak 1935 maka keturunan Op. Pulut Pasaribu menjadiPengurus/ Pengerja di Gereja tersebut.

Bahwa Tergugat sebagai suatu Lembaga Keagamaan (Gereja) benar bermuladari berdirinya Zending Genootschap HOERIA CHRISTEN BATAK ( ZGH.Ch.B ) yang diprakarsai oleh Alm. FREDRIK P.

Raja PS Janter Aruan, SHmenjadi Kepala Biro Hukum Huria Kristen Indonesia (HKI), diberi tandaDUKE. cee entree ne nee e nent eben nen ntnnennene eee eey B.T.3;4010.11.12.13.Fotocopy UITTREKSEL uit het Besluit van de Gauverneur General vanNederlandschIndie De statuten der vereniging Hoeria Christen Batak No.29 tanggal27 Mei 1933 (Keputusan Gubernur Jenderal Belanda Timur INDONESIA No.29tertanggal 27 Mei 1933 tentang UndangUndang Hoeria Christen Batak), diberitanda DUKE. ceecccccccscsseesceccccccesesscscecccssesseessssesceseseeessaescescesseeueusaeceseee

tanah terperkara yang telah di Notaril sesuai AktaNotaris No. 38 tertanggal 6 Mei 2013, diberi tandaDUK. eee eeeeeeeeecssecsaececeeseesceeaecsseeseessecssecsaecseesseeseesseesaeeaeeeneseeesaecsaeeaeenaeeea B.T.12;Fotocopy Uitreksel uit het besluit van den gouverneur general van NederlandschIndie van sacramentswerk No. 17 tanggal 6 Juli 1933 (Keputusan Gubernur Jenderal4114.15.16.17.18.19.20.Belanda Timur Indonesia No. 17 tanggal 6 Juli 1933 tentang Persetujuan/IzinKerajaan Belanda bahwa Hoeria Christen

Pulut Pasaribu turun temurun;Bahwa pada tahun 1927 F.P Panggabean, Sutan Malu mendirikan gereja yanglebih Nasionalis, yang diberi nama Zending Genoshap Huria Christen Batak(ZGHChB). Aliran gereja ini tidak mau memakai Pendeta yang berasal dariorang asing (Barat) dan mendapat sambutan di Hutagurgur, kemudian ZGHChB,(kemudian berganti nama Menjadi HKI sekarang) Huta Gurgur berdiri sejak1935 maka keturunan Op. Pulut Pasaribu menjadi Pengurus/ Pengerja di Gerejatersebut.

sebagai berikut :e Bahwa Pemohon sudah menikah tanggal 26 Desember 1954 di gerejaKota Baru Yogyakarta.e Bahwa suami pemohon bernama MATHEUS MIDHIO RATMANA dantelah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian tanggal22 Juli 2015;e Bahwa Penggugat dan (alm) MATHEUS MIDHIO RATMANA setelahmenikah tinggal di Turgorejo Harjobinangun Pakem Sleman;e Bahwa setelah menikah di Gereja Kota Baru Yogyakarta belum didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Sleman,Huweligks Ordonnantie Christen

Bahwa di dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 66juga berbunyi dengan jelas dan terang "Untuk Perkawinan dan segalasesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas UndangUndang ini, maka dengan berlakunya UndangUndang ini ketentuanketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang HukumPerdata/Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen(Juweljiks Ordonnantie Christen Indonesiers S .1933 Nomor 74) PeraturanPerkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken

terdaftar dan tidaktercatat dalam Buku Regsiter Perkawinan Staatsblad 1917 di DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;Bahwa di dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal66 berbunyi Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungandengan perkawinan berdasarkan atas UndangUndang ini, maka denganberlakunya UndangUndang ini ketentuanketentuan yang diatur dalamKitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgerlijik Wetboek), OrdonansiPerkawinan Indonesia Kristen (Huweljiks Ordonnantie Christen

diluarPeng adilainjssssennscessesnnnnessemee theca emesis inne nnn esse neewoncennen= Menimbang, bahwa dalam Bab XIV (Ketentuan Penutup) Pasal 66UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkanuntuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinanberdasarkan atas Undangundang ini, maka dengan berlakunya Undangundangini ketentuanketentuan yang diatur dalam Kitab UndangUndang HukumPerdata (Burgelijk wtboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Islam (HuwelijksOrdonnantie Christen

bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut darikekuasaannya, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 66 Bab XIV(Ketentuan Penutup) 66 UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, menyebutkan untuk perkawinan dan segala sesuatu yangberhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undangundang ini, makadengan berlakunya Undangundang ini ketentuanketentuan yang diatur dalamKitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgelijk wtboek), OrdonansiPerkawinan Indonesia Islam (Huwelijks Ordonnantie Christen

ditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itu permohonanbanding tersebut secara formal dapatditerima ; Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memoribanding tanggal 04 Juni 2013, dengan alasanalasan pada pokoknya menyatakan : Bahwa saya selaku Penggugat sangat keberatan dengan putusan Hakim padahalaman 27 alinea ke 2, yang menyatakan tentang keterangan saksi tidakmengetahui letak tanah sengketa, dimana pada zaman dahulu Gereja HKI(Huria Kristen Indonesia) biasa disebut dengan HCB (Huria Christen

Bahwa Huria Kristen Indonesia (HKI) merupakan lembaga keagamaan yangpada tanggal 1 Mei 1927 didirikan dengan nama Huria Christen Batak(H.Ch.B) di Pematang Siantar, sebagaimana dimaksud dengan PengesahanPenguasa berdasarkan Besluit tertanggal 27 Mei 1933 No. 29 dan tanggal 6Juli 1933 No. 17 di Buitenzorg (Bogor) jo. Besluit Pendaftaran Kagri No.17/X11/29/56 tanggal 27 Januari 1958 jo.

Bahwa Perkumpulan Huria Christen Batak (H.Ch.B) berubah menjadi HuriaKristen Indonesia pada saat Synode yang diadakan pada tanggal 16 17November 1946 di Pantane, Porsea;:.

Bahwa tanggal 9 April 1933 H.Ch.B (Huria Christen Batak) Tarutung resmididirikan oleh 49 rumah tangga dan peribadahan dilakukan pindahpindahdari rumah masingmasing anggota jemaat, seiring perkembangannya padaakhir 1934 jumlah anggota jemaat bertambah menjadi 192 rumah tangga;Bahwa Huria Kristen Indonesia (HKI) Tarutung kota adalah bagian dari HKIyang berkantor pusat di JI.

H.Ch.B Tarutung dan beberapa anggota jemaat membuka sekolahH.I.S dan proses belajar mengajar dilakukan di Gereja H.Ch.B Tarutung;Bahwa untuk meneruskan kegiatan pengurus gereja H.Ch.b (HKI) sejaktahun 1933 dibidang Pendidikan Umum sangat diperlukan badan urusankhusus untuk menanganinya dan pada tanggal 1 Agustus 1933 dibangunlahPerguruan dibidang Pendidikan;Bahwa pendirian Perguruan dibidang Pendidikan Umum di Tarutung sejalandengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPerkumpulan Huria Christen

Batak (H.Ch.B) di Pematang Siantar, yang mana AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangganya telah disahkan oleh Penguasapada waktu itu dengan Surat Keputusan (Besluit) tertanggal 27 Mei 1933No. 29 dan tanggal 6 Juli 1933 No. 17 dan Surat Keputusan itu dikeluarkandi Buitenzorg (Bogor), kemudian di sahkan pada Synode tanggal 1013Pebruari 1957 di Pematang Siantar.Bahwa benar Perkumpulan Huria Christen Batak (H.Ch.B) berubah menjadiHuria Kristen Indonesia pada saat Synode yang diadakan pada tanggal 1617