Ditemukan 180111 data
46 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
MURINIWOOD INDAH INDUSTRY, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 897/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MURINIWOOD INDAH INDUSTRY, beralamat di JalanJenderal Sudirman Nomor 395, Simpang Empat, Pekanbaru28116, alamat korespondensi: APL Tower 28th Floor Suite12 dan 29th Suite 15, Jalan Letjen S.
Putusan Nomor 897/B/PK/Pjk/2019nama PT Muriniwood Indah Industry, NPWP: 01.496.242.7218.000,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 395, Simpang Empat,Pekanbaru 28116, dengan perhitungan sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 24.034.727.485,00PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 559.362.251 ,00Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp 631.375.175,00PPN yang Lebih Dibayar Rp 72.012.924,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal
Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MURINIWOOD INDAH INDUSTRY tidak diterima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.
44 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
BEVERINDO INDAH ABADI;
207 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
ISTANA KENTEN INDAH;
2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara :DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Catur Rini Widosari, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1944/PJ/2014, tanggal 4 Agustus 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ISTANA KENTEN INDAH
Pengadilan Pajak Nomor PUT51969/PP/M.VB/16/2014, tanggal 24 April 2014, yang telan berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP932/WPJ.03/2011 tanggal27 September 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2008 Nomor 00213/207/08/308/10 tanggal 04 Agustus 2010, atasnama : PT Istana Kenten Indah
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP932/WPJ.03/2011 tanggal 27 September 2011, tentang keberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008Nomor 00213/207/08/308/10 tanggal 04 Agustus 2010, atasnama: PT Istana Kenten Indah, NPWP : 01.669.190.9308.000,Jenis Usaha : Developer, beralamat di: Jalan Lingkar Nomor 946,RT 013/Dl, 15 Ilir, Palembang adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan
27 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BEVERINDO INDAH ABADI
58 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
KARYA TANGAN INDAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 482/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KARYA TANGAN INDAH, beralamat di Br.
tersebut, Tergugat tidakmengajukan surat tanggapan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86741/PP/M.IVB/99/2017, tanggal 14 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00023/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 5 Januari 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak atas nama : PT KaryaTangan Indah
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KARYA TANGAN INDAH;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.M.
31 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KARAWANG INDAH SUKSES
156 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
AGUNG CIPTA INDAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 1802/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara :PT AGUNG CIPTA INDAH, beralamat di Jalan Raya H.E.Sukma Nomor 51, Harjasari, Bogor Selatan, Bogor, JawaBarat, yang diwakili oleh Yang Rita, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto
Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117107.16/2011/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 20 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00008/KEB/WPVJ.33/2017 tanggal 2Agustus 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Desember 2011 Nomor 00075/207/11/404/16 tanggal29 Agustus 2016, atas nama PT Agung Cipta Indah
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT AGUNG CIPTA INDAH;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H. M.
59 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUSI BANYUASIN INDAH;
KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2275/PJ/2013, tanggal 16 Oktober 2013;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MUSI BANYUASIN INDAH
MusiBanyuasin Indah, NPWP : 01.062.064.9.092000, beralamat di JalanBlabak Nomor 2A, RT 28, Kecamatan 3 llir, Ilir Timur Il, Palembang,Keputusan NomortanggalJasa Masa Pajak Agustusdengan perhitungan menjadi sebagai berikut NoUraianRp 1 NM YW Dasar Pengenaan Pajaka Eksporb.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiric.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungutd.Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlahPenghitungan PPN kurang bayara. a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayarsendirib.
Putusan Nomor 1452/B/PK/Pjk/2019e.2 Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP524/WPJ.19/2012 tanggal 27 April 2012, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2009Nomor 00262/207/09/092/11 tanggal 24 Juni 2011, atas nama :PT Musi Banyuasin Indah, NPWP : 01.062.064.9092.000, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan
45 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
KARYA TANGAN INDAH VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 480/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KARYA TANGAN INDAH, beralamat di Br.
mengajukansurat tanggapan tanggal 23 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86738/PP/M.IVB/99/2017, tanggal 14 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP08934/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 22 Desember 2016,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajakatas nama : PT Karya Tangan Indah
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KARYA TANGAN INDAH;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.M.
91 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
TRANSFARMA MEDICA INDAH vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
PUTUSANNomor 3324/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRANSFARMA MEDICA INDAH, NPWP:01.331.097.4056.000, beralamat di Unit 802, Lantai 8,Wisma Pondok Indah 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.VTA, Jakarta, yang diwakili oleh Reinhard Ehrenberger,selaku Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: GandaChristian Tobing, kKewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum
Bunga Rp Rp Jumlah Tagihan Rp 0,00 Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 04 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89658/PP/M.XVIIB/19/2017, tanggal 04 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan KembaliTarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP908/KPU.01/2016 tanggal 31Oktober Indah, NPWP01.331.097.4056.000, beralamat di Unit
TRANSFARMA MEDICA INDAH;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. danDr.
84 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUSI BANYUASIN INDAH;
./2013, tanggal 18 April 2013;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MUSI BANYUASIN INDAH, beralamat di Jalan BlabakNomor 2A, 3 llir, llir Timur Il, Palembang, Sumatera Selatan:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut42183
Pengadilan Pajak NomorPut42183/PP/M.V/16/2012, tanggal 13 Desember 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP823/WPJ.19/BD.05/2011tanggal 12 September 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Oktober 2008 Nomor 00330/207/08/092/10 tanggal 25 Juni2010, atas nama : PT Musi Banyuasin Indah
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP823/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 12 September 2011, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2008 Nomor 00330/207/08/092/10 tanggal 25 Juni 2010, atasnama: PT Musi Banyuasin Indah, NPWP: 01.062.064.9092.000,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
61 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
WANA INDAH ASRI;
WANA INDAH ASRI, beralamat di Jalan Raya MejoyoSelatan IV/2224, Surabaya, yang diwakili oleh Haris Riyadi,jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut116902.15/2014/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 7 November
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut116902.15/2014/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 7 November 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00066/KEB/WPJ.11/2017 tanggal 22Juni 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor00002/206/14/615/16 tanggal 25 April 2016, atas nama PT Wana Indah
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP 00066/KEB/WPJ.11/2017 tanggal 22 Juni 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014Nomor 00002/206/14/615/16 tanggal 25 April 2016, atas nama: PTWana Indah Asri, NPWP 01.929.346.3615.000, beralamat di Jin.Raya Mejoyo Selatan IV/2224 Surabaya, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah
49 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
MURINIWOOD INDAH INDUSTRY vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 1873/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MURINIWOOD INDAH INDUSTRY, beralamat di JalanJend.
Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak, NomorPUT097814.15/2012/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 17 Juli 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap tersebut adalan sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP985/WPJ.02/2015, tanggal 11 Agustus 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00022/406/12/218/14,tanggal 23 Mei 2014, atas nama PT Muriniwood Indah
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MURINIWOOD INDAH INDUSTRY;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M.
158 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
MITRA BALI INDAH;
./2013, tanggal 21 Juni 2013:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MITRA BALI INDAH, beralamat di Jalan Kedung Doro6264, Surabaya, dengan alamat korespondensi di JalanBoulevard Gading Serpong Blok M10, Sumarecon, GadingSerpong, Tangerang, yang diwakili oleh Andy Totong,jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon
/PP/M.V1I/16/2013 tanggal 19 Maret 2013 karena telah bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3 Dengan mengadili sendiri:3.1.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2.Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP292/WPJ.11/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentang Keberatan WajibPajak Atas SKPKB PPN Barang Dan Jasa Masa Pajak April 2009Nomor 00076/207/09/631/11 tanggal 26 April 2011, atas nama PTMitra Bali Indah
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT MITRA BALI INDAH
77 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT MUTIARA INDAH MULTI;
MUTIARA INDAH MULTI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
60 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
KARYA TANGAN INDAH VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 481/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KARYA TANGAN INDAH, beralamat di Br.
mengajukansurat tanggapan tanggal 13 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86742/PP/M.IVB/99/2017, tanggal 14 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00024/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 5 Januari 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak atas nama : PT KaryaTangan Indah
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KARYA TANGAN INDAH;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.M.
41 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
KARAWANG INDAH SUKSES;;
62 — 10
- HERLINA INDAH Boru SIREGAR Alias INDAH Binti MANUNTUN SIREGAR
PUTUSANNomor 258/Pid.B/2016/PN.BlsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilanNegeriBengkalis yang mengadiliperkarapidanadenganacarapemeriksaanbiasadalamtingkatpertamamenjatuhkanputusansebagaiberikutdalamperkara Terdakwa:Nama : HERLINA INDAH Boru SIREGAR Alias INDAH BintiMANUNTUN SIREGAR;Tempat lahir : Duri Kecamatan Mandau Kab. Bengkalis;Umur/Tgl.
Menjatukanpidanapenjara terhadap terdakwa HERLINA INDAH BoruSEIREGAR Alia INDAH Binti MANUNTUN SIREGAR selama 1 (Satu)Tahun dan 6 (Enam) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selamaterdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.3.
Menghukum terdakwa HERLINA INDAH Boru SIREGAR Alias INDAH BintiMANUNTUN SIREGAR membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,(Dua ribuRupiah).SetelahmendengarpermohonanTerdakwa yangpadapokoknyamemintakeringananhukumandenganalasanTerdakwamenyesaliperbuatannyadanberjanjitidakakanmeng ulangilagi;SetelahmendengartanggapanPenuntutUmum,maupunpermohonanTerdakwasecaralisan yang masingmasingmenyatakanpadapokoknyatetappadapendiriannyasemula;Menimbang, bahwaTerdakwadiajukan ke persidangan oleh PenuniutUmum didakwa
Selanjutnya, uang tersebut atas anjuran RIBUTdipergunakan oleh terdakwa HERLINA INDAH bersama dengan SRI AYUmenutupi kKekurangan uang namun tidak mencukupi;Bahwa terdakwa HERLINA INDAH bersama dengan Sri Ayu dalammembuat laporan pengeluaran kas dan laporan penerimaan kas tidak adakekurangan / selisih uang tapi fakta sebenarnya ada kekurangan / selisihuang pada RAM RT 17;HalamanSaari23PutusanNomor258/Pid.B/2016/PN BisKunjungi Website kami di pnbengkalis.go.idBahwa akibat perbuatan terdakwa Herlina
Indah bersama dengan Sri Ayudan Ribut, perusahaan RAM RT.17 CV.
36 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
MURINIWOOD INDAH INDUSTRY, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 764/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MURINIWOOD INDAH INDUSTRY, beralamat di JalanJenderal Sudirman Nomor 395, Simpang Empat, Pekanbaru28116, alamat korespondensi: APL Tower 28th Floor Suite12 dan 29th Suite 15, JI. Letijen S.
Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107523.16/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00268/KEB/WP4J.02/2016tanggal 30 Juni 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor0001 1/207/13/218/15 tanggal 21 April 2015 Masa Pajak Juni 2013, atasnama PT Muriniwood Indah
Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MURINIWOOD INDAH INDUSTRY tidak diterima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.