No.1563 K/Pdt/2005Bahwa penunjukan kaum PenggugatPenggugat sebagai waris putusyang akan mengulas (Waris Putuin Nan Ka Mauleh) baik sako maupun pusakodari KENA (alm) tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Adat Minangkabautetapi justru dibolehkan, bahkan hal ini telah diperkuat dengan YurisprudensiMahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi tetap mengenai HukumAdat Minangkabau tanggal 06 Juli 1977 No.1526 K/Sip/1975, yang menyatakanMenurut hukum adat di Minangkabau, apabila seseorang yang tidakmempunyai

waris yang bertali darah (punah) pada waktu hidupnya berhakmenunjuk ahli warisnya yang akan mewarisi hartanya;Bahkan menurut Yurisprudensi tanggal 22 Oktober 1975 No.1029 K/Sip/1975menyatakan : Menurut Hukum Adat Minangkabau apabila seseorang tidak lagimempunyai ahli waris, maka ia berhak memberikan hartanya kepada siapa yangia sukai, baik berupa harta pencariannya sendiri maupun yang berasal dari hartapusaka tingginya;Bahwa menurut Hukum Adat Minangkabau dengan adanya penunjukanwaris dari KENA

Bahwa Judex Factie telah salah menterjemahkan pengertian HinggokMancakam Tabang Manumpu menurut Hukum Adat Minangkabau, karenaseorang yang mengaku bermamak kepada suatu kaum hakhaknya tidaklahsama dengan hakhak anggota kaum yang sah lainnya.

Dengan demikian pertimbangan Judex Factiemenyalahi Hukum Adat Minangkabau;Bahwa Ranji Tergugat A/Termohon Kasasi dibuat sewaktu perkara ini akandigelar dan Ninik Mamak hanya seorang yang menanda tangani ranjitersebut.

Adat Minangkabau adalah sah kaum Pemohon Kasasisebagai waris putuin nan kamauleh dari KENA.

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan TanahUlayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Permen ATR/BPN 18/2019),Halaman 5 dari 13Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pat.G/2020/PN Bkodiuraikan lebih lanjut mengenai hak ulayat kesatuan masyarakat hukumadat atau yang serupa itu.Hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa itu adalahhak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untukmenguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan

, serta melestarikan wilayahadatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.Kesatuan masyarakat hukum adat sendiri adalah sekelompok orang yangmemiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun diwilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/ataukesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adatmilik bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan normahukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat danprinsip

Jadi, hak penguasaanatas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat.

Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada.Mengenai hal ini, sesuai dengan Penjelasan Pasal 67 ayat(1) UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, suatumasyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurutkenyataannya memenuhi unsur antara lain:a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban(rechtsgemeenschap);b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaadatnya;Halaman 6 dari 13Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pat.G/2020/PN Bko23.C. ada wilayah hukum adat yang jelas

adat yang mana yang dimaksudtersebut.3.

Kehendak bersama seluruh anggota pesukuan dan atauMasyarakat adat berdasarkan ketentuan hukum adat yangberlaku.

hukum adat;Halaman 32 dari 66 halaman.

Pasal 1 angka (11) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentangTanah Ulayat dan Pemanfaatannya yang menyatakan bahwa TanahUlayat adalah bidang tanah yang berada dalam lingkup hak ulayatsuatu masyarakat hukum adat tertentu.;b. Pasal 1 angka (13) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentangTanah Ulayat dan Pemanfaatannya yang menyatakan bahwa Tanahadat adalah tanah milik persukuan yang penguasaannya diaturmenurut hukum adat.

Karenakeberadaan pasal a quo memberikan perlindungan secara konkritkepada masyarakat hukum adat dari perlakuan yang merugikanpihakpihak yang hanya mengambil keuntungan dari kekayaan alamyang dimiliki oleh masyarakat hukum adat;Bahwa selanjutnya, pada Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ProvinsiRiau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat danHalaman 51 dari 66 halaman.

adat dariperlakuan yang merugikan dari pihak hanya mengambil keuntungan darikekayaan alam yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

adat, mengenai masyarakat hukum adat sudahHal. 11 dari 19 hal.

Putusan Nomor 433 K/PID.SUSLH/2016dijelaskan secara jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim MahkamahKonstitusi dalam putusananya Nomor: 35/PUUX/2012 tanggal 16 Mei2013, antara lain:Halaman 177 s/d 178 yang menyatakan: Di samping itu, berkenaandengan syarat sepanjang kenyataan masih ada dan diakuikeberadaannya, dalam kenyataannya status dan fungsi hutan dalammasyarakat hukum adat bergantung kepada status keberadaanmasyarakat hukum adat.

Masyarakat hukumadat tidak lagi mengambil manfaat dari hutan adat yang mereka kuasai.Sebaliknya dapat terjadi masyarakat hukum adat kenyataannya tidak adatetapi objek hakhak adatnya masih diakui. Artinya, berdasarkan sejarahkeberadaan mereka pernah diakui oleh Negara, padahal kenyataannyasesuai dengan perkembangan zaman sudah tidak terdapat lagi tandatanda dan sifat yang melekat pada masyarakat hukum adat.

Bahwa berdasarkan uraian buktibukti sebagaimana yang dimaksud dalamhuruf a dan huruf b di atas, menunjukkan bahwa Pembanding/Penggugatmemakai kekuatan perannya selaku Ketua Hukum Adat Ursia untukkepentingan pribadi Pembanding/penggugat sendiri, untuk menguasaiobjek sengketa, padahal sangat keliru karena Penggugat/Pembandingmenganggap bahwa selaku Ketua Hukum Adat Ursia bisa menguasaipetuanan yang didalamnya termasuk objek sengketa untuk dijadikansebagai hak milik pribadi;d.

Bahwa dalam memori banding Pembanding/penggugat menjelaskanbahwa :Penggugat selaku Ketua Hukum Adat Ursia yang menunjukkanStrata Adat serta melekat Hak Adat dan Hak Ulayat.Menurut Terbanding/Tergugat Il, ini merupakan kekeliruan dalammemahami statusnya sebagai Ketua Hukum Adat Ursia, yang nantinyaakan memecahmecah kesatuan masyarakat hukum adat aru.

Dikatakandemikian karena, jika dipahami secara baikbaik penjelasan di atas, makaSiapa Saja yang nantinya menjadi Ketua Hukum Adat Ursia, dialah yangmempunyai hak ulayat/nak milik atas petuanan suatu wilayah. Hal initergambar jelas bahwa Pembanding/Penggugat menggunakan statusnyasebagai Ketua Hukum Adat Ursia untuk memiliki Objek sengketa, sertaPembanding/Penggugat lupa bahwa tugas dan tanggungjawabinya selakuKetua Hukum Adat Ursia;e.

Ursia.Bukti P4 Pembanding/Penggugat menurut Terbanding/Tergugat II, mempunyalkaitannya dengan tindakan yang dilakukan oleh Pembanding/Penggugatselaku Ketua Hukum Adat Ursia dalam menjalankan ritual sas/ dan ritual bukasasi, akan tetapi bukti P4, ritual sas/ dan ritual buka sas/ tidak mempunyaikaitan sama sekali dengan hak milik atas objek sengketa, atau bukti P4,ritual sasi dan ritual buka = sasi yang dilakukan olehPembanding/Penggugat selaku Ketua Hukum Adat Ursia bukanmerupakan bukti autentik

Dengan memakai alasan bahwaPembanding/Penggugat selaku Ketua Hukum Adat Ursia dapat menguasalobjek sengketa secara pribadi, padahal terhadap objek sengketa,Terbanding/Tergugat Il pernahn meminta Pembanding/Penggugat untukmelaksanakan SUMPAH ADAT (SUMPAH MATI dan CELUP TANGAN DI AIRMENDIDIH), akan tetapi Pembanding/Penggugat sendiri yang tidak beraniuntuk melakukan SUMPAH ADAT ttersebut, yang semestinyaPembanding/Penggugat selaku Ketua Hukum Adat Ursia jika diminta untukmelakukan hal tersebut, haruslah

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir sekalipun telah dipanggil dengan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara Hukum Adat di Desa Butong pada tanggal 3 Desember 2011 kemudian pada tanggal 18 Oktober 2013 melakukan perkawinan menurut tata cara gereja katolik dan telah pula dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan

adat Negeri Laha.

adat, (untukselanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menuruthukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atauwilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untukmengambil manfaat dari sumberdaya alam, termasuk tanah, dalamwilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yangtimbul dari hubungan secara l/ahiriah dan batinia turun temurun dantidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayahyang bersangkutan ;Halaman 13 dari 42 halaman.

Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.2) Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayatdari suatu masyarakat hukum adat tertentu;3) Masyarakat hukum adat adalah kelompok orang yang terkait olehtatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuanhukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasarketurunan;Pasal 2 ayat (1) yaitu : Pelaksanaan hak ulayat sepanjang padakenyataannya masih ada dilakukan olehmasyarakat hukum adat yang bersangkutanmenurut ketentuan hukum adat setempat.Artinya

dalam kenyataan bahwa masihterdapat tanahtanah dalam lingkunganmasyarakat hukum adat yang penguasaan danpenggunaannya didasarkan pada hukum adatsetempat dan diakui oleh para wargamasyarakat hukum adat yang bersangkutansebagai tanah ulayatnya ;E.

Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.Laha/Raja Laha, mengingat Dati berdasarkan hukum adat di Ambonmenggambarkan hubungan hukum antara orang perorangan/individu atastanah yang termasuk dalam objek perkara ;b.

Nomor 2763 K/Pdt/2016mewakili 5 (lima) Marga Buay di Bahuga seperti halnya yang dialami H.Mussannif Ryacudu (vide Bukti P3);Judex Facti Tingkat Banding salah menerapkan hukum seperti diaturdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentangPedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yangmana kelembagaan Masyarakat Hukum Adat itu untuk diakui sahsecara hukum haruslah melalui identifikasi, verifikasi dan validasi olehPanitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/kota setempat

Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan PerlindunganMasyarakat Hukum Adat, yang berbunyi:Pasal 61.

Dalam hal masyarakat hukum adat di 2 (dua) atau lebihkabupaten/kota pengakuan dan perlindungan masyarakat adatditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah;Pasal 101. Bupati/walikota melaporkan penetapan pengakuan dan perlindunganmasyarakat hukum adat kepada gubernur;2.

Adat, yang berbunyi:(2) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah denganmengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yangada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat daninstansiinstansi yang mengelola sumber daya alam;Halaman 19 dari 32 hal.

Gubernur dilaporkan kepada Menteri melalui Direktorat JenderalPemberdayaan Masyarakat dan Desa, sedangkan untukkeabsahan/legalitas Tanah Ulayat masyarakat hukum adat harusdilakukan penelitian olen Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakanpara pakar hukum adat, masyarakat hukum adat setempat serta harusdinyatakan dalam Peta Dasar Pendaftaran Tanah.

Sehingga rumahtersebut menjadi rumah kolektif keluarga besar keturunan GumontamSiregar dan Sontina Dame Sihombing. seperti yang dijelaskan dalamliteratur Hukum Batak Hukum Adat Dalihan Natolu tentang Hal Warisoleh DR.H.P Panggabean SH,MS halaman 108, 112 , dimana biasanyarumah tersebut menjadi hak putera Sulung dan putera Bungsu.

Padahal ini adalah kesempatanyang sudah disediakan forum kepada Penggugat untuk sekiranya inginmenuntut hak nya sebagai legataris sesuai hukum adat suku bangsaBatak, yang diamanatkan oleh Surat Wasiat a quo.Hal. 21 dari 51 Hal. Put.

Bahwa komitmen dan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai Legatarisuntuk mentaati syarat penghibahan rumah a quo sesuai hukum adat sukubangsa Batak yang masih berlaku pada amanat point 3.6.

Bahwa komitmen dan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai Legatarisuntuk mentaati syarat penghibahan rumah a quo sesuai hukum adat sukubangsa Batak yang masih berlaku pada amanat point 3.b.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian denganverstek;
3. Menyatakanperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata-cara agama Hindu dan hukum Adat Bali pada tanggal 23 Mei 2014 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5107-KW-280720200006

Menyatakan hukum Penggugat adalah satusatunya ahli waris bapak GeradusRangu menurut Hukum Adat Manggarai ;.

Bahwamenurut hukum adat Manggarai, apabila ada harta bawaan dari Bapak GeradusRangu dari Kampung asalnya, tentulah harta itu sebagiannya akan dikembalikankepada saudara Bapak Geradus Rangu dengan konsekwensi keluarga dari BapakGeradus Rangu wajib hukumnya ikut memelihara Mama Berta Basut, minimalmemperhatikan kehidupan dari mama Berta Basut.

Bahwa Konsekwensi dari Kawin Masuk (yang dalam bahasadaerahnya disebut dengan istilan Tuus WaCangkem Eta atau Donggo Mata OloDongge Mata One) menurut hukum adat Manggarai adalah keluarga dari mamaBerta Basut memperlakukan Geradus Rangu seperti layaknya anak dan saudarasendiri, tidak menganggapnya sebagai anak wina (sebutan untuk anakperempuan dan suaminya dalam status perkawinan).

berhak untuk mendapatkan harta warisandari Mama Berta Basut dan Bapak Geradus Rangu.Bahwa tidak dalil Pembanding / Penggugat pada halam 6 datar kedua, sebabDalam hukum Adat Manggarai ada dan mengenal istilah kawin masuk yang dalamBahasa Manggarainya disebut dengan sebutan Tuus WaCangkem Eta atauDonggo Mata Olo Dongge Mata One sebagaimana yang dipertimbangkan olehMajelis Hakim Pengadiulan Negeri Ruteng dalam putusan perkara a quo padahalaman 32 dan 33.Bahwa kawin masuk menurut Hukum Adat Manggarai

adat masuk dalam suku / klannya Mama Berta Basut.Sehingga menurut hemat Para Terbanding / Para Tergugat dan Tergugat sangatlah benar pertimbangan Majelis hakim yang menyatakan bahwa anak lakiHalaman 31 dari 36 halaman, Putusan Nomor.101/PDT/2018/PDT.KPG.10.12.laki dari kakak kandung Geradus Rangu secara hukum adat manggarai tidakberhak atas harta peninggalan dari Geradus Rangu dan Berta Basut.Bahwa menurut hukum adat Manggarai perkawinan masuk Bapak Geradus Rangudan Mama Basut adalah SAH, tetapi

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu dengan Hukum Adat Bali dihadapan pemuka agama Hindu yaitu Ida Pedanda Gede Giri Dharma Sunia pada tanggal 16 Nopember

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telan melangsungkanperkawinan secara agama Hindu dengan Hukum Adat Bali dihadapanpemuka agama Hindu yaitu Ida Pedanda Gede Giri Dharma Sunia padatanggal 16 Nopember 2015 dirumah Tergugat di Banjar Dinas Ambengan,Kel/Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

Menyatakan hukum, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangtelah dilangsungkan secara agama Hindu dengan Hukum Adat Balldihadapan pemuka agama Hindu yaitu Ida Pedanda Gede Giri DnarmaSunia pada tanggal 16 Nopember 2015 dirumah Penggugat di Banjar DinasAmbengan, Kel/Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yangtelah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng pada tanggal 1 Maret 2016 sebagaimana Kutipan AktaPerkawinan Nomor : 5108KW020320160002

Adat Bali dihadapanpemuka agama Hindu yaitu Ida Pedanda Gede Giri Dharma Sunia padatanggal 16 Nopember 2015 dirumah Tergugat di Banjar Dinas Ambengan,Kel/Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

Adat Bali dihadapan pemuka agama Hindu yaitu IdaPedanda Gede Giri Dharma Sunia pada tanggal 16 Nopember 2015 dirumahTergugat di Banjar Dinas Ambengan, Kel/Desa Banjar, Kecamatan Banjar,Kabupaten Buleleng.

UUNomor 24 Tahun 2013 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;halaman 15 dari 17 Putusan No. 468/Pdt.G/2018/PN SgrMENGADILIMenyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untukmenghadap ke persidangan namun tidak hadir;Mengabulkan gugatan Penggugat untuk selurunhnya dengan verstek;Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatyang telah dilangsungkan secara agama Hindu dengan Hukum Adat Balldihadapan pemuka agama Hindu yaitu Ida Pedanda Gede Giri Dharma Suniapada

Gebze mempunyai anak Mikael Sopai Gebze, Mikael Sopai Gebze mempunyai anak Pelawan yang merupakan Warga Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Malind Anim; ---------------------------------------------------------------------------------------------------4.

Bahwa tanah yang akan dieksekusi tersebut di atas tanah milik TerlawanEksekusi dan Terlawan Tereksekusi akan tetapi tanah tersebut adalahmilik dari Pelawan sebagai Warga Persekutuan Masyarakat Hukum AdatMalind Anim yang memiliki tanah tersebut secara turun temurunberdasarkan pada silsilan dari Pelawan yang menunjukkan sebagaiWarga Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Malind Anim, yaitu YalkuGebze selaku Moyang mempunyai anak Petrus Naolem K. Gebze, PetrusNaolem K.

Gebze, Petrus Naolem K.Gebze mempunyai anak Mikael Sopai Gebze, Mikael Sopai Gebzemempunyai anak Pelawan yang merupakan Warga PersekutuanMasyarakat Hukum Adat Malind Anim;4. BahWa...........cccceceeeeeeeeeeeeees.

Bahwa upaya yang dilakukan oleh kakek dan orang tua Pelawan semasahidup dengan mendatangi orang yang menguasai tanah dan TerlawanEksekusi maupun Terlawan Tereksekusi untuk mendapatkan hak atastanah tersebut karena penguasaan tanah tidak berdasarkan suatupenyerahan tanah yang Sah dari Masyarakat Hukum Adat Malind Anim,namun yang didapat oleh kakek dan orang tua Pelawan adalah tekananpsikis dan fisik.

Hal ini dikemukakan oleh Pelawan karena selama hiduporang tua Pelawan telah berupaya namun yang didapat adalah suatuperbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang tua Pelawansebagai bagian dari Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Malind Animpada masa itu;.

Bahwa Terlawan Eksekusi menguasai tanah tersebut berdasarkan BuktiPelepasan Hak atas Tanah yang dilakukan oleh Marsum Tabri yangberalamat tetap Skilir Sumber Agung Kecamatan Linggau Sumatera padatanggal 03 September 1981, dimana Marsum Tabri bukan bagian dariPersekutuan Masyarakat Hukum Adat Malind Anim;.

Marlangas Sianipar (Alm)dan anaknya Fridolin Sianipar (Alm) adalah Suku Batak(Orang Batak Toba) atau populer' disebut OrangTapanuli, dimana di daerah Tapanuli sistem hukumadatnya menganut sistem hukum adat (Patrial Chart)yaitu.

AZAS KEBAPAAN.Bahwa harta harta yang digugat oleh PenggugatPenggugat berada diwilayah fTapanuli yakni di DesaPohan Tonga Kecamatan Siborongborong KabupatenTapanuli Utara, adalah berada di daerah WHukum AdatBatak Toba maka sistem hukumnya adalah berlaku HukumAdat Batak Toba.Bahwa seluruh Penggugat Penggugat bukanlah ahli warismenurut hukum Adat Batak dan menurut hukum Adat Batakseorang anak perempuan berhak mendapat sebidang tanahhanya mendapat Ulos Nasora Buruk (Tanah Pauseang)yang menjadi haknya

dalam memutus' perkara ini, dimanaJudex Factie Pengadilan Tinggi Medan jo PengadilanNegeri Tarutung menerapkan hukum nasional yangberlaku di indonesia yaitu) mengenai hak waris bahwaPerempuan dengan laki laki samasama pewaris dariorang tuanya dan mempunyai hak yang sama, tanpamemandang hukum adat batak toba yang masih berlakudan diakui serta dihormati sampai saat ini diwilayahbatak toba khususnya disekitar tanah terperkara.Bahwa menurut hukum adat batak toba (Yang dianutoleh para pihak dalam perkara

ini) Bahwa yangberhak atas warisan adalah anak laki laki karena anaklaki laki lah yang meneruskan garis keturunan orangtuanya, sehingga jika seseorang meninggal dunia makapewaris harta hartanya jatuh ketangan anak lakilaki, karena hukum adat batak menganut azas Patrinialyaitu. mengambil garis keturunan dari laki laki.Bahwa adapun pembagian anak perempuan atas hartaatau. tanah bukanlah sebagai warisan dari orangtuanya, akan tetapi sebagai hadiah atau kenangHal. 19 dari 25 hal.

telah salah dan keliru,karena tidak menerapkan hukum adat dalam memutusperkara ini sebagaimana mestinya dan telah melanggarUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 2004tentang MAHKAMAH AGUNG yakni dalam Pasal 30 ayat (1),yakni disebutkan bahwa : Mahkamah agung dalam tingkatkasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilanpengadilan dari semua lingkungan peradilan karenaa.

Dan sampai saat iniPemohon belum bisa memenuhinya karena Pemohon tidakmemiliki biaya.v Bahwa saksi mengetahui terpenuhinya hukum adat adalahsyarat untuk mendaftarkan perkawinan untuk masyarakat setempat.v Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak pernah berceraidan Pemohon adalah orang yang kurang mampu dari segiekonomi.v Bahwa Pemohon dan Pemohon II mengajukan pengesahannikah guna mengurus Akta kelahiran anakanak Pemohon danPemohon Il.Saksi kedua : I urur 52 tahun, AgamaIslam, pekerjaan Tukang bangunan

rukun sampai sekarang dan dikaruniai 3(tiga) orang anak.v Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan paraPemohon, keduanya tetap beragama Islam.v Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il yangdilaksanakan pada tahun 2008 tersebut belum tercatat pada KantorUrusan Agama Kecamatan setempat, disebabkan hukum adatdaerah setempat yang mana Pemohon belum bisa menyerahkanseserahan kepada keluarga Pemohon Il, sehingga mereka belummendapatkan buku kutipan akta nikah.v Bahwa saksi mengetahui terpenuhinya hukum

adat adalahsyarat untuk mendaftarkan perkawinan untuk masyarakat setempat.v Saksi mengetahui bahwa seserahan yang diminta olehkeluarga Pemohon II kepada Pemohon berupa hewan dan kainhas sumba yang jumlahnya saksi tidak ingat.

adat belum bisa terpenuhi sehinggapernikahan Pemohon dan Pemohon II tidak dapat mendaftarkannya diKantor Urusan Agama Kecamatan setempat, telah didukung keteranganpara saksi.Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Pemohon II padapokoknya mendalilkan bahwa pada waktu mereka menikah tidak terdaftardi Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka karenatidak memiliki biaya untuk memenuhi hukum adat yang berlaku karenaterpenuhinya hukum adat sebagai syarat untuk mendaftarkan pernikahantersebut

adat yang berlaku di daerah setempat berupapenyerahan hewan dan kain has Sumba kepada keluarga Pemohon II10dikarenakan Pemohon tidak memiliki biaya sehingga pernikahanPemohon dan Pemohon Il tidak dapat didaftarkan pada PegawaiPencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.Menimbang, hukum adat yang berlaku di daerah Sumba bukanlahsyarat sah suatu perkawinan serta bukanlah sebagai rukun yang wajibdipenuhi dalam suatu perkawinan sebagaimana yang terdapat di dalamPasal 14 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Kristen, di Gereja Bethel Injil Singaraja, pada tanggal 14 Desember 1996, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 08/WNI/KP/1998, tertanggal 24 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;5.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkanPerkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Kristen, di Gereja BethelInjil Singaraja, pada tanggal 14 Desember 1996, yang sesuai denganKutipan Akta Perkawinan Nomor : 08/WNVKP/1998, tertanggal 24 Juli1998, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng$ 5 27+ 27+ ++ ===.

Bahwa berdasarkan atas penjelasanpenjelasan tersebut diatas makasesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku Penggugatmempunyai hak untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Hukum Adat atauAgama Kristen, di Gereja Bethel Injil Singaraja, pada tanggal 14Desember 1996, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: O8/WNIKP/1 998, tertanggal 24 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;8.

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Kristen,di Gereja Bethel Injil Singaraja, pada tanggal 14 Desember 1996, yangsesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 08/WNVKP/1998,tertanggal 24 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah putus karena perceraiandengan segala akibat hukumnya ;3.

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Kristen, diGereja Bethel Injil Singaraja, pada tanggal 14 Desember 1996, yang sesuaidengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 08/WNVKP/1998, tertanggal 24 Juli1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng, adalah putus karena perceraian dengan segala akibathukumnya;5.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar keliru dalam penerapanHukumnya karena memvonis Pemohon Kasasi dengan dasar Hukum Adatyang berlaku di TORAJA, padahal Hukum Adat di Toraja yang berhubungandengan perkara ini sudah tidak diperlakukan lagi dan/atau sudah tidak adasehingga UndangUndang Darurat dalam perkara ini tidak dapat diterapkankarena Hukum Adat yang dimaksud sudah tidak tumbuh di tengahtengahmasyarakat Toraja, sehingga Majelis Hakim Agung yang memeriksa danmenyidangkan perkara ini

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Saksi JACOBSOLLU di bawah sumpah menerangkan atas pertanyaan Majelis Hakim,bahwa Apakah Hukum Adat di TORAJA masih diperlakukan sekarang ?Saksi JACOB SOLLU menjawab Kalau ada masalah adat sekarang terjadisudah diserahkan ke Pengadilan* dan dikatakan pula bahwa Saksi tidakmengetahui apa masih berlaku atau tidak sehingga Saksi ini dapat dijadikansebagai dasar putusan yang adil bahwa sudah jelas kalau Hukum Adat yangHal. 5 dari8 hal. Put.

Bahwa apabila Hukum Adat yang dibuktikan maka keduanya baik PemohonKasasi maupun GRETY KARURUKAN sebagai Saksi Korban haruslahdijadikan Terdakwa secara bersamasama karena samasama melakukanPelanggaran Adat, tetapi faktanya cuma Pemohon Kasasi yang dijadikanTerdakwa sementara samasama melakukan, sehingga putusan iniPemohon Kasasi merasa tidak adil sehingga Pemohon Kasasi berharap agarMajelis Hakim Agung dapat memberikan rasa keadilan atas diri PemohonKasasi ;6.

Namun Hukum Yang Hidup /hukum adat mana yang masih hidup di Toraja....? Karena semua Saksi yangdiajukan di persidangan tidak ada yang mengetahui kalau Hukum Adat diToraja masih hidup sehingga bertentangan antara pertimbangan hukumJudex Facti dengan keterangan SaksiSaksi, sehingga putusannya tidakmencerminkan rasa keadilan ;7.

Oleh karenaitu. berdasar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Agungmembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 42/Pid/2008/PT.MKS ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena JudexFacti tidak salah menerapkan hukum dan mengenai pertimbangan hukumnyajuga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dimana Terdakwa telahmelakukan perbuatan yang melanggar Hukum Adat, dengan pertimbangansebagai berikut

Oleh karena itu) Majelis Hakim harusmenemukannya sendiri didalam kenyataan tingkah laku masyarakat sehari29hari dengan berpedoman pada asasasas hukum adat pada umumnya denganmembandingkannya kepada ketentuan hukum adat induknya yaitu LingkaranHukum Adat Maluku, maupun Maluku Tenggara sebagai kabupaten induksebelumnya; Bahwa, lebih lanjut menurut Hakim Tingkat Pertama , KecamatanTanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam pembagian wilayahhukum adat dari Prof. van Vollenhoven merupakan

Vide: LaporanPenelitian Sistem Pemerintahan Adat di Kabupaten Maluku Tenggara oleh TimPeneliti Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Tual, 2005, hal. 45); Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut menunjukkanbahwa Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara a quo,adalah dengan berpedoman pada Hukum Adat Setempat, dan menurut HakimTingkat Pertama belum terdapat dokumendokumen tertulis maupun hasilhasil penelitian ahli hukum mengenai Hukum Adat di wilayah KabupatenMaluku Tenggara

terdapat dokumendokumen tertulismaupun hasilhasil penelitian ahli hukum mengenai Hukum Adat di wilayahKabupaten Maluku Tenggara Barat pada umumnya, khususnya di KepulauanTanimbar karena sebagai daerah pemekaran yang baru, sehingga oleh karenaitu Hakim Tingkat Pertama harus menemukannya sendiri didalam kenyataantingkah laku masyarakat seharihari (rehtsvinding) dengan berpedoman padaasasasas hukum adat pada umumnya dengan membandingkannya kepadaketentuan hukum adat induknya yaitu Lingkaran Hukum Adat

Adat yang diperoleh dari pemeriksaan persidanganyang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut ; Menimbang, bahwa sehingga pendapat Hakim Tingkat Pertama yangmenyatakan di Desa Olilit, pelepasan hak atas tanah ulayat sah apabiladilakukan oleh dan atas pengesahan dari Kepala Desa selaku pimpinantertinggi dan pemangku persekutuan hukum adat.

dengan menggunakan MetodeRechtsvinding secara KELIRU dan TIDAK TEPAT secara hukum ; Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama selanjutnyamempertimbangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2003 Kepala Desa Sifnanaselaku pemangku persekutuan hukum adat Desa Sifnana dan Kepala Desa Olilitselaku pemangku persekutuan hukum adat Desa Olilit telah menyerahkansebidang tanah Desa dengan luas 25 hektar secara cumacuma kepadaPemerintah Kabupaten Daerah Maluku Tenggara Barat yang merupakantanah sengketa antara Desa

adat yang kamipakai adalah Hukum Adat Minangkabau dan tidak pernah memakai adat lainsemenjak dahulunya sampai saat ini tetap memakai hukum adat Minagkabauyaitu Salah Bautang, Badoso Mati, Balaku di Patangguangkan.Dan kami masingmasing Ninik Mamak mempunyai pusako tinggi dan pusakorendah selama Pemerintah tetap mengakui Hukum Adat Minagkabau setiappenggunaan tanah oleh perusahaan atau pemerintahan tetap memintapenyerahan dari Ninik maka itu menandakan adat yang kami pakai yaitu AdatMinagkabau.Surat

Sehingga dengan demikian, apabila PARA PENGGUGAT tidak memilikikapasitas sebagai Masyarakat Hukum Adat, maka segala hakhak yangdimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat akan gugur dari PARAPENGGUGAT itu sendiri ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut terbukti banhwa PARAPENGGUGAT tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan GugatanPerkara a quo.

adat yangkami pakai adalah Hukum Adat Minangkabau dan tidak pernah memakaiadat lain semenjak dahulunya sampai saat ini tetap memakai hukum adatMinangkabau yaitu.

Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakantertentu sebagaiman diuraikan diatas;Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 67 ayat (1) UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), suatumasyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannyamemenuhi unsur antara lain:a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap);b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;c. ada wilayah hukum adat yang jelas;d. ada pranata

Unsur pakar hukum adat, apabila pemohon Masyarakat Hukum Adat;e. Unsur Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan di bidang Kehutanan,Unsur Balai Pemantapan Kawasan WHutan dan Unsur Dinas/BadanKabupaten/Kota yang menangani urusan di bidang tata ruang sebagai anggota,apabila pemohon masyarakat yang berada dalam Kawasan Hutan;Halaman 55 dari 65 halaman Perkara No :29/Pdt.G/2018/PN.Rgtf. Perwakilan Masyarakat Hukum Adat setempat atau perwakilan masyarakat yangberada dalam Kawasan Tertentu;g.

surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2013yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam register perkaraperdata Nomor: 91/Pdt.G/2013/PN.Dps. mengemukakan halhal dan alasanalasan yangpada pokoknya sebagai berikut ; 1.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secaraHukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 17 Juli 2009 di BanjarKedua , Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, ProvinsiBali ; Bahwa karena perkawinan tersebut telahdilakukan menurut Hukum

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan AgamaHindu pada tanggal = 17 Juli 2009 diBanjar Kedua, DesaBaha,Kecamatan Mengwi,Kabupaten Badung, Provinsi Bali adalahputus karena perceraian ;3.

LINYOMAN YUDANA , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa benar saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telahmelangsungkan perkawinan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu padatanggal 17 Juli 2009 di Banjar Kedua , Desa Baha, Kecamatan Mengwi, KabupatenBadung, ProvinsiBahwa Perkawinana Penggugat dan Tergugat tersebut belum dicatatkan di KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena perkawinan Penggugat danTergugat masih dibawah umur dimana pada saat itu umur

NEKETUT NARNIVIDANTI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa benar saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telahmelangsungkan perkawinan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu padatanggal 17 Juli 2009 di Banjar Kedua , Desa Baha, Kecamatan Mengwi, KabupatenBadung, ProvinsiBahwa Perkawinana Penggugat dan Tergugat tersebut belum dicatatkan di KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena perkawinan Penggugat danTergugat masih dibawah umur dimana pada saat itu

Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkansecara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 17 Juli 2009, di BanjarKedua, Desa Baha, Kecamatan mengwi, Kabupaten badung, Propinsi Bali adalah putuskarena PERCERAIAN dengan segala akibat5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkaraini sebesar Rp 346.000.( tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) .