Ditemukan 11446 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN TRENGGALEK Perdata Khusus
Register : 13-06-2023 — Putus : 09-08-2023 — Upload : 22-08-2023
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Trk
Tanggal 9 Agustus 2023 — Penggugat:
Dasiran
Tergugat:
1.DPRD TRENGGALEK
2.DPD PKS Trenggalek
114 — 68
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 30-10-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 741/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Mdn
Tanggal 20 Februari 2019 — ASTRAYUDA BANGUN
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI GERINDRA
2.DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI GERINDRA
179 — 47
  • ASTRAYUDA BANGUN
    Tergugat:
    1.DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI GERINDRA
    2.DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI GERINDRA
    DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI GERINDRA dalam hal ini diwakili Letjen TNI (Purn) H. PRABOWO SUBIANTO selaku KetuaUmum dan H. AHMAD MUZANI selaku Sekretaris Jenderal PartaiGERINDRA, beralamat di JI. Harsono RM no. 54, Ragunan, PasarMinggu, Jakarta Selatan 12550, Indonesia., disebutSCDAGAL eveeee tte ntti reer tent aaaaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeene tte.TERGUGAT 1;2. DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI GERINDRA dalam hal ini diwakili H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E. Ak, MM, CA, ROBERT L.TOBING, S.E,.
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 08-01-2019
Putusan PN MARTAPURA Nomor 30/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Mtp
Tanggal 7 Januari 2019 — Penggugat:
FARHAT
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Banjar
2.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
273 — 35
  • Penggugat:
    FARHAT
    Tergugat:
    1.Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Banjar
    2.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 16-09-2022 — Putus : 03-01-2023 — Upload : 31-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 561/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 3 Januari 2023 — Penggugat:
FREDERIKUS DEDOY SON TITIRLOLOBY
Tergugat:
1.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
2.Sekretaris jendral DPP Partai Hanura
3.Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku
4.HENRIKUS SERIN
80 — 53

  • MENGADILI:

    1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili dari Para Tergugat;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan internal Partai Hanura sebagaimana dalam gugatan a quo;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.640.000,- (satu juta enamratus empatpuluh ribu rupiah) ;
    Penggugat:
    FREDERIKUS DEDOY SON TITIRLOLOBY
    Tergugat:
    1.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
    2.Sekretaris jendral DPP Partai Hanura
    3.Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku
    4.HENRIKUS SERIN
Pengadilan PN KANDANGAN Perdata Khusus
Register : 27-09-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN KANDANGAN Nomor 4/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Kgn
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penggugat:
RAHMAN ABDI
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT HANURA KALIMANTAN SELATAN
2.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT HANURA KALIMANTAN SELATAN
3.NOOR CAHYATI
205 — 25
  • Penggugat:
    RAHMAN ABDI
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT HANURA KALIMANTAN SELATAN
    2.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT HANURA KALIMANTAN SELATAN
    3.NOOR CAHYATI
    Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga ;2).
    huruf b mengundurkan diri, ayat ( 3 ) huruf i menjadianggota partai lain.7.
    mengajukan pengunduran dirinya dan masukmenjadi anggota atau kader partai lain dalam hal ini adalah partai NASDEM,dan kemudian mengundurkan kembali dari Keanggotaan partai Nasdem danberniat bergabung kembali kepada partai Hanura, sehingga hal ini dapatdikatagorikan sebagai perselisihan internal partal;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa perkaraAquo adalah perselisihan internal partai, maka sebagaimana yangdiamanatkan dalam pasal pasal 32 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 2
    Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik Sebagaimanadimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;Menimbang, bahwa lebih lanjut tentang perselisihan internal partai, bagiPengadilan Negeri (PN) yang menangani perselisihan sengketakepengurusan partai dapat mengacu pada rumusan kamar perdata khususMahkamah Agung menyepakati rumusan terkait perselisihan partai politik(parpol) akibat berlakunya Pasal 32 ayat (5) dan Pasal
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Khusus
Register : 08-11-2023 — Putus : 18-12-2023 — Upload : 21-12-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 50/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna
Tanggal 18 Desember 2023 — Penggugat:
HENDRA BUDIAN
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Aceh
2.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar
3.Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
4.Komisi Independen Pemilihan Aceh
Turut Tergugat:
4.PJ Gubernur Aceh
5.Menteri Dalam Negeri
116 — 63
  • Penggugat:
    HENDRA BUDIAN
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Aceh
    2.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar
    3.Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
    4.Komisi Independen Pemilihan Aceh
    Turut Tergugat:
    4.PJ Gubernur Aceh
    5.Menteri Dalam Negeri
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus
Register : 31-07-2023 — Putus : 13-11-2023 — Upload : 15-11-2023
Putusan PN SERANG Nomor 94/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN SRG
Tanggal 13 Nopember 2023 — Penggugat:
Martua Nainggolan
Tergugat:
1.Dewan Kehormatan Parta Hanura
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura
3.Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Banten Partai Hanura
4.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten
Turut Tergugat:
Agus Fahrudin
69 — 52
  • Penggugat:
    Martua Nainggolan
    Tergugat:
    1.Dewan Kehormatan Parta Hanura
    2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura
    3.Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Banten Partai Hanura
    4.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten
    Turut Tergugat:
    Agus Fahrudin
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 31-01-2013 — Putus : 22-04-2013 — Upload : 30-12-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 07/G/2013/PTUN.MKS
Tanggal 22 April 2013 — Penggugat:
H. Andi Muhtadin
Tergugat:
Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
247 — 82
  • SebagaiAnggota Partai Buruh Kabupaten PolewaliMandar Provinsi Sulawesi Barat.Fotocopy dari Fotocopy Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor:057/SKEP/DPPPARTAI/XI/2012, tanggal 8November 2012 tentang PembatalanPencabutan Kartu) Tanda Anggota (KTA)Saudara H.
    Andi Muhtadin sebagaianggota Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi SulawesiBarat yang selanjutnya mengukuhkan dan mengesahkannya kembali H.26Andi Muhtadin dan membatalkan kembali Surat Keputusan DPP PartaiBuruh Nomor: 133/SKEP/DPP PARTAI BURUH, tanggal 19 Januari 2011tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) H.
    Polewali Mandar dari PartaiBuruh (vide T8);Menimbang, bahwa atas tindakan DPP Partai Buruh yang mencabutkeanggotaan Penggugat sebagai anggota Partai Buruh dan ditindaklanjutioleh Surat DPC Partai Buruh Polewali Mandar kepada Ketua DPRDPolewali Mandar agar memproses Penggantian Antar Waktu Sdr.H.AndiMuhtadin M. anggota DPRD Kab.
    Polewali Mandar dari Partai Buruh;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan DPP PartaiBuruh mencabut keanggotaan Penggugat dari Partai Buruh sebagaimanabukti T7 berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh(DPPPartai Buruh) Nomor: 133/SKEP/DPPPARTAI BURUH/I/2011,tanggal 19 Januari 2011 tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA)Saudara H.Andi Muhtadin M. sebagai Anggota Partai Buruh KabupatenPolewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat dan bukti T8 berupa SuratDewan Pimpinan Pusat
    Partai Buruh (DPPPartai Buruh) Nomor:AB.III.221A/DPP.....33AB.UI.221A/DPP Partai Buruh/I0/2011, tanggal 1 April 2011 Perihal:Permohonan untuk Segera Memproses Penggantian Antar WaktuSdr.H.Andi Muhtadin M.
Pengadilan PN PRAYA Perdata Khusus
Register : 03-08-2023 — Putus : 20-09-2023 — Upload : 21-09-2023
Putusan PN PRAYA Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pya
Tanggal 20 September 2023 — Penggugat:
RIYAN FERDIANSYAH
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BERKARYA
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI BERKARYA
4.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD) KABUPATEN LOMBOK TENGAH
5.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH Cq. BUPATI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
2.PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, Cq.
129 — 125
  • Penggugat:
    RIYAN FERDIANSYAH
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA
    2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BERKARYA
    3.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI BERKARYA
    4.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD) KABUPATEN LOMBOK TENGAH
    5.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LOMBOK TENGAH
    Turut Tergugat:
    1.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH Cq. BUPATI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
    2.PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 26-01-2010 — Upload : 05-07-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 812K/PDTSUS/2009
Tanggal 26 Januari 2010 — PATIHEWE, ; DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PELOPOR Cq. KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PELOPOR Cq. SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PELOPOR,DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PELOPOR Cq. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PELOPOR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PELOPOR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
56 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PATIHEWE, ; DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PELOPOR Cq. KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PELOPOR Cq. SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PELOPOR,DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PELOPOR Cq. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PELOPOR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PELOPOR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata Khusus
Register : 02-04-2014 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 08-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 71/PDT/2014/PT MKS
Tanggal 12 Mei 2014 — BANSUHARI BASO TIKA
Terbanding/Tergugat : Dewan Pimpinan Pusat (DPP)Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Dk
214 — 74
  • BANSUHARI BASO TIKA
    Terbanding/Tergugat : Dewan Pimpinan Pusat (DPP)Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Dk
    Jeneponto (Partai PenegakDemokrasi Indonesia), Jenis KelaminPerempuan, Agama : Islam, Kebangsaan :Indonesia, Alamat : JI. Lanto Dg. PasewangNo. 501, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan.Binamu, Kabupaten. Jeneponto, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT I PEMBANDING ;MELAWAN:I, DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI PENEGAK DEMOKRASIINDONESIA Cg. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAIPENEGAK DEMOKRASI INDONESIA Cq.
    DEWAN PIMPINANCABANG (DPC) PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA,berkantor di TogoTogo, Kecamatan. Batang, Kabupaten Jeneponto,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT , diwakili olen KuasanyaRAFIKA RUQAYA HARFA, S.Pd, Umur : 30 tahun, Pekerjaan : KetuaPartai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Jeneponto,Bertempat Tinggal: Tabinjai, Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba,Kabupaten. . .Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.1706XIII/KC/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 ;2.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 03-05-2021 — Putus : 31-08-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 274/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 31 Agustus 2021 — Penggugat:
DPW PPP Provinsi Sulawesi Tengah
Tergugat:
1.Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan
2.Asmaul Hi Tawil Dg. Parebba
179 — 32
  • Penggugat:
    DPW PPP Provinsi Sulawesi Tengah
    Tergugat:
    1.Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan
    2.Asmaul Hi Tawil Dg. Parebba
Pengadilan PN Melonguane Perdata Khusus
Register : 04-03-2024 — Putus : 25-04-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN Melonguane Nomor 24/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mgn
Tanggal 25 April 2024 — Penggugat:
LILY SAHOA
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BERKARYA
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI BERKARYA PROVINSI SULAWESI UTARA
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI BERKARYA KAB KEPL TALAUD
4.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KAB KEPL TALAUD
5.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB KEPL TALAUD
44 — 36
  • Penggugat:
    LILY SAHOA
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BERKARYA
    2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI BERKARYA PROVINSI SULAWESI UTARA
    3.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI BERKARYA KAB KEPL TALAUD
    4.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KAB KEPL TALAUD
    5.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB KEPL TALAUD
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 20-05-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 01-10-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 261/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 September 2020 — Penggugat:
WELHELM DANIEL KURNALA
Tergugat:
1.Benhur George Watubun
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Cq. Mahkamah Partai
3.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Turut Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku
2.Badan Pengawas Pemilu
3.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
161 — 31
  • Penggugat:
    WELHELM DANIEL KURNALA
    Tergugat:
    1.Benhur George Watubun
    2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Cq. Mahkamah Partai
    3.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
    Turut Tergugat:
    1.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku
    2.Badan Pengawas Pemilu
    3.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus
Register : 19-04-2022 — Putus : 08-06-2022 — Upload : 10-06-2022
Putusan PN PONTIANAK Nomor 78/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Ptk
Tanggal 8 Juni 2022 — ,
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem
2.Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Partai NasDem
Turut Tergugat:
2.Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
3.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat
4.Lidya Natalia Sartono,S.Pd.,M.Pd.,
334 — 71
  • ,
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem
    2.Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Partai NasDem
    Turut Tergugat:
    2.Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
    3.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat
    4.Lidya Natalia Sartono,S.Pd.,M.Pd.,
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata Khusus
Register : 14-02-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN PARIAMAN Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Pmn
Tanggal 27 Februari 2019 — Penggugat:
KOMI CANIAGO, S.H
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Sumbar
191 — 55
  • Penggugat:
    KOMI CANIAGO, S.H
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
    2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Sumbar
Pengadilan PN KOLAKA Perdata Khusus
Register : 06-12-2022 — Putus : 30-01-2023 — Upload : 30-01-2023
Putusan PN KOLAKA Nomor 44/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Kka
Tanggal 30 Januari 2023 — Penggugat melawan Tergugat
241 — 11
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 17-07-2008 — Upload : 09-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 441K/PDTSUS/2008
Tanggal 17 Juli 2008 — DEWAN SYURA DPP PKB ; DEWAN TANFIZ DPP PKB, dkk ; Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.,
339 — 257 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Khusus
Register : 28-06-2022 — Putus : 25-08-2022 — Upload : 26-08-2022
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Klk
Tanggal 25 Agustus 2022 — Penggugat:
Hamdani
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Kalimantan Tengah
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kapuas
Turut Tergugat:
H. Pahmi, S.Sos
180 — 70
  • Penggugat:
    Hamdani
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)
    2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Kalimantan Tengah
    3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kapuas
    Turut Tergugat:
    H. Pahmi, S.Sos
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Khusus
Register : 27-03-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 31-07-2018
Putusan PN RABA BIMA Nomor 1/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN RBI
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat:
AL IMRAN, SH
Tergugat:
1.DPD PARTAI GOLKAR PROPINSI NTB
2.DPD PARTAI GOLKAR
3.ALFIAN INDRA WIRAWAN, S.Adm
Turut Tergugat:
DPD PARTAI GOLKAR KOTA BIMA
233 — 682
  • Penggugat:
    AL IMRAN, SH
    Tergugat:
    1.DPD PARTAI GOLKAR PROPINSI NTB
    2.DPD PARTAI GOLKAR
    3.ALFIAN INDRA WIRAWAN, S.Adm
    Turut Tergugat:
    DPD PARTAI GOLKAR KOTA BIMA
    = ataumempermainkanMAHKAMAH PARTAI GOLKAR sebagai institusi peradilantertinggi dalam internal Partai Golkar.8.
    Mengintruksikan DPD Partai Golkar Propinsi NTB (TERGUGAT 1)agar mengintruksikan PLT DPD Partai Golkar Kota Bima segeramelaksanakan MUSCAM PKPK se Kota Bima, dan selanjutnyamelaksanakan MUSDA Partai Golkar Kota Bima, sebagaimana isi amarputusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR Perkara Nomor :05/PIGOLKAR/X/2016 tanggal 12 Januari 2017.2.
    Kota Bima dan/atau menyetujui penunjukan PLT DPD Partai GolkarKota Bima terhadap pengurus dan anggota Partai Golkar yang berada diDPD Partai Golkar Propinsi NTB yang mempunyai kecakapan dankemampuan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukankonsolidasi dan melaksanakan MUSCAM Partai Golkar se Kota Bima, sertamelaksanakan MUSDA DPD Partai Golkar Kota Bima dalam rangkapencapaian target PANCA SUKSES khususnya sukses Konsolidasi,Rekonsiliasi, dan Transformasi Partai Golkar.10.
    diatur dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Poliyik.Dalam pasal 32 mengatur bahwa :(1)Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2)Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.(3)Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain
    Yang disebutkan dalam pasal32 pada ayat 1 mengatur bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan olehInternal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART partai golkar,sehingga kalaupun penggugat tetap mendasarkan bahwa terhadap persolantersebut telah diputus dalam keputusan Mahkamah Partai namun lebih lanjutmajelis menilai keputusan mahkama partail lebin menekankan kepada agarmenyelenggarakan musyawarah partai Golkar adalah dengan berpedoman kepadaPetunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar