Ditemukan 51530 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-04-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 K/TUN/2016
Tanggal 11 Agustus 2016 — BUDIMAN VS KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CILACAP;
17974 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Budiman tertanggal 22 Desember 2014;Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materiil suatu gugatan,karena syarat materiil suatu gugatan dalam positanya atau fundamentumpetendi harus menguraikan secara tegas dan jelas tentang kualifikasikesalahan Tergugat;Bahwa gugatan Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) dengan jelas dan tegas, yang mendasari gugatan,sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat materiil;Halaman 5 dari 12 halaman.
    Bahwa kemudian Penggugat juga menyebutkan dalam posita gugatannyayang tercantum dalam halaman 4 angka 8 yang menyatakan bahwaKeputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas KepastianHukum;Bahwa dalildalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan tersebutdi atas adalah merupakan gugatan yang kabur, karena Penggugat tidakmerujuk kepada suatu pasal tertentu yang jelas dan tegas pada suatuperaturan perundangundangan tertentu yang mendasari
    gugatan;Bahwa dalildalil Penggugat sebagaimana dikemukakan tersebut di atasjuga merupakan dalil gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya, karenaPenggugat tidak menjelaskan prosedur atau ketentuan dalam pasal manayang dilanggar oleh Tergugat;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seharusnya gugatanPenggugat pada posita atau fundamentum petendi dengan jelas dan tegasmenyebutkan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatan.
Putus : 21-05-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 81 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sda
Tanggal 21 Mei 2015 — HARIJANTO TJONDROKOESOEMO
9117
  • ;Menimbang bahwa, mendasari pada keterangan para saksi, keteranganterdakwa, juga barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalampersidangan, dan berita acara hasil analisa laboratoris Labkrim Mabes Polritersebut diatas. serta petunjuk petunjuk dalam persidangan, dapat diperolehfakta fakta sebagai berikut :1.
    ;Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 UndangUndangRI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam,menyimpan, mengunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelahmemperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi.Sedangkan menurut Pasal 35 UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dantekhnologi.
    ;Menimbang, bahwa mendasari pada fakta tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa terdakwa Harijanto Tjondrokoesoemo, selain menguasaijuga menyimpannya Narkotika golongan bukan tanaman sebagaimana elementkedua ini, dengan demikian perbuatan yang dilkukan terdakwa tersebut adalahmerupakan perbuatan menguasai dan menyimpan narkotika golongan bukantanaman, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.
    ;Menimbang, bahwa mendasari kepada bukti bukti tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa benar terdakwa memiliki, menguasai, menyimpanPsikotropika.;Menimbang, bahwa mendasari kepada keterangan para saksi danketerangan terdakwa juga barang bukti, bahwa terdakwa tidak mempunyai latarbelakang orang sebagai profesi peneliti ilmiah, tehnologi bukan petugaskesehatan atau pedagang farmasi sedangkan terdakwa adalah orang swastayang pekerjaannya sebagai agen Ekspeditor.
    ;Menimbang, bahwa mendasari pada fakta yang terungkap dalampersidangan, dimana Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh TeamTindak Pidana Narkoba ditemukan barang bukti 1 (satu ) tablet Pil warna merahberlogo Apel dengan berat bersin 0,2706 gram, dan setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris disimpulkan, bahwa barang bukti warna merahberlogo Apel No.1 adalah mengandung MDMA/(+)N,adimetil 34 (metilendioksi)fenetilamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 37 Lamp.
Register : 25-11-2013 — Upload : 06-07-2015
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 1804/Pdt.G/2013/PA.Bdw.
131
  • Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
    dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki6pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama PRIYATUN binti MAN dan SUHABIYAH binti GINOM, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari
    manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :Moacdl uals WL p rs aw LelioArtinya : *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3d MbLII UI JI J Yel palArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari
Putus : 25-01-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 324 K/MIL/2016
Tanggal 25 Januari 2017 — BANUA HUTAGAOL
12363 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2016 sertamemori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer 104Palembang pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan demikian permohonankasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktudan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:Dan sebelum meningkat alasan saya mengajukan kasasi ini sayamempedomani atau mendasari
    Pasal 239 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pemeriksaan pada tingkat kasasidilakukan oleh Mahkamah Agung RI guna menentukan:a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidaksebagaimana mestinya;b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang;Cc. apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.Berdasarkan ramburambu di atas jelas perkara saya/Terdakwa yangakan diperiksa mendasari hal tersebut
    Putusan Nomor 324 K/MIL/2016Berdasarkan ramburambu di atas jelas perkara saya/Terdakwa yangakan diperiksa mendasari hal tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi MajelisHakim Agung RI untuk tidak menerima permohonan Kasasi Terdakwa, karenabaik pengadilan Tingkat Pertama, maupun Pengadilan Tingkat Banding belummemeriksa dan membuktikan sebagaimana faktafakta hukum yang terungkapdalam persidangan;Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangantersebut karena pertimbangan Judex Facti tersebut
Putus : 26-05-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/Pid/2015
Tanggal 26 Mei 2015 — KAPOLRI di Jakarta Cq. KAPOLDA Sul-Sel di Makassar Cq. KAPOLRESTABES di Makassar >< H. SAAD ACHMAD alias H. SAAD DINAR
259187 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pertimbanganHakim Praperadilan tersebut adalah sesuatu keliru yang sangat nyata,dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut: Hakim Praperadilan tidak dapat membedakan saksi dalam tingkatpenyidikan dan saksi yang dihadapkan di depan persidangan di bawahsumpah; Hakim Praperadilan sangatsangat keliru untuk menyatakan TermohonPraperadilan dalam menghentikan penyidikannya haruslah berpedomanpada Pasal 183 KUHAP, karena Pasal 183 KUHAP diberlakukan khususuntuk Hakim; Termohon menghentikan penyidikan mendasari
    LP/2046/IX/2013/Polda Sulsel/Restabes Makassar untuk ditindaklanjuti, karena tidak terdapat cukup bukti,yaitu di antaranya tida ada saksi dan perkara yang dilaporkan tersebutadalah ranah perdata, maka mendasari ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf KUHAP, Termohon selaku Penyidik menghentikan penyidikannya denganmenerbitkan Surat Ketetapan No.
    S.Tap/32/V/2014/Reskrim tanggal 28 Mei2014;Jika Hakim Praperadilan mengkaji dan mendalami aspek hukum berkaitandengan diajukannya permohonan praperadilan oleh Pemohon, baikmengenai hukum perjanjian, kKedudukan para saksi dan buktibukti lain yangdiajukan oleh Pemohon Praperadilan, tentu) Hakim Praperadilanmenjatuhnkan putusan dengan amar putusan menolak permohonanpraperadilan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena pertimbanganHakim hanya mendasari uraian permohonan Pemohon Praperadilan, tidakmencari
    Fakta hukum yang terungkap dalam PutusanPraperadilan No. 05/Pid.PRAP/2014/PN.Mks, Hakim Praperadilan telahmelakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana yang telahTermohon uraikan di atas, yaitu di antaranya: Hakim Praperadilan mengharuskan Termohon dalam menghentikanpenyidikan yang dilaporkan oleh Pemohon harus mendasari Pasal 183KUHAP; Hakim Praperadilan menerima keterangan saksi SABIR SAAD dan saksiH.
    Menyimak redaksi yang termuat dalam Pasal183 KUHAP, sesuatu bentuk kekeliruan yang nyata yang dilakukan olehHakim Praperadilan mengharuskan Termohon Praperadilan dalammenghentikan penyidikan terhadap Pemohon dengan mendasari ketentuanPasal 183 KUHAP. Hakim Praperadilan juga keliru dan tidak mampumembedakan antara 2 (dua) bukti permulaan yang cukup dengan Pasal 183KUHAP. Hakim Praperadilan telah mencampurbaurkan pengertian antara 2(dua) bukti permulaan yang cukup dengan Pasal 183 KUHAP.
Register : 23-07-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 08-09-2015
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 1098/Pdt.G/2013/PA.Bdw.
Tanggal 21 Oktober 2013 —
100
  • Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;n Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
    sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama Saksi I Asli, kakak ipar Pemohon dan Saksi II Asli, ibu kandung Termohon telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari
    pasilArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan
Putus : 29-03-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — BHAWNA GIDWANI VS SOEFIANTO LEONARD
339129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (10) tersebut di atas secara jelas danterang menyatakan: "... putusan atas permohonan kasasi, memuatsecara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusantersebut...";d. Bahwa ternyata Permohonan Kasasi yang diajukan oleh TermohonPeninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/semula Penggugat telahdikabulkan oleh Judex Juris sebagaimana Putusan Kasasi MahkamahAgung Nomor 554 K/Pdt.SusHKI/2015, tanggal 23 Oktober 2015,dengan alasan "....
    Bahwa dengan demikian Putusan Kasasi Judex Juris tidak memuatsecara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan yangmenyatakan:.... Judex Facti telah salah menerapkan hukum ...
    "Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 554 K/Pdt.Sus,HKI/2015,tanggal 23 Oktober 2015 telah terdapat suatu kekhilafan Hakim atau, sehingga dalamsuatu kekeliruan yang nyata, dimana putusan tersebut tidak memenuhiketentuan Pasal 41 ayat (10) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000,yang pada pokoknya menyatakan: ".... putusan atas permohonan kasasi,memuat secara lengkap pertimhangan hukum yang mendasari putusantersebut. .. ";.
    Nomor 10 PK/Padt.SusHKI/2017pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut, sehinggaberalasan hukum untuk membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah AgungNomor 554 K/Pdt.SusHKI/2015, tanggal 23 Oktober 2015 yangdimohonkan peninjauan kembali;2).
Register : 03-05-2010 — Putus : 17-06-2010 — Upload : 02-04-2013
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 177/Pdt.G/2010/PA.Prob
Tanggal 17 Juni 2010 — PEMOHON VS TERMOHON
91
  • Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
    sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II dan seorang saksi Termohon yang bernama SAKSI IIItelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
    abs ole p rb. rw LaclleArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;d MbEIT Ul J1 J Vel paslArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara
Register : 29-08-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PN Pulau Punjung Nomor 64/Pid.B/2019/PN Plj
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.NOVY SAPUTRA, SH
2.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
NAWAS Bin NASIR panggilan NAWAS
7720
  • kelopak mata kiri Saksi; Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi,saksi tidak ada melakukan tindakan apapun terhadap Terdakwa; Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi tidak adamenggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tanganterdakwa saja; Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi adalahdikarenakan Terdakwa merasa tidak senang saksi menemui Terdakwayang pada saat kejadian sedang berada di sebuah warung di arealpabrik kelapa sawit PT TKA; Bahwa yang mendasari
    melakukan tindakan apapun terhadap Terdakwa;Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir Bin DarniPanggilan Haidir tidak ada menggunakan alat apapun melainkan hanyamenggunakan tangan terdakwa saja;Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi HaidirBin Darni Panggilan Haidir adalah dikarenakan Terdakwa merasa tidaksenang saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir menemui Terdakwayang pada saat kejadian sedang berada di sebuah warung di arealpabrik kelapa sawit PT TKA;Bahwa yang mendasari
    kiri saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir;Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir Bin DarniPanggilan Haidir tidak ada menggunakan alat apapun melainkan hanyamenggunakan tangan terdakwa saja;Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir BinDarni Panggilan Haidir adalah dikarenakan Terdakwa merasa tidak senangsaksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir menemui Terdakwa yang pada saatkejadian sedang berada di sebuah warung di areal pabrik kelapa sawit PTTKA;Bahwa yang mendasari
    melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir Bin DarniPanggilan Haidir tidak ada menggunakan alat apapun melainkan hanyamenggunakan tangan terdakwa saja; Halaman(11) dari 20 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2019/PN PljBahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Haidir BinDarni Panggilan Haidir adalah dikarenakan Terdakwa merasa tidak senangsaksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir menemui Terdakwa yang pada saatkejadian sedang berada di sebuah warung di areal pabrik kelapa sawit PTTKA;Bahwa yang mendasari
    saksi HaidirBin Darni Panggilan Haidir tidak ada menggunakan alat apapun melainkan hanyamenggunakan tangan terdakwa saja;Menimbang, bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadapsaksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir adalah dikarenakan Terdakwa merasa tidak Halaman(15) dari 20 Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pljsenang saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir menemui Terdakwa yang pada saatkejadian sedang berada di sebuah warung di areal pabrik kelapa sawit PT TKA;Menimbang, bahwa yang mendasari
Register : 11-01-2017 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PTA SEMARANG Nomor 9/Pdt.G/2017/PTA.Smg-sela
Tanggal 27 Februari 2017 — PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Arifin, S.Ag, M.Si Advokat/Pengacara, alamat di Jl. Shima Nomor 17, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2016, semula Penggugat sekarang Pembanding; m e l a w a n TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, semula Tergugat sekarang Terbanding;
5031
  • Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989;Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat/Pembandingyang pada pokoknya mendasari dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo.
    Bahwa olehkarena Hakim Tingkat Pertama telah mendasari putusan ini dengan ketentuanPasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo.
Register : 06-08-2020 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 625/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penggugat:
PT.SMG CONSULTANTS INDONESIA,
Tergugat:
PT. KALIMANTAN SURYA KENCANA,
196117
  • Majelis Hakim YangTerhormat dapat menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard);Exceptio Peremptoria.Bahwa Yahya Harahap, dalam buku yang sama, Hukum Acara PerdataTentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan, menjelaskan konsep exceptio peremptoria yaitu ketika dasarhukum atau sumber dari pengajuan gugatan telah berakhir atau denganHalaman 9 dari 37 halaman, Nomor 625/Pdt.G/2020/PN.Jak.Sel.8.10.kata lain perjanjian yang mendasari
    Berikutpenjelasannya:Tidak Jelas Dasar HukumnyaBahwa yang dimaksud dengan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatanmenurut Yahya Harahap adalah apabila posita gugatan tidak menjelaskanmengenai dasar hukum yang mendasari gugatan ataupun tidakmenjelaskan fakta yang mendasari gugatan, maka gugatan tersebut tidakmemenuhi syarat formil dan gugatan dianggap tidak jelas.
    Untuk lebihjelasnya kami kutip sebagai berikut:Posita atau fundamental petendi, tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrand) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta(fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syaratformil.
    dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidlijkeen bepaalde conclusive);Adapun terkait dasar hukum (rechtelijke grond), Yahya Harahapmenjelaskan bahwa dasar hukum memuat penegasan atau penjelasanmengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atauobjek yang disengketakan, dan antara Penggugat dengan Tergugatberkaitan dengan materi atau objek sengketa;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka seharusnya Penggugatdalam Gugatannya memberikan penjelasan tentang dasar hukum apayang mendasari
    Penggugat tidak memberikan penjelasan tentang dasar hukum apayang mendasari pengenaan biaya over budget berdasarkankontrak, tapi menyebutkan sebagai fakta hukum yang menjadikewajiban Penggugat dalam hal; tenaga, waktu dan fikiran telahmelampaui estimasi anggaran (over budget) yang diberikan,sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnyaTergugat; Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak menjelaskan secara rincidasar hukum timbulnya biaya over budget selain dari "merasaharga yang diberikan dianggap
Register : 16-01-2017 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 08-03-2020
Putusan PTA MATARAM Nomor 6/Pdt.G/2017/PTA.Mtr
Tanggal 7 Februari 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
8226
  • Oleh karena itu pertimbangan MajelisHakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat bandingsebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutuskan perkara ini,namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki danmemberikan tambahan pertimbangan hukum tersendiri sebagaimana tersebutdi bawah ini;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Majelis Hakim tingkatbanding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentangpermohonan itsbat nikahnya dengan
    Olehkarena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat bandingberpendapat Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang perkara a quoharus dikuatkan;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Majelis Hakim tingkatbanding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentanggugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dengan tambahanpertimbangan hukum tersendiri sebagai berikut:Menimbang, bahwa sekalipun Terguat/Pembanding dalam mengajukanpermohonan banding, tidak
Register : 28-04-2014 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 24-12-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 385/Pid.B/2014/PN.Pbr
Tanggal 15 Juli 2014 — 1. FIRMASNYAH ALS FIRMAN BIN SYAHRIL 2. BAMBANG IRWANTO ALS BAMBANG BIN EFFENDI
352
  • letter T dan terdakwa II masih mengingat bahwa kunciletter T tersebut adalah milik terdakwa II sendiri yang terdakwa " gunakan untukmencuri sepeda motor Sarna FU bersama dengan terdakwa I15Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Barang Bukti oleh JaksaPenuntut Umum yang berupa yaitu : e 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU wama biru putih dengan nornorpolisi BM 6878 NI, nornor rangka MH8BG41 CABJ577776, dan nornor mesinG4201D637546; 1 (satu) buah kunci letter TMenimbang, bahwa mendasari
    kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi korban Adnin Alfajri, denganmaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebihdengan bersekutu ;17Menimbang, bahwa terdakwa Terdakwa I FIRMANSYAH Als FIRMAN BinSYAHRIL dan terdakwa II BAMBANG IRWANTO Als BAMBANG Bin EFFENDIdalam persidangan juga telah mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimanatersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 April 2014 PDM146 /PEKAN / 04/ 2014 tersebutMenimbang, bahwa mendasari
    Unsur mengambil ;Menimbang, dimaksud mengambil disini adalah memindahkan suatu benda darisuatu tempat (tempat semula) ke tempat yang lain.Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keterangan terdakwaTerdakwa I FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin SYAHRIL dan terdakwa II BAMBANGIRWANTO Als BAMBANG Bin EFFENDI juga barang bukti dapat diketahui faktasebagai berikut : bukti Keterangan saksi saksi korban Adnin Alfajri, Robi Saputra AlsRobi dan Erohiman, Suparman, bahwa Terdakwa I FIRMANSYAH Als FIRMAN
    Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan keterangan terdakwaserta barang bukti dapat diperoleh fakta sebagai berikut : Keterangan saksi korban alatbukti petunjuk dan keterangan terdakwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014sekira pukul 00.10 WIB bertempat di JI. S. Parman Kec.
    Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure ini adalah paerbuatan pencurian tersebutmerupakan kehendak dan dilakukan uoleh dua orang pelaku atau lebih walaupun terdapatperan dari masingmasing pelaku yang berbedabeda ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan keterangan terdakwaserta barang bukti dapat diperoleh fakta sebagai berikut Keterangan saksi korban alat buktipertunjuk dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa Pada han Minggu
Putus : 21-02-2013 — Upload : 25-11-2013
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 73/Pdt.G/2013/PA.Bdw.
Tanggal 21 Februari 2013 —
40
  • ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
    keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI PEMOHON, ibu Pemohon dan SAKSI TERMOHON, paman Termohontelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
    Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal
Putus : 26-08-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 K/MIL/2016
Tanggal 26 Agustus 2016 — SUHENDRA
4414 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan cara mengadili tidakberdasarkan undangundang.Bahwa menurut Pemohon Kasasi mendasari alasan kasasi nomor 1 dan 2 diatas, Judex Facti telah melakukan caracara mengadili atau penerapanhukum yang salah, bahwa sekalipun seorang Terdakwa bersalah namuntidak dapat diadili dengan caracara yang salah sehingga selaras denganadagium yang mengatakan "Lebih baik membebaskan seribu orang yangbersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah".
    Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan terkaitdengan ketidaktahuan Pemohon Kasasi terhadap barang tersebut,bahwa Pemohon Kasasi adalah seorang prajurit yang berdinas di Koramilyang diberikan jabatan sebagai Babinsa dan sering mendapatkanpenyuluhan hukum tentang bahaya narkotika dan merupakan programpemerintah untuk memberantas bahaya narkotika, tentu tidak semudahitu Pemohon Kasasi mau diajak dan disuruh untuk membawa barangHal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 173 K/MIL/2016tersebut
    Kiranya asas keadilan harus benarbenar dapat dirasakanbaik itu oleh Hakim, Oditur maupun Pemohon Kasasi.Bahwa seyogianya Pemohon Kasasi mendasari tujuan pemidanaan sebagaimana dalam buku SR. Sianturi dalam Buku AsasAsas Hukum Pidana diIndonesia yang salah satunya adalah asas pembinaan.
    Oleh karenanya, dengan mendasari ketentuan Pasal 26 KUHPMcukup beralasan kepada Terdakwa untuk diberhentikan tidak dengan hormatdari dinas Prajurit TNI ; Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnyamerupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataannya.
Register : 13-12-2011 — Putus : 02-02-2012 — Upload : 21-03-2012
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 445/Pdt.G/2011/PA.Prob
Tanggal 2 Februari 2012 — PEMOHON VS TERMOHON
151
  • berdasarkan pengakuan Pemohondan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.2 harusdinyatakan bahwa biodata yang tercantum dalam permohonan Pemohonadalah benar , Menimbang, bahwa berdasar dalil Pemohon yang ternyatadiakui oleh Termohon serta diperkuat oleh keterangan saksiPemohon ( SAKSI P.1 dan SAKSI P.2) dan saksi Termohon (SAKSI T.1dan SAKSI T.2) maka dinyatakan terbukti, bahwa selama terikatperkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai duaorang anak ;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
    Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPemohon masing masing bernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 dan duaorang saksi yang diajukan oleh Termohon bernama SAKSI T.1 danSAKSI T.2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalil dalil yang mendasari
    JILettoeoJArtinya Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatanMenimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu' yangdibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAWyang berbunyi ; Sb .U +I WJ IJ tt (xArtinya Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundang undanganyang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut
Register : 15-03-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 83/Pdt.P/2019/PN SDA
Tanggal 28 Maret 2019 — Pemohon:
UMI SUSKANDI
5419
  • :cceceeeeeeeeeeeeeeceeeeeaeeeaeeenees PEMOHON; Pengadilan Negeri terSebut ; 222enen nn ene neeTelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Maret 2019yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 15Maret 2019 dengan Register No. 83/Pdt.P/2019/PN.Sda ;Bahwa Pemohon telah mencabut Surat Permohonan karena adanyakesalahan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan mempelajari alasanalasan yang mendasari dari permohonan yang diajukan
Putus : 02-05-2013 — Upload : 22-01-2014
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 1457/Pdt.G/2012/PA.Bdw.
Tanggal 2 Mei 2013 —
80
  • Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;a Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
    1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI PEMOHON I, dan SAKSI PEMOHON II, dan dua orang saksi dariTermohon masingmasing bernama SAKSI TERMOHON I, dan SAKSI TERMOHON I,telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
    Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal
Register : 19-05-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1695/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
399
  • Bahwa disamping itu, setiap kali terjadipertengkaran Termohon seringkali pulang ke rumah orang tuanya sampai berharihari tanpa seizin Pemohon selaku suami dan menyampaikan ingin berceraidengan Pemohon, mendasari hal yang demikian itu. Pemohon berusahamenasehati Termohon supaya memperbaiki perilakunya dan Pemohon berjanjiagar giat bekerja, namun justru disikapi oleh Termohon dengan kemarahan yangselalu berujung pertengkaran dan perselisihan;5.
    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI)yang berbunyi: Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinyamengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada PengadilanAgama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan sertameminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu, sehingga mendasari haltersebut untuk menjatuhkan talak kepada Termohon maka Pemohon hanyaharuS mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkanmengenai bentuk talak yang
    Bahwa mendasari jawaban Termohon dalam konvensinya pada angka4 telah memperlihatkan dengan jelas Termohon tidak membaca danmemahami pemohonan a quo secara cermat dan seksama, karena dalamsurat permohonannya tidak ada satupun dalil yang menyatakan Pemohonmerasa kurang penghasilan, tetapi Pemohon dalam permohonannyamendalilkan ...
    Bahwa oleh karena dalam mengajukan talak a quo didasarkan padaadanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohondengan Termohon, dan Pemohon tidak ada harapan untuk rukun kemballsebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi HukumIslam, dimana tidak dipersyaratkan adanya kesediaan atau persetujuan dariTermohon, juga dengan mendasari Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RINomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang kaidah hukumnyaberbunyi: Majelis Hakim dituntut
    Bahwa adapun dengan terjadinya perceraian antara PemohonRekonpensi dan Termohon Rekonpensi tidak memutuskan hubungan antaraorang tua dengan anak, di mana orang tua tetap berkewajiban untukmemenuhi segala kebutuhan anak, maka mendasari ketentuan Pasal 156huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Semua biaya hadhanahdan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannyasekurangkurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurusi dirisendini (21 tahun), Karenanya itu, meskipun mengenai
Register : 13-05-2014 — Putus : 16-06-2014 — Upload : 09-12-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 456/Pid.B/Sus/A/2014/PN.Pbr
Tanggal 16 Juni 2014 — RYAN MASDA SYAHRI ALS RIYAN SYAHRIAL
8731
  • berada di SPBU Jalan YOS Sudarso dan terdakwa meminta kakakkorban cepat kesana sebab nanti korban mau dibawa orang;e Bahwa setibanya di SPBU, terdakwa bersama saudara korban pergi ke Jalan Sudirmanmenemui korban dan setelah bertemu dengan korban dan korban berbicara dengan saudarasaudaranya terdakwa dibawa ke Polsekta Pekanbaru Kota dan selanjutnya ke PolrestaPekanbaru.Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti oleh JaksaPenuntut Umum yang berupa ;e = NIHIL13Menimbang, bahwa mendasari
    PDM225/PKN/05/2014 tersebut ;Menimbang, bahwa mendasari pada uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa unsur pertama telah dapat dibuktikan jadi adapaun mengenai dapatdipertanggung jawabkan atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut akan dipertimbangkansetelah dipertimbangkan unsurunsur pokok dalam pasal dakwaan tersebut ;ad.2. unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancamankekerasanmemaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk; 15Menimbang, dimaksud
    dengan sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut adalahdisadari atau diinsyafi dan dikehendaki untuk dilakukan ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keterangan terdakwajuga barang bukti dapat diketahui fakta sebagai berikut Bahwa perbuatan cabul yangdilakukan terdakwa adalah diinsyafi dan dikehendaki oleh terdakwa dimana terdakwamelakukannya dengan cara pada pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekira jam 12.10wib bertempat di Jalan Berdikari Gg.Kelana No.
    :Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan keterangan terdakwaserta barang bukti dapat diperoleh fakta sebagai berikut ; bahwa yang dilakukan terdakwaadalah menciumi dan meremasremas payudara korban.