Bahwa Negeri Nolloth merupakan Negeri Adat yang memiliki kesatuanmasyarakat hukum adat dan batas wilayah, yang berwenang mengatur,mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adatistiadat, dan hukum adat setempat yang diakui, dihormati dan tetapdipatuhi oleh masyarakat adat;. Bahwa proses pembentukan Saniri Negeri Lengkap Negeri Nolloth danPanitia Pencalonan Dan Pemilihan dilakukan tidak sesuai prosedur ataucacat hukum. Dikatakan demikian karena:a.

Bahwa pemilihan badan Saniri Negeri Lengkap Negeri Nolloth tidakdilakukan sebagaimana mestinya menurut hukum adat yang berlakudi Negeri Nolloth dimana badan Saniri Negeri Lengkap merupakanutusan wakilwakil dari soasoa yang ada dalam Negeri Adat Nolloth,melalui musyawarah Soa adalah bertentangan dengan hukum adatNegeri Nolloth jika perekrutan anggota Saniri Negeri Lengkapdilakukan berdasarkan penunjukan/persetujuan dari rumah ke rumahdalam hal ini dilakukan oleh penjabat Negeri Nolloth Bok. DRS.

Sehingga Badan Saniri Negeri Lengkap yang dibentuk tersebuttidak sah karena bertentangan dengan hukum adat yang berlaku;b. Berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 dan 2 serta Pasal 20 Ayat 1 Perda(Peraturan Daerah) Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 BagianKedua Tentang Tata Cara Pemilihan anggota Saniri Negeri atauBadan Permusyawaratan Negeri. Akan tetapi dalam hal pembentukanPanitia Pencalonan Dan Pemilihan Saniri Negeri lengkap NegeriNolloth dilakukan atas prakarsa Bpk DRS. S. G.

Bahwa pada saat pelantikan Saniri Negeri Lengkap yang barusangatlah bertentangan dengan normanorma Hukum Adat NegeriNolloth sebagai Negeri Adat yang memegang Hukum Adat setempat,oleh karena itu Pelantikan Saniri Negeri yang baru sangatlah tidakberkesan dan melanggar Hukum Adat Negeri Nolloth dimana padasaat pengresmian Saniri Negeri oleh Wakil Bupati Maluku Tengahyang baru pada tanggal 2 Juli 2016 tidak di hadiri oleh Saniri Negeriyang lama dan Kepalakepala Soa serta melibatkan seluruhMasyarakat

adat dan budaya setempat;(2) Peraturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Negeri;1.

adat di Indonesia, sebagaicontoh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menggunakan istilah Sultansebagai pemimpin masyarakat hukum adat Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY);Bahwa pengakuan gelar Sultan sebagai raja dalam masyarakat hukum adatdi Indonesia tidak hanya sebatas dalam konteks formalitas berdasarkanlandasan sejarah saja, namun Indonesia memberikan pengakuan danmenghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhaktradisionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun1945 sebagai

aturan tertinggi (Konstitusi) yang berbunyi, Negara mengakuidan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembanganmasyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diaturdalam undangundang.Bahwa pengistilahan dan arti kata Sultan didefinisikan sebagai raja(pemimpin) dan merujuk kepada gelar kebangsawanan, yang manaPemohon tidak mempunyai latar belakang sebagai bangsawan ataupunPemohon bukan dari keturunan

Tng13.14.15.16.Sultan menunjuk kepada identitas jenis kelamin lakilaki sedangkan untukperempuan istilah yang tepat digunakan adalah Sultanah ;Bahwa Pemohon merasa khawatir dengan nama pemohon saat ini (SultanCakmak) yang memiliki kesamaan istilah Sultan yang mana nama tersebutdapat berpotensi menyinggung dan bertentangan dengan nilainilaimasyarakat hukum adat tertentu yang terdapat di Negara Indonesia karenaPemohon bukan dari kalangan raja atau bangsawan bahkan Pemohonadalah perempuan sehingga sangat

Bahwa setelah Pemohon resmi menjadi warga negara Indonesia yang sah,Pemohon menyadari nama Pemohon (Sultan Cakmak) khususnya namadepan Pemohon (Sultan) mempunyai kesamaan dengan nama raja (Sultan)dalam kultur kebudayaan dan masyarakat hukum adat di Indonesia, sebagaicontoh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menggunakan istilah Sultansebagai pemimpin masyarakat hukum adat Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY);4.

Bahwa Pemohon merasa khawatir dengan nama pemohon saat ini (SultanCakmak) yang memiliki kesamaan istilah Sultan yang mana nama tersebutdapat berpotensi menyinggung dan bertentangan dengan nilainilaimasyarakat hukum adat tertentu yang terdapat di Negara Indoensia karenaPemohon bukan dari kalangan raja atua bangsawan bahkan Pemohonadalah perempuan sehingga sangat kontradiktif dengan istilah Sultan yangmerujuk kepada jenis lakilaki;5.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Jelantik pada tanggal 3 Desember 2003,hal tersebut sesuai dengan Kutipan

Pempatan Tumbak Bayuh, Desa Tumbak Bayuh, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama I WAYAN TAKSANA, pada tanggal 08 April 2015 sehingga secara hukum adat Bali Tergugat berstatus purusa dan Penggugat berstatus Predana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-20082015-2671 tanggal 20 Agustus 2015 adalah sah;

HUSNIHARDI hamil tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkanberdasarkan undangundang dan mengesampingkan asas praduga takbersalah tidak mencermati pada semua aspek hanya terfokus pada pasalperundangundangan tertentu yang seharusnya keputusan Hakim harusberisi alasanalasan yang mendasar, dalam perkara hukumharusmenyebut aturan undangundang dan aturan hukum adat yang dijadikandasar hukumnya yang tidak bersesuaian dengan fakta yang terungkapdalam persidangan;Keberatan Kedua: Pertimbangan selanjutnya

adat sebagai suatu system norma masih hidup dan masihdipertahankan keberadaannya oleh suatu masyarakat hukum;Berdasarkan lembaganya, bahwa hukum adat diakui sebagai nilai hukumapabila hukum adat itu masih hidup dalam masyarakat;Bahwa selaku saksi ahli 2 menjelaskan baik di BAP maupun kesaksian dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut: Bahwa tidak ada pemangku adat yang resmi yang diangkat masyarakatMajene; Bahwa untuk mentaatinya hukum adat itu tergantung dari pribadi masingmasing dalam artian

tidak terikat sebab hukum adat cenderung bersifatlocal dan temporal pada kelompok masyarakat tertentu dapatHal. 7 dari 11 hal.Put.No. 32 K/Pid/2010diberlakukan secara terintegral pada masyarakat pada umumnya, dalamartian tergantung pada manusianya secara pribadi mau ditaati atau tidak,bukan merupakan suatu keharusan;Kemudian berdasarkan penerapannya atau penggolongannyaberdasarkan konteks sekarang yaitu, bahwa hukum adat berlaku danditerapkan untuk perkaraperkara yang bukan digolongkan pada bidangbidang

adat yangtiada bandingnya dalam KUHP, dan Pasal 289 KUHP yaitu dengankekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seseorang untukmelakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;Bahwa pada kenyataannya pasal yang dinyatakan dalam putusan yaituPasal 5 ayat (8) huruf b UndangUndang Darurat No. 1 Tahun 1951tentang Pasal 284 ayat (1) dan UndangUndang No. 8 Tahun 1981KUHAP;Pasal 5 ayat (8) huruf b UndangUndang Darurat No. 1 Tahun 1951menjelaskan bahwa hukum materil sipil dan untuk sementara waktupunhukum

materil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaulakaulaHal. 8 dari 11 hal.Put.No. 32 K/Pid/2010daerah suapraja dan orangorang yang dahulu diadili olen pengadilan adat,adat tetap berlaku untuk kaulakaula dengan pengertian bahwa: Perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatanpidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam KUHP sipil maka diancamdengan hukuman yang tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara dan ataudenda sebagai hukuman pengganti bilamana hukum adat yangdijatuhkan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir sekalipun telah dipanggil dengan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara Hukum Adat di Desa Butong pada tanggal 3 Desember 2011 kemudian pada tanggal 18 Oktober 2013 melakukan perkawinan menurut tata cara gereja katolik dan telah pula dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan

Nomor 1071 K/Padt/2016 jadi berdasarkan argumentasi kunstruksi hukum adat yang melindungihakhak Penggugat seperti diungkapkan diatas dapat disimpulkan bahwalahan/ tanah adat hak Penggugat yang di kuasai dan dimilikiberdasarkan hukum adat dayak diakui, dihormati dan dilindungikeberadaannya oleh dunia Internasional/Negara/Pemerintah Daerah.Maka oleh karena itu, Penggugat memohon kepada yang mulia majelishakim selaku pihak yang mewakili negara dan yang mengadili perkaraa quo agar tidak meruntuhkan hukum

yangdikutip tidak meruntuhkan hukum adat dayak dengan yurispudensiyurispudensi yang tidak jelas dan diharapkan... pada perubahan ininyata adalah sangat signifikan dan sudah menyangkut subyek hukumserta substansi hukum dalam gugatan.

dan ketentuanketentuan undangundangini.Bahwa Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal12 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa : (1) Dalam hal tanah yangdiperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayatmasyarakat hukum adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukanmusyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untukmemperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. (2)Musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayatsebagaimana dimaksud

tanah yang bersangkutan, dituangkandalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengandiketahui oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan;Bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian MasalahHak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6menyatakan bahwa: Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannyamasih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutanmenurut ketentuan hukum

Bangsa Indonesia;(2) Pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati hakhakatas tanah masyarakat hukum adat dan melaksanakan ketentuanhukum dan norma adat yang berlaku dan dianut oleh masyarakathukum adat setempat dimana wilayah usahanya berada;(3) Dalam hal wilayah usaha perkebunan masuk dalam wilayahkepemangkuan hukum adat atau penguasaan masyarakat hukum adat,makapelaku usaha perkebunan wajib mengeluarkan tanahtanah adattersebut dari wilayah usahanya;(4) Pelaku usaha perkebunan wajib melakukan

undangundang danperaturanperaturan lain yang lebih tinggi";Keragaman budaya juga diikuti dengan keragaman hukum adat antara wilayahadat satu dengan lainnya yang tentu saja berbedamisalnya hukum Lombok/wilayah adat suku Sasak.

Putusan Nomor 719 K/Pdt/2012242s24Setahu kami sebagai Pemohon Kasasi Yurisprudensi yang dipakai sebagaiacuan tersebut di atas adalah menyangka adat di wilayah Sumatera sedangkanmengenai penguasaan tanah di wilayah pulau Lombok atau Suku Sasak NusaTenggara Barat izinkan kami menyampaikan ketentuan hukum adat yangberlaku sebagaimana hasil penelitian Hukum Adat di wilayah PengadilanTinggi Mataram yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan PeradilanUmum Mahkamah Agung RI (Kumpulan Hasil Penelitian

adat;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut maka adalah sah suatu jual beli bilatelah memenuhi syarat menurut KUHPerdata atau Hukum Adat.

Jadi sifatnyaadalah altematif yaitu. menurut KUHPerdata atau Hukum Adat.

Bahwa pelaksanaan jual beli antara Pemohon Kasasi/Mari Talib atas tanah sengketa adalah sesuai dengan pendapat VanVollenhoven bahwa jual lepas sebidang tanah atau perairan ialah penyerahanbenda itu di hadapan orangorang yang ditunjuk oleh Hukum Adat denganpembayaran sejumlah uang seketika itu atau kemudian (Adat Recht h.241dalam Iman Sudiyat: Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty Yogyakarta, 1981h.33);Selain itu jual beli antara Penggugat Asal/Pemohon Kasasi juga telah diakuioleh Para Tergugat Asal (Mamik

Pertanyaan SuamiPenggugat kurang lebih sebagai berikut: Pengurusan werisan akanpakai hukum formal atau hukum adat? Bahwa Tergugat2, 4, 5, 6menjawab: Hukum Adat.

Soepomo menyatakan tentang hukum adat(Hilman Hadikusuma. PokokPokok Pengertian Hukum Adat. Bandung:Alumni. 1980, halaman 32) sebagai berikut.Hukum adat adalah hukum Nonstatuair yang sebagian besar adalahhukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusankeputusan hakimyang berisi asasasas hukum dalam lingkungan, di mana iamemutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaantradisionil.

Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena iapenjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai denganfitrahnya sendin, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuhdan berkembang seperti hidup itu sendiri.Bahwa seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional padaJanuari 1975 di Yogyakarta (Abdurrahman. Hukum adat MenurutPerundang Undangan Republik Indonesia, halaman 20.

adat?

: "Bupati/ Walikota melakukan penetapan pengakuandan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkanrekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan KeputusanKepala Daerah ;9.

dari negara hukum, masyarakat hukum adat yang ingindiakui keberadaannya wajib mengikuti prosedur pengukuhanmasyarakat hukum adat sebagaimana yang telah diatur dalamperaturan perundangundangan ;10.

Sehingga dengan demikian, apabila PARA PENGGUGATtidak memiliki kapasitas sebagai Masyarakat Hukum Adat, makasegala hakhak yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat akangugur dari PARA PENGGUGAT itu sendiri ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut terbukti bahwa PARAPENGGUGAT tidak mempunyai kualitas dalam mengajukanGugatan Perkara a quo.

berdasarkan hukum adat.

perundangundanganlainnya) hanya mengukuhkan keberadaan masyarakat hukum adat sajasepanjang masyarakat hukum adat tersebut masih diakui keberadaannyamemiliki lahan/tanah di objek perkara oleh masyarakat setempat ataulembaga adat setempat.b.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara hukum adat Bali pada tanggal 04 April 2011 dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor

Menyatakan Sah dan berharga menurut Hukum Adat(HADAT) Dayak 1894 dan Hukum Adat tidak tertulis yang berlaku diwilayah Desa Kabuau semua buktibukti kKepemilikan Tanah Adatwarisan A.n. DOHO JAHAN;3. Menyatakan DOHO JAHAN adalah perwakilan ahli warisyang sah dari Alm. Jahan Rampai;4.

Katingan IndahUtama atau apapun yang melekat diatas atau di bawah/ di dalamtanah adat dimaksud menurut Hukum Adat Dayak/ hukumperlekatan sesuai ketentuan yang berlaku adalah sah milik DOHOJAHAN secara Hukum Adat Dayak;6. Menyatakan Pihak Teradu/ Direksi PT.

Katingan Indah Utamadengan memberikan Singer sebanyak 90 (Sembilan puluh) kati ramuatas Pelanggaran Pasal 45 Hukum Adat (HADAT) Dayak 1894 yakniSinger Karusak Ramu (denda adat kerusakan barang berharga);8. Menghukum Pihak Teradu/ Direksi PT.

Katingan Indah Utamadengan memberikan Singer sebanyak 100 (seratus) kati ramu atasPelanggaran Pasal 96 Hukum Adat (HADAT) Dayak 1894 yakniKasukup Singer Belom Bahadat (kelengkapan denda adat hidupkesopanan, beretika, bermoral yang tinggi)/ diserahkan kepadaPengadu dan menghukum Pihak Teradu/ Direksi PT.

Tanah adat adalah tanahbeserta isinyayang berada di wilayah Kedamangan dan atau di wilayahdesa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupahutan maupun bukan hutan dengan luas dan batasbatas yang jelas,baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannyadiakui oleh Damang Kepala Adat.

Untuk mendapat hak tanah ulayatsubyek hukum setidaknya terdapat beberapa situasi yang terlihat secara jelasantara lain : Terdapat Persekutuan hukum adat pada satu wilayah; Persekutuan Hukum adat berlaku secara terus menerus; Mempunyai struktur organisasi yang jelas, mempunyal pimpinan,mempunyai harta kekayaan yang disendirikan, baik berwujud maupunyang tidak berwujud; Tanah yang terdapat dalam wilayah hukum adat merupakan tanah milikbersama bukan milik pribadi;Jika merujuk pada peraturan Pertanahan

Karena tanah hak ulayat juga wajib memenuhi beberapasyarat;Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional(PMNA/KBPN) Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian MasalahHak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, untuk menentukan hak ulayat harusmemenuhi beberapa syarat dan syarat pemenuhannya diatur dalam Pasal 2ayat (2) PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa hak ulayatmasyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila terdapat sekelompokorang yang masih merasa terikat oleh

Adat.

PEnggugat bukan bagian darimasyarakat Hukum adat dan diwilayah atau ditanah yang dinyatakansebagai obyek sengketa tidak ada masyarakat hukum adat yang timbul.Sehingga pengugat tidak dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukumadat;b.

Dalam peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional (PMNA/KBPN) Nomor 5 tahun 1999 tentang PedomanPenyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, untukmenentukan hak ulayat harus memenuhi beberapa syarat dan syaratpemenuhannya diatur dalam pasal 2 ayat (2) PMNA/KBPN Nomor 5 tahun1999 menentukan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dianggapmasih ada apabila terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikatHalaman 13 dari 36 Putusan Nomor19/Pdt.G/2019/PN Adal.oleh tatanan

Putusan Nomor 3608 K/Pdt/ 2015Bahwa terhadap surat bukti P17 berupa Surat Pernyataan PengangkatanMamak Kepala Waris tanggal 27 Februari 2015 yang mengangkatMansurdin selaku Mamak Kepala Waris adalah sangat tidak beralasan olehkarena bertentangan dengan ketentuan hukum adat Minangkabau dimanauntuk mengangkat seseorang sebagai Mamak Kepala Waris dalamkaumnya adalah lakilaki tertua dalam hal ini adalah Sakiruddin sehinggadalam perkara a quo yang berhak mewakili kaum adalah Sakiruddin;Menurut hukum adat

Putusan Mahkamah Agung RINomor 1720 K/Sip/1975 tanggal 22 Juni 1977);e Menurut hukum adat Minangkabau mamak kepala waris dalam suatukaum ditetapkan oleh seluruh anggota kaum itu sendiri (vide: Putusan PNSolok tanggal 29 Januari 1969 Nomor 13/1968/PN.Solok, Jo. Putusan PTPadang tanggal 25 Juli 1971 Nomor 116/1969/PT.Pdg, Jo.

PutusanMahkamah Agung RI tanggal 30 September 1972 Nomor 224 K/Sip/1972);e Menurut hukum adat Minangkabau seseorang sah sebagai MamakKepala Waris apabila dapat dibuktikan bahwa dia telah diangkatdengan kebulatan kaum dari kaumnya (vide: Putusan PN Padangtanggal 16 Juli 1974 Nomor 6/1972, Jo.

adat Minangkabau,oleh karena itu semestinya Majelis Hakim a quo dalam mengadili perkara inijuga berdasarkan ketentuan hukum adat Minangkabau sebagai lex specialistdari lex generalist, akan tetapi kenyataannya dalam perkara ini Majelis Hakima quo telah tidak menerapkan dan bahkan mengabaikan hukum adat yangberlaku dalam masyarakat Minangkabau.Faktanya dalam hukum adat Minangkabau terhadap letak tanah pusakakaum berlaku asas "salantak lacuit, saguliang aie.

(T.9)Fakta ini menunjukkan bahwa menurut hukum adat Minangkabau yangberlaku adalah sangat tidak mungkin ada setumpak tanah pusaka tinggikaum suku Guci Pinjawan (Penggungat/Termohon Kasasi) yang terletak ditengahtengah harta pusaka tinggi kaum suku koto, Tergugat/PemohonKasasi fakta ini oleh Majelis Hakim a quo, telah dengan sengaja tidakdipertimbangkan sama sekali, dan hal inisangat bertentangan dengan hukumadat yang berlaku di alarn Minangkabau;Bahwa Majelis Hakima quo menjatuhkan putusan dalam

adat Minangkabau harta pusaka tinggi dari mamak turun kekemakan (anak saudara perempuan) tidak mungkin ianya membiarkan tanahpusaka tingginya digarap oleh menantu mamaknya;Hal. 8 dari 11 hal.

No. 2791 K/Pdt/2010Fakta hukum selanjutnya setelah Husin St.Panggulu tidak lagi di kampungtanah objek sengketa oleh Siti Lisan diseperduai kepada Masrul PakiahMangkuto dan Asrizal Intan Marajo, juga tidak ada diganggu gugat oleh kaumPenggugat/Termohon kasasi padahal selama ini kaum Penggugat jugatinggal di jorong yang sama dengan kaum Tergugat/Pemohon Kasasi.Menurut Hukum adat Minangkabau adalah sesuatu yang sangat memalukankalau tanah pusaka tinggi kaumnya "dipalegakan" orang dihadapan matanyadan

adat Minangkabau yang paling berwenang menyatakan sahatau tidaknya kepemilikan harta pusaka suatu kaum adalah Kerapatan AdatNagari ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugattidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum,pertimbangannya sudah tepat dan benar ;Bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya SukuGuci Pinjawan Jorong Lundang dan tanah objek sengketa adalah

akibat kecelakaan tersebut; Bahwa saksi danTerdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menggunakanHelm akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada mempunyaiSurat Izin Mengemudi (SIM); Bahwa peristiwa dan akibat kecelakaan tersebut telah diselesaikan secarakekeluargaan antara Terdakwa dan keluarga Korban dengan Hukum adatsetempat pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 di rumah sdr M. taha, Sdihadiri oleh perwakilan keluarga kedua belah pihak dan perangkat adat sertaBahwa dari penyelesaian Hukum

Adat tersebut, Terdakwa telah menyerahkanuang Pati sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan sebuah sepedamotor bernomor Polisi KB 4697 FC yang ditaksir senilai Rp10.000.000,(sepuluh juta rupiah) kepada keluarga korban sebagai pelunasan hukum adat;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatandan membenarkannya;+2.

karena luka pada bagian belakangkepala yang dialami akibat kecelakaan tersebut; Bahwa saksi tidak sempat memperhatikan Terdakwa mengendarai sepedamotor tersebut menggunakan Helm atau tidak; Bahwa peristiwa dan akibat kecelakaan tersebut telah diselesaikan secarakekeluargaan antara Terdakwa dan keluarga saksi dengan Hukum adatsetempat pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 di rumah sdr M. taha, Sdihadiri oleh perwakilan keluarga kedua belah pihak dan perangkat adat serta Bahwa dari penyelesaian Hukum

Adat tersebut, Terdakwa telah menyerahkanuang Pati sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan sebuah sepedamotor bernomor Polisi KB 4697 FC yang ditaksir senilai Rp10.000.000,(sepuluh juta rupiah) kepada keluarga korban sebagai pelunasan hukum adat;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatandan membenarkannya;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yangmeringankan perbuatannya;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan

Taha, Sdihadiri oleh perwakilan keluarga kedua belah pihak dan perangkat adat serta Bahwa dari penyelesaian Hukum Adat tersebut, Terdakwa telah menyerahkanuang Pati sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan sebuah sepedamotor bernomor Polisi KB 4697 FC yang ditaksir senilai Rp10.000.000, (sepuluhjuta rupiah) kepada keluarga korban sebagai pelunasan hukum adat; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah melimpahkanbarang bukti berupa: 1 (satu) Sepeda Motor Nomor Polisi KB 4697

Nomor 952 K/Sip/1974: "Jual beli adalah sah apabila telah memenuhisyaratsyarat dalam KUHPerdata atau Hukum Adat. ic. Jual beli dilakukanHal. 10 dari 18 hal. Put. No. 3158 K/Pat/2012menurut hukum adat secara riel dan kontan dan diketahui oleh KepalaKampung. Syaratsyarat dalam Pasal 19. PP.10 Tahun 1961 tidakmenyampingkan syaratsyarat untuk jual beli KUHPerdata/Hukum Adat,melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat agraria."

PP. 10 Tahun 1961 tidak menyampingkansyaratsyarat untuk jual beli KUHPerdata/Hukum Adat, melainkan hanyamerupakan syarat bagi pejabat agraria" Rangkuman YurisprudensiMahkamah Agung RI Cetakan kedua halaman 117118. vide PutusanMahkamah Agung RI tanggal 14 April 1973 Nomor 122 K/Sip/1973.

PP.10 Tahun 1961 tidak menyampingkansyaratsyarat untuk jual beli KUHPerdata/Hukum Adat, melainkan hanyamerupakan syarat bagi pejabat agraria.". Rangkuman YurisprudensiMahkamah Agung RI Cetakan kedua,halaman 117118;.

Nomor 952K/Sip/1974: "Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syaratsyaratdalam KUHPerdata atau Hukum Adat. i.c. Jual beli dilakukan menuruthukum adat secara riel dan kontan dan diketahui oleh Kepala Kampung.Syaratsyarat dalam Pasal 19.

Rampengan. bukti P dan P.12 dandikuatkan dengan buktiP.2,P.3, P.4,P.5,P.6,P.7,P.8,P.9,P.10. membuktikan bahwa jual beli aquo adalah sah, telah dilakukan dan memenuhi syarat undangundangbaik Hukum Adat kontan dan tunai, juga menurut pasalpasalKUHPerdata dan Pasal 19 PP. 10 Tahun 1961.

adat Sampalan maka orangyang sudah menikah tidak boleh diangkat sebagai anak;Bahwa saat upacara pengangkata anak tersebut Pemohon berusia 33tahun dan belum menikah, serta saat itu hanya Pemohon yangbersedia menjadi sentana rajeg dari Ni Nyoman Sumarni;Bahwa sejak upacara pengangkatan anak tersebut dilakukan hinggasaat ini belum ada pihak yang mengajukan keberatan;Bahwa saksi, pemuka agama dan prajuru desa serta beberapa saksi daripihak keluarga telah menandatangani berita acara Pengangkatan Anak

secara umum dalam masyarakat hukum adat Bali, bahwa tujuanpemerasan/pengangkatan anak yang utama adalah sebagai penerus keturunanuntuk melanjutkan kewajiban keluarga dalam kehidupan banjar dan adat Bali.Bahwa Pemohon akan memikul tanggung jawab yang berat di masa yang akandatang.Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukansesuatu agi dan mohon Penetapan;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangansebagaimana tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dalamPenetapan

Bahwa upacara agama tersebut dihadiri olen keluarga dekatdan keluarga ke samping serta prajuru adat Desa adat Sampalan, yang padawaktu itu semua keluarga dekat maupun ke samping, tidak keberatan terhadapupacara pengangkatan Pemohon sebagai anak angkat dari Ni Nyoman Sumarni.Bahwa pengangkatan anak oleh Ni Nyoman Sumarni terhadap Pemohon telahmelalui tahap menurut hukum adat setempat yaitu pertama dirapatkan dalamkeluarga dan direstui oleh keluarga, lalu disampaikan dalam banjar dan telah pulamendapat

Bahwa pengangkatan anak oleh Ni Nyoman Sumarniterhadap Pemohon telah melalui tahap menurut hukum adat setempat (awigawigtersebut) yaitu pertama dirapatkan dalam keluarga dan direstui oleh keluarga, laludisampaikan dalam banjar dan telah pula mendapat persetujuan dari anggotabanjar adat Bokong, persetujuan dari prajuru banjar adat Bokong sampai prajuruDesa dan Bendesa Adat Sampalan, kemudian upacara agama pengangkatananak tersebut disaksikan oleh prajuru adat (banjar dan desa adat) serta Desadinas

Secara sederhana, tata cara pengangkatan anakmenurut hukum adat Bali dimulai dari rembuk keluarga kecil, rembuk keluargabesar, pendekatan terhadap keluarga yang anaknya akan diangkat, danpengumuman di rapat banjar. Pengumuman ini bertujuan memastikan tidak adakeluarga atau warga yang keberatan atas pengangkatan anak yang dimaksud.Anak yang diangkat harus diusahakan dari keluarga terdekat, dari keluargaPurusa, agama Hindu, dan soroh sama.

Nasional Nomor 5 Tahun1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat), dalam Pasal 6disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan PeraturanDaerah yang bersangkutan.

Dari penjelasan PeraturanDaerah di atas tentang pengaturan daerahdaerah atas hak ulayat sudah jelas bahwa PemohonBanding yang berlokasi di propinsi Kalimantan Barat tidak termasuk kategori di atas;bahwa dalam penjelasan Pasal 3 UUPA dijelaskan bahwa "Hak ulayat adalah Kewenangan yangmenurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakanlingkungan warganya, di mana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambilmanfaat dan sumber daya alam, termasuk tanah

, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya.Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turuntemurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan;bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat MasyarakatHukum Adat, disebutkan bahwa:1) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat,masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakatdan instansiinstansi yang mengelola sumber daya alam.2) Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud padaayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tandakartografi, dan apabila memungkinkan, menggambarkan batasbatasnya serta mencatatnyadalam

daftar tanah;bahwa dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, disebutkanbahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah yangbersangkutan;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis tidak menemukan Terbanding menyampaikan dasar hukumsecara legal mengenai status Tanah Ulayat dari lahan yang dikelola Pemohon Banding tersebut yangakan dibangun

ARSAD bin MOHAMAD AMIR TAMHER,MOHAMAD bin MOHAMAD AMIR TAMHER, dalam kedudukannya sebagai Pejabat Rajafual menurut hukum adat ATTA Time ;ABDUL HAMID TAMHER, dalam kedudukan~nya sebagai pemangku adat tertinggidalam persekutuan Rahan Korbib Tual ;ad. II dan III keduanya ber tindakuntuk dan atas nama persekutuan adatRahan Korbib,ad.

sejarah den Hukum Adat, pemiliknya adalahRahan Korbib Tual/Raja Tual (tergugat asal i:2.1. bahwa, persekutuan adat di dgerah Maluku Tenggara serdiri dari 2 kelompok besar yaitu :a.

adat Tual, memberikan pertimbangan hukum bertentangan dengan Hukum Adat 3;bahwa , setelah dibebaskan dari Loan Ivak, orangorang Rahan Ivak Taar tersebut oleh Raja Sam ditempatkan di Teaar/Kampung Taar sampai sekarang ;5. bahwa , eeeveeeeeeedDe66= +0 mebahwa, putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkanputusan Pengadilan Negeri telah sesuai denganhukum adat karena terdapat seseorang yang bernamaAdrian Ngebalin yang berasal dari fam lain dankampung lain, tanpa atas hak dan tanpa dasar, ikutserta sebagai

salah seorang penggugat, demikianpula ada beberapa bidang tanah tertentu yang dijualoleh Raja Tual kepada Angkatan Laut dan DepartemenKesehatan tidak ikut digugat, serta tidek turutdiguga tnya Loan Ivaak ;bahwa, Hakim tingkat pertama telah salsh menera pkan hukum, yaitu tidak mengabeikan Hukum Adat,mgupun hukum pembuktian, karena baik bukti suratsurat maupun saksiseksi semuenya telah mendukungdalildalil dari tergugat asal I, akan tetapiPengadilan Negeri menyatakan tanah tersebut tidakada pemiliknya

Adat terrr gebut 3Menimbang, bahwa alasanalasan ini tidakdapat dibenarkan, kevenn alasanalasan tersebutbukan merupakan alasan peninjauankembali sebegaimena dimaksudkan pasal 67 UndangUndang No.14volun 1985, setidaktidaknya tidak dapat dipakaisebagai alasan untuk dapat membatalkan putusankasasi Mahkameah Agung tersebut ;Menimbeng, bahwa berdasarkan halhal yangdipertimbangkan diatas, maka permohonan penin jauenkembali yang diajuken oleh ; I.