., DKK VS PRESIDEN RI, DK;

SaloNomor 6, RT. 004, RW. 004, Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat,pekerjaan Koordinator Nasional/Penanggung Jawab Aliansi Pemuda &Mahasiswa Jokowi JK, Relawan yang mendukung Pemenangan JokowiJusufKalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan20142019 ;ERFANDI, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal DusunTimur Lorong RT/RW 020/010 Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Sumenep,pekerjaan tenaga Ahli Bidang Legislasi Komisi IV DPR RI yang intens dalampembuatan

Indonesia masa jabatan 20142019,memiliki harapan dan perhatian yang khusus terhadap kinerja Pemerintahsaat ini, dengan tujuan untuk mendukung Presiden dan Wakil Presiden didalam membentuk pemerintahan yang konstitusional, bersifat efektif sertaefisien ;Sebagai warga negara Indonesia dan Koordinator relawan yang mendukungPemerintah saat ini, Pemohon I telah dirugikan haknyaterhadappemberlakuan Peraturan Presiden Unit Staf Kepresidenan, oleh karenabertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang

Unit Staf Kepresidenan yangbertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang lebih tinggi ;Berdasarkan dalildalil sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan ParaPemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukanpermohonan uji materiil (judicial review) ini ;3 Peraturan Presiden Unit Staf Kepresidenan Bertentangan Dengan PeraturanPerundangUndangan Yang Lebih Tinggi.1 Pembentukan Peraturan Presiden Unit Staf Kepresidenan bertentangandengan UndangUndang No 12 Tahun 2011

Inilah yang kemudian disebut oleh John Alder sebagaimain States organ dimana keberadaan lembaga negara setingkatmenteri harus disebutkan langsung oleh UUD Tahun 1945 ;Bahwa Pasal 2 Peraturan Presiden Unit Staf Kepresidenanmenyebutkan Unit Staf Kepresidenan mempunyai tugas memberikandukungan komonikasi politik dan pengelolaan isu strategis kepadaPresiden dan Wakil Presiden.

ARIEFRACHMAN, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Koordinator Nasional/ PenanggungJawab Aliansi Pemuda & Mahasiswa Jokowi JK, Relawan yang mendukungPemenangan JokowiJusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RepublikIndonesia masa jabatan 20142019., 2. ERFANDI, S.H., M.H., dalam kapasitasnyasebagai tenaga Ahli Bidang Legislasi Komisi IV DPR RI, 3. VICTOR SANTOSOTANDIASA, S.H., M.H., dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Forum KajianHukum dan Konstitusi (FKHK), 4.

NGADIRAN, ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PUTUSANNo. 19 P/HUM/2008.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadapPeraturan Presiden Republik Indonesia, Tanggal 27 Desember 2007, No. 112Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, PusatPerbelanjaan dan Toko Modern pada tingkat pertama dan terakhir telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :1. H.E. IRWADI SAYUTI, beralamat di Jalan R.S.

Bahkan pada masamasa Pemilu Legislatif, Pemilinan Kepala Daerah, Pemilihan Presiden pasartradisional selalu menjadi target tempat kampanye para Calon Legislatif,Calon Kepala Daerah maupun Calon Presiden.Berubahnya perilaku konsumen, tidak dibarengi dengan perubahanperilaku para pengelola pasar tradisional (Dinas Pasar/PD. Pasar), sehinggamunculnya pasar dengan pola pengelolaan modern secara mendasarmerubah orientasi kKonsumen.

Bahwa Pemohon sebagai ASOSIASI PEDAGANG PASAR SELURUHINDONESIA (APPSI) yang secara langsung memilki dampak baiksecara yuridis formal maupun sosiologis atas kebijakan PemerintahRepublik Indonesia dalam mengeluarkan Peraturan Perundangundangan yang berupa PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASARTRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.2.

Bahwa Pemohon dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 10 Tahun2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, berbunyiMateri muatan Peraturan Presiden yang diperintahkan oleh UndangUndang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah; (BuktiP7).

Bahwa dalam Pasal 18 ayat (3) sepanjang anak kalimat " PasarTradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedangproses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belummemiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini,dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan IzinUsaha berdasarkan Peraturan Presiden ini", yang mengakibatkandugaan atas menjamurnya praktek Korupsi, Kolusi dan nepotismedidalam pemberian izin usaha.Bahwa berdasarkan alasanalasan sebagai keberatan

ORGANISASI PERJUANGAN PENSIUNAN PERTAMINA (OP3) VS PRESIDEN RI;

Putusan Nomor 78 P/HUM/2014 Catatan : Tabel tsb diatas dikembangkan berdasarkan Tabel Pengumuman yang dikeluarkan oleh Dana PensiunPertamina (DPP) tertanggal 17 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur DPP, Torang M.Napitupu sebagaimana disalin ulang oleh penulis sesuai aslinya untuk memudahkan membaca tabel tersebut.Khusus Ratarata kenaikan perbulan/perorang dikembangkan oleh penulis berdasarkan formula kenaikan padaJanuari 2011 berdasarkan simulasi yang dibuat oleh DPP tersebut.Dua

Pertamina Persero, sesuai ketentuan BAB IIPasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2), Keputusan Presiden RepublikIndonesia no 169 Tahun 2000, Tentang PokokPokokOrganisasi Pertamina (PT. Pertamina Persero). Sebagaimanadiketahui, pelaksanaan program post employment benefitpensiunan eks Pertamina yang mulai dilaksanakan pada tahun1991 secara yurisdis formal berdasarkan SK.

HASAN BASRI, M.Si VS PRESIDEN RI;

Substitusi Nomor : SK123/A/JA/12/2012, tanggal 6 Desember 2012;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/T ergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:OBJEK SENGKETA:Surat Keputusan Presiden

diberikan kenaikanpangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun secara Hukum administrasikepegawaian masih mengikat Tergugat ;Bahwa pasal 10 Undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian, berbunyi : Setiap Pegawai Negeri yang telahmemenuhi syaratsyarat yang ditentukan, berhak atas pensiun;Bahwa pasal 22 Peraturan Pemerintah 9 tahun 2003 tentang wewenangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,berbunyi : Presiden

HASAN BASRI,M.Si, NIP. 19541004 19752 1 002;Bahwa sebelum objek sengketa aquo diterbitkan oleh Tergugat,Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta dengan Putusan perkara Nomor : 203/G/2012/PTUNJKT,tanggal 20 Maret 2012 yang amarnya : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal Keputusan Fiktif Negatif Presiden RepublikIndonesia (Tergugat) terhadap permohonan tanggal 23 juli 2011tentang surat keputusan kenaikan pangkat pengabdian danpemberhentian

Putusan Nomor 541 K/TUN/20173) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 1 / PEMB Tahun 2012 Tertanggal 26 Juli 2012 Tentangmemberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atasnama Sdr. Drs. H. M. HASAN BASRI, M.Si, NIP. 19541004 19752 1 002Pembina Utama Muda (gol.

Mohamad Aris, SH dan Rekansebagai Penggugat dan Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat.

NINING ELITOS, dkk vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dkk

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memerintahkan Presiden Republik Indonesia untuk segera mencabutPeraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata CaraPelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;5. Memerintahkan putusan ini untuk dimuat dalam Lembar Negara.6.

Membebankan biaya perkara kepada Presiden Republik Indonesia.Menimbang, bahwa untuk mendukung dailildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan suratsurat bukti berupa:Fotokopi UndangUndang Dasar Negara RI Tahun 1945 (Bukti P1);Fotokopi Petikan Putusan Pidana Pemohon (Bukti P2);Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 (Bukti P3);Fotokopi UndangUndang Dasar Negara RI Tahun 1945 (Bukti P4);Fotokopi UndangUndang RI Nomor 12 Tahun 1995 (Bukti P5);Fotokopi tulisan ilmiah tentang Mendudukkan

Putusan Nomor 63 P/HUM/2015Pemerintah (Presiden Rl) yaitu demi alasan keamanan, ketertiban umum, danrasa keadilan (vide Pasal 14 ayat (2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995dan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutterbukti bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 TentangSyarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidakbertentangan

REBINO bin ADI WIYONO, DKK VS PRESIDEN RI;

Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi18.Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun20122025 dan Jangka Menengah Tahun 20122014, pada bagian strategipenegakan hukum, telah diamanatkan untuk melakukan pengetatan pemberianremisi kepada terpidana korupsi.Bahwa terkait penegasan komitmen pemberantasan korupsi, narkotika,terorisme, kejahatan hak asasi manusia yang berat, kejahatan terhadapkeamanan negara dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya

sekurang kurangnyanama dan alamat (Pasal 31A ayat (3) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009) dansyarat pihak yang haknya dirugikan (legal standing) (Pasal 31A ayat (2)UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009);2 Bahwa tindak pidana yang disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun2012 adalah tindak pidana yang serius, yang berdampak luas bagi masyarakat,bangsa, dan negara, menurut perspektif hukum Indonesia sehinggapenanganannya harus dilakukan dengan caracara khusus, bahkan luar biasa;36.1.Bahwa dalam Peraturan Presiden

VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

Bahwaguna mewujudkan tujuan Negara maka dibentuklah pemerintahan yangdipimpin oleh seorang presiden yang dipilin oleh rakyatnya dan sebuahsistem parlemen sebagai wujud dari aspirasi rakyat dalamperwakilannya.

Nomor 2470 K/Pdt/2012Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan PerwakilanRakyat dengan persetujuan bersama Presiden ".;14. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan pasal 17 dinyatakan : "();bahwa RUU baik berasal dari DPR ARI disusun herdasarkanProlegnas, kemudian pada ayat (3). diatur bahwa dalam keadaantertentu, DPR atau Presiden dapat Mengajukan RUU di luarProlegnas ".;15.

Presiden berhakmengajukan rancangan undangundangkepada Dewan Perwakilan Rakyat.b.

undangundang.5) Dalam Rancangan UndangUndang yang telah disetujuibersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalamwaktu tiga puluh hari semenjak rancangan undangundangHal. 52 dari 69 Hal.

(Vide gugatan halaman 35 sampai dengan 39)Apabila Tergugat (Presiden) tidak melaksanakan kewajibanhukumnya seperti yang didalilkan para Penqgugat, maka Presidenakan mempertanggung jawabkannya pada sidang umum MadjelisPermusyawaratan Rakyat pada masa akhir jabatannya dan untukitu Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menilainya, dalamarti Presiden bertanggung jawab kepada Majelis PermusyawaratanRakyat, bukan kepada Pengadilan Perdata.Menurut Arrest Linden Baum Cohen (1919), perouatan melawanhukum

I MADE SUDANA, SH VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;Drs. H.M. HASAN BASRI, M.Si;

PUTUSANNomor : 126/B/2012/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Veteran No. 16,Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini diwakili olehJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIAberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10Januari 2012 ditindaklanjuti Kuasa Substitusikepada

Berkas perkara Nomor : 203/G/2011/PTUN.JKT. beserta suratsurat lainnyayang berhubungan dengan sengketa ini; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 203/G/2011/PTUN.JKT tanggal 20 Maret 2011 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut : MENGADILI:e Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;e Menyatakan batal Keputusan fiktif negatif Presiden Republik Indonesia(Tergugat) terhadap

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dalam Pokok Perkara/Sengketa:1) Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 00397/KEPKA/AZ/04/18 tentang PemberianKenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan PemberianPensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiunatas nama Drs.

Sigit Asmara Santa NIP 195806201985031008 yangditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2018, ditandatangani olehKepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden RepublikIndonesia;3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 00397/KEPKA/AZ/04/18 tentang PemberianKenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan PemberianPensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiunatas nama Drs.

Sigit Asmara Santa NIP 195806201985031008yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2018, ditandatanganioleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden RepublikIndonesia;Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusannya,yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor00397/KEPKA/AZ/04/18 Tentang Pemberian Kenaikan PangkatPengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai NegeriSipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Drs.

Sigit AsmaraSanta NIP 195806201985031008 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal23 April 2018, ditandatangani olen Kepala Badan Kepegawaian Negaraatas nama Presiden Republik Indonesia;Menyatakan segala hal yang dihasilkan dan sebagai akibat dari terbitnyaKeputusan Termohon Kasasi, yaitu.

Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 00397/KEPKA/AZ/04/18 Tentang Pemberian KenaikanPangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun PegawaiNegeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Drs.

PERKUMPULAN SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT VS PRESIDEN RI;

., DKK VS PRESIDEN RI;

Putusan MARI tanggal 31 Juli 2001 Nomor 08 P/HUM/2001 tentangpermohonan uji materiil yang diajukan oleh para pemohon:Persatuan Purnawirawan Polri, terhadap Termohon: Presiden RI,Halaman 10 dari 24 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2016dengan obyek gugatan berupa: 1). Keppres Nomor 40 tahun 2001tentang Pengangkatan Polisi Drs. Chaeruddin Ismail menjadi WakilKapolri; 2).

KeppresKeppres tersebut bertentangan dengan hukumdan ALJPB, namun karena bentuk dan isinya berupa KeputusanTUN (konkret, individual dan final), maka bukan kewenangan Ujimateriil oleh MA melainkan wewenang Peradilan TUN.Sedangkan Keppres Nomor 77 Tahun 2001 adalah bersifatumum (regelend), tidak bersifat individual, maka termasukwewenang uji materiil oleh Mahkamah Agung; bahwa terbitnya Keppres Nomor 77 Tahun 2001 untuk mengubahKeppres Nomor 54/Polri/2001 mengandung niat penyalahgunaanwewenang oleh Presiden

.;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

S.H ; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat,yang berkantor pada Kantor Hukum IHZA & IHZA LawFirm, beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 10, JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 3536 Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2012,untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING ;MELAWAN:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Kantor Presiden,Kompleks Istana Negara / Istana Merdeka, Jalan MedanMerdeka Utara Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal inidiwakili oleh

MEDIATAMA TEGUH PERTIWI >< PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

dari Lembaga yang diberi kewenangan yaitu Komisi PengawasPersaingan Usaha (KPPU) yang telah berkekuatan hukum tetap, demikian jugamengenai rekanan binaan yang didalilkan Penggugat oleh ketiga saksiPenggugat juga tidak dapat menunjukkan nama Kontraktor maupun pemenanglelang yang dimaksud sudah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimanayang dimaksud dan telah dijatuhi sanksi oleh yang berwenang atau telah adaputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.Menimbang, bahwa dari ketentuan Peraturan Presiden

Nomor 54Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pasal 81ayat (1) menyebutkan bahwa Peserta pemilihnan Penyedia Barang/Jasa yangmerasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersamasama dengan pesertalainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan :a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diaturdalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapbkan dalamDokumen Pengadaan Barang/Jasa;b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persainganyang tidak

Untuk itu maka bukti surattentang Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 sebagaimana bukti T5, T6 dan T7 adalah benar adanya, sehingga mendukung dalil jawabannya yaituPasal 81 ayat (1), Pasal 15 dan Pasal 8 ayat (1) Perpres Nomor : 54 Tahun2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana sudahdipertimbangkan diatas.Menimbang, bahwa bukti surat T9 mengenai daftar barang yangditawarkan oleh CV.

JUANDI SAKARO SITUMORANG, dkk vs PRESIDEN RI, dkk

TARMIZI USULUDIN, M.M;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Bahwa Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 1999, mengatur:Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipildilakukan oleh Presiden ;c.

Bahwa Penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/PEMBTahun 2014 tanggal 21 Juli 2014 telah sesuai dengan prosedur penerbitanKeputusan Presiden tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaiberikut:1) Bahwa berdasarkan surat Bupati Rejang Lebong kepada Presiden RINomor : 800/934/Did IIBKD/2013 tanggal 23 Agustus 2013 dan suratHalaman 2 dari 75 halaman Putusan Nomor: 212/G/2014/PTUNJKT.2)3)Bupati Rejang Lebong Nomor : 800/245/Bag 9 Tanggal 25 Februari2011, yang tembusannya disampaikan

Tarmizi Usuludin, MM yang pada pokoknya padahalaman 2 angka 3 memberikan pertimbangan kepada Presiden RIbahwa status pemberhentian Penggugat (Drs. H.

Menyatakan sah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/PEMB Tahun 2014tanggal 21 Juli 2014;3.

Bukti T4Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/Pemb/Tahun 2014, tanggal 21 Juli 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/Pemb/Tahun 2014, tanggal 21 Juli 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);Surat Bupati Rejang Lebong kepada 1. Bapak Presiden RepublikIndonesia, 2.

Hasan Basri, M.Si;Presiden Republik Indonesia

Dengan demikian gugatanini diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam UndangUndang ;Bahwa Keputusan Fiktif Negatif Presiden Republik Indonesia sebagai obyeksengketa dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), (2)dan (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara ;Bahwa Keputusan Fiktif Negatif Presiden Republik Indonesia tersebut sangatmerugikan Penggugat, yaitu Penggugat tidak dapat menerima uang tunjanganpensiun yang seharusnya diterima oleh

;Bahwa Keputusan Fiktif Negatif Presiden Republik Indonesia sebagai obyeksengketa tersebut telah bertentangan dengan :a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaianjo.

(Penggugat) sejak saat pengajuan tersebutsampai saat ini belum menerima Keputusan Presiden Republik Indonesia.Keputusan Tergugat yang seharusnya diterbitkan dan diterima olehPenggugat dengan Surat Keputusan Presiden RI sebagaimana lampirannyapada Point 4 halaman 2 dan halaman 3.PAGE2d Meskipun secara administrasi permohonan yang diajukan oleh Penggugattelah lengkap dan memenuhi syarat, namun tidak diterbitkan oleh Tergugat.Dengan tidak diterbitkannya Surat Keputusan oleh Tergugat atas namaPenggugat

PP No. 9 Tahun 2003, Penggugat harusdiberhentikan tidak dengan hormat oleh Presiden berdasarkan usul dari BupatiSidoarjo.UU No. 8 Tahun 1974 jo.

Sebanyak empat orang ; (Foto kopi) ; Surat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia tentangPermohonan SK pensiun a/n Drs. H. M. Hasan Basri, M.Si.Tertanggal 23 Juli 2011 ; (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Tanda Terima Surat kepada Bapak Presiden Republik Indonesiatentang Permohonan SK pensiun a/n Drs. H. M. Hasan Basri,M.Si. tertanggal 23 juli 2011 dan diterima 18 Oktober 2011 ;(Foto kopi sesuai dengan asli) ; Tanda Terima Surat kepada Bapak Seketaris Kabinet cq.

NOYAmelawanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dk

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Istana NegaraJalan Medan Merdeka Utara No. 1, Jakarta Pusat. Dengan ini memberiKuasa kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku pemegangKuasa dengan hak substitusi berdasarkan Surat Kuasa KhususPresiden tanggal 28 April 2014, dengan ini memberikan Kuasadimaksud kepada :1. Nofarida, SH.,MH,2. Budiyahningsih, SH,3. M. Fadil Jauhari, SH.,MH,4. Arie Eko Yuliearti, SH.,MH,5. Alheri, SH,6.

,MH, sebagai Wakil Gubernur Maluku masa JabatanTahun 20142019 ;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 13/P Tahun 2014 tertanggal 26 Februari 2014, TentangPengangkatan Ir. Said Assagaff sebagai Gubernur dan Dr.

Bahwa, yang menjadi objek Gugatan dalam perkara a quo adalahKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2014,tanggal 26 Februari 2014, tentang Pemberhentian dengan hormatPejabat Gubernur Maluku dan Pengesahan PengangkatanGubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 20142019 (selanjutnya disebut Keputusan Presiden Nomor 13/P Tahun2014) ;Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 309 K/TUN/20156.

EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATAUSAHA NEGARA :Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa,Mengadili dan Memutus Perkara A quo;Bahwa, objek gugatan Penggugat adalah Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 13/P Tahun 2014 tanggal 26 Februari 2014 tentangpemberhentian dengan hormat Drs. Saut Situmorang, M.Sc sebagai PejabatGubernur Maluku dan Pengangkatan Ir. Said Assagaff sebagai Gubernurdan Dr.

Bahwa, yang menjadi objek Gugatan dalam perkara a quo adalahKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2014tanggal 26 Februari 2014 tentang Pemberhentian dengan hormatPejabat Gubernur Maluku dan Pengesahan PengangkatanGubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 20142019 (selanjutnya disebut Keputusan Presiden Nomor 13/P Tahun2014);6.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR vs PRESIDEN RI;