Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum.Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari putusan Judex Facti dengan mengambilalih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 75/G/2011/PTUNMdn tanggal 19 Maret 2012 pada halaman 32 alinea 4 dan 5,menyatakan :Alinea4 : Menimbang, bahwa dari keseluruhan buktibukti surat yang diajukanoleh Penggugat, terdapat adanya surat/akta yang menunjukkan hak atastanah atau setidaknya surat yang menunjukkan sebagai dasar alas hakpemilikan atas

Demi peradilan yang baik,seharusnya Judex Facti mempertimbangkan dan menyatakan dalam putusannyabahwa pada setiap hak tetap melekat kepentingan, maka sangat beralasan JudexFacti membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 75/G/2011/PTUNMdn tanggal 19 Maret 2012.Bahwa akan tetapi ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidakkonsekwen dengan segala pertimbangan hukum yang mendasari putusannya yangdimohonkan kasasi a quo dengan jalan menerima dan mengadopsi begitu sajapertimbangan

hukum yang mendasari putusan pengadilan tingkat pertama padahalaman 38 alinea terakhir, yang menyatakan :Menimbang, bahwa dengan demikian proses permohonan .............

Pemohon I sah secara Hukum Islam akantetapi tidak tercatat di KUA setempat;Menimbang, bahwa oleh karena penikahan Pemohon dan Pemohon IIyang dilaksanakan pada tanggal ... di ... sah Secara Hukum Islam, maka sesualketentuan dengan normanorma dan ketentuanketentuan yang telahdipertimbangkan di atas, anak yang bernama / .. anak yang masingmasingbernama ... ... adalah anak sah Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindunganatas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari

tidak sah secara Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagiamana telahdipertimbangkan di atas, bahwa mengenai penetapan asal usul anak ataupenetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak,yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknyaperkawinan tersebut (lbnu Qudamah, A/Mughni, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili,AlFighu alIslam wa Adillatuh, V:690);Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindunganatas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari

hubungan perdata dalam Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 di atas adalahhubungan perdata terbatas, yaitu terbatas pada: a) mencukupi kebutuhan hidupanak (nakah, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan tempat tinggal); b)memberikan harta setelah ayah biologis meninggal dunia melalui wasiatwajibah, tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan menurut HukumIslam;Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindunganatas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 dan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohonmasingmasing bernama SAKSI T.1 dan SAKSI T.2 telah memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pail Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian , namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyaradan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di ataspermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi10ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

A LAU, dibawah sumpah menerangkan :e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;e Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadapsaksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekitarpukul 15.30 Wita, bertempat di Cabang Oelamasi, KecamatanFatuleu, Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinya pemukulantersebut;Bahwa berawal saksi bersama Andi Taon berangkat dari Sulamumenuju ke cabang Oelamasi untuk menjemput Apner Taneo dariAtambua

Lau ;Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekitarpukul 15.30 Wita, bertempat di Cabang Oelamasi, KecamatanFatuleu, Kabupaten Kupang ;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari terjadinyapemukulan tersebut;Bahwa berawal saksi bersama Iwan Lau berangkat dari Sulamumenuju ke cabang Oelamasi untuk menjemput Apner Taneo dariAtambua;Bahwa ketika Apner Taneo menuruni Bis saksi dan Iwan Lauhendak menyeberang untuk mengambil barang barang milik ApnerTaneo akan tetapi dicegah oleh

Saksi ABNER TANEO, dibawah sumpah menerangkan :Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap IwanLau ;Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekitarpukul 15.30 Wita, bertempat di Cabang Oelamasi, KecamatanFatuleu, Kabupaten Kupang ;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari terjadinyapemukulan tersebut;Bahwa berawal saksi berangkat dari Atambua menuju Kupang,sebelumnya saksi telah menelepon Iwan

Bahwa alasan yang mendasari permohonan ini adalah :1.

Akan tetapi apabila seorang pria tersebut ingin mempunyai lebih dariseorang isteri haruslah memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksudkan olehpasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 57 KompilasiHukum Islam.Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan dalildalil yang diajukan olehPemohon yang juga dibenarkan oleh Termohon, pada dasarnya alasanalasan8yang mendasari diajukannya permohonan ini tidaklah sesuai dengan alasandibolehkannya seseorang untuk melakukan poligami sebagaimana dimaksudkanoleh

Irfan Rachmawan, umur 6 tahun, agamaIslam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kali Putih, RT.O5 RW.03 DesaSumber Suko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;aeseCAdapun alasan/dalildalil yang mendasari permohonan ini adalah sebagaihe4 is 81. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lakilaki bernama M.

PENGGUGAT, Lahir di Jakarta Tanggal 11 Juni 1983 (umur 35 tahun), agamaIslam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempatkediaman di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT, Lahir di Ajamu Tanggal 01 Juni1975 (umur 42 tahun), agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempatkediaman di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor ,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat denganterbuktinya unsur kedua dalam dakwaan Oditur Militer yaitu secarabersamasama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagaimilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain,dengan mendasari keterangan yang disampaikan oleh Saksi1 dalampersidangan yang tidak menuntut secara hukum dan tidak pernah merasadirugikan oleh perbuatan Terdakwa serta Saksi1 telah memaafkanperbuatan Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui dan tidak membantahatas

selaku pemiliknya.Mendasari fakta tersebut di atas, sudah jelas sekali bahwa telahterjadi peralihan penguasaan mobil Suzuki APV Nopol R 9162 JB yangsebelumnya telah disewa oleh Terdakwa dari Saksi1 kepada Saksi2, haltersebut merupakan perbuatan melanggar hukum karena perbuatantersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin 7 sepengetahuan Saksi1selaku pemilik sahnya.Sedangkan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakantidak sependapat dengan terbuktinya unsur kedua dakwaan Oditur Militerdengan mendasari

Sedangkan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakantidak sependapat dengan terbuktinya unsur kedua dakwaan Oditur Militerdengan mendasari pernyataan Saksi1 yang tidak menuntut secara hukumdan tidak pernah merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa serta Saksi1telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui dantidak membantah atas keterangan Saksi1 tersebut adalah pendapat yangtidak berdasar karena meskipun Saksi1 tidak menuntut tidak akanmenghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan

yang didakwakan oleh OditurMiliter dalam Dakwaan tunggal mengandung unsurunsur sebagaiberikut :Unsur kesatu : Barang siapa .Unsur kedua : Secara bersamasama dengan sengaja dan melawanhukum, mengakui sebagai milik sendiri barang suatuyang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaanorang lain .Unsur ketiga : 'Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karenakejahatan .Bahwa mengenai unsurumsur dakwaan tersebut Majelismengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Unsur Kesatu : Barang siapa.Bahwa dengan mendasari

Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 713/2011, tanggal 7Februari 2011, tidak mengikat secara hukum bagi Pelawan II danTerlawan , serta tidak berdaya/bernilai eksekutorial karena AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 804/2010, tertanggal 1November 2010, yang mendasari penerbitan Sertifikat HakTanggungan tersebut didaftarkan melewati batas waktu yangditentukan undangundang;6. Menyatakan Terlawan III sebagai pembeli yang tidak beriktikad baik;7.

Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 713/2011, tanggal 7Februari 2011, tidak mengikat secara hukum bagi Pelawan Il danTerlawan serta tidak berdaya/bernilai eksekutorial karena AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 804/2010, tertanggal 1 November2010, yang mendasari penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan tersebutdidaftarkan melewati batas waktu yang ditentukan undangundang;6. Menyatakan Terlawan Ill sebagai pembeli yang tidak beriktikad baik;7.

Agama CibinongDiCibinongAssalamu'alaikum wr. wb.Yang bertanda tangan di bawah ini:PENGGUGAT, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu RumahTangga, Tempat kediaman di Kecamatan BojonggedeKabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT, Umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh,Tempat kediaman di Kecamatan Bojonggede KabupatenBogor,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

Bahwa saat Terdakwa meninggalkan satuan kondisi NegaraRepublik Indonesia dalam masa damai, dan kesatuan yonif 743/Psytidak sedang melaksanakan tugas operasi militer perang (OMP) atautidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi militerselain perang (OMSP).Bahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas,maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan PutusanPutusan Pengadilan Militer IIk15 Kupang Nomor 15K/PM.II15/AD/VIIV2017 tanggal 24 Agustus 2017 sepanjang tentangterbuktinya

Dan dengan mendasari Pasal26 KUHPM, maka terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertamatersebut berupa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer perludikuatkan.2. Bahwa terhadap pidana pokok yang dijatuhkan kepadaTerdakwa, berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, menurutMajelis Hakim Tingkat Banding perlu dikurangi, dengan pertimbangansebagai berikut:a.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;n Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI PEMOHON dan SAKSI PEMOHON dan dua orang saksi yang diajukanoleh Termohon masingmasing bernama SAKSI TERMOHON dan SAKSI TERMOHONtelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;a Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal

PK No. 161/09tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 207.000.000,00 ;1 bendel PK No. 776/08 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp. 170.000.000,00 ;1 bendel PK No. 1208/08 tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 157.000.000,00 ;1 bendel PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00 ;1 bendel Addendum tertanggal 31 Maret 2009 mendasari PK No. 1525/08 tanggal 30Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00 ;1 bendel Addendum lagi mendasari PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008sebesar Rp. 147.000.000,00

, dibuat jatuh tempo tanggal 30 September 2009 ;1 bendel PK No. 1404/08 tanggal 07 November 2008 sebesar Rp. 100.000.000,00 ;1 bendel PK No. 158/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,00 ;1 bendel Adendum tanggal 29 Mei 2009 mendasari PK No. 158/09 tanggal 27Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,00, jatuh tempo Agustus 2009 ;e 6 bendel foto copy Perjanjian Kredit (PK) a.n.

No. 834 K/PID.SUS/2011e 1 bendel PK No. 1404/08 tanggal 07 November 2008 sebesar Rp. 100.000.000,00 ;e 1 bendel PK No. 158/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,00 ;e 1 bendel Adendum tanggal 29 Mei 2009 mendasari PK No. 158/09 tanggal 27Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,00, jatuh tempo Agustus 2009 ;e 6 bendel foto copy Perjanjian Kredit (PK) a.n.

PK No. 161/09tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 207.000.000,00 ;e 1 bendel PK No. 776/08 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp. 170.000.000,00 ;e 1 bendel PK No. 1208/08 tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 157.000.000,00 ;e 1 bendel PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00 ;e 1 bendel Addendum tertanggal 31 Maret 2009 mendasari PK No. 1525/08 tanggal 30Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00 ;e 1 bendel Addendum lagi mendasari PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008sebesar Rp

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat denganterbuktinya unsur kedua dalam dakwaan Oditur Militer yaitu secarabersamasama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagaimilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain,dengan mendasari keterangan yang disampaikan oleh Saksi1 dalampersidangan yang tidak menuntut secara hukum dan tidak pernah merasadirugikan oleh perbuatan Terdakwa serta Saksi1 telah memaafkanperbuatan Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui dan tidak membantahatas

selaku pemiliknya.Mendasari fakta tersebut di atas, sudah jelas sekali bahwa telahterjadi peralihan penguasaan mobil Suzuki APV Nopol R 9162 JB yangsebelumnya telah disewa oleh Terdakwa dari Saksi1 kepada Saksi2, haltersebut merupakan perbuatan melanggar hukum karena perbuatantersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin 7 sepengetahuan Saksi1selaku pemilik sahnya.Sedangkan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakantidak sependapat dengan terbuktinya unsur kedua dakwaan Oditur Militerdengan mendasari

Sedangkan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakantidak sependapat dengan terbuktinya unsur kedua dakwaan Oditur Militerdengan mendasari pernyataan Saksi1 yang tidak menuntut secara hukumdan tidak pernah merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa serta Saksi1telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui dantidak membantah atas keterangan Saksi1 tersebut adalah pendapat yangtidak berdasar karena meskipun Saksi1 tidak menuntut tidak akanmenghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan

yang didakwakan oleh OditurMiliter dalam Dakwaan tunggal mengandung unsurunsur sebagaiberikut :Unsur kesatu : Barang siapa .Unsur kedua : Secara bersamasama dengan sengaja dan melawanhukum, mengakui sebagai milik sendiri barang suatuyang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaanorang lain .Unsur ketiga : 'Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karenakejahatan .Bahwa mengenai unsurumsur dakwaan tersebut Majelismengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Unsur Kesatu : Barang siapa.Bahwa dengan mendasari

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 November 2015,upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan denganpembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikanjawaban pada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI :1 Bahwa, dalildalil yang yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya tidak jelas(sumir), dimana Penggugat menyatakan perihal yang mendasari

Kejelasan gugatan diperlukanuntuk dijadikan dasar hukum maupun proses pembuktiannya dalam persidangan.2 Bahwa, apabila penggugat sepenuhnya mendasari gugatannya pada adanyawanprestasi yang dilakukan tergugat, sesuai pernjanjian yang pembuktiannyaberdasarkan pada surat pernyataan yang ditanda tangani bersama oleh tergugatdan penggugat, maka sesungguhnya perjanjian ini telah selesai dan atau berakhirbersamaan dengan dilaksanakannya isi pernyataan yakni, apabila tergugat tidaksegera melunasi hutangnya

perjanjian pada surat pernyataan yang ditandatangani olehPenggugat dan Tergugat, perjanjian tersebut telah berakhir karena telahdilaksanakan isi pernyataan yakni, apabila tergugat tidak segera melunasihutangnya maka penggugat melaporkan tergugat kepada pihak berwajib/polisi.Hal tersebut telah dilaksanakan dimana tergugat telah dipidana penipuan denganputusan nomor 194/Pid.B/2015/PN.Rbi.Menimbang, bahwa dalil ekspesi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat terkaitdengan gugatannya tidak jelas, hal yang mendasari

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikutmenurut pasal 8 Rv pokokpokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu.Berdasarkan ketentuan itu dalam praktik muncul penerapan gugatan kabur, atau eksepsigugatan tidak jelas dan tidak berdasar hukum yaitu posita gugatan tidak menjelaskandasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau bisa juga dasarhukum jelas tetapi tidak jelas dasar fakta.

Putusan No 3/Pdt.G/2019/PTA Bndimohonkan banding a quo serta mempelajari pula memori banding dan kontramemori banding, maka majelis hakim tingkat banding selanjutnyamempertimbangkan sebagai berikut:Dalam Konvensi:Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertamadalam putusan a quo yang mendasari diberikannya izin kepadaPemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon/Pembandingsebagaimana termuat dalam amar/diktum putusan angka 2, menurut Majelis Hakimtingkat banding

majelis hakim pengadilan tingkatpertama telah dipertimbangkan dan diputuskan sebagaimana telah dikemukakan diatas;Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca putusan pengadilantingkat pertama atas gugatan balik (rekonvensi) Termohon/Pembanding dalamperkara a quo khususnya mengenai tuntutan nafkah lampau (madhiyah) danmembaca pula memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini, makaMajelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukumMajelis Hakim tingkat pertama yang mendasari

,SH.SIK ; Bahwa yang mendasari saksi mengamankan Terdakwa yang membawadan memiliki senjata tajam an.

Bahwa pokok perselisihan pada poin Ill.1.1.inilahyang mendasari pemutusan hubungan kerja kepadaPenggugat/Termohon oleh Tergugat/Pemohon,karena nyatanyata Termohon tidak berdedikasidengan sengaja tidak berdisiplin/melakukan tindakanindisiplinier agar dipecat dan mengharapkanmendapatkan pesangon dari Yayasan/STMIK PelitaNusantara seperti pengakuannya pada Ketua SenatSTMIK Pelita Nusantara (vide bukti T.2. dan terbuktidi persidangan pada pemeriksaan saksi Ketua SenatSTMIK Pelita Nusantara Saudari Murni

Bahwa dengan demikian sangatlah keliru dansalah kalau Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan mendasari putusankepada Pasal 151 ayat (3) juncto Pasal 156 ayat (1)juncto Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun2003.Bahwa Penggugat/Tergugat mendalilkan Tergugat/Pemohonmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadapPenggugat/Termohon secara sepihak dengan alasan yangtidak masuk akal dan diskriminatif (tertuang dalam PutusanNomor 137/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Mdn. pada halaman 3 poin1);1.1.3.1

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah kelirudan salah menerapkan pasal 151 ayat (3) juncto Pasal 156 ayat (1) junctoPasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan untuk mendasari Putusannya;1. Bahwa Tergugat/Pemohon sangat jelas dan tegas menyebut di jawaban,duplik dan kesimpulannya termasuk yang dimuat dalam lembaran PutusanNomor 137/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Mdn. yaitu;Halaman 11 dari 14 hal. Put.

karena itusepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyal kekuatan yangsempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II), sudahdewasa dan sudah disumpah dan keduanya mempunyai hubungan keluargadengan Pemohon sehingga ada halangan untuk menjadi saksi sebagaimanaPasal 172 ayat 1 R.bg, namun Majelis Hakim memandang perlu mendengarkanketerangan para saksi khususnya saksi dari pihak keluarga ataupun orangorangterdekat Pemohon dan Termohon, terlebin Pemohon mendasari

Dalam alQuran surat ArRum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentukrumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah;Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum danpertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tanggaPemohon dan Termohon, secara nyata telah pecah, setidaknya telahretak/marriage breakdown, hak dan kewajiban sebagai suami istri, selainkewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan muasaroh bil maruf sebagaimanatersebut dalam

an al I9I7Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalahadanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika teradipertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yangmengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukumAllah.Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum danpertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai : hatiPemohon dan Termohon telah timbul kebencian satu sama lain yang berakibattidak adanya kesanggupan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II dan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon masingmasing bernama SAKSI IIT dan SAKST IV telah memberikan keterangan di bawah sumpahyang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapatabstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumahtangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal