Ditemukan 9495 data
Weldi Pranico
Termohon:
Kapolres Pasaman
58 — 81
Pemohon:
Weldi Pranico
Termohon:
Kapolres Pasaman
MAWARDI AGANI
Termohon:
Kapolres Bireuen
121 — 23
Pemohon:
MAWARDI AGANI
Termohon:
Kapolres Bireuen
Yandri Saputra
Termohon:
Kapolres Pasaman
66 — 52
Pemohon:
Yandri Saputra
Termohon:
Kapolres PasamanMemerintahkan demi hukum agar TERMOHON untuk memulihkan hak,harkat dan martabat, serta kKedudukan dan nama baik PEMOHON dalam tenggatwaktu terhitung sejak putusan Praperadilan ini diucapkan, melalui seluruh mediaelektronik dan seluruh media cetak yang berada di dalam yurisdiksi RepublikIndonesia, yang kesemuanya ditanggung atas biaya PARA TERMOHON dengankatakata sebagai berikut:PERMINTAAN MAAFKEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM HAL INI KAPOLDA PROVINSISUMBAR DAN KAPOLRES PASAMAN MENYATAKAN PENYESALAN
DANPERMOHONAN MAAF YANG SEDALAM DALAMNYA ATAS TINDAKANPENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG MELAWAN HUKUM ATAS DIRISAUDARA YANDRI Pgl YAYAN11KAPOLDA PROVINSI SUMATERA BARAT DAN KAPOLRES PASAMANBERJANJI, PERISTIWA MENYEDIHKAN INI TIDAK AKAN TERULANG DIKEMUDIAN HARI.Lubuk Sikaping, September 2018Tertanda,Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat (KAPOLDA SUMBAR)Kepala Kepolisian Resor Pasaman (KAPOLRES PASAMAN)9.
YAYAN (Pemohon)menolak untuk menandatangani dan telah dibuatkanBerita Acara Penolakan Penandatanganan Surat PerintahPerpanjangan Penahanan tanggal 2 September 2018,serta tembusannya diserahkan kepada keluargaTersangka melalui Kuasa Hukumnya;25) bahwa berdasarkan Surat Kapolres Pasaman Nomor:R/80/1X/2018/Reskrim tanggal 7 September 2018 perihalPengiriman Berkas Perkara a.n. MARDIWAL Pgl.
IWANG(Pemohon) kepada Jaksa Penuntut Umum di KejaksaanNegeri Pasaman dan telah pula dibuatkan Berita AcaraSerah Terima Berkas Perkaranya pada tanggal 7September 2018;26) bahwa berdasarkan Surat Kapolres Pasaman Nomor:R/81/1X/2018/Reskrim tanggal 7 September 2018 perihalPengiriman Berkas Perkara a.n. WELDI PRANICO Pgl.WELDI (Pemohon) dan YANDRI SAPUTRA Pgl.
DANPERMOHONAN MAAF YANG SEDALAM DALAMNYA ATAS TINDAKANPENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG MELAWAN HUKUM ATAS DIRISAUDARA YANDRI Pgl YAYAN34KAPOLDA PROVINSI SUMATERA BARAT DAN KAPOLRES PASAMANBEKERJANJI, PERISTIWA MENYEDIHKAN INI TIDAK AKAN TERULANG DIMUDIAN HARI.Lubuk Sikaping, September 2018Tertanda,Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat (KAPOLDA SUMBAR)Kepala Kepolisian Resor Pasaman (KAPOLRES PASAMAN)9.Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurutketentuan hukum yang berlaku.Menimbang
177 — 39
Safiqi Ikhaz, MM melawan KAPOLRES BREBES, dkk
KAPOLRES BREBES;2. KASAT RESKRIM POLRES BREBES;3. KANIT VV RESKRIM POLRES BREBES4.KEPALA URUSAN BIN OPS POLRES BREBES dalam hal ini memberikankuasa kepadaAKBP. SETYANI RAHAYUNINGS IH, SH,MHAKP. AKHMAD DOFARI, SH,AIPTU. WIDODO, SE,MM;BRIPKA. ERWIN HENGKI P,SH,MHBRIPKA. LATHIF ADIP, SHBRIPKA.
KAPOLRES BREBESKASAT RESKRIM POLRES BREBESKANIT IV RESKRIM POLRES BREBESKEPALA URUSAN BIN OPS POLRES BREBESpP DNDengan tuntutan sebagai berikut (sesuai dengan pasal 77 KUHAP):1. Mengembalikan seluruh barang bukti yang dirampas ke tempatnyasemula2. Membayar ganti rugi angsuran satu bulan truck yang disita dan ditahandikantor polres brebes dengan nopol G 1902 DG3.
Mendasari ketentuan diatas, maka tidak tepat dan bahkan berlebihanapabila Pemohon menempatkan Kasat Reskrim Polres Brebessebagai Termohon Il, Kanit NV Satreskrim Polres Brebes sebagaiTermohon Ill dan Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Brebes sebagaiTermohon IV, cukup Kapolres Brebes sebagai Pejabat yangbertanggung jawab di Kesatuan Polres Brebes, oleh karena itugugatannya harus dinyatakan ditolak.2. Permohonan Pra Peradilan Abcuur Libel (kabur), adapun dasarhukumnya adalah :a.
dalil Pemohontersebut membuktikan sangkalannya dengan telah melaksanakan penyelidikan,penyidikan dan penyitaan sebagaimana prosedur dengan bukti 11 s/dTIV1,buktiT1 s/dTNV 2, bukti T1 s/d TIV3, T1 s/d TIV6,T1 s/.d TINV7, T1 s/dTIV 8, T1s/dTIV12,T1 s/d TIV13,T 1S/dTIV14;Menimbang, bahwa terhadap penyitaan yang dilakukan terhadap pemohondibuktikan oleh para termohon dalam bukti Tis/dTIV 10 yaitu berupa suratperintah penyitaan tertanggal 11 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh KasatReskrim atas nama Kapolres
ABUBAKAR AHMAD
Termohon:
KAPOLRES KABUPATEN PROBOLINGGO
62 — 9
Pemohon:
ABUBAKAR AHMAD
Termohon:
KAPOLRES KABUPATEN PROBOLINGGO
DWI RAHAYU
Termohon:
KAPOLRES PURWOREJO
104 — 27
Pemohon:
DWI RAHAYU
Termohon:
KAPOLRES PURWOREJO
Utari Syahfitri
Termohon:
Kapolres Binjai
48 — 23
Pemohon:
Utari Syahfitri
Termohon:
Kapolres Binjai
93 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
NI MADE RETI & I MADE GINA VS KAPOLRES BULELENG
87 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kapolres Kota Besar Surabaya
Dalam posita permohonan Pra Peradilan halaman 3 angka romawi VIII(vide bukti P11) yang Para Pemohon Peninjauan Kembali Pra Peradilankemukakan dengan menanggapi pernyataan Kapolres Surabaya Selatantermuat dalam Media Harian Radar Jumat 22 Februari 2002 halaman 4,yang mengatakan bahwa tersangka THIE BUTJE SUTEDJA memilikiSertifikat Hak Milik yang telah diakui oleh BPN keasliannya, yang letaknyaberada di tanah milik kami berarti itu adalah sertifikat ganda, tentunyasertifikat ganda juga asli karena
Orang awam hukum pun dapat memahami bilamana dalam 1 (satu) bidangtanah terdapat 2 (dua) bukti hak di atas tanah tersebut, tentunya diantarasalah satunya ada yang dibuat secara melawan hukum, yang harus dicarioleh penyidik yang mana dibuat secara melawan hukum dan bukan sebalik nya dihentikan penyidikannya oleh Kapolres Surabaya Selatan, dan tindakan Kapolres Surabaya Selatan dibenarkan dan disahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Heru Susanto, S.H. yang memeriksa dan memutusperkara a quo.Vl
Ardiansyah
Termohon:
KAPOLRES TANJAB BARAT
22 — 12
Pemohon:
Ardiansyah
Termohon:
KAPOLRES TANJAB BARAT
John Putra
Termohon:
Kapolres Konawe Utara
59 — 10
Pemohon:
John Putra
Termohon:
Kapolres Konawe Utara
51 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KEPOLISIAN RESORT MAGETAN (KAPOLRES MAGETAN),
., dankawankawan, Para Advokat, berkantor di Jalan ZebraTengah Nomor 23, Semarang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 23 Juni 2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonKasasi/Penggugat/Pembanding;LawanKEPALA KEPOLISIAN RESORT MAGETAN(KAPOLRES MAGETAN), diwakili oleh Heru AgungNugroho, S.I.K., selaku Kapolres Magetan,berkedudukan di Jalan Raya MagetanMaospati Km. 4,Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberi kuasakepada Sugiharto, S.H., M.Hum., dan kawankawan,Kasubdit Bankum Bidkum Polda Jatim
Nomor 654 PK/Pdt/201610.Kepaniteraan dengan Nomor Perkara Perdata 05/Pdt.G/2008/PN Mgt;Bahwa terhadap gugatan Perkara Nomor 05/Pdt.G/2008/PN Mogt., yangdiajukan oleh Tergugat dan telah dijatunkan putusan oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Magetan, tanggal 9 Desember 2008, yang menyatakangugatan (Kapolres Magetan) atau perkara a quo tidak dapat diterima;Bahwa kalau Tergugat dasar penguasaannya berdasarkan atas SuratKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 07VIII1990, yangmemutuskan antara
menggunakan dasar Surat Keputusan dari KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 07VIII1990, tanggal 21 Februari 1990,surat tersebut sudah tidak berlaku lagi, apalagi sudah 22 (dua puluh dua)tahun dihitung dari sekarang;Bahwa karena Tergugat masih mempunyai keinginan untuk menguasai danmemiliki tanah objek sengketa dan bangunan beserta segala isinya (burungburung wallet) yang berdiri di atas objek sengketa tersebut, Tergugatmelakukan dengan cara mengundang/memanggil Penggugat sejak Juli2008, untuk menghadap Kapolres
Nomor 654 PK/Pdt/201611.Kepolisian Resor Magetan) di ruaangan Kapolres tersebut banyak hadir parastaf Tergugat sekitar 15 orang (Penggugat seperti ditekan) yang intinyaPenggugat diminta untuk menerima uang ganti rugi yang nilainya sebesarRp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), mengintimidasi dengan cara petugasPolres Magetan mendatangi Penggugat untuk diajak mengadakanpertemuanpertemuan di suatu tempat tertentu yang maksudnya untukmenerima ganti rugi yang nilainya tidak sesuai dengan nilai bangunan
Kerugian moril:Dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi mengakibatkan PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pejabat Kapolres Magetanmengalami kerugian berupa rusaknya harga diri dan martabatPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pejabat untukmemperjuangkan/ mempertahankan kepentingan umum melaluilangkahlangkah prosedural terkesan di masyarakat maupundikalangan para pejabat Muspida, Kabupaten Magetan seolaholahtelah melakukan arogan
27 — 10
H.TATANG DHUHANAKAPOLRES BANYUWANGI Cq. KASAT RESKRIM POLRES BANYUWANGI
PUTUSAN.NOMOR : 02/Pid.Pra/2012/PN.BWIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkarapermohonan Pra Peradilan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :H.TATANG DHUHANA, Direktur PT.Eshate Perintis Jaya , di Jalan Adi suciptoNo. 133 Banyuwang, selanjutnya disebutSCDAGAL.. 0... eee cece e cee eene eee cuseestteeesteeesteeees PE MOHON;Melawan :KAPOLRES BANYUWANGI Cg.
Desi Maria
Termohon:
KAPOLRES PASAMAN
24 — 0
Pemohon:
Desi Maria
Termohon:
KAPOLRES PASAMAN
254 — 53
PAUZI Bin ALI -lawan- Kasat Reskrim Kapolres Musi Banyuasin
Kapolres Musi Banyuasin Cq. KasatReskrim Kapolres Musi Banyuasin. Yang Beralamat di JIn. MardekaSekayu Musi Banyuasin 30711, dalam hal ini memberikan kuasakepada :AKBP ALEX NOVEN. SHAKBP AMBRAN RUDI NOVIANTO. SH. MHKOMPOL ASEP DURAHMAN. SHPENATA TK. AHMAD YANI. SHPENATA TK.I RASYID IBRAHIM.
Bahwa sewaktu Pemohon Saudara PAUZI Bin ALI beraktifitas sebagaiPedagang di rumah makan tersebut, tibatiba yang tepatnya pada hariSelasa tanggal 22 Agustus 2017, sekitar pukul 11.30 Siang, PihakTermohon Team Polisi dari Kapolres Musi Banyuasin kurang lebihHalaman 2 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN Skyberjumlah 15 (lima belas) orang melakukan Penggerebakan danPenggeledahan di warung rumah makan tempat Pemohon beraktifitas danPenggeledahan dirumah mertuanya Pemohon yang berdekatan denganWarung
Dik / 688 / VIII / 2017 / Reskrimtanggal 22 Agustus 2017, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T19;Surat Kapolres Muba Nomor : B / 73 / IX / 2017 / Reskrim Tanggal 11September 2017 tentang Pengiriman Berkas Perkara TSK a.n PAUZI BINALI Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin NomorB/73/IX/2017/Reskrim tanggal 11 Sepptember 2017, selanjutnya disebutdan diberi tanda bukti T20.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
SUPRIANTO, SH.MH
Termohon:
Kapolres Ngawi
32 — 13
Pemohon:
SUPRIANTO, SH.MH
Termohon:
Kapolres Ngawi
Rosmaida Manurung
Termohon:
Kapolres Samosir
63 — 0
Pemohon:
Rosmaida Manurung
Termohon:
Kapolres Samosir
Leohardy Fanany
Termohon:
Kapolres Bantul
322 — 296
Pemohon:
Leohardy Fanany
Termohon:
Kapolres Bantul
H.Fathul Qorib
Termohon:
KAPOLRES JOMBANG
125 — 27
Pemohon:
H.Fathul Qorib
Termohon:
KAPOLRES JOMBANGT47;Halaman 43 Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN Jbg48.Asli dan Foto copy Berita Acara Penolakan tanda tangan BA Penahanantanggal 06 Agustus 2019 diberi tanda T4849.Asli dan Foto copy Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan keKejaksaan Negeri Jombang Nomor : B / 104 / Vill / RES.1.11 / 2019 /Satreskrim, tanggal 12 Agustus 2019.diberi tanda T4950.Asli dan foto copy Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B391/M.5.25/Eoh.1/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 diberi tanda T5051.Asli dan Foto copy Surat Kapolres
AWAK RIJAN
Termohon:
KAPOLRES Katingan
88 — 0
Pemohon:
AWAK RIJAN
Termohon:
KAPOLRES Katingan