Ditemukan 56119 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Dprd kabupaten kepulauan sula Bupati kepulauan meranti vs juliadi; Johny ughude vs bupati kepulauan talaud; Purbo adi saputro vs gubernur kepulauan riau; Kaomaneng manolang vs bupati kepulauan sangihe; Lina iratnasari Gubernur provinsi kepulauan riau Wfm nasution vs gubernur kepulauan bangka belitung;; Bupati kepulauan selayar vs rahman r S.sos; Erwin depari Kepala kepolisian daerah kepulauan riau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 303 K/TUN/2022
Tanggal 21 Juni 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN vs Hj. SYAMSIAH ZAINAL, Dkk
51 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENPANGKAJENE DAN KEPULAUAN vs Hj. SYAMSIAH ZAINAL, Dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 20-08-2008 — Upload : 22-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01PK/P-KHS/2008
Tanggal 20 Agustus 2008 — DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA
127 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA
    ., Wakil Bupati Kepulauan Sula,bertempat tinggal di JIn. Falahu Pantai Sanana KabupatenKepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara, dalam hal inibertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dan dalamjabatannya sebagai Wakil Bupati Kepulauan Sula, sesuaiSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.72843Tahun 2005 tanggal 7 September 2005, selanjutnyadisebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali ;Melawan:DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA, dalam hal inidiwakili oleh M.
    DAHLAN SAMUDA, SP, Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula,berkedudukan di Jalan Bukit Harapan Pohea Sanana,Kepulauan Sula, selanjutnya disebut sebagai TermohonPeninjauan Kembali ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Tentang Duduk Perkara/Alasan Permohonan Peninjauan Kembali1.
    Keputusan Pimpinan DPRD Kepulauan Sula Nomor. 172.3/22/DPRDKS/2007 tanggal 24 September 2007 tersebut, sangat tidak adil, tidakdemokratis, dan melanggar hakhak asasi Pemohon dalam jabatansebagai Wakil Bupati Kepulauan Sula yang dipilin secara lanqsung,jujur adil dan demokrartis, melalui Pemilu Pilkada (Pemilihan KepalaDaerah) Kepulauan Sula tahun 2005.
    Tidak ada bukti dalampekara ini a quo, secara hukum yang menyatakan Pemohon PK /WakilBupati kepulauan Sula telah melakukan pelangaran sumpah janji.b.
    Fakta membuktikan sebaliknya bahwa surat Ketua PengadilanNegeri Labuha Nomor: W28.U3/320/UM.01.1/IV/2007 tanggal 19 April2007 (bukti PK.2) yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Sulamenjawab surat Bupati Kepulauan Sula No.009/091/2007 tanggal 11April 2007 (bukti Pk.3) dan menjadi dasar bagi Pimpinan DPRDKabupaten Kepulauan Sula tersebut telah dibatalkan/dicabut olehKetua Pengadilan Negeri Labuha dengan surat Nomor : W28U3/785/UM.01.1/X1/2007 tertanggal 09 November 2007 (terlampir diberitanda bukti
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 02-02-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 4/G/2021/PTUN.TPI
Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat : Eti Rumiati Tergugat : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Riau
303 — 196
  • Penggugat : Eti RumiatiTergugat : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Riau
    ., M.H.Koordinator Pengendalian Pertanahan padaKantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau;Maulana Arba Satryadin, S.H.Analis Hukum Pertanahan pada Kantor WilayahBPN Provinsi Kepulauan Riau;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan AparaturSipil Negara pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Kepulauan Riau beralamat di Jalan MT.
    Kepulauan Riau dengan SHGBNomor 2537.14.Bahwa pada sekitar akhir tahun 2018 PENGGUGAT dikejutkan denganmunculnya seseorang yang bernama sdri.
    RIAU, KARENA CACATADMINISTRASI tersebut tidak menyebutkan bahwa Kepala Kantor WilayahBPN Kepulauan Riau mengeluarkan Surat Keputusan tersebut berdasarkanAtas Nama Menteri yang berwenang..
    Riau, yangpada pokoknya memohon Kepala Ombudsman Daerah Kepulauan Riau untukmenindaklanjuti permasalahan antara Erna Br.
    Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau melalui Surat Kepala KantorPertanahan Kota Batam Nomor 733/21.71.600/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 (videBukti T5), yang selanjutnya oleh Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Kepulauan Riau ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaanlapangan yang hasilnya dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapanganatas Sengketa Tanah Antara Eti Rumiati dengan Erna Br.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 21-09-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 26-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 P/HUM/2022
Tanggal 22 Desember 2022 — BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA;;
860 — 703 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA;;
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 11-12-2023 — Putus : 20-03-2024 — Upload : 22-03-2024
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 26/G/2023/PTUN.TPI
Tanggal 20 Maret 2024 — Penggugat: Siti Bayu Khusnul Hatimah Tergugat: GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
112 — 78
  • Penggugat:Siti Bayu Khusnul HatimahTergugat:GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-03-2023 — Putus : 11-07-2023 — Upload : 23-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/TUN/LH/2023
Tanggal 11 Juli 2023 — GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG., II. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG;;
490 — 418 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG., II. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 10-03-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 K/TUN/2021
Tanggal 26 April 2021 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN., II. BADULLAHI;
65 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN., II. BADULLAHI;
    PUTUSANNomor 144 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.MAING, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diKampung Bunea, RI 003 RW 005, KelurahanKalabbirang, Kecamatan Minasatene, KabupatenPangkajene dan Kepulauan, pekerjaan Wiraswasta;CAYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diKampung Bunea, RI 003 RW 05, KelurahanKalabbirang, Kecamatan Minasatene, KabupatenPangkajene
    dan Kepulauan, pekerjaan MengurusRumah Tangga;BAHARUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kampung Bunea, RT 003 RW 05, KelurahanKalabbirang, Kecamatan Minasatene, KabupatenPangkajene dan Kepulauan, pekerjaan Swasta;NYAMPA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Kampung Pattallasang, RT 005 RW 005, KelurahanKalabbirang, Kecamatan Minasatene, KabupatenPangkajene dan Kepulauan, pekerjaan Swasta;HERLINA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Kampung Bunea, RI 003 RW 05, KelurahanKalabbirang
    , Kecamatan Minasatene, KabupatenPangkajene dan Kepulauan, pekerjaan MengurusRumah Tangga;ABD.
    HALIK, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kampung TIU, RT 002 RW 010, KelurahanKalabbirang, Kecamatan Minasatene, KabupatenPangkajene dan Kepulauan, pekerjaan Petani;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/20217. BAHARUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kampung Limbua, RT 003 RW 006, KelurahanKalabbirang, Kecamatan Minasatene, KabupatenPangkajene dan Kepulauan, pekerjaan Petani;8.
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENPANGKAJENE DAN KEPULAUAN, tempat kedudukandi Jalan Cendana Nomor 11, Pangkajene, KabupatenPangkajene dan Kepulauan;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Suryani ArsyidSaddong, A.Ptnh., Aparatur Sipil Negara, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor204/SKU73.10.MP.02/II/2020, tanggal 17 Februari 2020;ll.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 21-10-2021 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 23-08-2022
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 19/G/2021/PTUN.TPI
Tanggal 24 Februari 2022 — ADHYA TIRTA BATAM TERGUGAT: KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
298 — 92
  • ADHYA TIRTA BATAMTERGUGAT:KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 01-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 543 K/TUN/2023
Tanggal 27 Nopember 2023 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGAJENE DAN KEPULAUAN., II. MANSYURAH;;
54 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGAJENE DAN KEPULAUAN., II. MANSYURAH;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 05-01-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 11-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 K/TUN/2022
Tanggal 21 Februari 2022 — GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU VS 1. DEWAN PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD FSP LEM SPSI) PROVINSI KEPULAUAN RIAU., 2. PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESI PROVINSI KEPULAUAN RIAU;
122 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU VS 1. DEWAN PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD FSP LEM SPSI) PROVINSI KEPULAUAN RIAU., 2. PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESI PROVINSI KEPULAUAN RIAU;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 05-01-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 K/TUN/2022
Tanggal 21 Februari 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE., II. FRIENTJE PAPEHE, DK;
77 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE., II. FRIENTJE PAPEHE, DK;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 25-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 P/HUM/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — JANRY CHANDRA VS BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
1639 — 1126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JANRY CHANDRA VS BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU;
    Putusan Nomor 68 P/HUM/2019BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU, tempat kedudukan diJalan Raya Pemda, Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Novy E. M. Solissa, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum danHAM Setda, Kabupaten Kepulauan Aru;2. Frice A. Rengil, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian PerlindunganHukum dan HAM, pada Bagian Hukum dan HAM Setda,Kabupaten Kepulauan Aru;3. Lidya M.
    ., jabatan Kepala Sub Bagian SengketaHukum dan Evaluasi Produk Hukum Daerah, pada BagianHukum dan HAM Setda, Kabupaten Kepulauan Aru;4. Clive Y.
    Rocky yang beralamat di Jalan Raja Sam, RT 001RW 001, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan PulauPulau Aru,Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, sesuai Akta NotarisPendirian Usaha Dagang U.D. Rocky Nomor 3, Tanggal 05 November2018, yang dibuat di hadapan Notaris Rensya Angyanan, S.H., M.Kn. diKota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, yang menjalankan usahaperikanan berupa membeli dan mengumpulkan hasil perikanan yangsalah satunya di Kabupaten Kepulauan Aru (Bukti P 5 dan Bukti P6);5.
    2 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanBupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tanpamemberikan kualifikasi presentase antara penjual dan pembeli sangattidak berdasar hukum, in casu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanBupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan AtasHalaman 19 dari 44 halaman.
    Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017tentang Retribusi Tempat Pelelangan;Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan BupatiKepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang HargaPatokan Produk Hasil Perikanan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat dan berlaku umum;Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkanpetikan putusan ini kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aruuntuk dicantumkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 22-04-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 K/TUN/2020
Tanggal 15 Juni 2020 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU., II. KASDI HERMANTO;
195 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU., II. KASDI HERMANTO;
    PUTUSANNomor 217 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ABDURRAHMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Teluk Air RT/RW 004/002 Kelurahan TelukAir, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, pekerjaanKaryawan Swasta;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENKARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU, tempatkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Tanjung BalaiKarimun
    , Kepulauan Riau;Dalam hal ini diwakili oleh Yukroji, jabatan Kepala SeksiPenanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 01/SK/21.02.600/III/2019, tanggal 18 Maret 2019;KASDI HERMANTO, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Setia Budhi RT 004, RW 002,Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun,Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaanWiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh DP.
    &Partners, beralamat di Kepulauan Riau, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 033/AVKH/SK/I/2020,tanggal 13 Januari 2020;Termohon Kasasi dan Il;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 217 K/TUN/2020Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 30-09-2022 — Putus : 02-12-2022 — Upload : 22-12-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 525 K/TUN/2022
Tanggal 2 Desember 2022 — KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU VS PT. ADHYA TIRTA BATAM;;
338 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU VS PT. ADHYA TIRTA BATAM;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 26-07-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 K/TUN/2021
Tanggal 23 September 2021 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR;
134 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Tender
Register : 19-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 475 K/TUN/2021
Tanggal 29 Nopember 2021 — KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI VS PT. COMBINA COSTRACO;
240 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI VS PT. COMBINA COSTRACO;
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan MentawaiNomor 600/314/DPUPR, tanggal 25 Juni 2020, Perihal PenyampaianTemuan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada angka (2) khususnyamengenai pengembalian kelebihan pembayaran akibat kekuranganmutu pekerjaan Perkerasan Beton Semen sebesar Rp1.728.918.991,54;3.
    Menyatakan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 600/314/DPUPR, tanggal 25Juni 2010, Perihnal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RIbukan objek tata usaha negara;3. Menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;4. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi ditolakatau setidaktidaknya tidak dapat diterima;5.
    Menyatakan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 600/314/DPUPR tanggal 25 Juni2010, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK R sah danberlaku secara sah serta tidak bertentangan dengan hukum;3.
    Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALADINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAHKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 09-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 01-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 542 K/TUN/TF/2023
Tanggal 27 Nopember 2023 — PT BANK PREKREDITAN RAKYAT DANA MULIA SEJAHTERA VS KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEPULAUAN RIAU;;
65 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT BANK PREKREDITAN RAKYAT DANA MULIA SEJAHTERA VS KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEPULAUAN RIAU;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 PK/TUN/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE., II. HENRY ENRUSKADUL ULAAN, SH;
89 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE., II. HENRY ENRUSKADUL ULAAN, SH;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 05-01-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 21-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 K/TUN/2022
Tanggal 21 Februari 2022 — GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU., II. DEWAN PENGURUS KABUPATEN/KOTA APINDO KOTA BATAM VS 1. DEWAN PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD FSP LEM SPSI) PROVINSI KEPULAUAN RIAU., 2. PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
129 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU., II. DEWAN PENGURUS KABUPATEN/KOTA APINDO KOTA BATAM VS 1. DEWAN PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD FSP LEM SPSI) PROVINSI KEPULAUAN RIAU., 2. PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-01-2015 — Upload : 04-02-2015
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 31/PDT/2014/PT TTE
Tanggal 20 Januari 2015 — PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA
53 — 27
  • PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA
    Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi MalukuUtara, disebut sebagai PEMBANDING X semula TERGUGAT X ;SUWIJAN UMAFAGUR, umur 52 tahun, pekerjaan tani, alamat DesaUmaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi MalukuUtara, disebut sebagai PEMBANDING XI semula TERGUGAT XI ;GODE BUAMONA, umur 49 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Wailpa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,disebut sebagai PEMBANDING XII, semula TERGUGAT XII ;IDRIS AUFAT, umur 59 tahun, pekerjaan
    KADIR AUFAT, umur 42 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Wai lpaKecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,disebut sebagai PEMBANDING XX semula TERGUGAT XxX ;SIDIN AUFAT, umur 51 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Wai lIpaKecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,disebut sebagai PEMBANDING XXI semula TERGUGAT XxXI ;ISMAIL KAILUL, umur 47 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa UmaloyaKecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,disebut sebagai
    AUFAT, umur 44 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Wai IpaKecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,disebut sebagai PEMBANDING XXV semula TERGUGAT XxXvV ;NASIR AUFAT, umur 45 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Wai IpaKecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,disebut sebagai PEMBANDING XXVI semula TERGUGAT XXVI ;AUTAN AUFAT, umur 42 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa ParatinaKecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi MalukuUtara, disebut
    WaifaaraDesa Kampung Baru, Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan SulaProvinsi Maluku Utara, disebut sebagai PEMBANDING XXX semulaTERGUGAT XXX ;NAIM BUAMONA, umur 34 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa UmaloyaKecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,disebut sebagai PEMBANDING XXXI semula TERGUGAT XXxXI ;YUSUF UMAFAGUR, umur 64 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa MangonKecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,disebut sebagai PEMBANDING XXXII semula
    XXXVII semula TERGUGAT XXXVII ;HAMSIR AUFAT, umur 49 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Wai lpaKecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,disebut sebagai PEMBANDING XXXVIII semula TERGUGAT XXXVIII ;SIDUD AUFAT, umur 39 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa UmaloyaKecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,disebut sebagai PEMBANDING XXXIX semula TERGUGAT XXXIX ;SUAIB BUAMONA, umur 55 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Wai IpaKecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan