H.ABDUL GAFAR >< DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, DKK

DPP Partai PersatuanPembangunan pada tanggal 03 April 2012.Bahwa gugatan pembatalan yang diajukan oleh Penggugatkepada Mahkamah Partai adalah mengacu pada ketentuan pasal32 Undang undang NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG27.28.29.PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN2008 TENTANG PARTAI POLITIK yang berbunyi: berbunyi:1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oieh internal PartaiPolitik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.2) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan olehsuatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lainsebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oiehPimpinan Partai Politik kepada Kementerian.4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikanpaling lambat 60 (enam puluh) hari.Bahwa Penggugat telah berusaha untuk diselesaikan di internalpartai, namun faktanya gugatan/ permohonan Penggugat

Bahwa adapun isi Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:Pasal 321) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART.2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik.3) Susunan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian..4) Penyelesaian perselisihan

Ternyata dan terbukti kalau Penggugat telah mengakuisecara hukum perkara a quo harus diselesaikan melaluiMahkamah Partai sebagaimana terlihat dalam PositaGugatannya pada butir angka 32 yang mengatakan"Bahwa meskipun pada prinsipnya penyelesdaianperselisihan partai politik diselesaikan di internal partai"b.

Jakarta Pusat tidak berwenangmengadili sangketa gugatan perkara ini. karena yang berwenangmemeriksa sangketa Internal perkara ini adalah Mahkamah Partai DewanPimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.

Penggugat:
PARTAI GOLONGAN KARYA
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasamelalui persidangan secara elektronik (ecourt), telah mengambil Penetapan sebagaiberikut dibawah ini, dalam sengketa antara:DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KOTA SAMARINDA,berkedudukan di Jalan Dahlia Nomor 1 RT 04, Kelurahan Bugis,Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samatinda, Dalam hal inidiwakili

,MM.Kewarganegaraan : Indonesia.Pekerjaan : Ketua DPD Partai Golkar KotaSamarinda.Tempat Tinggal : Jalan Mas Penghulu No. 37, KotaSamarinda.2. Nama : Drs. H.

Rusdi.Kewarganegaraan : Indonesia.Pekerjaan : Sekretaris DPD Partai Golkar KotaSamarinda.Tempat Tinggal : Jalan Sultan Sulaiman Gg Tjus FalacePelita 6 No. 2, Kelurahan Sambutan,Kota Samarinda.Dalam hal ini memberika kuasa kepada LASILA,SH,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor diSekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur, JalanMulawarman Nomor 3, Kelurahan Pelabuhan, KecamatanSamarinda Kota, Kota Samarinda, berdasarkan Surat KuasaKusus Tanggal 19 Agustus 2021,Untuk selanjutnya

menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugatuntuk mencabut Objek Sengketa berupa Surat Walikota Samarinda Nomor:030/1415/300.02 tertanggal 19 Agustus 2021 Perihal: Pengosongan Bangunan;Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 November2021, Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan Surat PermohonanPencabutan Perkara Nomor 33/G/2021/PTUN.SMD tertanggal 29 November 2021dengan alasan pada pokoknya menyatakan bahwa1. surat pelimpahan wewenang dari Dewan Pimpinan Pusat Partai

Golkarke Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Samarinda sampai saat inibelum / atau tidak di keluarkan.2. apabila surat pelimpahan kewenangan dari Pimpinan Pusat PartaiGolkar tidak dikeluarkan dan/ atau dibuat maka Dewan Pimpinan PartaiGolkar Samarinda tidak berhak mewakili Partai Golkar untuk bertindaksecara hukum dalam berperkara di Pengadilan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Golkar;Halaman 3 dari 6 HalamanPenetapan Perkara Nomor

MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT, DK

MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT, berkedudukandi Jalan Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat;2. ETHA BULO, S.H, bertempat tinggal di JalanSumatera Nomor 19 A, RT/RW 002/004,Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal inimemberi kuasa kepada Samsudin Arwan, S.H.

Nomor 1012 K/Pdt.SusParpol/201810.Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota Partai Demokrat;11.Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPR RI Periode20142019 dari Partai Demokrat;12.Memerintahkan Tergugat , Tergugat Il dan Turut Tergugat untukmerehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat sepertisemula;13.Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu secara sertamerta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet,banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya

Memerintahkan Turut Termohon Kasasi untuk tidak menerbitkan SuratKeputusan terkait dengan Pemberhentian Pemohon Kasasi sebagaiAnggota Partai Demokrat sekaligus sebagai Anggota DPR RI Periode20142019;5.

Memerintahkan Turut Termohon Kasasi untuk tidak menerbitkan SuratKeputusan terkait dengan Pemberhentian Pemohon Kasasi sebagaiAnggota Partai Demokrat sekaligus sebagai Anggota DPR RI Periode2014 2019;8. Menguatkan Putusan Provisi yang diajukan Pemohon Kasasi;9.

politik;Bahwa terhadap perkara ini perselisinan tersebut telah diselesaikanoleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor171/DPPPHPU/2014 dan Nomor 266/DPPPHPU/2014 tanggal 24 Oktober2014;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secarainternal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis akanmempertimbangkan alasanalasan

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, DKK

Nomor 737 K/Pdt.SusPar.Pol/2014192021sah dan berkekuatan hukum, hal ini disebabkan bahwa Tergugat II tidak lagi sebagaiKetua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen sesuai dengan Surat KeputusanDPP Partai Demokrat Nomor 73/SK/DPP.PD/DPC/II/2012 tanggal 10 Maret 2012tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat KabupatenBireuen, yang mana dalam surat tersebut telah memutuskan mengangkat Sdr.Aminullah Amin, S.Sos., sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai DemokratKabupaten Bireuen sehingga

;Bahwa Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen yang sah adalah KetuaAminullah Amin, S.Sos., sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai DemokratKabupaten Bireuen (ic.

Nomor 737 K/Pdt.SusPar.Pol/2014Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor73/SK/DPP.PD/DPC/III/2012 tanggal 10 Maret 2012, tentang PengangkatanPelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten BireuenProvinsiAceh, adalah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai DemokratProvinsi Aceh Nomor 28/SK/DPD.PD/DPC/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010,tentang Pengangkatan Pelaksanaan Tugas Dewan Pimpinan Cabang (DPC)Partai Demokrat Kabupaten Bireuen

Termohon I dan Termohon II mengunakanstempel dan kop palsu mengatas namakan Ketua DPC Partai Demokrat KabupatenBireuen.

Bagaimana mungkin permasalahan ini diselesaikan melalui internal partaipolitik sedangkan terhadap suratsurat tersebut berakibat diluar dari partai politikdan Mahkamah Partai Politik tersebut berada diinternal Partai Demokrat PusatJakarta dan didalam gugatan ini Turut menjadi Tergugat I/Terbanding I dan sekarangmenjadi Termohon Kasasi I. Sehingga perbuatan Termohon II dan Termohon IIIHal. 13 dari 17 hal. Put.

DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NASDEM, DKK

Terbanding/Tergugat I : Ketua Dewan Etik Daerah Partai Keadilan Sejahtera kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat II : Majelis Penegak Disiplin Partai (MPDP) Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat III : Komisi Penegakan Disiplin Partai Dewan Etik Daerah Partai Keadilan Sejahtera, kota Balikpapan

Ali Makin
Terbanding/Tergugat I : Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia
Terbanding/Tergugat III : Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat : Mahkamah Partai Solidaritas Indonesia

YAKOBUS SUSU, S.IP VS KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN cq KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PROVINSI NTT cq KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN NAGEKEO

PUTUSANNomor 180 K/Pdt.SusParpol/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan partai politik pada tingkatkasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:YAKOBUS SUSU, S.IP, bertempat tinggal diRT/RW 006 Dusun 3 Desa Mbaenuamuri,Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo,dalam hal ini memberi kuasa kepada AgustinusA.S.

., Advokat, berkantor di JalanBasuki Rahmat, Kelurahan Tanalodu, Bajawa,Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa TenggaraTimur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 17 November 2017;Pemohon Kasasi;LawanKETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSATPARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN cq KETUA DEWAN PIMPINANDAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN PROVINSI NTT cq KETUADEWAN PIMPINAN CABANG PARTAIDEMOKRASI INDONESIA PERJUANGANKABUPATEN NAGEKEO, berkedudukan diJalan Soekarno Hatta, Danga, KelurahanDanga, Kecamatan Aesesa

Nomor 180 K/Pdt.SusParpol/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bajawauntuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hukum Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan Nomor 210/KPTS/DPP/XII/2016 tentangPemecatan Yakobus Susu, S.IP., dari Keanggotaan Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan, tanggal 28 Desember 2016 cacat hukum dantidak berkekuatan

hukum;Menyatakan Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenNagekeo Nomor 04//Kpts/KPUKab018.964746/V/2014 tentangPenetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta PenetapanCalon Terpilin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenNagekeo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014dan Lampiran Il Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 04 tahun2014 tanggal 12 Mei 2014 adalah Sah dan Berkekuatan HukumMengikat;Menyatakan hukum Penggugat Yakobus Susu, S.IP sah telah menjadianggota

Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, permohonantersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 20November 2017;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan(2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bahwaupaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri hanya dapat diajukanmelalui upaya hukum kasasi sedangkan dalam perkara a quo PemohonHalaman 3 dari 5 hal. Put.

RUSMANITA vs DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, Dkk

PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN KOTA TANJUNG PINANG; ANDI ARIEF RATE

Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id dan bukanmerupakan salinan otentik putusan pengadilan.PUTUSANNo. 910 K/Pdt.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Partai Politik dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :Dewan Pengurus Nasional Partai Persatuan DemokrasiKebangsaan Cq. Dewan Pengurus Provinsi Partai PersatuanDemokrasi Kebangsaan Provinsi Kepulauan Riau Cq.

Hendri selakuSekretaris, dengan alas an Penggugat telah melanggar Ketentuan Pasal1 angka 4 Peraturan Partai No. 07 Tahun 2004 tentang Anggota LegislatifPartai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, yakni member konstribusipada partai, jo.

Kepulauan RiauNomor: KPTS.19/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004, ternyata atidakpernah memberikan konstribusi pada partai selama 13 bulan berturutturut, padahal Peraturan Partai Nomor: 07 Tahun 2004 Tentang AnggotaLegislatif Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, dalam Pasal 5 padaangka 3 secara tegas telah mengatur tentang Kewajiban Setiap AnggotaLegislatif yang duduk di Dewan mewakili partai, dari fakta hukum tersebutsudah seharusnya Judex Facti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinangsudah harus

Anggota Legislatif yangduduk di dewan mewakili partai ;.

di atas, terdapatcukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :Dewan Pengurus Nasional Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Cq.Dewan Pengurus Provinsi Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan ProvinsiKepulauan Riau Cg.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PARTAI PERSATUAN NASIONAL (PPN) tersebut;

PARTAI PERSATUAN NASIONAL (PPN) vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

O5/KPTS/KPU Tahun 2013 TentangPenetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014mempunyai sifat Individual karena secara tegas menetapkan 10(sepuluh) partai politik yang memenuhi syarat sebagai PesertaPemilihan Umum Tahun 2014, sedangkan 24 (dua puluh empat)partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai PesertaPemilihan Umum 2014, termasuk didalamnya Penggugat(Lampiran Il No 6).

politik di tingkat Kecamatan, didugaTergugat dengan sengaja memperlonggar/memudahkan persyaratankepengurusan partai politik agar Partai Politik yang ada di parlemen dapatdengan mudah ditetapkan lolos verifikasi faktual dan menjadi PesertaPemilihan Umum Tahun 2014.Pasal 8 ayat (2) huruf d UU Pemilu sebelum adanya Keputusan MahkamahKonstitusi menyatakan :Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara padaPemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilusetelah

Pemilu sebelumnyaatau partai politik baru sehingga Pasal 8 ayat (2) UU Pemilu menjadi:Halaman 12 dari 34 halaman.

keputusan Bawaslu.Penghilangan independensi serta kemandirian yang sengaja dilakukanoleh Tergugat adalah suatu tindakan yang tidak berdasarkan hukum danfatal, halmana nyata dalam permasalahan yang timbul dengan kesalahanTergugat dalam mencantumkan nama Partai Nasdem yang dituliskansebagai Partai Nasional Demokrat dimana tidak dikenal suatu partai politikdengan nama Nasional Demokrat, walaupun dalam KTUN yang kamilampirkan telah ada perbaikan, halmana sebenarnya Tergugatberdasarkan KTUN tersebut

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yangpada pokoknya menetapkan Partai Persatuan Nasional sebagai Partai PolitikPeserta Pemilu Tahun 2014.5.

KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN c.q. SEKRETARIS JENDERAL PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP-PPP), DKK

pada tanggal 15 Januari 2011yang dengan tegas menyatakan:Ayat (1) : Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partaipolitik sebagaimana diatur di dalam AD ART; Ayat (2) : penyelesaianperselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang di bentukoleh partai politik;d Ayat (5): putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat finaldan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaandengan

(Vide Pasal 16 ayat huruf d UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor2 Tahun 2008 Tentang Partai.Bahwa Peristiwa Hukum yang menimpa Penggugat mengenai pemberhentiansebagai anggota/pengurus partai politik oleh pimpinan partai politik yangbersangkutan merupakan perselisihan internal partai politik yang bersangkutanHal. 11 dari 24 hal, Put.

karena proses danmekanisme pemberhentian Penggugat dari keanggotaan PPP tidak sesuai denganAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan, yangsaat ini sedang diproses di Internal Partai PPP tersebut".

(Vide Pasal 32 ayat 5 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik);4 Bahwa dalam hal Penyelesaian Perselisihan Partai Politik a quo tidaktercapai, maka Penyelesaian Perselisihan Partai Politik baru dapat dilakukan melaluiPengadilan Negeri.

Udin Kamaludin, A.MA DariJabatannya Sebagai Wakil Sekretaris Pengurus Harian DewanPimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan KabupatenCimahi Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan,Penggugat/Pemohon Kasasi juga telah melakukan PendaftaranGugatan ke pihak Mahkamah Partai DPP PPP JalanDiponegoro Nomor 60 Jakarta, dengan Nomor Pendaftaran48/PIP/MPDPP.PPP/2014 tertanggal 26 September 2014,namun sampai saat ini belum dilakukan pemeriksaan di pihakMahkamah Partai DPP PPP.Bahwa karena tindakan Para

Penggugat:
Wellem Zefah Wattimena, SE
Tergugat:
1.DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku cq Elwen Roy Pattiasina, SE, Selaku Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku dan Latief Lahane, SH., Selaku Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku
2.Dewan Kehormatan Daerah Cq Anthony Hatane, SH., M.HUM. Selaku Ketua DKD Partai Demokrat Provinsi Maluku dan Moh. Resmitella Selaku Sekretaris DKD Partai Demokrat Provinsi Maluku
3.DPP Partai Demokrat Cq H.

MPA, MA, Selaku Ketua Umum Partai Demokrat dan H. Teuku Rifky Harsya, B.SC.MT Selaku Sekjen Partai Demokrat
Turut Tergugat:
3.DPRD Provinsi Maluku
4.KPU Provinsi Malukui
5.Gubernur Maluku

Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Maluku C.qElwen Roy Pattiasina, SE selaku Ketua DPD Partai Demokrat ProvinsiMaluku dan Latif Lahane, SH selaku Sekretaris DPD Partai DemokratPropinsi Maluku, Alamat Jl.Karang Panjang No.17 Ambon KecamatanSirimau Kota Ambon:Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I:2.

Dewan Kehormatan daerah Partai Demokrat Provinsi Maluku C.qAnthonie Hatane, SH.M.Hum selaku Ketua DKP Partai Demokrat ProvinsiMaluku dan Moh.Resmitella selaku selaku Sekretaris DKP PartaiDemokrat Propinsi Maluku, Alamat JI Karang Panjang No.17 AmbonKecamatan Sirimau Kota Ambon:Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II:3.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Provinsi Maluku C.q AgusHarimurti Yudhoyono M.SC, MPA, MA selaku Ketua Umum PartaiDemokrat dan H.Tengku Riefky Harsya, B.SC,MT selaku SekretarisJenderal Partai Demokrat, Alamat Jl.Proklamasi No.41 RW 2Pegangsaan Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, Daerah Khususlbukota Jakarta 10320 :Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III:A.

politik sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan; ataui) Menjadi anggota partai politik lain.

Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 (tanggal yang sama),Dewan Kehormatan Daerah Partai Demokrat Provinsi Maluku,tanpa prosedur, mengabaikan AD/ART Partai Demokrat, danmelakukan perbuatan Sewenangwenang tanpa memberikankesempatan kepada penggugat untuk melakukan pembelaandir, telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor01/KPTS/DKD/PDPROMAL/III/2021 tentang UsulanPenetapan Nomor 149/Pdt.G/2021/PN Amb halaman 9 dari 21Pemberhantian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat danPergantian Antarwaktu terhadap Saudara

MAHADIR BASTI, vs DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG, Dkk

Bahwa Penggugat adalah anggota partai bulan bintang sebagimana kartuanggota milik Penggugat (bukti P1), dan Penggugat selaku Ketua PimpinanCabang Partai bulan Bintang Kabupaten Belitung Periode 20092014Hal. 1 dari 12 hal. Put.

Ketua Dewan PimpinanCabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Belitung, mengenai tindak lanjutsurat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang NomorSK.PP/596/2011 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Ketau DPCdan Anggota Partai Bulan Bintang Kabupaten Belitung, Provinsi KepuluanBangka Belitung, yang notabenya surat keputusan tersebut di atasdidasarkan pada surat yang telah dibatalkan oleh Tergugat lIldan Penggugatbelum pernah menerima surat pengeluaran dari Partai dengan demikianperbuatan

;Menyatakan surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan BintangNomor SK.PP/596/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 yang di keluarkanTergugat , tidak sah dan batal menurut hukum;Memerintahkan kepada Tergugat , untuk mencabut atau membatalkan SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang NomorSK.PP/596/2011 tertanggal 24 Agustus 2011;Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat sebagai anggota Partai BulanBintang dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan BintangKabupaten Belitung sekaligus

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan NegeriTanjungpandan adalah terkait dengan perkaraperkara perdata yangmenyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai dalam hal iniadalah Partai Bulan Bintang;2.

sebagaimana dimaksudpada Ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh partai politik*;3.

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:1.PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN (PDP), 2.PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI), 3.PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (PKNU), 4.PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS), 5.PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA(PPPI), 6.PARTAI SERIKAT RAKYAT INDEPENDEN (SRI), 7.PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN), 8.PARTAI KEDAULATAN BANGSA INDONESIA BARU (PKBIB), 9.PARTAI PERSATUAN NASIONAL (PPN), 10.PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB), 11.PARTAI REPUBLIK, 12

.PARTAI NASIONAL REPUBLIK (NASREP), 13.PARTAI BULAN BINTANG (PBB), 14.PARTAI KEDAULATAN, 15.PARTAI BURUH tersebut tidak dapat diterima;

PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN (PDP), DKK vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

Mas Mansyur 121, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2013;PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI);PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (PKNU);PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS);PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA (PPPI);PARTAI SERIKAT RAKYAT INDEPENDEN (SRI);PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN);PARTAI KEDAULATAN BANGSA INDONESIA BARU (PKBIB);PARTAI PERSATUAN NASIONAL (PPN);. PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB);. PARTAI REPUBLIK;. PARTAI NASIONAL REPUBLIK (NASREP);.

PARTAI BULAN BINTANG (PBB);. PARTAI KEDAULATAN;15.PARTAI BURUH;Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;melawan:Halaman 1 dari 16 halaman.

Perubahan atau penggantianhukum justru harus menguntungkan rakyat in casu partai politik bukansebaliknya;V.1.V.2.V.3.V.4.Para Pemohon sebagai badan hukum publik atau privat memilikikedudukan hukum (/egal/ standing, legitima persona standi in judicio)untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan;Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili danmemutus permohonan para Pemohon;Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/Kpts/KPU/TAHUN 2013tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Fotokopi Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan UmumTahun 2014 (Bukti T7);PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak ujimateriil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak ujimateriil Para Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor5/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta PemilihanUmum

Putusan Nomor 07 P/HUM/2013(PPRN), 8.PARTAl KEDAULATAN BANGSA INDONESIA BARU (PKBIB),9.PARTAI PERSATUAN NASIONAL (PPN), 10.PARTAI KARYA PEDULIBANGSA (PKPB), 11.PARTAI REPUBLIK, 12.PARTA NASIONAL REPUBLIK(NASREP), 13.PARTAI BULAN BINTANG (PBB), 14.PARTAI KEDAULATAN,15.PARTAI BURUH tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DEWAN PIMPINAN ACEH PARTAI ACEH, tersebut;- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Sgi tanggal 27 Februari 2018;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi:- Menerima eksepsi Tergugat;Dalam Provisi:- Menolak gugatan provisionil dari Para Penggugat;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;2.

DEWAN PIMPINAN ACEH PARTAI ACEH VS 1. ROSMINI, A.Md, DKK

PUTUSANNomor 847 K/Pdt.SusParpol/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkatkasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:DEWAN PIMPINAN ACEH PARTAI ACEH, berkedudukan diJalan Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Gampong Blang Cut,Lueng Bata, Kota Banda Aceh Cq.

DEWAN PIMPINANWILAYAH PARTAI ACEH Kabupaten Pidie, berkedudukan diJalan Lingkar KeunireSigli, diwakili oleh Sarjani Abdullah,selaku Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh KabupatenPidie, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada M. SyafiiSaragih, S.H., Advokat, pada Kantor AdvokatPenasihatHukumKonsultan Hukum Mohd.

Aceh (DPAPA) Nomor 021/KPTSDPA/Ix/2017,Nomor 022/KPTSDPA/Ix/ 2017, Nomor 023/KPTSDPA/Ix/2017, Nomor024/KPTSDPA/Ix/2017, tanggal 8 September 2017 tentang UsulanPengantian Anggota DPR Kabupaten Pidie Dari Partai Aceh Priode20142019, tidak disertai lampiran surat keputusan pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tentang Para Penggugat.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut usulan dari Dewan PimpinanWilayah Partai Aceh (DPWPA) Kabupaten Pidie Nomor 02/DPW.PAKP/In/VIII/2017 tanggal 24

Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPAPA) Nomor 021/KPTSDPA/IX/2017, Nomor 022/KPTSDPA/IX/ 2017,Nomor 023/KPTSDPA/IX/2017, Nomor 024/KPTSDPA/IX/2017, tanggal8 September 2017 tentang Usulan Pengantian Anggota DPR KabupatenPidie Dari Partai Aceh Priode 20142019, tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat;4.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Dewan PimpinanAceh Partai Aceh (DPAPA) Nomor 021/KPTSDPA/IX/2017, Nomor022/KPTSDPA/IX/2017, Nomor 023/KPTSDPA/IX/2017, Nomor024/KPTSDPA/IX/2017, tanggal 8 September 2017 tentang UsulanPengantian Anggota DPR Kabupaten Pidie Dari Partai Aceh Priode20142019;5. Menyatakan Para Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPRK PidiePeriode 20142019;6.

M.Comm
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERINDRA NTB

., S.A.g, ; DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) Kabupaten Ogan Komering Ilir, dkk, DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL, dkk

Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga, PedomanPedoman Partai, Garis Perjuangan Partai danperaturanperaturan lainnya serta selalu mendukung dan menyukseskantujuan usaha dan program partai sebagaimana yang diatur dalam AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional;Bahwa begitu pula selama Penggugat menjalankan tugasnya sebagaianggota DPRD Kabupaten Ogan Komering lIlir mewakili Partai AmanatNasional sejak diangkat pada tahun 2004 sampai dengan sekarang,Penggugat selalu dapat menjalankan

No. 312 K/Pdt.Sus/2009Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering llir (OKI) dari Partai AmanatNasional an.Fisli Hartono, SH. S. Ag.

Peringatan tertulis kepada pengurus diberikan olehDewan Pimpinan Partai di jJenjang kKepengurusan yangbersangkutan;b. Pemberhentian sementara :(1) Usulan pemberhentian sementara pengurus diajukan olehdewan pimpinan partai setempat berdasarkan putusanrapat pleno dan,c.

Pemberhentian tetap :(1) Usulan pemberhentian tetap anggota dilakukan olehDewan Pimpinan Partai setempat setelah melaluimekanisme Pasal 7 ayat (2.a.2) dan diputuskan rapatpleno;(2) Pemberhentian tetap pengurus partai ditetapkan olehDewan Pimpinan Partai dua tingkat diatasnya setelahmendapat rekomendasi dari dewan pimpinan partai satutingkat diatasnya;Bahwa berdasarkan uraian Penggugat pada angka 9, 10, 11 tersebutdi atas, maka tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan surat mohonrekomendasi kepada

Amanat Nasional SumateraSelatan bukan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (PAN)Kabupaten Ogan Komering Ilir, Demikian juga halnya dengan TergugatIIl/Terbanding Ill adalan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat NasionalHal. 12 dari 17 hal.

Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Turut Tergugat:
1.Eni Widhiastuti
2.Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Terbanding/Tergugat I : Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
Terbanding/Tergugat II : ISRO' KM., SH.

Terbanding/Tergugat III : Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah
Terbanding/Tergugat IV : Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah
Terbanding/Tergugat V : Badan Kehormatan Wilayah Partai Bulan Bintang Propinsi Nusa Tenggara Barat
Terbanding/Tergugat VI : Mahkamah Partai Bulan Bintang Dewan Pimpinan Pusat Partai bulan Bintang

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG, JI. Raya PasarMinggu KM. 18 No. 1B Jakarta Selatan, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT 1 ;2. ISRO KM, SH, Lakilaki, beralamat di Dusun Kudung Are Desa MujurKecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT 2 , dalam tingkat bandingTergugat , 2 memberikan kuasa kepada ;1. Mahfudin, SH.2. H. Ismar Syafruddin, SH.MA.3. Firmansyah, SH.MH.4. Achmad djabid, SH.5. H. Basoki Salego, SH.MH.6. Mahmud, SH.7.

DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI BULAN BINTANG KABUPATENLOMBOK TENGAH, JI. M. Yamin No. 11 Praya, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT 3.4. BADAN KEHORMATAN PARTAI BULAN BINTANG KABUPATEN LOMBOKTENGAH, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 4.5. BADAN KEHORMATAN WILAYAH PARTAI BULAN BINTANG PROPINSINUSA TENGGARA BARAT, JI. DR. Soedjono No. 10Lingkar Selatan Pagutan Timur Kota Mataram NTB,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 5.6.

MAHKAMAH PARTAI BULAN BINTANG DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAIBULAN BINTANG, JI. Raya Pasar Minggu KM.18 JakartaSelatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 6, semulasebagai Para Tergugat sekarang disebut sebagai ; ParaTerbanding ;Menimbang, bahwa telah membaca amar putusan Pengadilan NegeriPraya Nomor : 68/Pdt.G/2017/ PN Pya, tanggal 30 Mei 2018 yang selengkapnyaberbunyi sebagai berikut ;.

Menyatakan sah Keputusan Tim Mediasi PHPU partai Bulan Bintang tahun2014, tanggal 17 Oktober 2014 Jo Keputusan SK.PP/1366/2014 tentangPenyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRDKabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 20142019 antara Sdr Isro KM, SH. dengan Sdr.