Ditemukan 20447 data
17 — 2
Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/36/1976 tanggal 15071976 atas namaWIDJIANTO dengan LESTARI yang dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah Mojoroto, Kota Kediri (P3) ;4.
8 — 7
Pada tanggal 11 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat olen Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang (KutipanAkta Nikah Nomor : 267/23/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 sesuaidengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Kk.15.35.31/Pw.01/02/2015tanggal 18 Februari 2015);2.
baik, akan tetapitidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiranTergugat;Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatanPenggugat dalam sidang fertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, untuk memperkuat dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta NikahNomor : Kk.15.35.31/Pw.01/02/2015 tanggal 18 Februari 2015 sesuai denganKutipan Akta Nikah Nomor 267
142 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan juncto Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor:267
148 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1741/B/PK/Pjk/2020Umum dan Tata Cara Perpajakan, juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai, juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
141 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo.Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267/PMK.010/2015;b.
169 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1565/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Tapioca Residue merupakan Bahan Pakan/Makanan Ternak danBahan Baku Pakan Ternak, dimana berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015,Peraturan Menteri Nomor 267/PMK.010/2015 dan Peraturan Menteri Nomor268/PMK.03/2015 apabila merupakan Bahan Kena Pajak Tertentu yang atasImpor dan/atau Penyerahan yang
268 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3768/B/PK/Pjk/2020Undang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan JunctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
14 — 0
Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2000, Pemohon denganTermohon melangsungkan pernikahan yang dicatat olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKaranggeneng, Kabupaten Lamongan sebagaimana KutipanAkta Nikah Nomor: 267/31/X/2000 tanggal 18 Oktober2000 j.
25 — 4
) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 411.00 382.00 Tm/F12 1 TE(5) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 416.00 382.00 Im/F12 1 TE(60) 1(15) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 427.00 382.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 432.00 382.00 Tm/F12 1 TE(22) 1403) 124) 21330) 15) 14253) 260) 15) 1423) 124) 235) 230) 1262756) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 360.00 Tm/F12 1 Tf(3) 1(24) 2(35) 2(30) 1(26275) 267
(35) 2(25) 2(S024) 2((((((Se Re ER ER RE Ee2724) 230) 15) 26760) 124) 23430) 1(3) 1(5) 267(22) 1(262727214) 1(24) 2(43) TaKTQqBI0.753 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 279.00 360.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 286.00 360.00 Tm/E1lZ 2 DE(363714) 1(3735) 2(24) 2(265) 262(14) 1(25) 2(435) 2(25) 2(SO3714) TdETQqBT0.753 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 367.00 360.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 373.00 360.00 Im/E1lZ 2 DE(1330
26 — 17
Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannyadahulu dilaksanakan pada tanggal 22 September 2010 dan dicatat olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MejayanKabupaten Madiun Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/31/IX/2010 tanggal22 September 2010 ;2.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan TergugatNomor :267/31/IX/2010 Tanggal 22 September 2010 dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup,setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, sesuai bukti(P2);Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat jugamenghadirkan dua orang saksi keluarga, masingmasing sebagai berikut :Saksi I: umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamatKabupaten Madiun.
62 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menetapkan biaya perkara menurut hukum.Atau :Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telahmengambil putusan, yaitu putusan No. 267/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel tanggal 16September 2003 yang amarnya sebagai berikut :DALAM PROVISI Menolak Provisi Penggugat ;DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; Menghukum Penggugat untuk membayar' biaya perkara sebesrRp 209.000, (dua ratus sembilan ribu rupiah)
Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh PengadilanTinggi Jakarta dengan putusan No. 42/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 12 Mei 2004;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat/Pembanding pada tanggal 21 September 2004 kemudian terhadapnyaoleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 21 September 2004, diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 01 Oktober 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonankasasi No.267
210 — 48
Tanah pekarangan NB 03871 lokasi sebelah selatan diwakafkan untuksumur dan tempat wudlu Masjid Karangkemasan seluas 39 m2,sedangkan yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi adalah bagianselatan seluas 267 m2, sedangkan yang kembali ke ahli waris alm. H.Dja'far seluas 694 m2.Tanah pekarangan NIB 038732 yang menjadi hak Tergugat Rekonvensiseluas 251 m2, sedangkan yang kembali ke ahli waris alm. H. Dja'farseluas 767 m2..
SHM 03871 luas 267 m2 , lokasi Karang Kemasan.b. SHM 03872 luas 251 m2, lokasi Karang Kemasan akan dimanfaatkansendiri.17. Bahwa Tanah warisan yang berupa Tanah perkarangan yang menjadi/kembali ke Abii xxxxxxxxxx:a. SHM 03871 luas 694 m2 lokasi Karang Kemasan.b. SHM 0372 luas 767 m2 lokasi Karang Kemasan.18. Bahwa masih berdasarkan Surat Kesepakatan Hasil Musyawarah KeluargaAhli Waris Xxxxxxxxxxxxxtertanggal 06 September 2014, dijelaskansebagai berikut:a.
49 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
5.150.000, 6. 08 Oktober 2009 SDN 73/ VITA NJUNG DALAM Rp 7.700.000, Tk 08 Oktober 2009 SDN 243 / VI BUNGO TANJUNG Rp 5.150.000, 8. 08 Oktober 2009 SDN 223 / VI RANTAU LIMAU MANIS Rp 5.150.000, 9. 08 Oktober 2009 SDN 27/ VI SIDO LEGO Rp 7.700.000, 10. 08 Oktober 2009 SDN 104 /VIRANTAU PANJANG Rp 7.700.000, 11. 08 Oktober 2009 SD N 227 /VIREJO SARI Rp 7.700.000, 12. 08 Oktober 2009 SD N 302 /VIBUNGO ANTOI Rp 5.150.000, 13. 08 Oktober 2009 SDN 198 /VIULAK MAKAM Rp 5.150.000, 14. 08 Oktober 2009 SD N 267
Desember07 Desember07 Desember07 Desember09 Desember09 Desember09 Desember11 Desember16 Desember16 Desember17 Desember22 Desember23 DesemberJumlah2009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009 SD N 243 /VIBUNGO TANJUNGSDN 229 / VI SUNGAI MANAUSD N 6/ VI PAMENANGSDN 193 /VI BUKIT BUNGKULSDN 170 /VI RASAUSDN 103 / VI PERENTAKSD N 267
5.000.000,18. 11 Januari 2010 SD N 6/ VI PAMENANG Rp 4.000.000,19. 11 Januari 2010 SDN 120 /VIRANTAU DERAS Rp 4.200.000,20. 12 Januari 2010 SDN 152 /VIRANTAU PANJANG Rp 11.900.000,(tunggakan setoran tahap II) (Rp7.700.000)(setoran tahap Ill) (Rp4.200.000)21. 12 Januari 2010 SDN 197 /VIAIR LIKI Rp 6.400.000,22. 12 Januari 2010 SDN 73/ VI TANJUNG DALAM Rp 6.400.000,23. 12 Januari 2010 SDN 170 / VI RASAU Rp 6.400.000,24. 13 Januari 2010 SD N 272 /VI PULAU TENGAH Rp 6.400.000,25. 13 Januari 2010 SD N 267
ARO Rp 5.150.000,6. 08 Oktober 2009 SDN 73/ VITA NJUNG DALAM Rp 7.700.000,Ts 08 Oktober 2009 SDN 243 / VI BUNGO TANJUNG Rp 5.150.000,8. 08 Oktober 2009 SDN 223 /VI RANTAU LIMAU MANIS Rp 5.150.000,9. 08 Oktober 2009 SDN 27/ VISIDO LEGO Rp 7.700.000,10. 08 Oktober 2009 SDN 104 /VIRANTAU PANJANG Rp 7.700.000,11. 08 Oktober 2009 SDN 227 / VI REJO SARI Rp 7.700.000,12. 08 Oktober 2009 SDN 302 / VI BUNGO ANTOI Rp 5.150.000,13. 08 Oktober 2009 SDN 198 /VI ULAK MAKAM Rp 5.150.000,14. 08 Oktober 2009 SDN 267
5.000.000,18. 11 Januari 2010 SD N 6/ VI PAMENANG Rp 4.000.000,19. 11 Januari 2010 SDN 120 /VIRANTAU DERAS Rp 4.200.000,20. 12 Januari 2010 SDN 152 /VIRANTAU PANJANG Rp 11.900.000,(tunggakan setoran tahap II) (Rp7.700.000)(setoran tahap Ill) (Rp4.200.000)21. 12 Januari 2010 SDN 197 /VIAIR LIKI Rp 6.400.000,22. 12 Januari 2010 SDN 73/ VI TANJUNG DALAM Rp 6.400.000,23. 12 Januari 2010 SDN 170 /VI RASAU Rp 6.400.000,24. 13 Januari 2010 SD N 272 /VI PULAU TENGAH Rp 6.400.000,25. 13 Januari 2010 SD N 267
158 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
65 — 40
., beralamat di Jl.JenderalPENGADILANSudirman No.267 Pekanbaru,semula Turut TermohonEksekusi / Turut TermohonKasasi / Turut Terbanding /Turut Tergugat, sekarangdisebut sebagai TURUTTERLAWAN ;PENGADILANTINGGI TERSEBUT :Hal 3 dari 10 hal, Putusan PDT 114/2010Telah membaca berkas perkara berikut suratsurat lainnya yang berkaitan dengan perkara antarakedua belah pihak tersebut diatas serta turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal13 Januari 2010 No.87/Pdt/G/2008/PN.PBR;TENTANG DUDUKNYA
117 — 31
Bahwa Tergugat , dalam membuat Aktaakta tersebut (vide Bukti P7dan 8) menguraikan pernikahan dan perceraian Pewaris denganTergugat V, sebagai berikut :Hal.5.anka 2a : dengan istri kedua yang bernama Mindo Flora Simanjuntak,menikah di Jakarta pada tanggal 05081976 (lima agustus seribusembuilan ratus tujuh puluh enam), sebagaimana ternyata dariPetikan dari buku pendaftaran nikah Surat Nikah, tertanggal0582976 (lima agustus seribu sembuilan ratus tujuh puluh enam)No.20/267/1976, yang diterbitkan oleh
132 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali)dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
257 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3761/B/PK/Pjk/2020Undang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan JunctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPN Rp 34.310.862.087Rp 1.976.031.7114Pajak KeluaranKredit Pajak Pajak Masukan Rp 4.314.178.348Rp Lainlain Rp 4.314.178.348 Jumlah Pajak diperhitungkanJumlah perhitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar Rp (2.338.146.637)Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp 2.471.968.950Rp 133.822.313PPN yang kurang/(lebih) dibayarSanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP Rp Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UndangUndang Rp 133.822.313KUP Jumlah Sanksi Administrasi Rp Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 267
144 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1835/B/PK/Pjk/2020tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan juncto Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor:267/PMK.010/2015;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang