Ditemukan 20445 data
Nia Yusniawati binti Anwar
23 — 16
Bahwa telah menikah seorang lakilaki bernama Lim KhengChuan bin Lim Choo Hwa dengan Pemohon pada tanggal 08 Agustus2006 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan KadudampitKabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:267/21/VIII/2006;Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Cbd2. Bahwa dari perkawinan Lim Kheng Chuan bin Lim Choo Hwadengan Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak/keturunan yangbernama;Jesica Lindayani, Batam 15 Januari 2006 (umur 14 tahun);3.
136 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara aquo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
132 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali)dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
257 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3761/B/PK/Pjk/2020Undang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan JunctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
347 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan juncto Lampiran Peraturan Menteri KeuanganNomor 267
139 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1924/B/PK/Pjk/2020diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPN Rp 34.310.862.087Rp 1.976.031.7114Pajak KeluaranKredit Pajak Pajak Masukan Rp 4.314.178.348Rp Lainlain Rp 4.314.178.348 Jumlah Pajak diperhitungkanJumlah perhitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar Rp (2.338.146.637)Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp 2.471.968.950Rp 133.822.313PPN yang kurang/(lebih) dibayarSanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP Rp Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UndangUndang Rp 133.822.313KUP Jumlah Sanksi Administrasi Rp Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 267
144 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1835/B/PK/Pjk/2020tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan juncto Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor:267/PMK.010/2015;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang
8 — 0
Kemudian Majelis Hakim telah berusahamendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaandilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat ; 22222922222 nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukanbukti surat berupa : 77272222229 22222 nnn neea.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan SawooKabupaten Ponorogo Nomor : 267/38 1/VII/2006
8 — 1
Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam KutipanAkta Nikah Nomor : 267/03/VIII/2005 tanggal 01 Agustus 2005 sesuai denganDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.22.04/Pw.01/179/2012 Tanggal 20Juni 2012;2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan Duda; 3.
13 — 0
Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon dihadapan PejabatKantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap pada tanggal 15 Oktober1997, dengan Akta Nikah Nomor: 267/34/X/1997 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:MK.20/K.17/PW.01/53/2002, tertanggal 26 Agustus 2002); 2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohonberstatus Pera wan; 220 eo nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn3.
34 — 2
10 MEI 2013 ;2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 01 MEI 2013 No.B965/ N.3.10/Epo.1/05/ 2013 sejak tanggal 11 MEI 2013 s/d tanggal 17 JUNI 2013 ;3 Penahanan Penuntut Umum tanggal 18 JUNI 2013 No.Print2188/ N.3.10/ Ep.1/ 06/2013 sejak tanggal 18 JUNI 2013 s/d tanggal 26 JULI 2013 ;4 Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal 01 Juli 2013 No.357/ Pen.Pid/ 2013/PN.PDG sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d 26 JULI 2013 ;5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 23072013No.267
120 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai jo Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan joLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penuntut Umum yaitumenyatakan Terdakwa Paulus Hutapea yang identitas lengkapnya sepertitersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana didakwakan olehJaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan menjatuhkan pidanaterhadap Terdakwa Paulus Hutapea dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dikurangi selurunnya dengan masa penahanan yang telahdijalani Terdakwa ; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam Putusan No.267
159 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1834/B/PK/Pjk/2020Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Lampiran Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 267/PMK.010/2015;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PenjelasanPasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang PajakPertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Lampiran Peraturan MenteriKeuangan Nomor 267
127 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1981/B/PK/Pjk/2020perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
45 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2856/B/PK/Pjk/2018ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81Tahun 2015 juncto Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri KeuanganNomor 267/PMK.010/2015;b.
ERIK
37 — 10
Desa CiasihanKecamatan Pamijahan Kabupaten Bogorselanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca permohonan Pemohon;Telah mendengar keterangan saksisaksi dipersidangan;Telah mempelajari suratsurat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;Telah mendengar keterangan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 18Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriCibinong, pada tanggal 18 Desember 2018 dan diberi Nomor Register:267
872 — 509 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surya Tani Dusun II DesaPertahanan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan Nomor 267:" 1 (satu) eksemplar rekapitulasi RDKK pupuk bersubsidi di KecamatanSei Kepayang; 1 (satu) eksemplar Perjanjian antara CV. Arief Berlian dengan UD.Surya Tani tentang jual beli pupuk bersubsidi;" 1 (satu) set fotokopi blanko permohonan penebusan pupuk ureabersubsidi dan organik bersubsidi UD.
Surya Tani Dusun II DesaPertahanan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan Nomor 267:1 (satu) eksemplar rekapitulasi RDKK pupuk bersubsidi di KecamatanSei Kepayang;1 (satu) eksemplar Perjanjian antara CV. Arief Berlian dengan UD.Surya Tani tentang jual beli pupuk bersubsidi;1 (satu) set fotokopi blanko permohonan penebusan pupuk ureabersubsidi dan organik bersubsidi UD.