Ditemukan 17962 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Wakaf-
Register : 07-06-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.ML Tanggal 28 Juni 2018 — Pemohon:
1.Dahliar bin Karimun
2.Samsini binti Ahmat
25 — 1
1.Dahliar bin Karimun
2.Samsini binti Ahmat
25 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakimperlu mengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Register : 05-11-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 5696/Pdt.G/2019/PA.Sby Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
79 — 10
79 — 10
Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang:1. perkawinan; 2.waris; 3. wasiat; 4. hibah; 5. wakaf; 6. Zakat, 7. infaq; 8.
Register : 10-05-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 23-06-2020
Putusan PTA PEKANBARU Nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Pbr Tanggal 13 Juni 2017 — PEMBANDING VS TERBANDING
412 — 285
412 — 285
Perkawinan; b. kewarisan, wasiat,dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah.Jelasnya bahwa Undangundang ini mempunyai prinsip/asas personalitaskeislaman, artinya bahwa Peradilan Agama mengadili hanya mereka yangmengaku dirinya memeluk agama Islam. Sedangkan orang yang beragamaselain Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepadakekuasaan lingkungan Peradilan Agama.
Register : 29-08-2011 — Putus : 22-09-2011 — Upload : 11-04-2012
Putusan PA KOTAMOBAGU Nomor 15/Pdt.P/2011/PA.Ktg Tanggal 22 September 2011 — NON PUA BINTI NASIR PUA
ATIMIN MONOARFA
54 — 20
54 — 20
Pasal 1 huruf (b)PP.No. 9 tahun 1975 ;Menimbang, bahwa pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara perkara antara orangorang yang beragama Islamdibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah,wakaf, zakat, infaq, shadaqah danekonomi syariah ;Menimbang, bahwa bunyi pasal 49 Undangundang Nomor 3 tahun 2006 yangtelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agamadan penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang termasuk dalam bidangperkawinan
Register : 02-12-2009 — Putus : 28-06-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN PARIAMAN Nomor 32/PDT.PLW./2009/PN.PRM Tanggal 28 Juni 2010 — L I P A P lawan H. ZAINAL ABIDIN, DKK
63 — 14
63 — 14
mengetahui pinjaman tersebut.Bukti PS berupa surat pinjaman emas yang dilakukan olehSidi Munir dengan borong sawah pada tanggal 6 April2006 disana juga tercantum nama M.Nur sebagai ahliwaris yang ikut bertanda tangan pada bukti tersebut ;Bukti P6 tanggal 9 November 1998 tentang surat pernyataanbertukar tanah Sidi Munir yang terletak di DusunKandang Gadang Desa Toboh Gadang dengan tanah milikBakhtiar disana bertanda tangan M.Nur dan Munir Idrissebagai ahli waris.Bukti P7 berupa surat pernyataan wakaf
Register : 23-05-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 38/Pdt.P/2014/PA.Ktbm Tanggal 12 Juni 2014 — Pemohon I dan Pemohon II
19 — 4
19 — 4
hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 23-05-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 40/Pdt.P/2014/PA.Ktbm Tanggal 12 Juni 2014 — Pemohon I dan Pemohon II
24 — 3
24 — 3
hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 21-03-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 11-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 243/Pdt.P/2018/PA.Tgrs Tanggal 25 April 2018 — Pemohon melawan Termohon
22 — 13
22 — 13
Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalamUndangundang ini .par2.tab Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undangundang No. 7 Tahun 1989 yangdiperbaharui dengan Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang kemudiandiperbaharui dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 Tentang PeradilanAgama (kompetensi Absolute) yang berbunyi: Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 01-07-2011 — Putus : 04-08-2011 — Upload : 20-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 206/Pdt.P/2011/PA-Lbs Tanggal 4 Agustus 2011 —
16 — 3
16 — 3
perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan (............ essere ) danSaksi ID (.....eeeeeeeseeeeeeeeeeee ) yang berdasarkan pada berita yang sudah demikiantersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitabFighus Sunnah yang berbunyi :EPArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Register : 13-08-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PA DUMAI Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Dum Tanggal 14 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 4
21 — 4
No 370/Pdt.G/2020/PA.Dum.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan .ekonomi syariah;Bahwa Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: Gugatan perceraiandiajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengansengaja meninggalkan tempat bersama tanpa izin Tergugat;Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang saat inimengaku
Register : 26-11-2013 — Putus : 17-12-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 533/Pdt.G/2013/PA.Amt Tanggal 17 Desember 2013 — Penggugat
Tergugat
20 — 4
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 07-02-2014 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 21-04-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA.Amt Tanggal 25 Maret 2014 — Penggugat
Tergugat
18 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 21-01-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PA BANGKINANG Nomor 0093/Pdt.G/2019/PA.Bkn Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 3
21 — 3
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 07-10-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Bsk Tanggal 20 Oktober 2020 — Pemohon:
DASMIR
79 — 17
DASMIR
79 — 17
, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria mengatur bahwa Sertifikat Tanah merupakan surat tandabukti hak kepemilikan atas tanah;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwaSertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf
Register : 21-09-2015 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN GRESIK Nomor 37_Pdt.G_2014_PN.Gsk Tanggal 19 Nopember 2014 — DJONO ANWAR
MELAWAN
H. ABDUL KARIM. Dkk.
123 — 6
123 — 6
Warti;e Sebelah Timur : Tanah tambak milik Handayani;e Sebelah Selatan : Sungai (saluran air);e Sebelah Barat : Tanah wakaf MI Desa Banjarsari;2. Bahwa, tanah sengketa diperoleh Penggugat dari mendapat bagian waris dari orang tuaPenggugat bernama Almarhum H. Anwar yang telah meninggal dunia pada tanggal 20April 2000;3. Bahwa, Penggugat telah memiliki dan mengelola tanah sengketa sejak diberi bagian warisdari orang tua Penggugat, dalam hal ini almarhum Haji Anwar.
Register : 31-10-2019 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 5645/Pdt.G/2019/PA.Tgrs Tanggal 26 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
66 — 36
66 — 36
Bahwa berdsarkan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 TentangPeradilan Agama Pasal 49 mengatakan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkatpertama orangorang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadagoh dan ekonomi syariahMaka oleh karenanya, Penggugat mengajukan gugatan ini ke PengadilanAgama Tigaraksa Tangerang adalah TELAH TEPAT (REDELIJIK).DALAM POKOK PERKARA1.
padahal saat menikah tanggal 3 Agustus1996 Penggugat memiliki 2 (dua) orang anak dari suaminya terdahulu,sedangkan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak.Terhadap dalil Penggugat pada halaman 2 angka 4 yang menyatakan bahwaberdasarkan UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama(Pasal 49) mengatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, kewarisan, wasiat,hibah, wakaf
Register : 12-09-2013 — Putus : 26-05-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 518/ Pdt. G/2013/PN. Jkt-Sel. Tanggal 26 Mei 2014 — NY. DAHLIA
lawan
CHAERUL FAHMI
32 — 20
32 — 20
Adapunpenguasaan Tergugat atas tanah tersebut berasal dari tukar menukar tanahMusolah Nur Hidayah yang merupakan Tanah Wakaf Aim. H. Raya dan HIAminah yang keduanya merupakan kedua orang tua dari Aim. H. Syarifuddin(Suarni Penggugat) dan Aim. MastuMh (ayah Tergugat) dengan sebidang tanahkosong milik Ir. Evi Buchari sebagaimana dimaksud Surat Pernyataan Bermateraitertanggal 30 September 1992.3.
Bahwa kepemilikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas tanahtersebut berasal dari tulkar menukar tanah Musollah Nur Hidayah yangmerupakan Tanah Wakaf Aim. H. Raya clan 113. Aminah yang keduanyamerupakan kedua orang tua dari Aim. H. Syarifuddin (Suami TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi) dan Aim. MastuMh (ayah PenggugatRekonvensilTergugat Konvensi) dengan sebidang tanah kosong milik Ir. EviBuchari sebagaimana dimaksud Surat Pernyataan Bermaterai tertanggal 30September 1992..
Register : 27-02-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Pms Tanggal 6 Juli 2017 — N.BUYUNG SINAGA Sebagai Penggugat Lawan NURUTETNI SINAGA, Dkk Sebagai Tergugat ;
102 — 21
102 — 21
hartatersebut serta penetapan pengadilan atas permohonanseseorang tentang penentuan siapa yang menjadi AhliWaris,penentuan bagian masingmasing Ahli Waris.Bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidangkewarisan .Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Negeri tidak berwenanglagi memeriksa atau mengadili perkara Perkawinan, Kewarisan,wasiat, hibah Wakaf
tidak bersamasama dengan pokok perkara;Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat danTergugat II tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 Undangundang Nomor3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf
Putus : 29-09-2014 — Upload : 13-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3154 K/Pdt/2013 Tanggal 29 September 2014 — RAHMAD Bin H. SANUSI, dkk vs HJ. FATIMAH Binti H. HASANUDIN, dkk
81 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas dasar gugatan Para Penggugat selaku ahli warissah, menguasai/memiliki 2 (dua) bidang tanah seperti posita point2 dan posita point 3 tersebut di atas, berdasarkan Surat AkiteTulisan ArabMekayu tanggal 28 Januari 1909, terdapat 1 (satu)buah rumah/wakaf di atas tanah tersebut serta 1 (satu) bidangpekarangan, terletak masingmasing sebagai berikut:1.
Jahra Binti Muhammad Tarif , di atas tanah terdapatrumah tua dan wakaf Muhammad Tarif Bin Boedjang;2. Sebidang tanah pekarangan terletak di Jalan Tanjung Raya II, KelurahanSaigon Rt. 002 Rt. 003, tanah seluas + lebar 20 depa dan panjang 200depa tangan, dengan batasbatas sebagai berikut:Hal 5 dari 34 hal. Put. Nomor 3154 K/PDT/2013e Utara berbatasan Parit Kongsi Kampung Samarangkai, sekarang JalanPemda;e Barat berbatasan Kabun Ence Majid, sekarang Gang Bahagia;e Timur berbatasan Kebun H.
Menyatakan sah dan berharga menurut hukummemiliki/menguasai 2 (dua) bidang tanah hak milik adat,berikut di atas tanah tersebut terdapat 2 (dua) bangunanrumah tua serta wakaf peninggalan Muhammad Tarif BinBoejang (almarhum), berdasarkan Surat Akite WallahuKhairusysyahidin adanya Pontianak, 6 pada Al Muharram1327 Berbetulan pada 28 Januari 1909 Nomor01SAM/2005/PA.Ptk Pontianak, 31 Januari 2005 isi salinandari tulisan huruf Arab Melayu ke tulisan latin.
Register : 26-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Kln Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
1.SAGINO alias SAGINO GINO PANDOYO
2.Nyonya DARMINI
3.TRI YUNI ATMOKO, SE.
4.WAHYU PRABOWO
Tergugat:
SRI GIYATNO, S.Pd.
Turut Tergugat:
1.YULIANTI ASMOROWATI, SH
2.Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten ATR BPN Klaten
3.PT. BPR RESTU MAKMUR KLATEN
4.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
71 — 14
1.SAGINO alias SAGINO GINO PANDOYO
2.Nyonya DARMINI
3.TRI YUNI ATMOKO, SE.
4.WAHYU PRABOWO
Tergugat:
SRI GIYATNO, S.Pd.
Turut Tergugat:
1.YULIANTI ASMOROWATI, SH
2.Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten ATR BPN Klaten
3.PT. BPR RESTU MAKMUR KLATEN
4.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
71 — 14
yaitu Penggugat III dan Penggugat IV),kesemuanya beragama ISLAM pula.Bahwa dengan demikian perkara a quo merupakan kewenanganyurisdiksi Pengadilan Agama, yang berwenang memeriksa danmengadili sengketa syar, sebagaimana diatur menurut pasal 49huruf (d) UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yangtelah diperbaharui sebagaimana UU No. 50 Tahun 2009 TentangPeradilan Agama, yaitu mengatur knusus mengenai sengketa antaraorangorang yang beragama Islam di bidang :a perkawinan ;waris ;wasiat ;HIBAH ;wakaf
, sebagaimana diatur menurut pasal 49 huruf (d) UUNomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang telah diperbaharuisebagaimana UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yaitumengatur khusus mengenai sengketa antara orangorang yang beragamaIslam di bidang :perkawinan ;waris ;wasiat ;HIBAH ;wakaf ;Zakat ;infag ;shadagah ;ekonomi syariah.seroaoopHalaman 25 dari 29 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PNKInBerdasarkan halhal terurai di atas, maka gugatan a quo SALAH diajukandi Pengadilan Negari Klaten, karena
untuk dimiliki;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006, dan kini telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan: bahwaPengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama IslamHalaman 27 dari 29 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PNKIndalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf