Ditemukan 17962 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Wakaf-
Register : 18-10-2016 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 19-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3507/Pdt.G/2016/PA.Tgrs Tanggal 19 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
54 — 25
54 — 25
padadalildalil permohonannya; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndangNo. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkaraperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukanberdasarkan hukum Islam serta wakaf
Register : 12-04-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 12-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0289/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Tanggal 27 April 2016 — Pemohon melawan Termohon
6 — 6
6 — 6
dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndangNo. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkaraperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukanberdasarkan hukum Islam serta wakaf
Register : 23-05-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 37/Pdt.P/2014/PA.Ktbm Tanggal 12 Juni 2014 — Pemohon I dan Pemohon II
15 — 3
15 — 3
XX Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f.zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan Isbath(pengesahan) Nikah yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkanketentuan
Register : 15-04-2015 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 243/Pdt.P/2015/PA.Jr Tanggal 5 Mei 2015 — PEMOHON
16 — 5
16 — 5
adalah pengadilandalam lingkungan Pengadilan Agama sebagaimana yang dikehendaki Pasal 49 Ayat(1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diuabah dengan UndangUndang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan UndangUndangNo. 50 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang:a Perkawinan;b Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;Cc Wakaf
Register : 05-09-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 46/Pdt.P/2018/PA.ML Tanggal 24 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
19 — 1
19 — 1
maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dengan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
Register : 15-01-2014 — Putus : 27-01-2014 — Upload : 24-02-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 3/Pdt.P/2014/PA.Ktbm Tanggal 27 Januari 2014 — Pemohon
33 — 4
33 — 4
Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (b)UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 09-10-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1722/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg Tanggal 2 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
11 — 6
11 — 6
HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 22-04-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 24-05-2021
Putusan PA Sungai Raya Nomor 299/Pdt.G/2021/PA.Sry Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
100 — 38
100 — 38
Terentang, Kubu Raya, dengan batasbatas;> Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Umar;> Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Suli;> Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Dollah;>Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Arpan;Sebidang Tanah yang di atasnya terdapat kebun sawit, 7.475 M2dengan No SHM 1745 atas nama Umar terletak di Desa SungaiRadak Il, Kecamatan Terentang, Kubu Raya, (dahulu Pontinak)dengan batasbatas;> Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jamian;> Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Wakaf
Register : 22-06-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PTA MATARAM Nomor 54/Pdt.G/2017/PTA.Mtr Tanggal 25 Juli 2017 — HAJI SAEFUL MINGGARA BIN AMAQ INDRE. dkk
X
KURNIATI KUMPUL. dkk
71 — 19
71 — 19
Pengadilan Agamaincasue Pengadilan Agama Giri Menang, karena menurutketentuan pasal 49 Undangundang No. 3 tahun 2006tentang perubahan atas UndangUndang No. 7 tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndangundang No. 7 tahun 1989 tentang peradilanAgama mengatakan, Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara ditingkat pertama antara orang orang yangberagama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat,hibah, wakaf
PERMA
PERMA Nomor 2 Tahun 2016 508 — 223
- Tentang : Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara
Pemegang hak atas tanah;oPemegang pengelolaan;Nadzir untuk tanah wakaf;aA 9Pemilik tanah bekas milik adat;eMasyarakat hukum adat;ehPihak yang menguasai tanah negara dengan itikadbaik;g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atauh. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yangberkaitan dengan tanah.S.
Putus : 27-11-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 761 PK/Pdt/2018 Tanggal 27 Nopember 2018 — EFFENDI, dkk vs. PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH, dkk
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkankarena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusanJudex Juris dan Judex Facti:Bahwa Judex Facti dan Judex Juris telah menerapkan hukumformil dan materiil dengan benar dalam perkara ini;Bahwa alasan peninjauan kembali hanya pengulangan dalildalilyang oleh Judex Facti telah dipertimbangkan dengan benar;Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi berdasarkan wakaf
Register : 16-10-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PA PEMALANG Nomor 0140/Pdt.P/2019/PA.PML Tanggal 6 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 2
8 — 2
sesorang untuk melakukan sesuatuperbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yangtidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakapmelakukan perbuatan hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989,Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima,memeriksa, dan mengadili perkaraperkara tertentu antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf
Register : 06-11-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 20-02-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 493/Pdt.G/2013/PA.Amt Tanggal 21 Januari 2014 — Penggugat
Tergugat
19 — 5
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 28-12-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 887 PK/PDT/2017 Tanggal 6 Februari 2018 — H. TANI MUHAMMAD YAHYA GINTING SUKA, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali VS AHLI WARIS Alm. DAIYAH atau NCIK DAIYAH, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
85 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kebun Binatang Medan) yang dimaksudkan dalam GrandSultan Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas nama EncikDaiyah berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh, ditanam dan didirikandi atas tanah tersebut dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin,panjangnya 182,30 meter; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah wakaf,panjangnya 205,50 meter; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah T.
Register : 18-02-2011 — Putus : 21-03-2011 — Upload : 14-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 15/Pdt.P/2011/PA-LBS Tanggal 21 Maret 2011 —
19 — 5
19 — 5
bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlumengemukakan dalil fiqih tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkanpada berita yang sudah demikian tersebar luas (SyahadahalIstifadhah)sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang berbunyi :a:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Putus : 26-01-2017 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1/Pdt.P/2017/PN Lbp Tanggal 26 Januari 2017 — Nama : MAJU ANJU ARITONANG RAJAGUKGUK
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat / Tgl.Lahir : Sidikalang / 30 Agustus 1968
Bangsa / Agama : Indonesia/Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Deli Tua Biru-Biru Lk. V, RT/RW : 007/003
Kel. Deli Tua Timur, kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang
Selanjutnya disebut seba gai â¦â¦â¦â¦â¦â¦...Pemohon ;
27 — 9
27 — 9
Protestan ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan, Hakim akanmenetapkan apakah Pengadilan Negeri berwenang menetapkan permohonan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 UndangUndang Nomor 3 tahun2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraOrangorang beragama Islam di bidang a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d.hibah, e. wakaf
Register : 02-04-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA PEMALANG Nomor 0034/Pdt.P/2019/PA.PML Tanggal 29 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
43 — 4
43 — 4
sesorang untuk melakukan sesuatuperbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidakmempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukanperbuatan hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, PeradilanAgama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara tertentu antara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wakaf
Register : 24-01-2011 — Putus : 24-02-2011 — Upload : 14-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 04/Pdt.P/2011/PA-LBS Tanggal 24 Februari 2011 —
20 — 9
20 — 9
bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkanpada berita yang sudah demikian tersebar luas (SyahadahalIstifadhah)sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqghus Sunnah yang berbunyi :i:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Register : 24-02-2014 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 09-08-2014
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 54/Pdt.G/2014/MS-LSM. Tanggal 4 Juni 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
26 — 7
26 — 7
mohon dihukumPemohon untuk memberikannya dengan segera dan seketika ;Dalam Rekonpensi :e Bahwa oleh karena permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon, makaTermohon meminta kepada Majelis Hakim agar dapat berkenanmenetapkan/ membagikan harta bersama Pemohon dan Termohon selamaikatan perkawinan sebagai berikut :1. 1(satu) ruko berkontruksi beton yang letaknya di Desa Matang Sagoe,Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, yang ukuran dan batasnyaadalah sebagai berikut :Utara berbatas dengan tanah wakaf
Desa Matang Sagoe ;Selatan berbatas dengan jalan Negara ;Timur berbatas dengan Ramli Arifin ;Barat berbatas dengan tanah wakaf Desa Matang Sagoe;(sesuai dengan Akta hak milik No.269), dengan taksiran hargaRp.400.000.000,(empat ratus juta rupiah) ;l(satu) unit rumah berkonstruksi beton yang letaknya di kelurahanTumpok Tengoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, denganbatas dan ukurannya adalah sebagai berikut :Utara berbatas dengan jalan;Selatan berbatas dengan hak milik No.1056 ;Barat berbatas
Putus : 01-08-2017 — Upload : 18-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 550 K/PID/2017 Tanggal 1 Agustus 2017 — Helarius Gultom
135 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
135 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf ang dibuat sebelum atau sejak mulaidilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 atau;i. Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan, atau;j. Surat Penunjukan atau pembelian kavling tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau;k. Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, Pipil, Kekitir dan VerpondingIndonesia sebelum berlakunya PP 10 tahun 1961, atau;.