berperkarakarena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalahsebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Desember 1990;Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tangga Penggugatdengan Tergugat bertempat tinggal rumah Penggugat dan Tergugat diKabupaten Sidoarjo;Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugattelah hidup layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 anak bernamaNeuro fahma Wilmar, lakilaki, lahir 17 Agustus 195

Saksi adalah Teman kerja dari Tergugat;Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dengan Penggugat sebagaisuami istri yang menikah pada tanggal 22 Desember 1990;Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Tergugatdengan Penggugat tinggal dan membina rumah tangga di rumahPenggugat dan Tergugat di Kabupaten Sidoarjo;Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Tergugatdan Penggugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri dansudah dikaruniai 2 anak bernama Neuro fahma Wilmar, lakilaki, lahir 17 Agustus 195

yangberperkara karena Saksi adalah Tetangga Tergugat danPenggugat;Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat dengan Penggugatadalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 22Desember 1990;Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tanggaTergugat dengan Penggugat bertempat tinggal rumahPenggugat dan Tergugat di Kabupaten Sidoarjo;Bahwa Saksi mengetahui setelan menikah Tergugat danPenggugat telah hidup layaknya suami isteri dan sudahdikaruniai 2 anak bernama Neuro fahma Wilmar, lakilaki, lahir17 Agustus 195

dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan HukumIslam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwaPenggugat dan Tergugat adalah suami istri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan saksi Il yangsaling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat danTergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di KabupatenSidoarjo dan telah hidup layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 anakbernama Neuro fahma Wilmar, lakilaki, lahir 17 Agustus 195

Nagenai Empat, Desa Natanage Timur,Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, yang pada pemeriksaan luar yangtelah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa luka tersebut dapat disebabkan olehTrauma Tumpul; Bahwa GASPAR EO SADA dirawat di Ruangan Mawar Kelas III Rumah SakitUmum Daerah Bajawa sejak tanggal 05 Desember 2019 jam 13.07 WITA danmeninggal dunia tanggal 10 Desember 2019 pukul 22.00 WITA dengan sebabKEMATIAN CURIGA SUATU PERDARAHAN OTAK berdasarkan SuratKeterangan Sebab Kematian Nomor : 445/RSUD/RM/195

tandatanda kelainan;KESIMPULAN :Telah diperiksa seorang lakilaki yang menurut surat permintaan tersebutbernama : GASPAR EO SADA, umur empat puluh tiga tahun, agama Katholik,Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Nagenai Empat, Desa Natanage Timur,Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, yang pada pemeriksaan luar yang telahkami lakukan dapat disimpulkan bahwa luka tersebut dapat disebabkan oleh TraumaTumpul:;Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Surat KeteranganSebab Kematian Nomor : 445/RSUD/RM/195

MADE DONI HARTAWANselaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa; Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban GASPAR EOSADA akhirnya meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan SebabKematian Nomor : 445/RSUD/RM/195/12/2019 tanggal 16 Desember 2019yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada Rumah Sakit UmumDaerah Bajawa yang ditanda tangani oleh dr.

DanSaksikorban GASPAR EO SADA akhirnya meninggal dunia sesuai dengan SuratKeterangan Sebab Kematian Nomor : 445/RSUD/RM/195/12/2019 tanggal 16Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada Rumah SakitUmum Daerah Bajawa yang ditanda tangani oleh dr.

Ketentuan dalam hukum acara perdata bahwa perlawanan/bantahanterhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri hanya dapat diajukanoleh pihak ketiga (derden verzet), sebagaimana diatur pasal 195 ayat (6)HIR.

Oleh karena itu Pelawan I dan Pelawan II (Para Pelawan) adalahBUKAN Pelawan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 195 ayat(6) HIR.Atas dasar itu Pelawan I dan Pelawan II (Para Pelawan) tidak memilikikwalitas untuk mengajukan perkawanan terhadap Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan No.43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Seltertanggal 16 September 2016 tentang aanmaning/tegoransebagaimana dimaksud pada ketentuan hukum acara perdata.Perlawanan Pelawan kabur dan tidak jelas (obscure libel)1.Perlawanan

Pelawan I dan II adalah pihak dalam Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan No.43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 16 September 2016 tentang aanmaning/tegoran yang dijadikan objek perlawanannya, karena ituperlawanan yang diajukan Pelawan adalah Pelawan pihak(Pelawan party).halaman 15 dari25 hal Putusan Nomor .769/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel.e Bahwa perlawanan/bantahan terhadap Penetapan KetuaPengadilan Negeri hanya dapat diajukan oleh pihak ketiga(derden verzet), sebagaimana diatur pasal 195

Para Pelawan adalah pihak dalam objek perlawanan atau dengankata lain bahwa perlawanan yang diajukan Pelawan adalah Pelawan pihak(Pelawan party).Bahwa Perlawanan pihak atau Perlawanan tereksekusi terhadapsita eksekusi atas barang bergerak atau tidak bergerak diatur dalampasal 207 HIR dan pasal 379 Rv dan yang ditarik sebagai pihak dalamperlawanan yaitu Terlawan yang terlibat langsung dalam penetapaneksekusi yaitu pemohon eksekusi, sedangkan perlawanan pihak ketiga(denden verzet) diatur dalam pasal 195

. ;2, Bahwa benar sebelumnya Tergugat juga ada menerbitkan SertipikatHak Guna Bangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama PerseroanTerbatas Pancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal 1281998 ;3.

dengan Pasal 45Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak GunaBangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan TerbatasPancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2 (Surat UkurNo.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195

/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, sehingga Penggugatseharusnya juga menggugat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Utara selaku pihak yang menerbitkanKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiSumatera Utara No.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998 yang kemudiandijadikan dasar oleh Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna BangunanNo.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PancajayaAnekakarsa ;Il.

(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi SumateraUtara No.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal12=8=1998, yang terletak di Desa Lau Bakeri KecamatanHalaman 15PutusanPerkara No.44 / G/2018 /PTUNMDNNamorambe.Kabupaten Deli Serdang dengan batas tanah sebagai berikut Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ronet Ginting dan RobinsonTarigan ; Sebelah Selatan berbatas dengan jalan ke Kutalimbaru ; Sebelah Timur berbatas

Bahwa benar sebelumnya Tergugat juga ada menerbitkan SertipikatHak Guna Bangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama PerseroanTerbatas Pancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal 1281998 ;5.

Bahwa, Para Pelawan mengajukan Perlawanan terhadap eksekusiperkara aquo didasarkan pada alasan kepemilikan : yakni sebagaipemegang hak milik atas sebidang tanah yang berdiri bangunandiatasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1051 yang terletak diKecamatan Klojen Kota Malang atas nama IRA KRISTIANA DAN IVOKRISTIANA sebagaimana diatur dalam Pasal 195 (6) jo. 208 HIR,Pasal 206 (6) RBg dan disyaratkan dalam Surat Edaran MahkamahAgung No. 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapatpleno

bagi pengadilan ( Romawi IlRumusan Hukum Kamar Perdata angka 2 mengenai bantahan atasHalaman 8 dari 49 Putusan Perdata Nomor 128/Pat.Plw/2019/PN MIigsengketa tanah diperbaiki menjadi bahwa Para Pelawan mengajukanPerlawanan terhadap eksekusi perkara a quo didasarkan pada alasankepemilikan : yakni sebagai pemegang hak milik atas sebidang tanahsebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1051 yang terletak di KecamatanKlojen Kota Malang atas nama IRA KRISTIANA DAN IVO KRISTIANAsebagaimana diatur dalam Pasal 195

Halaman 4 angka 5 semula bahwa oleh karena Para Pelawan adalahselaku pemegang hak ( pemilik dan penguasa ) atas nama IRA KRISTIANADAN IVO KRISTIANA ( Para Pelawan ) yang didasarkan pada Akta JualBeli tertanggal 19Juni2012, maka berdasarkan Pasal 195 HIR, Pasal 206( 6 ) Rbg Perlawanan ini dapat diajukan oleh Para Pelawan dengan dasarHak Milik atas objek perlawanan tersebut dan oleh karenanya perlawananini telah tepat dan benar serta beralasan hukum, diperbaiki menjadi bahwaoleh karena Para Pelawan

Perlu TERLAWAN tegaskan,berdasarkan hukum setiap pihak dapatdiperkenankan mengajukan perlawanan apabila pihak tersebut memilikikepentingan juga atas objek a quo yang mana hal tersebut sama sekali tidaktercermin dalam dalil perlawanan yang diuraikan PARA PELAWAN (Vide:Putusan Mahkamah Agung RI No. 3089 K/Pdt/1991 yang menjelaskan, SitaJaminan yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepadapemiliknya untuk mengajukan derden verzet. jo Pasal 195 (6) HerzienInlandsch Reglement (HIR) menyatakan

Bahwa berdasarkan fakta tersebut dan pengakuan para pelawandiatas sangat jelas bahwa para Pelawan tidak mempunyai kualitasuntuk mengajukan pelawanan karena Pelawan bukanlah pemilik objeksengketa hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 195 (6) dan7HIR,yang mengatur Perlawanan sita eksekutorial diajukan oleh pihakketiga atas dasar hak milik.Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089K/Pdt/1991 yang menjelaskan Sita Jaminan(CB) yang diletakan atasmilik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untukmengajukan

Yefriardi Wibisono, yang terletak di Jalan Darmo Permai selatanXVII/06 Surabaya, seluas 135 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor PertanahanNasional ( BPN ) Kota Surabaya, tanggal 15 Desember 2006, dan telah ditegaskanjika Para Pelawan adalah sebagai pemilik dan Pemegang hak yang sah atas tanahtersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat ( 6 ) HIR Jo. Pasal 206ayat 6 RBg, terdapat cukup alasan hukum jika Pelawan mengajukan PerlawananA. quo.

Yefriardi Wibisono, yang terletak di JalanDarmo Permai selatan XVII/06 Surabaya, seluas 135 M2, yang dikeluarkan olehKantor Pertanahan Nasional ( BPN ) Kota Surabaya, tanggal 15 Desember 2006,maka berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR Jo. Pasal 208 ayat 6 RBg.Perlawanan ini harus diterima dan dikabulkan, dan Grosse Risalah Lelang Nomor: 1066/2012 tanggal 24 September 2012 dan atas Panggilan Aanmanning No. :40/EKS/2013/PN.

Bahwa sesuai dengan pasal 195 ayat 6 HIR maupun pasal 378 Rv,gugatan Perlawanan hanya semata mata ditujukan untuk :a. melawan penyitaan, baik berupa sita jaminan, sita eksekusi maupunsita marital;b. melawan eksekusi berdasar putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;c. melawan eksekusi grosse akta berdasar kekuatan pasal 224 HIR; d. melawan eksekusi perdamaian berdasar pasal 130 HIR. ; 3.

;Dengan demikian Pelawan telah mencampuradukkan PerlawananPelaksanaan Eksekusi Pengosongan dengan pembatalan ielangEksekusi Hak Tanggungan atas dasar perbuatan melawan hukum;Eksekusi Pengosongan diatur di daiam Pasai 200 ayat (11) HIRatau Pasal 218 ayat (2) RBg, sehingga sesuai dengan pasal 195 ayat 6HIR maupun pasai 378 Rv, apabila seseorang keberatan atasdilakukannya eksekusi pengosongan maka dia dapat mengajukanPerlawanan, karena Perlawanan hanya sematamata ditujukan untuk :Page 59 of 72 Put.No

Bahwa sesuai dengan pasal 195 ayat 6 HIR maupun pasal 378 Rv, gugatanPerlawanan hanya semata mata ditujukan untuk : a. melawan penyitaan, baik berupa sita jaminan, sita eksekusi maupun sitaMarital ; 22222222222 22b. melawan eksekusi berdasar putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap; c. melawan eksekusi grosse akta berdasar kekuatan pasal 224 HIR; d. melawan eksekusi perdamaian berdasar pasal 130 HIR. ; 2.

Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Jakarta Selatan Nomor XXXX/Pdt.G/2013/PA JS. mengemukakanhalhal yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa pada tanggal 25 November 2010 telah dilangsungkanperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakanmenurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, sebagaimanatercatat dalam Akta Nikah No1921/195

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, No. 1921/195/X1/2010, tanggal 25November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, bermeterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2.);c. Asli Keputusan Bupati Bogor, No. 474.2/168/KptsBup/2013, tentangPemberian Izin Perceraian tanggal 1 Juli 2013 (bukti P.3);Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksisaksi yaitu :B. Saksisaksi :1.

Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaga Hulu sebagaimanabukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/17/XI/2011,tertanggal 14 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh KUA CempagaHulu.2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkanSighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantumdi dalam Buku Kutipan Akta Nikah.3.

terjadi pada Desember 2011sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisahtempat tinggal sampai dengan sekarang kurang lebih 1tahun 3 bulanan, atas sikap dan perbuatan Tergugattersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin danoleh karenanya Penggugat tidak ridha atas perlakuanTergugat dan bersedia membayar iwadl Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah).Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalildalilnya telahmengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan AktaNikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 195

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikahpada tanggal 14 Agustus 2002 yang tercatat pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalamKutipan Akta Nikah Nomor: 195/17/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002;2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat denganTergugat telah berjalan selama 15 tahun 6 bulan, setelah menikahPenggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami ister!

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :195/17/VIII/2002 Tanggal 14 Agustus 2002 dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelahdicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kKemudian diberitanda(P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;b. Fotokopi KTP atas nama Penggugat Nomor: 3519016502780001 tanggal28 september 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kab.

Bahwa, pada tanggal 21 Oktober 2002, Penggugat denganTergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam KotaKota Batam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :1922/195/X/2002 tanggal 30 Oktober 2002;. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Batam..

dipersidangan;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengandibacakan surat gugatan Penggugat, di mana maksud dantujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan terhadap dalildalil gugatan Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat tidakmengajukan bantahan apapun karena tidak pernah hadir dipersidangan;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilgugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanBatu Ampar kota Batam Nomor : 1922/195

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yangmelangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Nopember 2011, dandicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanBanjarmasin Tengah, Kutipan Akta Nikah Nomor: 1191/195/X1I/2011tanggal 28 Nopember 2011, pada waktu akad nikah Penggugatberstatus tidak kawin (perawan) dan Tergugat berstatus tidak kawin(jejaka) dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan takliktalak terhadap Penggugat;2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1191/195/XI/2011 yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Banjarmasin Tengah, tanggal 28 Nopember 2011, diberikode P2.B. Saksi ;Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 182/Pdt.G/2019/PA Bjm.Saksi .

Putusan No.208/Padt.G/2019/PA.LwkBuku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/33/XI/2012 Pada tanggal 19November 2012.2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Penggugat berstatus Perawandan Tergugat berstatus Perjaka.2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di rumah orang tua Tergugat dan selama pernikahan tersebutPenggugat dengan Tergugat rukun baik berhubungan sebagaimanalayaknya Suami istri dan belum dikaruniai anak.4.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor = 195/33/XI/2012, a.n.PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 19 November 2012,yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA KecamatanBunta, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dandicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai denganaslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelisdiberi tanda P.2, paraf dan tanggal;B. Bukti Saksi.Hal. 4 dari 12 Hal.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah padatanggal 15 Juni 2001, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda dalam Kutipan AktaNikah Nomor 195/19/V1/2001 tanggal 15 Juni 2001.Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 1168/Pat.G/2019/PA.SmdBahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempattinggal di rumah orang tua Pemohon di jalan Rambutan Kota Samarindaselama 18 tahun, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di JalanRambutan

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah padatanggal 15 Juni 2001, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda dalam Kutipan AktaNikah Nomor 195/19/V1/2001 tanggal 15 Juni 2001.2. Bahwasetelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempattinggal di rumah orang tua Pemohon di jalan Rambutan Kota Samarindaselama 18 tahun, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di JalanRambutan Kota Samarinda.3.

195/Pdt.G/2009 /MS-Ksg

PUTUSANNomor: 195/Pdt.G/2009 /MSKsgBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelistelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugatantara:PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer,pendidikan D.

Seumadam, pendidikan SD,, tempat tinggal diKabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya disebutsebagai Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca semua surat dalam perkara ini.Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi.TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal14 Desember 2009, mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat,gugatan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyahKualasimpang pada tanggal 15 Desember 2009 dengan Register Nomor :195

Pada tanggal 24 April 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor :195/118/IV/2009 tanggal 24 April 2009);2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempattinggaldi rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di Kabupaten Malangselama 5 tahun 11 bulan;.

bersamaTermohon, namun tidak berhasil;Bahwa, pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan denganmembacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untukumum, yang isidan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa, Termohon tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupunjawaban terhadap permohonan Pemohon, maka pemeriksaan perkara iniditeruskan dengan memeriksa buktibukti;Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukanbukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195

Bahwa pada tanggal 17 November 2007, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawa, Kabupaten Munasebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : PW 01/195/X1I/2007tertanggal 17 November 2007;2.

SuratFotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: PW01/195/17/X1/2007, tertanggal 17 11 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);B. SaksiHal. 3 dari 12 hal. Put. No.0070/Pdt.G/2016/PA Rh1.

tentang Sitaan atau Penetapan Ketua Pengadilan Negeritentang Sita dan Eksekusi, sedangkan subjek Pelawan adalah pihak ketiga (derdenverzet) yang memiliki hak atas objek tersita yang ditetapkan oleh putusan hakim ataupenetapan Ketua Pengadilan Negeri ;Subjek Pelawan tidak berkualitas mengajukan perlawanan :1.10Bahwa objek perlawanan Pelawan adalah mengenai hal yang bukan terhadap PenetapanKetua Pengadilan Negeri atau penetapan haki, dan juga bukan terhadap penyitaansebagaimana dimaksudkan pasal 195

ayat (6) HIR, akan tetapi adalah mengenai lelangatas objek Hak Tanggungan, maka bentuk pengajuan perlawanan Pelawan tersebut tidakmemenuhi kriteria bentuk perlawanan yang ditentukan pasal 195 ayat (6) HIR.Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR tersebut bahwa Lelang atas objek Haktanggungan tersebut yang dilaksanakan Terlawan dengan perantara Turut Terlawan ITIDAK dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk perlawanan / bantahan (verzet) akantetapi hanya dapat dilakukan melalui proses / dalam bentuk

gugatan perdata biasa ; Oleh karena objek perlawanan tersebut bukan terhadap putusan hakim atau PenetapanKetua Pengadilan Negeri tentang Sitaan, sedangkan subjek Pelawan juga bukan pihakketiga atas sesuatu yang dijadikan objek perlawanan maka perlawanan Pelawan tersebuttidak memenuhi kriteria persyaratan perlawanan (verzet) yang dimaksud pasal dalampasal 195 HIR ayat (6) HIR tentang objek perlawanan ; Dengan demikian perlawanan Pelawan tidak memiliki dasar hukum, dan oleh karena ituperlawanan Pelawan

Dengan demikian berdasarkan pasal 195 ayat (6) HIR Pelawantidak mempunyai kualitas untuk mengajukan perlawanan / bantahan terhadap lelang atasobyek SErtifikat Hak Tanggungan No.7900/2007 dan obyek Sertifikat Hak TanggunganNo. 8832/2007 ; 222 coon nce e cece cence cence eee nnn eee nennnenens Konstruksi dan muatan dari posita dan petitum perlawanan Pelawan ternyata meliputipada tuntutan pembatalan terhadap akta, Perjanjian Kredit dan terhadap Sertifikat Hak ; Tanggungan, sedangkan perlawanan (verzet

Oleh karena itu,dengan alasan ini saja Pelawan mohon untuk diangkatnya sita jaminanterhadap barang milik Para Pelawan;Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap hartamilik Pinak Ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR junctoPasal 207 HIR juncto Pasal 208 HIR, berdasarkan buku II MahkamahAgung pada Halaman 145 disebutkan bahwa Perlawanan Pihak Ketigaterhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkanketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR syuncto Pasal 206

Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap hartamilik Pihak Ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR junctoPasal 207 HIR juncto Pasal 208 HIR, berdasarkan Buku II MahkamahAgung pada Halaman 145 disebutkan bahwa Perlawanan Pihak Ketigaterhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkanketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR yuncto Pasal 206 ayat (6) RBg":7.

Yahya Harahap, SH diberi hak kepada Pihak Ketigauntuk mengajukan Perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankansebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 Rbg yangberarti apabila pihak terseksekusi mengajukan gugatan perlawanan, makagugatan perlawanan diperiksa terlebin dahulu, dan eksekusi dibiarkansementara dalam keadaaan status quo, dan bila tanggal eksekusi belumdapat dijalankan, dan eksekusi didiamkan untuk sementara sampai perkaraperlawanan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan

Yahya Harahap, SH Ruang Lingkup Permasalahan EksekusiBidang Perdata Sinar Grafika, Jakarta, Oktober 2005, Halaman 333, 436);14.Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 207 HIR/Pasal 22 Rbg jo Pasal 195ayat (1) HIR/Pasal 206 ayat (6) Rodg serta pendapat ahli tersebut diatas,maka gugatan perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN ini telah sesuaidengan Ketentuan Hukum Acara Perdata;15.Bahwa Ketentuan hukum Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap hartamilik Pihak Ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 195

Pasal 208 HIR dan berdasarkan Buku IlMahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: PerlawananPihak Ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukanberdasarkan keentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo.

PELAWAN telah dirugikan, sedangkan sita eksekusiyang dilakukan tidak boleh merugikan pihak ketiga sesuai dengan Pasal1340 KUH Perdata;26.Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 799K/SIP/1971, wajar bila PELAWAN dalam hal ini menuntut tanggung jawabdan/atau ganti rugi dari TERLAWAN II atas tanah milik PELAWAN danperbuatan TERLAWAN Il ini merupakan perbuatan yang tidak dapatdibenarkan dan melawan hukum karena telah merampas dan mengabaikanhakhak PELAWAN;27.Bahwa berdasarkan Pasal 195

Tanah wakaf yang dikuasai oleh Amaq Munah sekarang dikuasai oleh cucunyayaitu:1 Haji Husni (Tergugat 5) menguasai pecahan tanah wakaf sebelah Baratseluas + 195 m?

Husni;Sebelah timur : Rumah Toko yang dikuasai Anhar ;a Tanah seluas 195 m? yang dikuasai oleh H. Husni yang terletak diLingkungan Bagu Kelurahan Gerung Utara Kecamatan GerungKabupaten Lombok Barat dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah utara : lorong;Sebelah selatan : tanah pecahan obyek sengketa ;Sebelah barat : tanah pecahan obyek sengketa ;Sebelah timur : tanah pekarangan Supriyadi dan tanah pecahan obyeksengketa;a Tanah seluas 84 m? yang dikuasai oleh H.

Husni;Sebelah timur : Rumah Toko yang dikuasai Anhar ;b Tanah seluas 195 m? yang dikuasai oleh H. Husni yang terletakdi Lingkungan Bagu Kelurahan Gerung Utara KecamatanGerung Kabupaten Lombok Barat dengan batasbatas sebagaiberikut:e Sebelah utara : lorong;e Sebelah selatan : tanah pecahan obyek sengketa ;e Sebelah barat : tanah pecahan obyek sengketa ;e = Sebelah timur : tanah pekarangan Supriyadi dan tanahpecahan obyek sengketa;b Tanah seluas 84 m? yang dikuasai oleh H.