PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Februari 2016 telahmengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaLubuklinggau dengan Nomor 0183/Pdt.G/2016/PA.LLG. tanggal 09 Februari 2016dengan dalil dalil sebagai berikut :1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di DesaKota Baru Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas, pada tanggal 31 Mei2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Musi Rawas denganKutipan Akta Nikah Nomor : 195

Put No.0183/Pdt.G/2016/PA.LLG.Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upayadamai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, danselanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor: 0183/Pdt.G/2016/PA.LLG.tanggal 09 Februari 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, untuk membuktikan dalildalil gugatannya Penggugat telahmengajukan alat bukti berupa:A Surat:1 FotokopiKutipan Akta Nikah Nomor: 195/32/VI/2013, tanggal31 Mei 2013, dikeluarkan

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agamaIslam pada tanggal 28 Februari 2002, dihadapan Pegawai Pencatat NikahKecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalamKutipan Akta Nikah Nomor 195/72/l/2002 tanggal 28 Februari 2002;2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telahhidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sidoarjo;Him.1 dari 12 hlm.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/72/l/2002 tanggal 28 Februari2002 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Taman, KabupatenSidoarjo, (P1);2. Fotokopi Kartu. Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor3515135110840010, tanggal 29 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P2);Him.3 dari 12 hlm.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/19/X/2012 tanggal 29 Oktober2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan TegalampelKabupaten Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Bukti surat tersebutHal. 3 dari11 hal. Put. No. 0370/Pdt.G/2016/PA.Bdwtelah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyatasesuai, lalu olen Ketua Majelis diberi tanda P.2;B.

No. 0370/Pdt.G/2016/PA.BdwMenimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan PejabatKantor Urusan Agama Kecamatan Tegalampel Kabupaten BondowosoKabupaten Bondowoso pada tanggal 29 Oktober 2012 sesuai Kutipan AktaNikah Nomor : 195/19/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012, dan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugatmemiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai gugat sebagaimanadiatur

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah padatanggal 30 Mei 1996, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA KecamatanXXX dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalamKutipan Akta Nikah Nomor: 257/195/V/1996 tanggal 30 Mei 1996.2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggalbersama dan terakhir tinggal dirumah kediaman bersama di KecamatanCikarang Utara, Kabupaten Bekasi.3.

lalu dibacakanlah surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidakdapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir dimuka sidang:Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti Surat berupa :1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Bukti P.1);2.Buku Kutipan Akta Nikah berikut Fotokopinya dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Cikarang Nomor 257/195

PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2019/PA.BjmwotaaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara yang diajukan oleh :AHMAD JAZULI, S.Hut alias AHMAD JAZULI bin H.

Selanjutnyadisebut sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Ssuratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Bjm Halaman 1 dari 11 halDUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dalam surat permohonan tanggal 18April 2019 telah mengajukan permohonan Pembetulan Dalam Kutipan AktaNikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasindengan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Bjm, tanggal 22

195/Pid.C/2020/PN Cbi

(Pasal 209 ayat (2) KUHAP) Nomor 195/Pid.C/2020/PN ChiCatatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan NegeriCibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringandengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : ANDRIANSYAH;Tempat lahir : Bogor;Umur/Tgl. Lahir : 08 Juni 1999;Jenis Kelamin > Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Kp. Babakan Cikeas RT. 02 RW. 07 DesaSentul Kec. Babakan madang Kab.

195/Pid.C/2016/PN Tlg

Jayeng Kusuma No. 21 Tulungagung engailan Negeri dalam daftarcatatan ptkarTelp. (0355) 321017 Nomor: 195/Pid.C/2016/PN Tlg Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan NegeriTulungagung yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap: Khoirul AnamTempat lahir : KediriUmutr/Tanggal lahir : 30 tahun/ 5 Maret 1986.Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Desa Pelas , Kecamatan

tentang Sitaan atau Penetapan Ketua Pengadilan Negeritentang Sita dan Eksekusi, sedangkan subjek Pelawan adalah pihak ketiga (derdenverzet) yang memiliki hak atas objek tersita yang ditetapkan oleh putusan hakim ataupenetapan Ketua Pengadilan Negeri ;Subjek Pelawan tidak berkualitas mengajukan perlawanan :1.10Bahwa objek perlawanan Pelawan adalah mengenai hal yang bukan terhadap PenetapanKetua Pengadilan Negeri atau penetapan haki, dan juga bukan terhadap penyitaansebagaimana dimaksudkan pasal 195

ayat (6) HIR, akan tetapi adalah mengenai lelangatas objek Hak Tanggungan, maka bentuk pengajuan perlawanan Pelawan tersebut tidakmemenuhi kriteria bentuk perlawanan yang ditentukan pasal 195 ayat (6) HIR.Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR tersebut bahwa Lelang atas objek Haktanggungan tersebut yang dilaksanakan Terlawan dengan perantara Turut Terlawan ITIDAK dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk perlawanan / bantahan (verzet) akantetapi hanya dapat dilakukan melalui proses / dalam bentuk

gugatan perdata biasa ; Oleh karena objek perlawanan tersebut bukan terhadap putusan hakim atau PenetapanKetua Pengadilan Negeri tentang Sitaan, sedangkan subjek Pelawan juga bukan pihakketiga atas sesuatu yang dijadikan objek perlawanan maka perlawanan Pelawan tersebuttidak memenuhi kriteria persyaratan perlawanan (verzet) yang dimaksud pasal dalampasal 195 HIR ayat (6) HIR tentang objek perlawanan ; Dengan demikian perlawanan Pelawan tidak memiliki dasar hukum, dan oleh karena ituperlawanan Pelawan

Dengan demikian berdasarkan pasal 195 ayat (6) HIR Pelawantidak mempunyai kualitas untuk mengajukan perlawanan / bantahan terhadap lelang atasobyek SErtifikat Hak Tanggungan No.7900/2007 dan obyek Sertifikat Hak TanggunganNo. 8832/2007 ; 222 coon nce e cece cence cence eee nnn eee nennnenens Konstruksi dan muatan dari posita dan petitum perlawanan Pelawan ternyata meliputipada tuntutan pembatalan terhadap akta, Perjanjian Kredit dan terhadap Sertifikat Hak ; Tanggungan, sedangkan perlawanan (verzet

* dengan Sertipikat Hak GunaHal. 2 dari 31 halaman Putusan No 0511/Pdt.G/2018/PA.PklBangunan (HGB) No.253, atas nama NANANG SUTANTO,Denganbatasbatas sebagai berikut :Utara : $u192/04Timur : Jalan PasundanSelatan : Su.93/04Barat : Su.195/04Bahwa kemudian Rumah tersebut direnovasi dengan membangunPagar, Membuat Dapur,membuat kolam ikan dan Dak tempatJemuran di lantai atas, yang kemudian menjadi tempat tinggalPenggugat dan Tergugat serta Anakanak Penggugat danTergugat ; dan jika diperhitungkan nilai

dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.253, atasnama NANANG SUTANTO, Dengan batasbatas sebagai berikut :Utara : $u192/04Timur : Jalan PasundanSelatan : Su.93/04Barat : Su.195/04Bahwa kemudian Rumah tersebut direnovasi dengan membangun Pagar,Membuat Dapur,membuat kolam ikan dan Dak tempat Jemuran di lantaiatas, yang kemudian menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sertaAnakanak Penggugat dan Tergugat ;dan jika diperhitungkan nilai tanah dan bangunan sebagaimana tersebutdiatas adalah sebesar

dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)No.253, atas nama NANANG SUTANTO,Dengan batasbatas sebagai berikut :Utara : Su192/04Timur : Jalan PasundanSelatan : Su.93/04Hal. 6 dari 31 halaman Putusan No 0511/Pdt.G/2018/PA.PklBarat : Su.195/047. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama/gonogini (maritalbeslag) terhadap sebagian dari harta bersama (gonogini) tersebut ;8.

dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)No.253, atas nama NANANG SUTANTO,Dengan batasbatas sebagai berikut :Utara : $u192/04Hal. 20 dari 31 halaman Putusan No 0511/Pdt.G/2018/PA.PklTimur : Jalan PasundanSelatan : Su.93/04Barat : Su.195/04Bahwa kemudian Rumah tersebut direnovasi denganmembangun Pagar, Membuat Dapur,membuat kolam ikan dan Daktempat Jemuran di lantai atas, yang kemudian menjadi tempat tinggalPenggugat dan Tergugat serta Anakanak Penggugat dan Tergugat , danjika diperhitungkan nilai

dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)No.253, atas nama NANANG SUTANTO,Dengan batasbatas sebagai berikut :Utara : $u192/04Timur : Jalan PasundanSelatan : Su.93/04Barat : Su.195/04 Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama/gonogini(marital beslag)terhadap sebagian dari harta bersama (gonogini) tersebut ;Hal. 25 dari 31 halaman Putusan No 0511/Pdt.G/2018/PA.Pkl Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu (uitvoerbar bij vooraad) meskipun ada upaya banding maupun kasasi ;

0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 138.00 303.00 Im/F8 1 Tf(12) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 143.00 303.00 Tm/F8 1 TE(105) 35(106) 198(107) 170(110) TaETQgBT0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 179.00 303.00 Tm/F8 1 TE(12) TdETQqBr0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 184.00 303.00 Tm/F8 1 TE(111) 335(107) 170(112) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 223.00 303.00 Tm/F8 1 Tf(12) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 228.00 303.00 Tm/F8 1 TE(113) 195

(114) 40(115) 117(116) 52(117) 195(120) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 278.00 303.00 Im/F8 1 Tf(12) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 283.00 303.00 Im/F8 1 Tf(121) 35(115) 117(122) 18(116) 52(117) 195(120) TdETQgBT0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 339.00 303.00 Im/F8 1 Tf(12) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 344.00 303.00 Tm/F8 1 Tf(121) 35(123) 198(124) 22(125) TdETQgBT0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 380.00 303.00 Im/F8 1 Tf(12

TE(127) 25(130) 198(131) 338(120) TdETQqBr0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 464.00 303.00 Im/F8 1 Tf(12) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 469.00 303.00 Im/F8 1 TE(120) 223(132) 55(120) 223(122) TdETQgBI0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 264.00 267.00 Tm/F8 1 TE(121) 35(133) 5(107) 170(112) TdETQqBr0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 307.00 267.00 Im/F8 1 Tf(12) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg20.00 0.00 0.00 20.00 312.00 267.00 Tm/F8 1 TE(134) 332(135) 350(113) 195

(133) 5(117) 195(120) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg10.00 0.00 0.00 10.00 113.00 240.00 Tm/F12 1 TE(12) 1(11) 1(7) 2(13) 2(314) 1(6) TdKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg10.00 0.00 0.00 10.00 143.00 240.00 Tm/F12 1 TE(15) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg10.00 0.00 0.00 10.00 146.00 240.00 Tm/F12 1 TE(16) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg10.00 0.00 0.00 10.00 149.00 240.00 Im/F12 1 TE(15) 5(15) 5(15) 5(15) 5(15) 5(15) 5(15) 5(15) 5(15) 5(15) 5(15) 5(15) 5(15) 5(17) 1(15) TaKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg10.00 0.00 0.00 10.00

diserahkanPENGGUGAT kepada TERGUGAT I yaitu berupa :e Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 08172/Bencongan, seluas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) sebagaimana SuratUkur Nomor : 221/Bencongan/2006, tertanggal 18 Oktober 2006 yang terletakdi Kelurahan Bencongan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, PropinsiBanten, setempat dikenal dengan nama Perumahan Taman Borobudur BlokJ/7, atas nama SUDIRMAN ;e Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 08503/Bencongan, seluas 195

ataubarang jaminan milik Penggugat berupa :Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 08172/Bencongan, seluas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) sebagaimanaSurat Ukur Nomor : 221/Bencongan/2006, tertanggal 18 Oktober 2006yang terletak di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Curug, KabupatenTangerang, Propinsi Banten, setempat dikenal dengan nama PerumahanTaman Borobudur 1 Blok J/7, atas nama SUDIRMAN ;Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 08503/Bencongan, seluas 195

Mahkamah Agungmempertimbangkan dalam Yurisprudensi No. 995 K / Sip / 1975, tertanggal 8 8 1975, Rangkuman Yurisprudensi MA, II, Hukum Perdata dan Acara PerdataMA RI hlm 195 mempertimbangkan :* Gugatan diajukan tanpa didasari adanya persengketaan mengenai jumlahutang ; Penggugat sebagai debitur, pada dasarnya dibebani kewajiban untukmembayar utang / kewajiban dan tidak mempunyai hak terhadapKreditur ;e Untuk mengajukan Gugatan dalam hubungan kewajiban hak anatarakedua belah pihak, baru dapat dibenarkan

dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor221 / Bencongan / 2006 tanggal 18 Oktober 2006 terdaftar atas nama Penggugatdemikian berikut bangunan rumah dan turutanturutannya yang berdiri diatasbidang tanah tersebut yang diikat dengan Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sesuaidengan hukum yang berlaku ;Tanah dan Bangunan yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang,Kecamatan Kelapa Dua, Kelurahan Bencongan dengan luas tanah 195

Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 08503 /Bencongan, seluas 195 M2 sebagaimana Surat Ukur Nomor : 37Bencongan/2008, tertanggal 28 Nopember 2006 yang terletak di KelurahanBencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tanggerang, Propinsi Banten,setempat dikenal dengan nama Jalan Empu Brrada Nomor : 60 A RT.05, RW.13, atas nama Penggugat ;Dimana hal tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung No. 394 K / Pdt / 1984 tanggal 31 Maret 1985 yang kaidah19hukumnya

Nomor 536 PK/Padt/201610.11.12.13.14.Bahwa selain ketentuan tersebut di atas juga sebagaimana dalam ketentuanpasal 195 (6) (7) HIR serta pasal 207 dan pasal 208 HIR yang mengaturtentang perlawanan terhadap sita eksekutorial, baik diajukan oleh yangterkena eksekusi/tersita maupun pihak ketiga;Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 9 dan 10diatas dalam amar putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RINomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012 tidak membatalkanadanya putusan

dalam perkara peninjauan kembalisebagaimana pasal 47 ayat (1) yang berbunyi:(1) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan putusanpeninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan putusanyang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya,memeriksa serta memutus perkaranya;(2) Mahkamah Agung akan menolak peninjauan kembali yaitu dalam halMahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan;Bahwa selain ketentuan tersebut di atas juga sebagaimana dalamketentuan pasal 195

Sehingga terbukti menurut hukum ParaTermohon Peninjauan Kembali Bukan Pihak Ketiga Yang BerkepentinganUntuk Mengajukan Gugatan Perlawanan;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR gugatan perlawananhanya dapat diajukan oleh pihak ketiga berdasarkan alasan hak milik, yanglengkapnya berbunyi:"Jika hal menjalankan keputusan itu dibantah, dan juga jika yangmembantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakunyasebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisinan tentang

Atas dasardimaksud terhadap dalil eksepsi dari Terlawan yang menyatakan bahwaPara Pelawan tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan perlawananharuslah ditolak dan dikesampingkan;Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah kekeliruan hakim dankekhilafan hakim yang nyata di dalam mempertimbangkan eksepsi ParaTermohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pelawan tidak memiliki kualitasuntuk mengajukan gugatan perlawanan, karena:2.1.Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR gugatan perlawananhanya

dalam perkara Peninjauan Kembalisebagaimana Pasal 74 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:(1) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan putusanpeninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yangdimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya, memeriksaserta memutus perkaranya;(2) Mahkamah Agung akan menolak Peninjauan Kembali, yaitu dalam halMahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan;Bahwa selain ketentuan tersebut di atas juga sebagaimana dalamketentuan Pasal 195

Menyatakan Surat Kuasa Nomor GM.IV.3350/LL.195/2013 tanggal22 Februari 2013 yang di tandatangani General Manager PT Hutama KaryaWilayah IV (Persero) Denpasar yang diberikan kepada Kuasa TergugatPhiladelphia HHP,SH. Anang Dwiatmoko,SH. dan Is Hendrisa Hendrayogi,SH. tidak sah menurut hukum;2. Menyatakan Surat Kuasa Nomor SK 10/P.1/Gp.2/05/2013 tertanggal 8 Mei2013 yang ditandatangani oleh Amri Sata, SH. Kepala Kejaksaan Tinggiselaku Pengacara Negara yang dikuasakan kepada Sukamto, S.H.,M.H.,A.A.

Anang Dwiatmoko, S.H. dan Is HendrisaHendrayogi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor GM.IV.3350/LL.195/2013tanggal 22 Februari 2013 yang di tandatangani General Manager PT HutamaKarya Wilayah IV (Persero) Denpasar tidak dapat diterima4. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkaraa quo;5.

Pengadilan NegeriDenpasar) menimbang sebagai berikut:*"Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dalam perkara aquoseharusnya bertindak selaku pihak yang mewakili Tergugat adalah DireksiPT Hutama Karya (Persero) dan apabila Direksi ingin menguasakan kepadapihak lain maka harus dilakukan dengan pemberian Surat Kuasa Subtitusiuntuk bertindak dan mewakili Tergugat di Pengadilan, akan tetapi ternyatadalam perkara a quo Kuasa Tergugat diberikan dalam bentuk Surat KuasaKhusus Nomor GM.IV.3350/LL.195

Jadi, baik Surat Kuasa Khusus NomorGM.IV.3550/LL.195/2013 tanggal 22 Februari 2013 maupun Surat KuasaSubstitusi Nomor SK: 10/P.LGp.2/05/2013 tertanggal 8 Mei 2013 dasarnyasamasama bukan pemberian kuasa dari Direksi, melainkan didasarkanpada pemberian kuasa dari General Manager Wilayah IV PT Hutama KaryaHal. 42 dari 48 hal. Put.

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Putusan perkara a quoyang menyatakan Surat Kuasa Khusus Nomor GM.IV.3350/LL.195/2013tanggal 22 Februari 2013 tidak sah, dan fakta bahwa Surat Kuasa SubtitusiNomor SK 10/P.I/GP.2/05/2013 tertanggal 8 Mei 2013 yang diakui tidak saholeh Penerima Kuasa Subtitusi karena diberikan tanpa alas hak subtitusimenurut Pasal 1803 KUHPerdata, maka sesungguhnya dalam perkara a quoTermohon Kasasi (Tergugat Asal) tidak pernah diwakili oleh pihak yangberwenang, sehingga

Bahwa, Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat padatanggal 27 Juni 1991 M, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah padaKantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro,sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/66/VI/1991 tertanggal 27 Juni1991;2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersamasebagai suami istri dengan kontrak rumah di Desa Bambe, KecamatanDriyorejo, Kabupaten Gresik;3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanKalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Nomor:195/66/UI/1991 , tertanggal 27Juni 1991, dan alat bukti pertama tersebut dicocokkan dengan aslinyadan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelismemberi paraf dan tanggal serta tanda P.1;b.

Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat padatanggal 16 Agustus 2007 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta NikahNomor: 195/15/VIII/2007, tanggal 16 Agustus 2007 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan;2.

kembalimembina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kKemudiandalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat, danternyata Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai denganTergugat, dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan maupun tambahandalam surat gugatannya ;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat mengajukanbukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Nomor : 195

PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2018/PA.RapDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalamperkara Wali Adhal yang diajukan oleh:Pemohon, tempat dan tanggal lahir di Teluk Panji, 1 Desember 1996, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan Tata Usaha (TU), tempat kediaman diDusun Pembangunan SAA, Desa Aek Goti, Kecamtan Silangkitang,Kabupaten Labuhanbatu Selatan

, Propinsi Sumatera Utara, sebagaiPemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telanh mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Oktober2018 yang telah terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan AgamaRantauprapat dengan register nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Rap, telah mengajukanpermohonan wali adhal terhadap Wali Pemohon yang bernama:Wali Pemohon,

Padt.G/2018/PA.PareGIOOPLOO WY SH KA HK HOOREEHO OnOwarseDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :Penggugat, tempat dan tanggal lahir Malaysia 16 Juni 1990 (umur 28 tahun),agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S.1), pekerjaanHonorer Guru SD Negeri 54 Parepare, tempat kediaman di JalanBukit Indah No. 195

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersamasebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua PenggugatJalan Bukit Indah No. 195, RT. 004, RW. 008, Kelurahan Bukit Indah,Kecamatan Soreang, Kota Parepare selama kurang lebih 1 tahun 6 bulanlamanya..

Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto sebagaimanabukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.13.04/Pw.00/195/2012,tertanggal 29 Agustus 2012;2.

Bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.13.04/Pw.00/195/2012 bertanggal 29 Agustus 2012, diterbitkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Kelara, bermeterai cukup dan dinyatakan cocok dengan aslinyaoleh Ketua Majelis (bukti P).b.

permohonannyatertanggal 13 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cilegon dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg,tanggal 14 Oktober 2020, mengajukan halhal sebagai berikut:1)Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sahyang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Senin tanggal 23 Juni2008 dicatat di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Cibeber, Kota Cilegon Propinsi Banten sebagaimana terbuktidalam Kutipan Buku Nikah Nomor: 195

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/44/VI/2008 atas namaPemohon dan Termohon tertanggal 23 Juni 2008, yang dikeluarkan olehPPN/KUA Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, bermaterai cukup dantelah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok denganaslinya, diberi tanda (P.1);Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di mukapersidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:Saksi : NAMA SAKSI, Serang 05 Juni 1986, Umur 34 tahun, agama Islam,Pendidikan SMP, Pekerjaan

Bahwa Penggugat telan mendapatkan izin perceraian dari BupatiKonawe dengan No 195 Tahun 2020 tertanggal 10 Agustus 2020.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telahmelangsungkan pernikahan pada tanggal 09 April 2008 yang dicatat olehPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KecamatanPondidaha sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/04/IV/2008.4.

persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutdan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halanganyang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izindari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 195