Hj.FAIZATURROHMAmelawan DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPC PPP) Kabupaten Pasuruan Dkk

DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN(DPC PPP) Kabupaten Pasuruan,bertempat tinggal diJalan Anggur No.02 Bangil Kabupaten Pasuruan;; dalamhal ini dikuasakan kepada ZUMAN MALAKA,SH.MHISWAHYUDI,SH.MHum,MUFLIH,SH,EKO HADIPURNOMO,SH,FATAKHUL HUDI SH,ERDA sRATMARA,SH.MH, YANARKO,SH,MOCH ILHAMSH,MH,Para Advokat dan Konsultan Hukum yangberkantor di LBH PPP Jawa Timur yang beralamat diJl.Kendangsari No.36 Surabaya, berdasarkan surat KuasaKhusus tertanggal 5 Januari 2015;selanjutnya disebutSODAGQAL

DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN(DPW PPP)JAWA TIMUR,bertempat tinggal diHalaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 955/Pdt.G/2014/PN.Sby.Jl.Kendangsari No.36 Surabaya, dalam hal ini dikuasakankepada ZUMAN MALAKA,SH.MHISWAHYUDI,SH.MHum, MUFLIH,SH, EKO ~ HADIPURNOMO,SH, FATAKHUL HUDI SH, ERDA SRATMARA,SH.MH, YANARKO,SH, MOCH ILHAMSH,MH, Para Advokat dan Konsultan Hukum yangberkantor di LBH PPP Jawa Timur yang beralamat diJl.Kendangsari No.36 Surabaya, berdasarkan surat KuasaKhusus tertanggal

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPPPPP)JAKARTA,bertempat tinggal di Jl.Diponegoro 60Jakarta Pusat, dalam hal ini dikuasakan kepada ZUMANMALAKA,SH.MH;ISWAHYUDI,SH.MHum,MUFLIH,SH,EKO HADI PURNOMO,SH,FATAKHUL HUDI SH,ERDA SRATMARA,SH.MH,YANARKO,SH, MOCH ILHAM SH,MH,Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor diLBH PPP Jawa Timur yang beralamat di Jl.KendangsariNo.36 Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusustertanggal 9 Januari 2015selanjutnya disebut sebagaicece eee eee ee ceca

2014,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Nopember 2014,dibawah Daftar Nomor : 955/Pdt.G/2014/PN.Sby., mengajukan gugatan perbuatanmelawan Hukum kepada Para Tergugat ; 22 2nn oncom nn nnn nn nnn nnn sncnMenimbang, bahwa perkara ini masih dalam tahap awal dan masih dalam tarafjawaban Tergugat akan tetapi Penggugat mencabut surat gugatan dimaksud denganalasan penyelesaian perkara Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu akandilakukan melalui penyelesaian Internal Partai

Ir ARWAN TJAHYADI, VS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI (DPP) NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM), DK

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI (DPP) NASIONALDEMOKRAT (NASDEM), yang diwakili olen Ketua UmumPartai Nasdem, Surya Dharma Paloh dan Sekretaris JenderalPartai Nasdem, Johnny G. Plate, berkedudukan di Jalan R.P.Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Menteng, JakartaPusat 10350, dalam hal ini memberi kuasa kepada TaufikBasari, S.H., S.:'Wdum., LL.M., dan kawankawan, Para Advokatyang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU)Partai Nasdem, beralamat di RP.

Rachmawati Dewi sebagai Anggota DPRD ProvinsiSulawesi Selatan dari Partai Nasdem yang dikeluarkan Tergugat adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat;6. Menyatakan IR. Arwan Tjahyadi (Penggugat) adalah Anggota PartaiNasdem yang sah;7.

Menyatakan Tergugat dan Tergugat Il telah melakukan perbuatanmelanggar ketentuan Bab Pasal 6 angka 4 dan Pasal 10 Anggaran RumahTangga Partai Nasdem;3. Surat Keputusan Nomor 010.SI.1/DPWNasdem Sulsel/ 2018, tanggal 6Januari 2018, yang dilakukan kepada Penggugat, Perihal PemberhentianSdr. Arwan Tjahyadi (Penggugat) sebagai Anggota Partai Nasdem, yangHalaman 4 dari 8 hal. Put.

1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihanpartai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melaluiMahkamah Partai Politik:Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum diselesaikan secarainternal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan PasalHalaman 5 dari 8 hal.

Bahwa masalah yang diajukan oleh Penggugat adalan merupakanpermasalahan internal partai yang belum pernah diselesaikan melaluiMahkamah Partai yang bersangkutan, sesuai ketentuan dalam Pasal 32ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik dikaitkan dengan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat(4) Anggaran Dasar Partai Nasdem, sehingga masalah yang diajukan olehpihak Penggugat masih menjadi kKewenangan

Penggugat:
H.MAT NASIR, S.Sos
Tergugat:
1.DR.Drs.YUS SUDARSO,SH,MH
2.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI DEMOKRAT
Turut Tergugat:
MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT

Dewan Pimpinan Partai Berkarya (Beringin Karya)
2.2. Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Pesisir Selatan
3.DPRD Pesisir Selatan

,M.Hum
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
2.Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sumatera Utara

Penggugat:
ABDUL RASYID
Tergugat:
ZEINIYE, S.Ag
Turut Tergugat:
1.DEWAN PERWAKILAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
2.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPP-PA),, DKK

PUTUSANNomor 179 K/Pdt.SusParpol/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan partai politik pada tingkatkasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:Tuan ADAM MUKHLIS, anggota DPRA Fraksi Partai Aceh(PA) Periode 20142019, bertempat tinggal di Jalan Nuri Nomor20, Kelurahan/Desa Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, KotaBanda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasakepada H.

Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPPPA),berkedudukan di Jalan Dr. Mr.

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat Ill keliru, karena sengketayang diajukan Penggugat adalah kewenangan mahkamah partai sesuaipasal 32 Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai PolitikJuncto Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;2.

Bahwa usul Pemberhentian Antar Waktu yang diajukan oleh DPAPAkepada kami didasarkan pada ketentuan pasal 38 ayat (2) huruf aUndangundang Nomor 11 Tahun 2006 Juncto pasal 139 ayat (2) huruf eUndangundang Nomor 23 Tahun 2014 Juncto pasal 102 ayat (2) huruf ePeraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 yang merupakankewenangan penuh masingmasing partai politik/partai politik lokal;3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat keliru, maka Pengadilan NegeriHalaman 3 dari 8 hal. Put.

Nomor 179 K/Pdt.SusParpol/2018Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) juncto Pasal 33 ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pengadilan Negeri berwenangmemeriksa dan mengadili perkara perselisihan partai politik tetapi Kewenangantersebut timbul setelah penyelesaian melalui internal partai tidak tercapai;Bahwa oleh karena belum ada penyelesaian melalui mekanismeinternal partai maka akibat hukumnya adalah gugatan

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GERINDRA, DKK

Syaefuddin La Intang MelawanDewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan

Bahwa Tergugat adalah Partai Politik yang memiliki AnggaranDasar (AD) Partai Politik yang merupakan Peraturan Dasarbagi Tergugat sebagai Partai Politik, sebagaimana pulaperaturan dasar tersebut telah dijabarkan dalam AnggaranRumah Tangga Tergugat sebagai Partai Politik, sebagaimanadiatur dalam UndangUndang RI No. 2 Tahun 2008 TentangPartai Politik oleh karena itu Tergugat mensomir Penggugatuntuk membuktikan dalildalil yang dikemukakan dalamgugatannya sepanjang mengenai tuduhan bahwa Tergaugattelah

melalui Struktur Partai PKS dan kepadaPenggugat telah pula diberikan teguran oleh BidangKaderisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPW Sulsel; .

Bahwa Tergugat adalah Partai Politik yang memilikiAnggaran Dasar (AD) Partai Politik yang merupakanPeraturan Dasar bagi Tergugat sebagai Partai Politik,sebagaimana pula peraturan dasar tersebut telahdijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga Tergugatsebagai Partai Politik, sebagaimana diatur dalam UndangUndang RI No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik olehkarena itu.

AnggaranRumah Tangga (ART) pasal 32 menegaskan bahwa Majelis Tahkimadalah penyelenggara tugas Mahkamahan Partai berkenaan denganstruktur organisasi dan kepengurusan partai, pemeriksaan terhadapanggota yang diduga melanggar peraturan partai, melakukan Ujimateriel, memberikan penafsiran atas peraturan parta, danmemutus perselisihan kewenangan.

diatur dalam Undang undang No. 2 Tahun 2008Tentang Partai Politik dan AD / ART Tentang Pedoman PenyelesaianPerselisihan Internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

,MH >< DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT,Cs

Bahwa TURUT TERGUGAT adalah Mahkamah Partai Demokrat yangberwenang untuk memeriksa dan memutus Perselisihan Internal Partai, terkait dengan penyelesaian perselisihan internal partai sesuai dengan Pasal3233 UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Bukti P3 danAnggaran Dasar Partai Demokrat wde Bukti P2.

Bahwa benar Turut Tergugat adalah Mahkamah Partai Demokrat yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Perselisihan Internal Partai,terkait dengan penyelesaian perselisihan internal Partai, terkait denganpenyelesaian perselisihan internal Partai sesuai dengan pasal 3233UndangUndnag No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 22 ayat (4) Anggaran dasar Partai Demokrat;4.

Bahwa putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 053/DPPPHPU/2014tertanggal 16 September 2016 tersebut belum dapat dilaksanakan denganalasan sebagai berikut:a. Mahkamah Partai Demokrat adalah lembaga baru di Partai Demokratyang tugas dan kewenangannya menurut UU Partai Politik danAnggaran Dasar Partai Demokrat tahun 2015 belum dipahami secarabenar oleh sebagian besar kader Partai Demokrat;b.

Akibat ketidaktahuan tentang tugas dan kewenangan Mahkamah Partaimenurut UU Partai Politik dan Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun2015 tersebut maka Putusan Mahkamah Partai yang melakukanpemecatan terhadap keanggotaan partai telah menimbulkan kegaduhaninternal; c.

Fotocopy Jawaban Mahkamah Partai yang menolak PermohonanPenyelesaian Perselisihan Internal Partai terkait dengan tidakdilaksanakannya Putusan Mahkamah Partai.

Siti Durotul Mahmudah
MELAWAN
Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kediri

Partai NasDem, sekretaris Partai dan Ketua Fraksi NasDem,Penggugat dibilangi panjang lebar yang intinya Penggugat lebih baikmengundurkan diri dan itu lebih gentel, lebih terhormat daripada terusmenerus membuat malu nama partai dan keluarga, juga instansi itu lebihbaik mengundurkan diri.

Partai NasDem.9.

NasDem yang memiliki Hak danKewajiban yang sama sebagaimana Anggota Partai NasDem lainnya, akantetapi ternyata tanpa melalui mekanisme yang sah menurut hukum (sesuaiAD/ART Partai NASDEM) sehingga masuk kategori tanoa alasan yang sahmenurut hukum Tergugat mengajukan proses menerbitkan SuratPemberhentian sebagai Anggota Partai NASDEM dan juga sebagai anggotaDPRD Kabupaten Kediri ke DPP Partai NasDem.

dengan pengunduran dirinyaPenggugat dimaksud sepenuhnya merupakan wewenang (otoritas) dariDewan Pimpinan Pusat Partai NasDem sedangkan hak/wewenang DewanPimpinan Daerah Partai NasDem (ic.

Nomor 2 Tahun 2011 perubahandari UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaihukum acara perdata specialis dari hukum acara perdata umum, yaitu Pasal 32dan Pasal 33, yang menyatakan :Pasal 32(1) Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik

NOVA BERNETJE PANGAU VS DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DAMAI SEJAHTERA KOTA BALIKPAPAN, DKK

No.38,RT.054, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan,Kota Balikpapan;DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DAMAI SEJAHTERA,berkedudukan di Jalan Let.Jend.S.Parman No.6G, BundaranSlipi, Jakarta Barat, yang diwakili olen Ketua Umum DewanPimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera, Dr.M.L.DennyTewu,SE.

Bahwa TergugatRekonvensi/ Penggugat Konvensi telah membangkang terhadap ketentuanketentuan partai dengan cara tidak mematuhi SK DPP Partai DamaiSejahtera No.017/SK DPP PDS/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 jo.Putusan Dewan Kehormatan Partai No.08/2009 tanggal 26 Mei 2009 jo.Putusan Mahkamah Partai No.0014MPDS/2012 tanggal 24 Mei 2012.Bahwa semua surat keputusan yang dikeluarkan oleh Para PenggugatRekonvensi/ Para Tergugat Konvensi yang menyangkut status PenggugatKonvensi/ Tergugat Rekonvensi di DPRD

Bahwa atas putusan Dewan Kehormatan Partai tersebut, Nova BarnetjePangau (Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi) pada tanggal 2 Juli2009 telah mengajukan permohonan ke DPP Partai Damai Sejahtera agarDPP membatalkan putusan Dewan Kehormatan No.08/2009 tersebut, namunpermohonan tersebut ditolak oleh DPP Partai Damai Sejahtera;12.

oleh TergugatRekonvensi/ Penggugat Konvensi, kader partai lainnya yaitu Sdr.Mardan,SE..

Putusan Dewan Kehormatan Partai No.08/2009 tanggal 26 Mei2009, jo. Putusan Mahkamah Partai No.0014MPDS/2012 tanggal 24 Mei2012, jo.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, 2. MAHKAMAH PARTAI PDI PERJUANGAN, 3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PROVINSI JAMBI, 4. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN SAROLANGUN tersebut;

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKR ASI INDONESIA PERJUANGAN,, DKK VS MUHAMMAD SYAIHU,

Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Kabupaten Sarolangun Nomor 53/DPC.05.08/I/2017Perinal Pernyampaian SK DPP PDI Perjuangan Nomor 191/KPTS/DPP/XI/ 2016 tanggal 29 November 2016 tentang Pemecatan H.Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan tertanggal 24 Januari 2017;j.

Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Kabupaten Sarolangun Nomor 98/DPC05.08/VIII/2017perihal Proses Pengganti Antar Waktu Atas nama H.

Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia PerjuanganNomor : 2644/IN/DPP/III/2017 perihnal Pengesahan dan PenetapanKetua DPRD Kab.Sarolangun tertanggal 9 Maret 2017 ;k) Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Kab.Sarolangun Nomor 70/DPC05.08/III/2017 perihalPengantar Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggaltertanggal 14 Maret 2017 ;l) Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Kab.Sarolangun Nomor 98/DPC05.08/VIII/2017 perihalProses

politik dalam perkara a quobelum diajukan kepada Mahkamah Partai untuk diselesaikan danTermohon Kasasi telah melanggar AD dan ART partai karena terlibatdalam penyalahgunaan narkotika sehingga harusnya gugatan a quoditolak;Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Judex Facti sudahtepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (4) UndangUndang Partai Politik Mahkamah Partai sebagai Lembaga PenyelesaianInternal Perselisihan Partai memiliki kewajiban hukum untukmenyelesaikan perselisihan

DEWANPIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN,2. MAHKAMAH PARTAI PDI PERJUANGAN, 3. DEWAN PIMPINANDAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGANPROVINSI JAMBI, 4.

RAHMAN ABDI VS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) KALIMANTAN SELATAN

Nomor 643 K/Pdt.SusParpol/2019kedudukan Penggugat dalam keadaan semula sebagai Sekretaris danAnggota DPC Partai Hanura Kabupaten Hulu Sungai Selatan.7.

tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politikharus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah PartaiPolitik;Bahwa karena permasalahan Penggugat dengan Tergugatmerupakan permasalahan internal partai maka berdasarkan Pasal 32 ayat(1) angka 3 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yangmenyebutkan bahwa : "perselisinan partai politik diselesaikan

oleh internalpartai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART yang penyelesaianperselisihan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh partai politik", hal ini sejalan pula dengan SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2003 tanggal15 Oktober 2003pada angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal demikianitu (perkaraperkara perdata yang menyangkut permasalahan internal dalamtubuh partai) akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan

dahuludalam forum internal partai, yang kemudian pada angka 3 pada pokoknyaHalaman 4 dari 6 hal.

Nomor 643 K/Pdt.SusParpol/2019menyatakan bahwa apabila perkara yang diajukan menyangkut atauberhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan,hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksaperkara yang bersangkutan;Bahwa dalam perkara a quo ternyata belum ditempuhnyamekanisme penyelesaian internal partai politik yang bersangkutansebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 UndangUndang Partai Politik dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4Tahun 2003

"Melawan" 1.Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). 2.Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi Sulawesi Selatan. 3.Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Takalar.

Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Keadilan Dan PersatuanIndonesia (PKPI) dengan No.

Bahwa apa yang dipermasalahkan Para Penggugat adalahmengenai Keputusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia(PKPI) yang menyangkut internal partai maka diselesaikan lewatinternal Partai juga dan bukan lewat Keputusan hukum, ini adalahKeputusan Politik dan bukan Keputusan hukum. Jadi tidak tepatdiselesaikan lewat gugatan, tepatnya diselesaikan dengan mengacupada AD/ART Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)karena menyangkut Internal Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia (PKPI).

Tentang pemberhentian seseorangdiberhentikan dari partai Politik juga diatur dalam pasal 16 UndangUndang Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik ;Bahwa hal ini juga dipertegas dalam Angaran Dasar /Anggaran RumahTangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Pasal 8 ayat(1) Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia(PKPI) yang berbunyi sebagai berikut :Berakhirnya keanggotaan seseorang dari Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (PKPI), karena :Meninggal

duniaMenyatakan mengundurkan diri dari Partai Pelopor secara tertulis.Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.9 O WD >Diberhentikan/dipecat dari Partai Pelopor karena melanggar disiplinPartai Politik.3.

dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai politik, ayat (8) Susunan mahkamah Partai Politik sebutan lainsebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politikkepada Kementerian, ayat (4) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60(enam puluh) hari, ayat (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lainbersifat final dan mengikat

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUANINDONESIA (DPN PKP INDONESIA);DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUANINDONESIA (DPN PKP INDONESIA);

., NIP. 19730814 2006041001, Pangkat/Golongan Penata TK.I (Ill/d),Jabatan Kepala Seksi Pendaftaran Badan Hukum Partai Politik, Sub Direktorat PartaiDirektorat Tata Negara; Ani Turbiana, S.H., NIP. 1032001,Pangkat/Golongan Pena (III/d), JabatanKepala Seksi Analis angan Hukum danAdvokasi Partai b Direktorat Partai Politik,longan Penata TK.I (lIIl/d), Jabatana Seksi Dokumentasi Partai Politik, Subirektorat Partai Politik; Nur Yanto, S.H.

., NIP. 198708182010121001, Pangkat/Golongan Penata Muda(IIl/a), Jabatan Analis Pertimbangan Hukum danAdvokasi Partai Politik, Subdit Partai Politik, Direktorat Tata Negara; Hlm.2 dari 25 him. Put. No. 266/B/2017/PTTUN.JKT10. Imam = Choirul = Muttagin, S.H..M.H., ~~ NIP.198304142009121005, Pangkat/Golongan PenataMuda TK.I (Ill/o), Jabatan Analis PertimbanganHukum dan Advokasi Partai Politik, Subdit PartaiPolitik, Direktorat Tata Negara;11. Backy Krisnayudha, S.H.

., NIP. 198706112006041001, Pangkat/Golongan Penata Muda TK.I (III/b), Jabatan Analis PertimbangSubdit Partai Politik, Direktorat Tata Ne 12. Resti Ariani, S.H., NIP. 198% 0122001,Pangkat/Golongan Pena TK.I (III/b),Jabatan Analis Pertim ukum, Subdit Partai., NIP. 19820204200912 2006,Penata Muda TK.! (Ill/b),uanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, berkedudukan Jalan H.R.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUANINDONESIA (DPN PKP INDONESIA), suatu badanhukum partai politik yang didirikan dan tunduk padahukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta yangHilm.3 dari 25 him. Put.

No. 266/B/2017/PTTUN.JKTKongres Luar Biasa (KLB) Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (PKP INDONESIA) tahun 2016serta Akta Nomor 02 tanggal 13 Desember 2016tentang Rapat Pleno Dewan Pimpinan Nasional (DPN)Partai yang keseluruhannya dibuat dihadapan NotarisDewi Yul Cendera Kasih, S.H.

Penggugat:
Soleh Afif
Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Cq. Dr. Oesman Sapta Odang dan Gede Pasek Suardika, S.H., M.H Selaku ketua Umum dan Sekjen Partai Hanura

LUCIANTY, DKK- LAWAN -DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (DPP PAN), DKK

diri secara tertulis; menjadi anggota Partai Politik lain; ataud.melanggar AD dan ART.2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.30.Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 16 ayat (1) secara jelas UU31.telah menetapkan alasanalasan pemberhentian terhadapanggota Partai Politik, termasuk melanggar AD/ART Partai dantata cara pemberhentian UU mendelegasikan kepada AD/ARTmasingmasing partai.

Rustandi sebagai Anggotan Partai Amanat Nasional;3.

RUSTANDI SEBAGAIANGGOTA PARTAI AMANAT NASIONAL, diberi tanda Bukti P.10.9.

RUSLI:e Bahwa saksi sebagai Sekretaris Partai Golkar DPD Kab.

sebagaimana diatur didalam AD ART.Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 153/Padt.G/2014/PN Pig2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehsuatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik.3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainsebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikanoleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat

SAIFUDINmelawanKETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PONOROGOdkk,

Pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Persatuan Pembangunan khususnya pada Bab IIKeanggotaan Pasal 4 ayat (5);b.

Bahwa ; dalam BAB II Pasal 4 ayat 5 Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan kutipannya berbunyiPemberhentian terhadap anggota Partai Persatuan Pembangunansebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a,b dan c yang mendudukijabatan didalam maupun diluar Partai Persatuan Pembangunanditingkat Cabang/Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pengurus HarianDewan Pimpinan Pusat atas Usul Pengurus Harian Dewan Pimpinancabang melalui Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah setelah yangbersangkutan

Bahwa DPRD Kabupaten Ponorogo sebagai Pihak Tergugat IV danGubernur Jawa Timur sebagai Tergugat V sebagai para pihak yangberwenang untuk menindaklanjuti permohonan Partai sesuai denganmekanisme undangundang tentang pergantian antar waktu DPRDKabupaten Ponorogo, maka mohon Majelis Hakim tetap dapat padaprinsipnya perkara ini adalah masalah internal partai dan menyatakanPengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut danmengembalikan kepada institusi partai dalam pengajuan pergantianantar waktu

kepada pimpinan DPRD provinsidengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagianggota DPRD Provinsi dan kepada pinpinan DPRDkabupaten/kota dengan tembusan gubernur bagi anggotaDPRD kabupaten/kota.Dalam Penjelasan Ayat (1):Yang dimaksud dengan pimpinan partai politik adalahpimpinan partai politik di provinsi untuk DPRD Provinsidan Pimpinan partai politik di kabupaten/kota untuk DPRDkabupaten/kota, sesuai dengan rekomendasi/keputusandewan pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan.Ayat (3) Paling

Saifudin dari jabatannya sebagai Bendahara PengurusHarian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKabupaten Ponorogo dan dari Anggota Partai Persatuan27Pembangunan termasuk dari jabatannya sebagai Anggota DPRDKabupaten Ponorogo6.

DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN MUARA ENIM, melawan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Rumah Tangga PartaiGolongan Karya sebagaimana Keputusan Musyawarah Nasional LuarBiasa Partai Golongan Karya Tahun 2016 #Nomor:VI/MUNASLUB/GOLKAR/2016 Tentang Perubahan Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya, dan KeputusanDPP Partai Golkar Nomor: KEP105/DPP/GOLKAR/V/2016 TentangPengesahan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Daerah PartaiGolkar Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 20162021, yangberalamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 142, Kelurahan Pasar 2,Kabupaten Muara

., sebagai Calon Wakil Bupati KabupatenMuara Enim Tahun 201 8;3) Membuat ketidakpastian Politik antar Kader Partai Golkar di WilayahKabupaten Muara Enim dan berdampak perpecahan Partai; 4) Mempengaruhi Kebijakan Politik Partai Golkar, dan berdampak padaberkurangnya Suara Partai Golkar Pada Pemilihan Presiden 2019;Dengan demikian, Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (/egalstanding) untuk mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang0 somone nnn nn nnn none ncnn ne ncnsIV.

,M.Si. selaku pengurus Partai Golkar; Bahwa pada pokoknya tujuan Penggugat mengajukan gugatan atas objeksengketa a quo adalah karena Tergugat tidak mencantumkan Partai GolkarHalaman 33 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUNPLG(ic. Penggugat) sebagai Partai Pengusul Pasangan Calon Dr. Ir. SyamsulBahri, M.M., sebagai Calon Bupati dan Ir.

Penggugat) sebagai Partai PengusulPasangan Calon Dr. Ir.

diusulkan olehDewan Pimpinan Pusat Partai Golkar ke Komisi Pemilihnan Umum (vide positagugatan halaman 78 angka 1, 2 dan 3); 202020020"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa,sebagaimana terdapat pada lampiran tidak dicantumkannya Partai GolonganKarya sebagai Partai Pengusul Pasangan Calon Dr.