Ditemukan 60850 data
11 — 9
Mahesa Simanjuntak Bin Lucky Febryan Simanjuntak, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 01 Juli 2022 minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
21 — 10
Achmad Naufal Lazuardi Bin Moch Aliansyah Syahru Rachman, lahir di Surabaya 21 Nopember 2015 minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
18 — 0
membayar kepada Termohon nafkah anak bernama ASMARANTI ANANDA HASANAH, Perempuan umur 14 tahun minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
21 — 0
anak yang bernama Abdi Bima Putra Perdana bin Erliyanto dan Bunga Dwi Cahya Febriyan binti Erliyanto minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun dibayar minimal setiap enam bulan sekali sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
18 — 12
Penggugat berupa nafkah anak yang bernama Shafana Almahyra Binti Jefri Pradana umur 3 tahun minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
17 — 13
Mochamad Alif Putra Ardiansyah Bin Shaepuloh dan Ferdiansyah Putra Anugrah Bin Shaepuloh minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untukmemberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
25 — 14
bernama Hariadi bin Achmad Supariyo lahir di Surabaya tanggal 04 Februari 2014 minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untukmemberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
22 — 14
Surabaya 11 November 2007) dan Ariana Putri Fatimah Binti Agus Mukhlisin (Surabaya 27 Maret 2014) minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
7 — 5
bernama Aldi Putra Daniarta bin Dany Prihastanto lahir di Surabaya tanggal 08-12-2012 dan Luphita Putri Daniarta binti Dany Prihastanto lahir di Surabaya tanggal 05-09-2018 kepada Penggugat setiap bulan minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tambahan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
1 — 0
di Surabaya pada 31 Juli 2012 dan Aruna Mafaza Bellvania, lahir di Surabaya pada 04 April 2018 minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untukmemberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
6 — 0
~~n nnn nnn nnn enn nnn nennnnn nn noma nme nenonanmenenennasanananannsAtau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yangS@adil adilnya; === anne se einen Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, paraPemohon telah hadir sendiri.o Menimbang bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebutdisidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonanPengesahan Nikah yang diajukan oleh para pemohon melalui lembagapenyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.
8 — 5
hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggaldan telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 06Januari 2020 dan 06 Mei 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkantidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa demikian juga dengan Tergugat, tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)melalui Lembaga Penyiaran Publik
8 — 9
kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan dantelah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 10September 2020 dan 15 Januari 2021 yang dibacakan di dalam sidang,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah;Bahwa demikian juga dengan Tergugat, tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melaluiLembaga Penyiaran Publik
6 — 4
hukumnya meskipun berdasarkan panggilan Nomor1622/Pdt.G/2019/PA.Slw tanggal 21 Juni 2019 yang dibacakan di persidangan,ternyata Termohon tidak bertempat tingal di alamat tersebut, kKemudian ataskeinginannya sendiri Pemohon menyatakan perubahan permohonannya dalamhal alamat tempat tinggal Termohon yang semula di di XXXX, Kota Tegal,sekarang Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia kemudian Termohon dipanggil melaluiLembaga Penyiaran Publik
RAIHANA HEUER
Tergugat:
1.PT Kandui Resort Mentawai
2.PT Pulau Ombak Indah
3.Eko Siswanto, SM Akt, S.E., M.M.
62 — 20
., Akuntan Publik pada Kantor AkuntanPublik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry (ARHJ), beralamat di JI.
1.Lalu Ramli
2.Muttawib
3.Saprin alias Bpk Zakaria
4.Iron Hidayatullah
5.Adnan
6.Inaq Yunus
7.Bpk Supar
8.Muazzim alias H. Munawir
9.Saumin
10.Amrillah
11.Misbah
12.H. Musleh
13.H. Nasir
14.Fauzan alias M. Fauzan Muslim
15.H. Muslim
16.H. Zainudin
17.Saleh alias Amaq Hayat
18.H. Jamaludin alias Ra'uf
19.Janah
20.Rahman
21.Murniadi
22.H. Mahsun Yusuf
Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH Cq. BUPATI LOMBOK TENGAH
2.PT. ANGKASA PURA I Cq. PT. ANGKASA PURA AIRPORT LOMBOK
132 — 43
pembuangan air dan sanitasi, dan bangunanpengairan lainnya;d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenagalistrik;g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;I. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;j. fasilitas keselamatan umum;k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;I. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik
Umum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 wajib diselenggarakan olehPemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintahatau Pemerintah Daerah.Dalam hal Instansi yang memerlukan Pengadaan Tanahuntuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalamPasal 10 adalah Badan Usaha Milik Negara, tanahnyamenjadi milik Badan Usaha Milik Negara.Pasal 13Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakanmelalui tahapan:a. perencanaan;b. persiapan;c. pelaksanaan; dand. penyerahan hasil.Pasal 19(1) Konsultasi Publik
rencana pembangunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untukmendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dariPihak yang Berhak.(2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak danmasyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan ditempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau ditempat yang disepakati.Putusan Nomor 17/G/2018/PTUN.MTRHalaman 20(3)(4)(5)(6)Pelibatan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud padaayat (2
rencana pembangunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (38)dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasirencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.(2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhakdan masyarakat yang terkena dampak sertadilaksanakan di tempat rencana pembangunanKepentingan Umum atau di tempat yang disepakati.(3) Pelibatan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilandengan surat
rencana pembangunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat(3) dilaksanakan untuk mendapatkankesepakatan lokasi rencana pembangunandari Pihak yang Berhak.Konsultasi Publik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dengan melibatkanPihak yang Berhak dan masyarakat yangterkena dampak serta dilaksanakan di tempatrencana pembangunan Kepentingan Umumatau di tempat yang disepakati.Pelibatan Pihak yang Berhak sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dapat dilakukanmelalui perwakilan dengan surat kuasa daridan
172 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badan hukum publik atau badan hukum privat;2.
Bahwa mengenai syarat kedua Pemohon merupakan suatu badanhukum privat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dengan demikiansyarat kedua yaitu berupa Badan hukum publik atau badan hukumprivat berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) huruf c UU MahkamahAgung telah terpenuhi;5. Berdasarkan halhal yang telah Pemohon uraikan diatas.
Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat.
Subtansi suatu aturan yang menyangkut kemaslahatan publikseharusnya memang berpihak kepada publik dan bukan kepadakepentingan pihak tertentu, meskipun memang tidak boleh jugamenafikan atau mengabaikan kepentingan stakeholder lain sepertimisalnya pengusaha. Jadi suatu aturan publik seharusnya dibuatagar publik secara keselurunan dapat memperoleh manfaat yanglebih besar daripada mudharatnya.F.
Bagaimana denganmanfaat ke publik? Ada yang berargumen bahwa penggunaan jalanumum untuk batubara akan mendorong terciptanya banyak lapangankerja informal seperti ribuan sopir, warungwarung, pekerja penutupterpal, petugas pengatur lalu lintas, bengkel truk, tambal ban, dll.Memang benar, tetapi apakah kKesempatan kerja ini akan hilang jikaribuan truk ini pindah ke jalur khusus batubara? Jawab nya tentutidak.H.
7 — 4
tanggaldan telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 26Agustus 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanyayang sah dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halanganyang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui LembagaPenyiaran Publik
12 — 10
hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggaldan telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 01Juli 2020 dan 06 November 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkantidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa demikian juga dengan Tergugat, tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil Secara resmi dan patut melaluiLembaga Penyiaran Publik
189 — 52
Abdul Rokhim, S.H.1;Semuanya berprofesi sebagai Advokat, Pengacara publik, danPengabdi bantuan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum DemakRaya ( LBH Demak Raya) beralamat di Kp. Bogorame RT.001RW.001, Kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan. Demak KabupatenDemak 59515.