Pasal 116huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Pasal 134 InstruksiPresiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam, petitum gugatan Penggugat poin angka 1 dan 2 sudahsepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugatterhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam;Hal. 14 dari 17 hal.

KEENAM : Segala blaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapbkannyaKeputusan ini dibebankan pada Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Sekretariat Jendral Kementrian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat.Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2016Tentang Dukungan Penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 danKeputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :80/KPTS/M/2016Tentang Pembentukan Satuan Tugas PercepatanPembangunan Prasarana dan Sarana ASIAN GAMES XVIII Tahun

Gatot Subroto Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang,Jakarta Pusat.Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001Tentang Perubahan Nama Gelanggang Olahraga Senayan menjadiGelanggang Olahraga Bung Karno;Keputusan Presiden Nomor 94 tahun 2004 tanggal 18 Oktober2004 Tentang Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga BungKarno, Pasal 2 antara lain menyatakan untuk mengelola KomplekGelanggang Olahraga Bung Karno dibentuk Badan PengelolaGelanggang Olahraga Bung Karno dan Direksi PelaksanaPengelolaan

RI menetapkanKeputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 yang diubah denganKeputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2016 tentang Panitia NasionalPenyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, dengan susunanPanitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018selanjutnya disebut Panitia Nasional INASGOC, terdiri dari:a.

Ketua Pengarah langsung dipimpin Bapak Presiden RIb. Ketua Penanggungjawab Bapak Menpora;c. Ketua Penyelenggara, Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI)Selanjutnya, sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawabpemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 9 PP 17 Tahun 2007,Hal 37 Put.

No. 197/ Pdt/2018/PT.DKImaka ditetapkan Instrumen hukum pelengkap Keputusan Presidenpenyelenggaraan multi event internasional guna penguatankoordinasi dalam rangka persiapan penyelenggaraan Asian Games2018 berupa Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentangDukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, yangsubstansi intinya memerintahkan kepada Kementerian/Lembagaterkait termasuk kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGATI, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV.

Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dansecara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkaraini lebih lanjut, karena Termohon yang tidak mau mendampingi Pemohon selamabertugas di Wangi Wangi;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuail denganketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3)

Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaituantara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dengan Termohondapat disahkan untuk keperluan bercerai dengan Termohon, alasan tersebut dapatditerima, karena Buku Kutipan Akta Nikah merupakan satusatunya bukti yang sahdan diakui oleh Negara RI untuk membuktikan jika seorang lakilaki dengan seorangperempuan adalah pasangan suami

Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalamsidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohontanpa kehadiran Termohon, hal ini Ssesuai dengan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadiUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwaBarang Siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.WgwHal. 14 dari 23 hal.menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hakatau keadaan itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor

Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Isam, fakta hukumnya Termohon yang pergimeninggalkan Pemohon dan selama itu juga Pemohon dan Termohon tidak pernahlagi saling mencari, maka Majelis Hakim menilainya Pemohon dan Termohon selakusuami istri yang sah tidak lagi saling memperdulikan;Menimbang, bahwa dengan sifatsifat Pemohon yang tidak ingin lagi bersatudalam sebuah rumah tangga bersama Termohon, menunjukan bahwa Pemohon danTermohon tidak memiliki niat yang

Nomor 42 Tahun 2002tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,yang menyatakan bahwa belanja atas beban Anggaran Belanja Negaradilakukan berdasarkan atas hak dan buktibukti yang sah untuk memperolehpembayaran, serta bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf c, d, e, fPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa PejabatPembuat Komitmen

No. 622 K/Pid.Sus/2017ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yangmenyatakan bahwa Pembayaran Bulanan/Termin untuk pekerjaankonstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang,termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasilpekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuanyang terdapat dalam kontrak akibat dari perobuatan Terdakwa

Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorangbernama PEMOHON yang bertempat tinggal di wilayan Kabupaten LampungBarat.

Pasal 67 Peraturan Presiden RINomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) KompilasiHukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan pokokisinya menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secaraIslam dan telah dicatatkan di Kantor urusan Agama Kecamatan Way TenongKabupaten Lampung Barat.

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalamInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya maka permohonanPemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi HukumIslam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, maka Majelis dapatmenetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan(mengikrarkan) talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaHal. 20 dari 33 halaman perkara No.0291/Padt. G/2016/PA.

Kr.tersebut merupakah fakta yang memiliki kekuatan pembuktian yang harusditerima untuk menguatkan dalil gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan fakta bahwaanak yang bernama ANAK saat ini masih balita sehingga sangat butuh ASI(air Susu ibu) dan kehangatan pelukan serta perhatian khusus dari seorangibu, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa: Pemeliharaan anak yangbelum

;Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensitentang nafkah anak sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim perlumengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, bahwa : Bapak yang bertanggungjawab atassemua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajibantersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biayatersebut, juga ketentuan dalam Instruksi Presiden

RI Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Presiden RI nomor 70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah jo.

Peraturan KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah,yang bunyinya sebagai berikut : Peraturan Presiden Rl Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah denganperaturan Presiden RI nomor 70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimanatelah diubah dengan peraturan Presiden RI nomor 70 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,yakni:1.

Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentangPetunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, yang bunyinya sebagaiberikut : Peraturan Presiden Rl Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah denganperaturan Presiden RI nomor 70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54

/Jasa Pemerintah, sebagaimana telahdiubah dengan peraturan Presiden RI nomor 70 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,yakni:1.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah bagiPembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah,terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentangPerubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untukKepentingan Umum jo.

Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum jo.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum demi meningkatkan kesejahteraandan kemakmuran bangsa, Negara dan masyarakat dengan tetap menjaminkepentingan hukum pihak yang berhak (Pasal 3 UndangUndang Nomor 2Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk KepentinganUmum);Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 27

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 UndangUndangNomor 2 Tahun 2012joPasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umumsebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden23.Nomor 148 Tahun 2015, hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dantanahnya hapus demi hukum.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012Pasal 100(1) Objek Pengadaan Tanah yang telah diberikan Ganti Kerugian atauganti rugi kerugian telah dititipkan di

Bahwa tuntutan Para Penggugat tersebut nyatanyata bertentangan denganInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan PelaksanaanProyek Strategis Nasional Jo. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 TentangPercepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Oleh karenanya TurutTergugat Ill dengan tegas menolak Tuntutan Provisi yang diajukan olehPARA PENGGUGAT.

Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorangbernama XXXXXXXXXXX dan N XXXXXXXXXXX yang bertempat tinggal di wilayahKabupaten Kepulauan Anambas.

Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama XxxXXXXXXXX saatini baru berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan adalan anak kandungpasangan XXXXXXXXXxX (Pemohon ) dan Xxxxxxxxxxx (Pemohon Il).

Pasal 15 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, olehkarenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon danPemohon sebagai orang tua dari XXxxxxxxxxxxx mohon dispensasi kawinuntuk anaknya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 di atas, antaraXXXXXXXXXXXXX Wan XXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda,maupun sesusuan.

Pasal 39Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 di atas,XXXXXXXXXXXXX saat ini berstatus gadis dan Xxxxxxxxxxxxx berstatus jejaka sertakeduanya samasama beragama Islam.

Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 dan 8 diatas,XXXXXXXXXXXXX Mengaku di depan sidang telah sering pergi berdua denganHalaman 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2020/PA.TrpXXXXXXXXXXXXX dan hubungan keduanya telah sedemikian erat dan tak bisadipisahkan lagi bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saatini Rintan Riana dalam keadaan hamil 11 (sebelas) minggu.

Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dansecara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara inilebih lanjut;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil (vide Pasal 26ayat 1, ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun

Pasal143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalamsidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohon,yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalildalil permohonannya tanpa adaperubahan atau tambahan;Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut, maka MajelisHakim mengkategorikan jawaban Termohon dalam dua kategori, yaitu :1.

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasanhukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, yang berbunyi : perceraian dapat terjadi dengan alasanalasan : (f).

(bertetap hati untuk) talak, Maka SesungguhnyaAllan Maha mendengar lagi Maha mengetahui;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas danberdasarkan permohonan Pemohon pada petitum poin 2, Pemohon meminta kepadaPengadilan Agama Luwuk untuk diberi izin untuk menceraikan Termohon, olehkarena itu Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan, yangsecara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai denganketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Instruksi Presiden

Oleh karena itu Majelis Hakim menilai Termohon tidakterbukti nusyuz dan berhak mendapatkan nafkah iddah selama tiga bulan, (videPasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa selama tiga bulan Termohon tidak boleh menerimapinangan atau lamaran lakilaki lain karena Pemohon masih memberikan nafkahkepada Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makaMajelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepadaTermohon

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum

diatas, olehkarena Pemohon tersebut lahir pada tahun 1984 sehingga pencatatan kelahiranPemohon tersebut pada saat ini telah terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurutPengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftarkelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdi atas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

menyempurnakan arti nama menjadilebih baik, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atasdapatlah dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006,pada pasal 52 ayat (2) disebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansipelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30(tiga puluh)hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk danPasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden

dan guna kepentingan serta adanya kepastian hukum atas nama anakPemohon yang terketik pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut,yaitu Rafli Ramadhani dan hendak diperbaiki sehingga menjadi Rafli RamdhaniShalat dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka beralasanhukum apabila permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapatlahdikabulkan, Sepanjang perbaikan nama ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden

RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008, sebagaimana tersebut di atas, makapermohonan Pemohon pada petitum point 3, dapatlah dikabulkan ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon masuk dalam jurisdiksivolunteer, maka biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Pemohon ;Memperhatikan pasal 52 ayat (1), ayat (2) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 93 ayat (1), (2), (3)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, tentangPersyaratan

negeri tempat pemohon.(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yangmenerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) harisejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri olehPenduduk.(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register aktaPencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden

Fotocopy KTP;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan danCatatan Sipil jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatansipil bahwa oleh karena Pemohon ingin menyesuaikan atau mengganti namaPemohon yang terdapat dalam Petikan Daftar Besar Kelahiran Pemohon danpaspor Pemohon (bukti P3 dan P5) dari Kim Huat menjadi Aminsebagaimana dalam Surat perekaman

bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildalil permohonannya, maka permohonan Pemohon beralasan hukumuntuk dikabulkan sebahagian;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan sebahagian, maka segala biayabiaya yang timbuldalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil danPeraturan Presiden

Kematian LIE TJIN TJWAN, LIE KWI SIANG , HARDJOPRAYITNO, LIE KWI HWA dan LIE KWIE SIOK yang dimohonkan Pemohonpencatatannya ternyarat diketahui dengan jelas keberadaannya da nadajenazahnya, serta ada surat keterangan kematiannya;Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk DanPencatatan Sipil menentukan bahwa : pencatatan kematian di wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:a.

Dokemen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Pendudukatau Dokemen Perjalanan bagi Orang Asing ;Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (2) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk DanPencatatan Sipil menentukan bahwa: surat kematian sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a yaitu:Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 10/Padt.P/2019/PN.Bms.a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebutdengan nama lain;b.

Karena Permohonan Pemohon ditolakselurunnya, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan inidibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan peraturan perundangundangan yang bersangkutankhususunya Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:MENETAPKAN :1, Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.

Pasal 93Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 TentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yangmenyebutkan bahwa pencatatan perubahan tempat lahir dilaksanakanberdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pengadilanberpendapat permohonan perubahan tempat lahir Pemohon didalam aktakelahiran Pemohon tersebut dipandang tidak melanggar peraturan hukumHalaman 4 dari 6 Perkara Nomor 829/Padt.P

kepentingan Pemohon dikemudian hari;Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan bunyi Petitumpada angka 2 (dua) pada surat permohonan Pemohon namun menurutPengadilan bunyi Petitum tersebut kurang tepat, oleh karenanya Pengadilanakan memperbaiki sedikit mengenai redaksi pada Petitum Pemohon tersebutSupaya dipandang menjadi hal yang lebih tepat tanpa mengurangi ataumenambah permohonan yang dimaksud Pemohon~ dalam suratpermohonannya;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1)Peraturan Presiden

Pasal 93 Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan denganpermohonan ini;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Pasal 39 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikahkarena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungansesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakapmenjadi saksi dan materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaiandan relefan dengan dalil permohonan para Pemohon, sehingga telahmemenuhi syarat formil

Pasal 7 ayat (3) dan (4) dan Pasal 1429 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melanggarlarangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8, Pasal9 dan Pasal 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan jo.

Pasal 3944 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya cukup alasan untukdiitsbatkan pernikahan para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas Pengadilan Agama Gorontalo patut mengabulkanpermohonan itsbat nikah Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhirdengan

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

hukum diatas,oleh karena anak Pemohon tersebut lahir pada tahun 2008 sehingga pencatatankelahiran anak Pemohon tersebut telambat lebih dari 1 (Satu) tahun, maka menurutPengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalamdaftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdi atas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

hukum diatas,oleh karena anak Pemohon tersebut lahir pada tahun 2009 sehingga pencatatankelahiran anak Pemohon tersebut telambat lebih dari 1 (Satu) tahun, maka menurutPengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftarkelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdi atas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, didalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui bataswaktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenaipersyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkanpenetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

hukum diatas, oleh karenaanak Pemohon tersebut lahir pada tahun 2009 sehingga pencatatan kelahiran anak Pemohontersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohoncukup beralasan secara hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,setiap peristiwa

Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut di atasPemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonan Pemohondapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yangtimbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,Peraturan Presiden

Pasal 93Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 TentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yangmenyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pengadilanberpendapat permohonan perubahan nama Pemohon didalam akta kelahiranPemohon tersebut dipandang tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku,sehingga cukup beralasan permohonan Pemohon

untuk merubah namapemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis YOHANESAGUS PORNOMO dirubah menjadi atas nama YUHANES AGUS PURNOMOpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1)Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatanpelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTDInstansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa

Pasal 93 Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan denganpermohonan ini;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, didalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui bataswaktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenaipersyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkanpenetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

hukum diatas, oleh karenaanak Pemohon tersebut lahir pada tahun 2005 sehingga pencatatan kelahiran Pemohon tersebuttelambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukupberalasan secara hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,setiap peristiwa

Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut di atasPemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonan Pemohondapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yangtimbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,Peraturan Presiden