Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-06-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 30 Juni 2016 — - Drs. EDDY SYOFIAN,MAP
232 — 53
  • NURHASANAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi sebagai dosen Fisip di USU ; Bahwa saksi ada ikut di lembaga Kokus Perempuan Politik IndonesiaSumatera Utara berdiri sekitar tahun 1999 di jakarta, di sumut tahun2011 ; Bahwa saksi duduk sebagai ketua di KPPI Sumut ; Bahwa kegiatan organisasi ini adalah karena lembaga ini merupakanwadah dari para poliitis perempuan dari berbagai partai politikperempuan yang ada di sumatera utara muaranya kepada calonlegislatif, konkrit
    melakukan verifikasi, mereka melihat kantor karnakantor kami menumpang, dan melihat kegiatankegiatan kami dan SKkami ;Bahwa dana tersebut kami pergunakan 75 juta untuk sewa kantorselama 3 tahun dan 75 juta lagi untuk kami gunakan membeliseperangkat komputer, laptop, Kamera, meja, kursi dll ;Bahwa kami membuat laporan pertanggungjawaban tanggal 15 Januari2014, semua sudah dilampirkan dan laporannya diterima olehkesbanglinmas;Bahwa saksi tidak pernah ikut berkampanye pilgub ;Bahwa kami tidak dari partai
    Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai Politikc. Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusand. Surat Keterangan Domisilie. Surat Kepengurusan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RIf. Surat Keterangan Terdaftarg. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 03/PFP/II/013 tanggal 14Maret 2013 Perihal Pertanggung Jawab Dana Hibah TahunAnggaran 2013.71.
    Keputusan Bersama Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera UtaraNomor :15/K/2012 &Nomor : 188.44/755/KPTS/2012.TentangPersetujuan Terhadap rancangan Peraturan Daerah ProvinsiSumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang Ill 20112012 tanggal 15 Desember 20111 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota Dewan AtasNama Fraksi Partai
    Dokumen YAYASAN PELESTARIAN FAKTA PERJUANGANKEMERDEKAAN Rl terdiri dari:a.b.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 010 /YPFP/IX/012Tanggal 12 September 2012 Perihal Mohon Bantuan Hibah danBansos Untuk Kegiatan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RI Tahun Anggaran 2012.Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai PolitikHalaman 236Putusan Perkara No.19/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn71.72.c. Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusand. Surat Keterangan Domisilie.
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-09-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Gto
Tanggal 18 September 2017 — - ABDUL HAKIM HAFID LAWAN - PT. MANDIRI TUNAS FINANCE KOTA GORONTALO
30 — 8
  • Mandiri Finance);Bahwa Saksi mengetahui mengenai penarikan mobil tersebut yaitupada saat itu Saksi menjadi Calek partai, Kemudian ada pembicaraandengan Penggugat bahwa Saksi akan menyewa mobil milik Penggugattersebut untuk dipakai kampanye, lalu pada saat Saksi akan mengecekmobil tersebut ternyata sudah tidak ada, terus Saksi bicara denganPenggugat bagaimana pembicaraan tersebut, kemudia Penggugatmenyampaikan kepada Saksi bahwa mobil Penggugat sudah ditarik olehTergugat;Bahwa setahu Saksi mobil Penggugat
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum
Register : 07-05-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst
Tanggal 26 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.YAATULO HULU, SH
2.ERWINTA TARIGAN, SH
Terdakwa:
ALIRAN DUHA
104 — 13
  • Nias Selatan adalahKepala Sub Bidang (Kasubbid) Organisasi Kemasyarakatan yang manatanggungjawab saksi adalah mendata partai politik, LSM dan OrganisasiKemasyarakatan (Ormas) yang ada di wilayah Kab.
Pengadilan PN MUARO Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 30-06-2014 — Putus : 15-08-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PN MUARO Nomor 56/Pid.Sus/2014/PN Mrj
Tanggal 15 Agustus 2014 — ADRIMON Pgl AD
395 — 11
  • yang dipakai oleh Bapak RudiHartono, selaku Pimpinan/Ketua DPRD Kab.Dharmasraya, yang menjadi barang bukti dalam perkaraini;Bahwa Plat Dinas/merahnya mobil Fortuner itu adalahBA 2 V dan untuk plat rahasianya/plat hitam BA 1022BS;Bahwa statusnya mobil Fortuner tersebut adalah milik/aset sebagai Pemerintah Daerah kabupaten Dharmasraya,dengan hak pakai sebagai fasilitas jabatan untuk MobilDinas Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya;Bahwa benar Ketua DPRD Dharmasraya adalah BapakRudi Hartono, S.Sos, dari Partai
Pengadilan PN BANYUMAS Pidana Umum Penipuan
Register : 31-08-2015 — Putus : 21-03-2013 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANYUMAS Nomor 02/Pid.B/2013/PN Bms
Tanggal 21 Maret 2013 — - SUJONO Bin ARSAWIKRAMA - MUSLICH Bin MADKOSIM
51 — 14
  • Saksi SUWATNOBahwa saksi menjadi anggota DPRD Pemalang, tanggal 7 September2009 dari Partai Patriot ;Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak tahun 2005 di tempatpengajian;Bahwa awal mulanya pada tahun 2005, saksi kenal dengan H.UMAR KUMPUL SUTRISNO yang waktu itu menjabat sebagaiKetua DPRD Kab.
Pengadilan PN SINTANG Perdata Pembagian Harta
Register : 19-12-2013 — Putus : 19-05-2013 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN SINTANG Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.Stg
Tanggal 19 Mei 2013 — Hj. ENNY JAMILAH MELAWAN AMINAH R. W, Dkk
157 — 31
  • Dalamgugatan Penggugat adalah gugatan Contentiosa yang mengandung sengketadiantara pihak yang berpekara pemeriksaan penyelesaiannya diajukan kepadaPengadilan dengan posisi para pihak :Ada yang bertindak sebagai Penggugat.Ada pihak lawan yang bertindak sebagai Tergugat.Permasalahan hukum yang diajukan kepengadilan mengandung sengketa.Sengketa teijadi antara para pihak, setidaknya ada 2 (dua) pihak.Bersifat partai, yang satu berkedudukan dan bertindak selaku Penggugat dan lainberkedudukan sebagai Tergugat.Berdasarkan
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 13-07-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 28/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat:
TEUKU HAFNIBAR
Tergugat:
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI ACEH
356 — 177
  • Dengan demikian LPJKNasional dan LPJK Provinsi bukanlah entitas yang melaksanakanurusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, melainkan sebagai Lembaga Paguyuban MasyarakatJasa Konstruksi sama halnya dengan Lembaga Kamar Dagang danIndustri (KADIN), GAPENSI, PERADI, dan Organisasi Partai Politikyang tupoksinya adalah memberikan pelayanan bagi anggotanyamasingmasing, namun semua organisasi tersebut dibentukberdasarkan peraturan perundangundangan;Keanggotaan LPJKN dan/atau
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 14-03-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 28 Juni 2016 — FIRMANSYAH CHOMSANI, S.Sos ; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
80 — 39
  • Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUNJKT Bahwa, berkaitan dengan Pasal 87 ayat (4) Undangundang ASN, yang berbunyiPegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat : a) Melakukanpenyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945. b) Dihukum kurunganpenjara berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karenamelakukan Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Jabatan atau Tindak PidanaYang Berkaitan Dengan Jabatan dan/atau Tindak Pidana Umum. c) Menjadianggota atau pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-04-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3042 K/Pdt/2013
Tanggal 29 April 2014 — PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD VS ETHNA JUNA SIBY
353 — 246 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Itupun dengan syarat, jangan sampai memutus151.4.3.perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yangharus diputus secara contentious.
Pengadilan PN LEMBATA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN LEMBATA Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lbt
Tanggal 4 Desember 2017 — 1.TJAM EDY SANTOSO 2.YAP SO GWAT
114 — 39
  • SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) kepada tergugatuntuk mewakili penggugat dalam menghadap PPAT (pejabat pembuatakta tanah) yang berwenang membuat akta pemindahan hak atasatas tanah, yang ditandatangani penggugat adalah perjanjian kredit(PK) dan akta pemberian hak tanggungan (APHT), karena tidak adaSKMHT, olehnya tergugat tidak mempunyai kewenangan untukmelakukan perbuatan hukum terhadap obyek aquo dalammengalihkan hak;.Bahwa Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)bersifat partai
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 22-09-2014 — Upload : 23-03-2016
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 394/Pdt.G/2014/MS-Lsk
Penggugat dan Tergugat
65 — 9
  • Oleh karena itu mohon agar Hak Asuh kedua orang anaktersebut diberikan kepada Tergugat;Bahwa sebaliknya Penggugatselaku seorang ayah saat ini tidak mampumemberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani kedua anakTergugat dikarenakan kesibukkan Penggugat sebagai anggota DPRAdari partai Demokrat untuk periode 20142019 daerah pemilihan AcehUtara dan Lhokseumawe sehingga dikhawatirkan sulit membagi waktuuntuk kedua orang buah hatinya, ditambah lagi kondisi kesehatanPenggugat (terkena stroke) tentunya
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 18-02-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat:
Heri Khaeruman S STP
Tergugat:
BUPATI CIANJUR
125 — 51
  • sebagaimana dikutip : PNSdiberhentikan tidak dengan hormat karena :1) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;Halaman 11 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG2) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;3) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 28-02-2018 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 16-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 8/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 4 Juli 2018 — Penggugat:
Muhammad Yusran
Tergugat:
Bupati Tabalong
122 — 86
  • bertentangandengan UndangUndang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara Pasal 87 ayat (4) :Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :a) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUDNegara RI Tahun 1945;b) Di hukum penjara atau kurungan berdasarkan PUTUSANPENGADILAN YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUMTETAP, bahwa melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan / ataupidana umum;c) Menjadi anggota dan / atau pengurus partai
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-12-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat: ROSIANNA MANURUNG Tergugat: Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
121 — 56
  • ., menerangkan :Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat akan tetapi mengertidihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun 2004 sampaidengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi Ill DPRD Kota Bontang dariFraksi Partai Golkar;Bahwa pengusulan aspirasi dari masyarakat kami melakukan reses danreses tersebut diserahkan kepada Pemkot Bontang melalui KetuaDPRD;Bahwa saksi dikomisi C Ketua Komisi saat itu Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 30-03-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 244 K/PID/2013
Tanggal 30 Maret 2015 — MHD. ISKANDINATA Bin MHD. FADEL
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MC BIN OING TOHIR di depan persidangandibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut:Bahwa benar saksi Darnita (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)adalah teman 1 (satu) partai dengan saksi sejak awal tahun 2007;Bahwa benar uang titipan sebesar Rp125.000.000,00 (sertaus dua puluhlima juta rupiah) yang diberikan oleh saksi korban dan di titipkan kepadasaksi Nelson untuk masalah pekerjaan/proyek;Bahwa benar saksi diberikan kuasa oleh. sdr.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-06-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 103/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
MASHODA
Tergugat:
KEPALA DESA BILANGAN
120 — 292
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;I. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR RI,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ataukampanye pemilinan kepala daerah; melanggar sumpah dan/atau janjijabatan; dank.
Pengadilan PA LABUHAN BACAN Perdata Agama Waris Islam
Register : 10-06-2013 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 26-02-2014
Putusan PA LABUHAN BACAN Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.LBH
Tanggal 29 Juli 2013 — ZAINUDDIN BUAMONA BOT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan KPG, pekerjaan Pensiunan Guru, sebagai Pemohon 1; NURJIA BUAMONA BOT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 2; MUSTAFA BUAMONA BOT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 3; ABDURAHMAN BUAMONA BOT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 4; KADIR BUAMONA BOT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 5; SAMAD BUAMONA BOT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, sebagai Pemohon 6; JOHORIA BUAMONA BOT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Guru, sebagai Pemohon 7; NAIMA TEAPON, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 8; WAHAB TEAPON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 9; ABDULAH TEAPON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 10; NUR HANI BUAMONA BOT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 11; CIA HEHUAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 12; SUTNA BUAMONA BOT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 13; ABDOLAH BUAMONA BOT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir mobil, sebagai Pemohon 14; FATIMA BUAMONA BOT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 15; JAFAR BUAMONA BOT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir mobil, sebagai Pemohon 16; SURIA BUAMONA BOT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, sebagai Pemohon 17; ANI BUAMONA BOT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 18; ADI BUAMONA BOT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 19; HARUN BUAMONA BOT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 20; MITI BUAMONA BOT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 21; AMIR BUAMONA BOT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 22; Hi. BADARUDIN DUWILA, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Pensiunan Pegawai, sebagai Pemohon 23; MARIA GAILEA, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 24; Hi. ODA GAILEA, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 25; SAMAD DUWILA, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir mobil, sebagai Pemohon 26; WALU BUAMONA BOT, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 27; Pemohon 1 sampai Pemohon 27 beralamat di Desa Waihama, Kecamatanan Sanana, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh ABDOLAH BUAMONA BOT, Umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Supir, Alamat Desa waihama, Kecamatan Sanana, Kepulauan Sula, dan YUSRI BARMAWI, SE., Umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, dalam perkara ini, Kuasa Para Pemohon sementara beralamat di rumah Ibu SUMIATI, Komplek Alkhairat Labuha, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana Surat Kuasa Insidentil yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 15/SKI/2013/PA.LBH, tertanggal 15 Juni 2013, Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;
79 — 26
  • Bersifat partai yaitu dibuat atas kesepakatan dari sekurangkurangnyadua pihak;b. Diperbuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang berwenanguntuk itu (Dinas Catatan Sipil);c. Memuat tanggal, hari dan tahun pembuatannya;d. Ditandatangani oleh pejabat yang membuat;Serta telah memenuhi syarat materil akta otentik yaitu:a. Isi yang terseut didalam akta tersebut berhubunganlangsung dengan apa yang sedang diajukan kepersidangan;b.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-05-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 318/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 1 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat I : LUSIANA BUDIMAN
Pembanding/Penggugat II : IWAN SUDJONO
Terbanding/Tergugat I : dr. HELENA HERINAWATI TANUMIHARDJA
Terbanding/Tergugat II : Drs. Indra Mulyadi Tanumihardja
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta CQ Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA PUSAT
39 — 22
  • Prinsip kontrak partai (party contract) yangdigariskan Pasal 1340 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yangmenegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yangmembuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, hanyamengikat pihakpihak yang berperkara saja (ibid, hal. 299);c.Dari pendapatYahya Harahap tersebut dapat disimpulkan bahwa tidakdimungkinkan bagi Para Pembantah yang memiliki keberatan, menarikpihak lain dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya JakartaPusatmenjadi Turut
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 14-08-2017 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 402/Pdt.Bth/2017/PN Sgr
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat:
Ni Ketut Suwerni
Tergugat:
1.PT Bank Mandiri Persero TBK Kantor Cabang Singaraja
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Singaraja
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng
28 — 12
  • .> Bahwa penerapan penundaan eksekusi berdasarkanperlawanan pihak tereksekusi/ partai verzet vide pasal 207 HIRatau pasal 225 RBG harus disesuaikan dengan asas kasuistikdan asas eksepsional. Oleh karena itu, dilarang menerapkanalasan atau dalil perlawanan terksekusi secara generalis.Tidak setiap perlawanan tereksekusi terhadap eksekusimenunda eksekusi.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 47/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
HERIBERTUS PALA, SST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
191 — 81
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik2.4.4.