Ditemukan 60817 data
7 — 0
Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;Subsider :Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadirsendiri.Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, PengadilanAgama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukanoleh para pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia(RRI) Jember;Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah
18 — 7
hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggaldan telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 01Desember 2020 dan 15 Desember 2020 yang dibacakan di dalam sidang,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah;Bahwa demikian juga dengan Tergugat, tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melaluiLembaga Penyiaran Publik
Ir Supriyono SH MH CPCLE
Tergugat:
1.H. Ahmad Muhdlor Ali
2.BUPATI SIDOARJO
Intervensi:
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DELTA TIRTA KABUPATEN SUDOARJO
173 — 130
Dan bahkanmungkin menjadi kerugian publik, oleh karenanya dari sudut hukum manaPenggugat mendalilkan proses ini menjadi kerugian pribadi Penggugat, apakaitan antara ketidak lolosan Penggugat dalam tahap wawancara denganproses perekrutan PDAM Delta Tirta sehingga kepentingan dan legalstanding Penggugat dalam perkara ini belumlah di dasarkan pada dasaryang kuat.
Pasal 35Permendagri Nomor 37 Tahun 2018; Bahwa, akibat hukumnya jika nilai akhir UKK (Ujian Kelayakan danKepatutan) tldak diumumkan kepada masyarakat umum karena hakHalaman 42 dari 62 halaman, Putusan Perkara Nomor : 118/G/2021/PTUN.SBYmemperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaaninformasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yangmenjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraannegara yang baik (good governance) sebagaimana dijamin dalam
Oleh sebab itu, Pasal 2 UU Nomor 14 tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik menentukan bahwa semua informasipublik bersifat terouka dan dapat diakses oleh masyarakat dengan cepatdan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Jika terdapatinformasi publik yang bersifat rahasia, maka negara memberikanpengecualian dengan secara ketat dan terbatas sesuai derigan UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum.
Hasil UKK disini termasuk nilai akhir UKK darimasingmasing calon anggota Direksi, kareria nilai akhir UKK bukanlahtermasuk informasi publik yang dikecualikan berdasarkan UU Nomor 14tahun 2008.
BerdasarkanUndang Undang Keterbukaan Informasi Publik nilai hasil UKK bukan termasukinformasi yang dikecualikan; Bahwa, terkait proses penetapan 20 calon anggota Direksi yangdinyatakan lolos UKK seharusnya yang disampaikan adalah 5 calon anggotaDireksi, hal tersebut melalui tahapan seleksi penjaringan, hasil seleksiadministrasi, UKK (Uji Kelayakan dan Kepatutan), wawancara dan tahapanpenetapan 20 calon anggota Direksi yang dinyatakan lolos UKK oleh Panselkemudian Pansel menyerahkan hasil tersebut
138 — 76
Hadjon, makna hukum tatausaha negara adalah hukum administrasi dan hukum administrasi adalahhukum publik, maka tindakan hukum tata usaha negara adalah tindakanhukum publik. Dengan demikian, yang disengketakan di Peradilan TataUsaha Negara adalah sengketa hukum publik karena terjadinya sengketayang menyangkut pelaksanaan wewenang pemerintahan oleh badan ataupejabat tata usaha negara menurut hukum publik (Philipus M.
Hadjon, dkk,Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hal.139);Menimbang, bahwa secara yuridisteoritis, tindakan hukum TataUsaha Negara yang digariskan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor: 51Tahun 2009 tersebut termasuk dalam jajaran tindakan hukum publik yangsifatnya sepihak dan diarahkan pada sasaran individual.Menimbang, bahwa apabila uraian di atas dikaitkan dengan sengketaini, maka telah jelas bahwa Tergugat telah mendapatkan wewenang untukmenjalankan
tugas dan fungsinya berdasarkan wewenang dalam ranahhukum publik, dengan demikian tindakan hukumnyapun merupakan tindakanhukum publik;Ad.4).
Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian sebelumnya, bahwatindakan hukum publik yang dilaksanakan oleh Tergugat dalam menerbitkanobjek sengketa, pada hakikatnya disandarkan pada peraturan perundanganHal. 89 dari 107 hal.
Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata atau badan publik negara;Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan, tindakan hukumtata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usahanegara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yangdapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.
4 — 5
Rosidi, umur 15 tahun anak minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 4 dan 5
9 — 3
nafkah anak bernama Nafisah Salsabila. umur 8 tahun dan Miftahul Faroh, umur 2 tahun minimal sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untukmemberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
30 — 0
kepada Penggugat berupa nafkah anak yang bernama Muhamad Irfan Khairuddin, lahir tanggal 06 Juli 2008 dan Kheyla Dwi Alexa, lahir tanggal 20 November 2012 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
8 — 0
yang bernama Rich Kenzo Arviano Bin Angga Kusuma Hadi, lahir di Surabaya 31 Juli 2018 minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
11 — 0
anak yang bernama Albirru Kaivan Darmanto Bin Ivan Darmanto, lahir tanggal 3 Februari 2021 minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
8 — 0
membayar kepada Termohon nafkah anak bernama Laura Suci Aprilian Binti Eko Wahyu Septiyan minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untukmemberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
5 — 4
bernama Embun Fajria Salsabila Binti Setyo Mardi Kurniawan, lahir di Surabaya 14 Oktober 2014 minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
29 — 0
untuk membayar kepada Penggugat, nafkah seorang anak bernama Mochammad Bagus Harianto bin Putut sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
12 — 14
Raihan Albion Dyar Putra umur 15 tahun dan Radinka Imara Dyar Putri umur 11 tahun minimal sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
18 — 14
Penggugat nafkah anak yang bernama SANJIO MULIAWAN,lahir 01 Oktober 2020,umur 3 tahun sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
16 — 10
Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah seorang anak yang bernama Shankara Alhambra Wibisono bin Sabastian Arifan Wibisono minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
15 — 12
bernama Rizky Hasan Saputra Bin Hasan Arbai, lahir tanggal 23 Juni 2003 dan Attalillah Khayru Hasan Bin Hasan Arbai, lahir tanggal 13 Oktober 2011 minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
RIKHI BENINDO MAGHAZ,SH.DKK
Terdakwa:
MUZNI ZAKARIA
299 — 168
- Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa Muzni Zakaria berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana.
- Memerintahkan barang bukti berupa: (ada pada softcopy dokumen putusan)
- Memerintahkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
11 — 0
tanggal 14 September 2000 dan Wahwu Dinirosi lahir tanggal 21 April 2007 masing-masing anak minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
11 — 15
kepada Termohon berupa nafkah seorang anak bernama SITI NUR FADILAH, Perempuan, umur 4 (empat) tahun sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
20 — 12
anak yang bernama Ananda Sharlon Roudhotuljannah Binti Arif Putro Handoko, lahir di Surabaya 5 November 2019 minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik