Ditemukan 122740 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-03-2017 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 22-02-2019
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 94/Pdt.P/2017/PA.Blk Tanggal 3 April 2017 — Pemohon melawan Termohon
13 — 11
13 — 11
permohonan itsbat nikah olehPemohon dan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayakpublik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi danataupun keberatan dari pihakpihak yang memiliki keterkaitan erat denganadanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan
Pasal 36UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf bUndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksanamelaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenanganyang meliputi: memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialamiPenduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat(2) ditegaskan bahwa
Register : 05-07-2017 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0245/Pdt.G/2017/PA.Sgta Tanggal 31 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 4
12 — 4
No 0245/Pdt.G/2017/PA.Sgta Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
Register : 22-02-2019 — Putus : 22-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Lbs Tanggal 22 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
19 — 3
19 — 3
Pasal 7 ayat (2) KompilasiHukum Islam, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang untukmemeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wallnikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengandemikian Pemohon dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona
Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangundangNo.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yangberlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkanPemohon dengan Pemohon II telah
Register : 28-01-2014 — Putus : 06-03-2014 — Upload : 07-04-2014
Putusan PTA MATARAM Nomor 6/Pdt.G/2014/PTA. MTR. Tanggal 6 Maret 2014 — MUHSAN BIN AMAQ ISNI,
X
SITI FATIMAH binti JAPAR alias AMAQ MARNI,
27 — 12
27 — 12
Dalam perkara gugatan harta bersamapenyebutan/penegasan sebagai obyek sengketa tidaklah menjadi syarat/keharusan karena dalam UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan pasal 37 ditegaskan bahwa Apabila perkawinan putus karenaperceraian harta bersama diatur menurut hukum masingmasing, yaitu hukumagama, hukum adat atau hukum lainnya , dan dalam Kompilasi Hukum Islampasal 97 ditegaskan bahwa apabila terjadi perceraian maka masingmasingbekas suami/Isteri berhak mendapat seperdua.
Register : 09-10-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PA Boroko Nomor 144/Pdt.P/2020/PA.Brk Tanggal 26 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
15 — 11
15 — 11
Penetapan No.144/Pat.P/2020/PA.Brkpihakpihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan ParaPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang PemberlakuanBuku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumumandimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatankeberatan dari pihakpihaklain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena
Penetapan No.144/Padt.P/2020/PA.Brkpelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengankewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benartentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkanPenduduk; 6. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialamiPenduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2)ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adan huruf b berlaku juga bagi KUAKec, khususnya untuk pencatatan
Register : 07-09-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1713/Pdt.G/2016/PA.Mks Tanggal 1 Desember 2016 — PEMOHON
8 — 4
8 — 4
disebabkan perilakuTermohon yaqng tidak mau mengurus pemohon dan rumah tangga; Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon danTermohon tersebut, maka pemohon dan Termohon telah berpisahtempat tinggal selama sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang;Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangatditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasaberusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
No. 1713/Pdt.G/2016/PA Mks.telah bertentangan dengan nilainilai yang terkandung dalam ketentuanPasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon danTermohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahirbatin dalam perkawinannya;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi HukumIslam ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antarasuami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
Register : 01-12-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA PADANG Nomor 1253/Pdt.G/2016/PA.Pdg Tanggal 27 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 0
10 — 0
rukun dalam berumah tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undangundang No. 1 tahun1974 jo Pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan
1989Tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandangperlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkansalinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputiHalaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Pdgtempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perikahandilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan
Register : 03-09-2012 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 24-06-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50290/PP/M.II/16/2014 Tanggal 4 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
109 — 23
109 — 23
Dengan demikian bahwa InternationalTraffic Incoming bukan merupakan obyek PPN;Atas jasa interkoneksi dalam jalur internasional (International Traffic Incoming)sebagaimana dimaksud dalam Surat Dirjen Pajak No.S963/PJ.53/2005 tanggal 16Nopember 2005 dan Surat Direktorat Peraturan Perpajakan No.S14/PJ.02/2012tanggal 4 Januari 2012 ditegaskan bahwa International Traffic Incoming merupakanobyek PPN sepanjang jasa incoming call tersebut dilakukan oleh Pemohon Bandingdi dalam daerah pabean Indonesia;Dalam
Keduabelas, jasa yangdisediakan pemerintah;bahwa memang dalam pasal 4A ayat (3) a quo jasa telekomunikasi (interkoneksi)tidak termasuk dalam kelompok jasa yang tidak dikenai PPN, namun dalam memoripenjelasan Pasal 4 huruf c UU PPN ditegaskan, Penyerahan jasa yang terutangPajak harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean;penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;bahwa dalil Terbanding jasa
Register : 21-03-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 09-10-2014
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 7/Pdt.P/2014/PA.Pkj Tanggal 28 April 2014 — Pemohon
56 — 12
56 — 12
Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, maka majelishakim mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut:Menimbang, bahwa pada dasarnya pengangkatan anak bertujuan untukkepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak danperlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat danketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 (sembilan) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan
bahwa anakangkat adalah yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua,wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan,dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnyaberdasarkan putusan atas penetapan pengadilan, demikian pula ditegaskan dalam Pasal171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat adalah anak yang dalam halpemeliharaan untuk hidupnya seharihari, biaya pendidikan dan sebagainya beralihtanggung
Register : 19-07-2016 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 07-09-2016
Putusan PA MAROS Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA.Mrs Tanggal 16 Agustus 2016 — Perdata
99 — 38
99 — 38
Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 299 KUH Perdata,sebagai berikut:Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetapberada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tuatersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selanjutnya semakin ditegaskandengan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, sebagai berikut:Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anakbelum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih
maka MajelisHakim menilai, meskipun penerapan asas kehatihatian mutlak diberlakukandalam kegiatan perbankan atau kegiatan pada institusi lain, namunHal. dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2016/PA Mrs.pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengankerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam undangundang.Menimbang, bahwa praktek umum penetapan syarat bagi orang tua untukmengajukan penetapan perwalian sebagaimana ditemukan di berbagai tempat,instansi, atau pejabat harus ditegaskan
Register : 09-10-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PA Boroko Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Brk Tanggal 26 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
16 — 14
16 — 14
Penetapan No.142/Pat.P/2020/PA.Brkselama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupunkeberatan dari pihakpihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanyaperkawinan Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumumandimaksud, dan oleh karena tidak ada
ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa. instansipelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengankewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benartentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkanPenduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialamiPenduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2)ditegaskan
Register : 07-07-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 1510/Pdt.G/2021/PA.Gsg Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 7
12 — 7
Halmana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam suratkuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasandalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003tentang Advokat;Menimbang
Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat(9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang BeaMeterai;2.
Register : 02-09-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PA Boroko Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Brk Tanggal 17 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
17 — 13
17 — 13
permohonan isbat nikah oleh Pemohon Idan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yangditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihakpihak yangmemiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua MahkamahAgung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisitahun 2013) ditegaskan
9 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa instansipelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengankewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benartentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkanPenduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialamiPenduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2)ditegaskan
Register : 12-07-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PA TANGERANG Nomor 1629/Pdt.G/2018/PA.Tng Tanggal 16 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 0
6 — 0
menghadap hakim Islam,kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dangugurlah haknya;Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan Tergugat tidak keberatandengan dalil gugatan Penggugat, sehingga dalildalil gugatan Penggugatdianggap benar dan terbukti, namun karena perkara ini perkara perceraian(person recht) merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilainilaimoral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan
majelis hakimmenilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terusmenerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai denganketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formalgugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Register : 22-02-2018 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTA PALEMBANG Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.Plg Tanggal 22 Maret 2018 — Pembanding
Terbanding
106 — 44
106 — 44
kesepakatan, sesuai laporan mediator denganlampiran pernyataan para pihak, tanggal 25 Oktober 2017 kepada majelishakim pemeriksa perkara, kKemudian pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetapdipertahankan oleh Penggugat, dan pada hari itu juga Tergugat menyampaikanjawaban atas gugatan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut diajukan denganalasan bahwa ketentuan normatif dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi HukumIslam, ditegaskan
5 dari gugatanPenggugat dan dipertegas lagi dalam repliknya mengenai alasan Penggugatdalam pengajuan perkara ini sebagaimana diuraikan sebelumnya, ternyatadalam gugatan Penggugat tersebut tidak diuraikan faktafakta peristiwa yangmenunjukkan adanya kelalaian dan/atau sikap penelantaran anak yang menjadihalangan bagi Tergugat untuk ditetapbkan sebagai pemegang hak hadhanahatas kedua anak yang belum mumayyiz tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan ditegaskan
Register : 05-06-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0223/Pdt.G/2017/PA.Sgta Tanggal 2 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 7
11 — 7
No. 1Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukupalasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belahpihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP.
No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasanperceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerusantara Suami Isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut di atas menurutmajelis setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinyaperceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :1.
Register : 12-03-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0105/Pdt.G/2018/PA.Sgta Tanggal 18 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 10
15 — 10
bersesuaian di muka persidangan; Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturutturut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu :Hal 10 dari 15 Put.
Register : 19-03-2021 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 13-04-2021
Putusan PA Boroko Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Brk Tanggal 13 April 2021 — Pemohon melawan Termohon
23 — 11
23 — 11
pengumumanPengadilan Agama Boroko selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan,namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonanPengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakimmenganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan
Sementara ayat (2) menyatakan bahwa Tiaptiapperkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yangberlaku.Dalam pasal 3 ayat 1 UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 tentangPencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa Barangsiapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorangperempuan tidak di bawah pengawasan pegawal yang dimaksudkanpada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyakbanyaknya Rp 50, (Lima puluh rupiah) kemudian ditegaskan dalamPasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan
Register : 28-07-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 3698/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg Tanggal 29 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 5
10 — 5
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 116 huruf (qd), (f)Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:Huruf (d)salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan beratyang membahayakan pthak yang lain;Huruf (f)Perceraian dapat terjadi karena alasan bahwa antara suami istriterusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,;Berdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Kabupaten Malang, c.q.
Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 3698/Pdt.G/2017/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya
Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterali;2.
Register : 28-03-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.PST Tanggal 24 April 2019 — Penggugat:
Liawati Binti Sukidi
Tergugat:
Niman bin Untung
14 — 4
Liawati Binti Sukidi
Tergugat:
Niman bin Untung
14 — 4
Majelis Hakim sependapat danmengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasanalasan mengajukangugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugatjuga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat
bahwa pemeliharaan anak dapat dialihkan pada ayahnyabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku burukyang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kKecerdasan intelektualdan agama si anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapatdisimpulkan bahwa hadhanah merupakan sebuah hak dan Penggugat (selakuibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan
3)Wisno Aji bin Niman, lahir tanggal 15 Mei 2016 telah terbukti dan beralasanhukum serta Penggugat telah memenuhi syarat untuk itu, oleh karenanyaberikut Tergugat telah dinyatakan tidak hadir Majelis Hakim berkesimpulanbahwa gugatan Penggugat (petitum angka 3) dapat dikabulkan juga denganverstek;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan,maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh(hadhanah) terhadap dua orang anak sebagaimana tersebut, sebagaimanaakan ditegaskan